Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian in berfokus pada diplomasi Jepang terhadap ASEAN dalam isu keamanan siber. Beberapa tahun belakangan ini, isu keamanan siber menjadi salah satu fokus baru bagi Jepang dan ASEAN dalam mengembangkan kerja sama bidang keamanan kedua negara. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kepentingan Jepang dalam memberikan dukungan terkait masalah keamanan siber di Kawasan ASEAN, serta bagaimana Jepang melakukan upaya-upaya dukungan dalam konteks pengembangan kapasitas keamanan siber di Kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik penelitian studi kepustakaan digunakan dengan mengolah data yang berkaitan dengan kebijakan Jepang dalam isu keamanan siber di Kawasan ASEAN. Hasil penelitian ini adalah diplomasi siber dalam bentuk dukungan terkait isu keamanan siber di Kawasan ASEAN dilakukan Jepang sebagai salah satu langkah untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Upaya-upaya dukungan yang telah dilakukan Jepang dalam konteks pengembangan kapasitas keamanan siber di Kawasan ASEAN di antara lain adalah penyelenggaraan Dialog tentang Kejahatan Siber Jepang-ASEAN, pemberian pelatihan tentang manajemen keamanan informasi untuk para pejabat pemerintah ASEAN, bekerja sama dengan Interpol dalam ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP), serta pembangunan Pusat Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber ASEAN-Jepang.This research focuses on Japan`s diplomacy towards ASEAN on the issue of cybersecurity. In recent years, the issue of cyber security has become a new focus for Japan and ASEAN in developing security cooperation between the two countries. The problem discussed in this study is about Japan`s interest in providing support related to cyber security issues in the ASEAN Region, as well as how Japan is making support efforts in the context of cybersecurity capacity building in the ASEAN Region. This research uses descriptive analysis method. The literature study research technique is used by processing data related to Japan`s policy on cybersecurity issues in the ASEAN Region. The results of this study are cyber diplomacy in the form of support related to cybersecurity issues in the ASEAN Region carried out by Japan as one of step to ensure Japan's national security. Supporting efforts that have been undertaken by Japan in the context of cybersecurity capacity building in the ASEAN Region include organizing Dialogues on Japanese-ASEAN Cyber Crimes, providing training on information security management for ASEAN government officials, cooperating with Interpol in the ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP), and establishing the ASEAN-Japan Cyber Security Capacity Building Center (AJCC-BC)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Laporan UN GGE tahun 2015 menjadi laporan monumental yang memberikan rekomendasi mengenai pengaturan ruang siber internasional, termasuk norma mengenai sikap negara yang bertanggung jawab. Merespons laporan tersebut, ASEAN menyatakan komitmennya untuk mengikuti dan menyusun langkah implementasi untuk seluruh norma tersebut pada tahun 2018. Menanggapi fenomena tersebut, skripsi ini mempertanyakan mengapa ASEAN memutuskan untuk mengikuti norma siber UN GGE. Skripsi ini menggunakan teori difusi norma sebagai kerangka analisis dan metode causal-process tracing. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan untuk mengikuti seluruh norma siber UN GGE sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota ASEAN dan basis kognitif ASEAN. ASEAN menunjukkan kesesuaian tersebut dengan mengedepankan karakter komprehensif dari pembahasan mengenai norma siber dengan memanfaatkan bingkai ekonomi dan keamanan. Sementara itu, ASEAN pun menunjukkan respons mimicry terhadap norma UN GGE. Respons tersebut mengimplikasikan bahwa ASEAN cenderung mempertahankan basis kognitif dalam menyambut kehadiran norma eksternal, mengingat kesesuaian norma eksternal dengan nilai-nilai mendasar di ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengembangan kapasitas pegawai dalam menyusun bahan rumusan kebijakan pada Badan Litbang HAM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptis analisis. Adapun informan yang dilibatkan sebanyak 15 orang, yang berasal dari Balitbang HAM, Ditjen PP, Akademisi, dan Stakeholder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai dilihat dari kemampuan dan jumlah pegawai dalam menyusun bahan rumusan kebijakaan masih minim, sehingga membutuhkan pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Balitbang HAM yaitu dengan diberikannya Diklat, Bimtek, dan magang pada lembaga yang lebih mapan dan berkompeten, serta rekruitmen pegawai yang ideal.

---

ABSTRACTThis thesis attempts to analyze employer capacity development in drafting policy paper materials at the Human Rights Research and Development Agency. This qualitative research uses analytic-descriptive approach. This research involves fifteen informants from the Human Rights Research and Development Agency, the Directorate General for Legislations, academics, and other stakeholders. The research findings indicates that from capability and quantity point of view, the employer’s capacity in drafting policy paper materials is still lacking, therefore there is a need for a capacity development in conformity with the needs and condition at the Agency. This capacity development could be conducted through education and training, technical assistance, and internship at a more competent institution, along with a good staff recruitment."

"Penelitian membahas tentang kesenjangan digital pada pelaku usaha mikro Bandung serta strategi peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Shopee melalui Program Kampus UMKM Shopee yang dibahas dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Dimensi Sosial. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah melihat besarnya perkembangan Era Digital yang bersamaan dengan Pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan perubahan pada sistem kegiatan usaha. Hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi sebagian pelaku usaha yang belum mampu beradaptasi dalam pemanfaatan media digital sehingga kemampuan modal digital melalui peningkatan kapasitas pada pelaku usaha perlu terus dikembangkan. Hasil penelitian menggambarkan adanya perbedaan latar belakang usia, akses geografis, pendidikan, dan ekonomi dari masing-masing pelaku usaha di Bandung yang menjadi faktor dari kesenjangan digital. Sebagai pelaksana program, Shopee melakukan pendampingan peningkatan kapasitas digital dengan cara memberikan pelatihan berupa pemberian 9 modul pilihan dari materi dasar, strategi pemasaran, penggunaan fitur e-commerce, melalui pendampingan masa inkubasi selama dua minggu dan diakhiri dengan implementasi kegiatan usaha secara online menggunakan metode dan strategi yang disesuaikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan mata kuliah Dimensi Sosial terkait teori pembangunan sosial yang berfokus pada manusia serta strategi pengembangan kapasitas, dimana pelaku usaha diberikan fleksibilitas terkait kebutuhan kapasitas yang ingin ditingkatkan.

---

The research discusses the digital divide in Bandung micro-enterprises and the capacity building strategy carried out by Shopee through the Shopee MSME Campus Program which is discussed from the Social Welfare Science discipline in the Social Dimension course. The urgency of this research is to see the magnitude of the development of the Digital Era which coincided with the Covid-19 Pandemic, causing changes to the system of business activities. This has become a new challenge for some business actors who have not been able to adapt in the use of digital media so that digital capital capabilities through capacity building for business actors need to be continuously developed.The results of the study illustrate that there are differences in the age background, geographical access, education, and economy of each business actor in Bandung which is a factor in the digital divide. As the program implementer, Shopee provides assistance in increasing digital capacity by providing training in the form of providing 9 selected modules from basic materials, marketing strategies, using e-commerce features, live streaming through an incubation period of two weeks and ending with the implementation of online business activities using customized methods and strategies. The results of this research are expected to contribute to the Social Welfare Study theory that focuses on humans and capacity building strategies, where business actors are given flexibility regarding the capacity needs to be increased."

"Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan di organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia memiliki kinerja yang dapat dikatakan belum optimal dan diikuti dengan berbagai permasalahan internal organisasinya. Hal tersebut terlihat dari salah satu perangkat daerah di Jawa Timur, yaitu Sekretariat Daerah Kota Malang yang masih memiliki capaian kinerja yang cukup rendah di beberapa Bagian pada tahun 2020. Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Malang juga memiliki permasalahan internal terkait lemahnya budaya kerja dan penerapan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Malang dalam penguatan organisasi sesuai dengan teori pengembangan kapasitas oleh Grindle (1997). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Malang telah memenuhi indikator, tetapi perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya karena belum berjalan dengan optimal. Hal yang perlu disempurnakan yaitu terkait dengan pemanfaatan personel sesuai dengan kualifikasi pegawai, penanaman pola pikir terkait loyalitas kepada organisasi, implementasi budaya organisasi, serta proses komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi.

---

Institutional capacity-building activities in public sector organizations, especially in local governments, aim to improve public services to the needs of each region. Several local governments in Indonesia have performance that can be said to be not optimal and followed by various internal organizational problems. This can be seen from one of the institutions in East Java, the Regional Secretariat of Malang City which still has a fairly low-performance achievement in several divisions in 2020. In addition, the Regional Secretariat of Malang City also has internal problems related to the weak work culture and application of technology in carrying out their duties and functions. Therefore, this study aims to analyze the institutional capacity development of the Regional Secretariat of Malang City by using the theory of capacity building Grindle (1997). This study uses a post-positivist approach and data collection techniques, through in-depth interviews and literature studies. The results shows that the institutional capacity-building activities of the Regional Secretariat of Malang City have met the indicators, but need improvement in their implementation because they have not run optimally. Things that need to be improved are related to the use of personnel by employee qualifications, instilling a mindset related to loyalty to the organization, the implementation of organizational culture, and communication processes that utilize information technology."

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"ABSTRAKPada penelitian ini penulis melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan data privasi pengguna Facebook pada mahasiswa STSN. STSN dipilih karena STSN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada dibawah koordinasi BSSN. Pengukuran yang dilakukan pada mahasiswa STSN dengan menggunakan Multiple Criteria Decision Analysis MCDA yang dikembangkan oleh Kruger dan Kearney 2006 . MCDA merupakan prototype pengukuran kesadaran keamanan informasi berdasarkan dimensi knowledge, behaviour dan attitude. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum tingkat kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN berada pada level sedang. Kondisi tersebut disebabkan karena nilai-nilai kesadaran keamanan informasi yang telah didapatkan melalui pembinaan akademik maupun pengasuhan belum terinternalisasi secara menyeluruh pada mahasiswa STSN. Pengetahuan Knowledge mahasiswa STSN tentang keamanan data privasi dalam menggunakan Facebook, belum tentu dapat menggambarkan tingkat kesadaran mahasiswa STSN secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor dimensi Behaviour dan Attitude pada mahasiswa. Kondisi tingkat kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN dapat menjadi sebuah kerentanan bagi organisasi BSSN. Hal ini dikarenakan mahasiswa STSN telah menjadi salah satu bagian dari sistem BSSN. Selain itu, kaitannya dalam pekerjaan nanti lulusan STSN akan berhubungan dengan informasi yang sifatnya sensitif maupun berklasifikasi. Hal ini dapat memicu adanya kegiatan profiling maupun social engineering yang berpengaruh terhadap ketahanan siber Indonesia. Dari hasil studi ini, merekomendasikan upaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan data privasi pengguna Facebook pada mahasiswa STSN. Adapun upaya yang dapat dilakukan meliputi, pembinaan kesadaran keamanan informasi pada tenaga pendidikan STSN baik dosen maupun satuan pengasuhan, pemuatan materi kesadaran keamanan data privasi pada pola pembinaan yang diberikan serta internalisasi nilai-nilai kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN.

---

ABSTRACTIn the current study, the researchers measure the Facebook users 39 privacy data security awareness among STSN students. STSN was chosen because STSN is the official college under the coordination of BSSN. STSN students are the main human resources in BSSN, so when graduated later STSN students have a role in maintaining the resilience and security of Indonesian cyber. The method used in this research is mixed method with explanatory approach.The measurement was done by using Multiple Criteria Decision Analysis MCDA developed by Kruger and Kearney 2006 . MCDA is a measurement prototype for information security awareness that rests on the dimension of Knowledge, Behavior, and Attitude. Based on the measurement result, STSN students 39 level of privacy data security awareness was classified as medium level. The condition of the level of awareness of the security of privacy data on STSN students is due to the awareness of information security that has been obtained through academic guidance and care has not been completely internalized to STSN students. Knowledge of STSN students about the security of data privacy in using facebook, not necessarily can describe level of awareness of STSN student as a whole. This is due to the dimensions of Behavior and Attitude on the students. This condition may be a vulnerability for STSN graduates that will affect the role of BSSN in maintaining national defense in the cyber sector. This is because STSN students have become one part of BSSN system. In addition, the connection in the later work STSN graduates will be associated with information that is sensitive or classified. This can trigger the existence of profiling and social engginering activities that affect the resilience of Indonesian cyber. When STSN students are graduated, they will close to things whose nature is classified or restricted. This study recommended some attempts to improve Facebook users 39 privacy data security awareness among STSN students. Those attempts included Coaching of information security awareness towards STSN educators, involving the material of privacy data security awareness on the coaching pattern, and internalization of values of privacy data security awareness on STSN students. "

"Negara merupakan entitas yang memiliki perilaku dan sifat dasar agresif untuk mencapai kepentingan nasional (national interest) dan memperjuangkan kekuasaan (struggle for power). Perkembangan teknologi membuat ancaman terhadap suatu negara berkembang menjadi bermacam-macam. Salah satunya adalah jenis serangan siber (cyber attack). Salah satu jenis serangan siber adalah serangan yang dilakukan oleh aktor ancaman yang disebut Advanced Persistent Threat (APT) yang biasanya merupakan peretas yang didukung oleh suatu negara. Di ASEAN terdapat negara yang diketahui memiliki APT yakni Vietnam yang dikenal dengan APT32 atau Ocean Lotus. APT tersebut diketahui melakukan operasi serangan siber ke negara – negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, padahal seluruh negara ASEAN telah menyepakati kerja sama keamanan dan ketahanan siber regional. Hal ini kemudian menimbulkan suatu hal yang menarik untuk mengetahui latar belakang Vietnam melakukan operasi serangan siber tersebut. Penulis menggunakan dilemma keamanan siber (cybersecurity dilemma) sebagai kerangka analisis. Dari hasil temuan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa aksi serangan siber Vietnam terhadap negara ASEAN adalah tindak lanjut dari upaya mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara dari serangan siber negara lain (terutama Tiongkok) dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan daya saing industri domestik

---

The state is an entity that has aggressive behavior and nature to achieve national interests and struggle for power. The development of technology makes threats to a state develop into various kinds. One of them is the type of cyber attack. One type of cyber attack is an attack carried out by a threat actor called Advanced Persistent Threat (APT) which is usually a hacker group supported by a state. In ASEAN, there is a state known to have an APT, namely Vietnam, known as APT32 or Ocean Lotus. The APT is known to carry out cyber attack operations on states in the ASEAN region, including Indonesia, even though all ASEAN member states have agreed on regional cyber security and resilience cooperation. This raises an interesting point to find out the background of Vietnam's cyber attack operations. The author uses the cybersecurity dilemma as an analytical framework. From the findings of this research, the author argues that Vietnam's cyberattack against ASEAN countries is a follow-up to efforts to defend the country's security and sovereignty from cyberattacks from other countries (especially China) and to realize the economic development and competitiveness of domestic industries."