Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak 1968 hingga 1970an investasi Korea Selatan di Indonesia lebih condong kepada industri kedutanan dan perkayuan khususnya dalam produksi kayu gelondongan. Namun pada 8 Mei 1980 Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor kayu gelondongan secara bertahap dan secara total pada 1985. Pada akhir 1980an terjadi peningkatan investasi Korea Selatan di industri manufaktur yang mengakibatkan perubahan kecenderungan pola investasi Korea Selatan di Indonesia menjadi industri manufaktur.Beranjak dari itu, penelitian ini hadir untuk mengungkap bagaimana perubahan pola investasi Korea Selatan di Indonesia dari industri kehutanan dan perkayuan menjadi industri manufaktur serta apakah larangan ekspor kayu gelondongan tahun 1980an juga turut mempengaruhi perubahan tersebut. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama dalam perubahan pola investasi Korea Selatan adalah pertama, rangkaian deregulasi pemerintah Indonesia selama 1980an yang mengubah kecenderungan anti-ekspor menjadi berorientasi ekspor. Kedua, adanya peningkatan biaya produksi dan maraknya aksi demo buruh di Korea Selatan selama akhir 1980an yang mendorong kedatanga berskala besar perusahaan manufaktur Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu juga ditemukan apabila kebijakan larangan sekpor kayu gelondongan tahun1980 mempengaruhi perubahan minat investasi Korea Selatan di industri kehutanan dan perkayuan di Indonesia.Since 1968 to the 1970s South Korean investment in Indonesia was more inclined into forestry and timber industries, especially in log production. However, on May 8^th 1980 the Indonesian government imposed a gradual ban on logging exports and totally banned in 1985. While in the late 1980s there was an increase of South Korean investment in the manufacturing industry which affected changes of South Korean investment pattern to be inclined in manufacturing industry. Starting from that, this research exists to reveal how the change in South Korean investment patterns in Indonesia from the forestry and timber industry to the manufacturing industry and whether the 1980 log export ban also influenced the change. Using historical methods, this study found that the main factor in changing South Korean investment patterns was first, deregulation policy of the Indonesian government during the 1980s that changed the trend of anti-exports to become export-oriented. Second, an increase in production costs and the rise of labor demonstrations in South Korea during the late 1980s that led to the large-scale South Korean manufacturing companies coming to Indonesia. It was also found that the 1980 ban on log exports affected South Korean investment interest in the forestry and timber industries in Indonesia."

"Pada masa Orde Baru terjadi berbagai peristiwa penting yang melibatkan interaksi antara Islam dan Kristen di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Para pemimpin dari kedua belah pihak terlibat dalam pergumulan. H.M. Rasjidi muncul sebagai tokoh intelektual Muslim yang memberikan pandangannya mengenai hubungan kedua agama. Tesis ini membahas pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde baru. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemikiran H.M. Rasjidi, bagaimana Rasjidi melihat relasi Islam dan Kristen serta bagaimana pandangan Rasjidi mempengaruhi wacana relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip-arsip, karya-karya H.M. Rasjidi yang tersebar dalam bentuk buku, makalah, dan artikel di media massa, serta pemberitaan media massa sezaman.  Pendekatan yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens yang memandang adanya dualitas struktur. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan H.M. Rasjidi dipengaruhi oleh struktur Islam dan Barat. Adapun pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde Baru adalah terjadinya penyebaran agama Kristen kepada orang-orang Islam dengan menyalahgunakan diakonia. Selain itu terjadi kesalahpahaman orang Kristen terhadap orang Islam yang menyebabkan umat Kristen selalu menghalangi keinginan umat Islam untuk menerapkan Syariat Islam. Rasjidi menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai  kebebasan menjalankan suatu agama dalam satu komunitas tanpa diganggu oleh upaya penyebaran agama lain. Pandangan Rasjidi memiliki pengaruh baik di kalangan Muslim maupun non Muslim.

---

During The New Order Era, there were various important events involving the interaction between Islam and Christianity in Indonesia. These events reflect the tension and mistrust between the two religions. Numerous leaders from both religions took part in the struggle. H.M. Rasjidi emerged as a Muslim intellectual figure who gave his views on the relationship between the two religions. This thesis discusses Mohammad Rasjidi's views on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia during the New Order era. The problem raised in this research is how the background of H.M. Rasjidi's thinking, how Rasjidi saw the relationship between Islam and Christianity and how Rasjidi's views influence the discourse on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. This study uses historical methods consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography. This thesis takes sources from archives and literature written by Mohammad Rasjidi, in the form of books, papers, and articles in the mass media, as well as mass media reports. This study uses a structuration approach from Anthony Giddens which views the duality of structure. This research found that H.M. Rasjidi’s view was influenced by Islamic and Western structures. According to H.M. Rasjidi, the interaction between Islam and Christianity in New Order era was characterized by the abuse of diakonia in order to spread Christianity among Muslims. In addition, there was miscommunication between Christians and Muslims. In addition, there were misunderstandings between Muslims and Christians  which caused Christians to always hinder the wishes of Muslims to implement Islamic law. Rasjidi upholds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi uphelds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi's views had influenced both Muslims and non-Muslims."

"Di era modern, kehadiran beton tidak hanya sebagai sebuah material. Eksistensinya memicu untuk menggali kembali bagaimana sebuah inovasi teknologi mempengaruhi peradaban, khususnya dalam wacana arsitektural. Jika diaplikasikan ke dalam bangunan, beton dipandang tidak memiliki prinsip dan bentukan yang baku jika kita bersedia membuka pikiran lebih jauh bahwa setiap bangunan, yang mengandung beton maupun tidak, adalah hasil turunan dari berbagai parameter, yaitu kultural, sosio-politik, dan ekonomi. Brutalisme, adalah salah satu gaya arsitektur yang erat kaitannya dengan beton ekspos/polos. Namun dewasa kini bangunan yang memiliki struktur beton polos sangat banyak, termasuk di Indonesia. Hal yang dikritisi adalah bagaimana Brutalisme dikupas melalui kacamata penggunaan beton di Indonesia, saat sokongan teknologi dan peristiwa- peristiwa politik menjadi alasan pembangunannya. Dengan studi kasus Wisma Hayam Wuruk (1976) yang ditengarai sebagai salah satu gaya Brutalisme di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik kemunculan Brutalisme di Indonesia dengan penggunaan teknologi beton pada arsitektur modern dan pengaruh sosio-politik di era Orde Baru sebagai alat penelitian. Metode sejarah digunakan untuk menyajikan analisis terutama dalam menggambarkan beberapa peristiwa politik, yang dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis untuk lebih menjelaskan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu yang terjadi di masa lampau.

---

In the modern era, the presence of concrete is not merely as a material. Its existence triggers to rethinking on how a technological innovation affects civilization, especially in architectural discourse. If applied to buildings, concrete is deemed not to have a standard principle and form if we are willing to open our minds further that each building, whether or not containing concrete, is derived from various parameters, namely cultural, socio- political, and economic. Brutalism, is one of the architectural styles that is closely related to exposed concrete. But nowadays buildings that have plain concrete structures are very numerous, even in Indonesia. What was criticized was how Brutalism was peeled through the lens of concrete use in Indonesia, when technological support and political events became the reason for its development. With the case study of Wisma Hayam Wuruk (1976) which was suspected as one of the styles of Brutalism in Indonesia. This paper aims to explore the emergence of Brutalism in Indonesia with the use of concrete technology on modern architecture and socio-political influence in the New Order era as a research tool. Historical methods are used to present analysis, especially in describing several political events, carried out in descriptive analytical form to better explain events in the dimensions of space and time that occurred in the past."

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pergeseran hubungan Kadin dengan negara di masa Orde Baru dan masa reformasi. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi pergeseran dalam hubungan Kadin dengan negara di masa Orde Baru dan reformasi dari bentuk predation ke mutual hostage. Pergeseran hubungan yang terjadi dipicu oleh pergantian struktur politik sebagai antecendent condition terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Adanya perubahan struktur politik yang lebih demokratis memberikan kesempatam bagi Kadin selaku asosiasi puncak di sektor bisnis untuk berkembang ke arah yang lebih otonom. Tingkat kemandirian Kadin juga didukung oleh semakin melemahnya dominasi negara, sehingga Kadin tidak lagi didominasi oleh kepentingan-kepentingan negara. Karakter negara yang tidak lagi mendominasi mempengaruhi Kadin untuk lebih berkembang menjadi asosiasi bisnis yang lebih otonom. Kemudian, dengan adanya perubahan struktur politik memunculkan beberapa perubahan dalam urusan internal Kadin, salah satunya ialah pemilihan jabatan Ketua Umum yang menjadi lebih demokratis. Berubahnya sistem tersebut memunculkan faksi-faksi dalam internal Kadin yang kemudian turut mempengaruhi hubungan Kadin dengan negara serta preferensi kepentingannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi pergeseran hubungan kelompok bisnis dengan negara diantaranya ialah karakter negara, karakter kelompok bisnis (dalam hubungannya dengan negara) serta kondisi internal kelompok bisnis.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about shifting in state business relations: Study case Indonesian Chamber of commerce and Industry in New Order Era and Reform Era. The argument of this study is, has been shifting in state business relation in New Order Era and Reform era from predation to Mutual Hostage relation. The triggered of shifting happen because political structure has changed, Politcal Stucture as anticendent codition from this process. This thesis used qualitative and literature study method. The findings of this study indicate that the factors that caused the shift is character of the state, bussines association character (From this relation to state) and internal of business association. In the reform era, there was a change in political structure to become more democratic than the new order era, in this era gave space for business association to be more autonomous. When domination of the state is decreased, make kadin freely from state interests. At the end, this factor encourage Kadin to develop into an autonomous business association. when political structure has changed, making the internal Kadin more democratic than before. At the end, the process triggered the emergence of factions within the Kadin. This process influenced their relations with the state and their interests."

"Skripsi ini berjudul Politik dan Buku di Indonesia pada Masa Orde Baru 1971-1989: Pelarangan Terhadap Tetralogi Pramoedya Ananta Toer, skripsi ini membahas permasalahan dalam munculnya pelarangan buku di Indonesia, melihat faktor-faktor munculnya kebijakan pelarangan buku yang memengaruhi dunia perbukuan di Indonesia, serta tindakan pelarangan buku yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku. Salah satu tindakan pelarangan buku yang beredar di tengah masyarakat adalah buku tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer. Metode Peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yakni heuristik, kritik sumber sehingga didapatkan fakta sejarah dalam mengonstruksi penelitian ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi data, tahap yang terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip, surat kabar, majalah sezaman, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Pelarangan buku sudah ada sejak masa kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pelarangan buku terlihat sangat mencolok yakni bersifat represif, pelarangan juga terjadi pada karya-karya kreatif lainnya pada masa itu. Dari pelarangan buku ini, terlihat bahwa pelarangan buku merupakan bentuk kecemasan pemerintah, kecemasan pemerintah tersebut mewarnai sejak masa kolonial hingga masa Orde Baru. Sesungguhnya setiap gagasan yang tertuang, tidak perlu dicemaskan oleh pemerintah, nyatanya hal ini semakin ditegaskan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk hegemoni kekuasaan dengan menyatakan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Kecemasan tersebut tergambar sebagai langkah yang politis dari pemerintah.

---

This thesis Politics and Books in Indonesia in the New Order Period 1971 1989 The Prohibition against Tetralogy Pramoedya Ananta Toer, discusses the problems of the emergence of book bans in Indonesia, looking at the factors of the policy of book banning that affect the world of book keeping. The book banning act by New Order conducted against the prohibition of books that are inconsistent with the ideology of government through re enacted policies. One of the act of banning books circulating in the community is a book tetralogy of Pramoedya Ananta Toer.

The method of research used in this research is to use historical method of heuristic, source critic to get historical fact in construct this research. Then the third stage is the data interpretation stage, the last stage is historiography. The sources used in this study are archives, newspapers, contemporary magazines, scientific journals, and supporting books in this study. Book banning has existed since the Dutch colonial period until the reign of the New Order. During the New Order period, the banning of the book was so striking that it was repressive, the ban also occurred in other creative works of the time.

From the prohibition of this book, it appears that the banning of books is a form of government anxiety, the government's anxiety colored since the colonial period until the New Order era. Indeed every idea that is stated, no need to worry about by the government, in fact this is increasingly affirmed by the government as one form of hegemony of power by declaring to maintain the stability of state security. The anxiety is reflected as a political step from the government."

"The globalization of information in the early 21 st century has made the country, government and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and the decentralization encourage democratization in other countries, including indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government informantion post-new order indonesia. the method used is descriptive, qualitative study of literature.The findings suggest that the globalization of information have changed the political admnistration post-new order indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization elections (precidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legislative members) and governance base on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26,9, the district 76,8 , the city government increased 60,3 %.This increase will impact in the improvement of government management,public service management and welfare citizens."

"Orde Baru yang memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun merupakan pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Kemajuan ekonomi yang pesat pada era ini memungkinkan Indonesia bergeser dari kelompok negara berpenghasilan rendah pada pertengahan 1960-an menjadi kelompok berpenghasilan menengah pada awal 1990-an. Pada masa Orde Baru terjadi dua kali oil boom, yaitu pada tahun 1973/1974 dan 1979/80. Berkah minyak ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Orde Baru telah membawa perubahan radikal dalam pemikiran ekonomi, dari yang awalnya relatif tertutup dan nasionalis menjadi lebih terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengulas dinamika perkembangan pemikiran ekonomi yang dipraktekkan di nusantara sejak masa pra-kolonial hingga Orde Baru; (2) menjelaskan peran dan kontribusi para pelaku dalam pembentukan ekonomi Orde Baru; (3) memaparkan dinamika kebijakan ekonomi Orde Baru selama masa pemulihan ekonomi dan bonanza minyak serta setelah berakhirnya bonanza minyak; dan (4) menguraikan dinamika kelembagaan ekonomi pada masa Orde Baru. Studi ini akan menggunakan pendekatan multi-disiplin, yaitu teori-teori ekonomi dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan aliansi tiga kelompok, yaitu teknokrat, militer dan kapitalis, di mana Soeharto telah berhasil memainkan perannya sebagai agent of change yang dengan sadar dan terencana mengendalikan ketiga kelompok tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru belum membawa perubahan secara struktural yang komprehensif karena pemerintah Orde Baru belum berhasil membangun institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif.

---

The period of the New Order which held power for more than 30 years was the longest government regime in the history of post-independence Indonesia. The rapid economic progress of this era allowed Indonesia to shift from from a low- income group in the mid-1960s to a middle-income group in the early 1990s. During the New Order there were two oil booms, namely in the 1973/1974 and 1979/80 period. This blessing of oil has accelerated Indonesia's economic growth. Previous studies have shown that the New Order has brought about a radical change in economic thought, from being relatively closed and nationalist to being more open. This study aims to (1) examine the dynamics of the development of economic thought from pre-colonial times to the New Order; (2) explain the role and contribution of the 'actors' in the formation of the New Order economy; (3) reviewing the dynamics of the New Order's economic policies during the economic recovery period and followed by the oil bonanza, as well as after the oil bonanza; and (4) examine the dynamics of economic institutions during the New Order era. This study will exercise a multi-disciplinary approach, namely economic development and history theories. This study concludes that the New Order government was an alliance of three groups, namely technocrats, military and capitalists, in which Suharto had succeeded in playing his role as an agent of change who consciously and plannedly controlled those groups. This study also finds that Indonesia's economic development during the New Order era has not been able to conduct comprehensive structural changes because the New Order government was unable to build inclusive economic and political institutions."

"Seiring dengan popularitas Korean Wave yang terus tumbuh, kini telah memasuki fase baru yang biasa disebut Hallyu 2.0 atau New Korean Wave yang menandakan penggunaan media sosial sebagai media distribusi utamanya. Makalah ini menunjukkan bagaimana media sosial digunakan untuk meningkatkan soft power Korea Selatan di era New Korean Wave dengan melakukan ringkasan komprehensif dari jurnal akademik dan bukubuku yang berhubungan dengan topik tersebut. Karena popularitasnya yang semakin meningkat, Korean Wave terbukti menjadi sumber daya budaya yang dapat meningkatkan soft power Korea Selatan dan media sosial telah berhasil membantu budaya populer Korea untuk menembus pasar global.As the popularity of Korean Wave continuously grows, it has now entered a new commonly referred as Hallyu 2.0 or the New Korean Wave denoting the use of social media as its main medium of distribution. This paper shows how social media is being used to enhance South Korean soft power in the era of the New Korean Wave by undertaking a comprehensive summary from academic journals and books correlating with the topic. Due to its intensifying popularity outbreak, Korean Wave is proven to be a cultural resource that can increase South Korea`s soft power and social media have successfully aiding Korean popular culture to penetrate the global market."

"Indonesia sebagai sebuah negara memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Tanggung jawab untuk meneliti dan mendokumentasikan sejarah tersebut umumnya jatuh pada sejarawan. Namun, dengan perkembangan teknologi, cara baru untuk menyimpan data sejarah terus bermunculan. Pada skripsi ini, kami mengusulkan penggunaan knowledge graph dengan menggabungkan beberapa ontologi yang telah ada menjadi satu kesatuan ontologi yang dapat merepresentasikan sejarah Indonesia selama periode pra-kemerdekaan (Kolonialisme) hingga pasca-kemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru). Untuk menggunakan ontologi ini, penulis harus mencari tahu cara paling efektif dan e sien untuk menggunakan sumber data terstruktur dari Wikipedia serta melakukan perubahan menjadi triple. Penulis juga mencari tahu penggunaan graf, timeline, serta peta untuk memvisualkan data sejarah Indonesia dan mengembangkannya menjadi sebuah aplikasi baru. Ontologi yang dikembangkan telah dilakukan evaluasi dengan bantuan sejarawan, sedangkan aplikasi visualisasi yang dikembangkan telah dilakukan evaluasi dengan metode usability testing dan system usability scale. Terdapat beberapa masukan dari sisi kelengkapan dan ketercukupan ontologi serta usability dari visualisasi yang dapat terbuka bagi penelitian dan pengembangan di masa depan. Sebagai kesimpulan, ontologi dan visualisasi yang dikembangkan memiliki hasil yang cukup baik untuk dapat membantu sejarawan dalam menjadi tempat awal untuk mencari sebuah peristiwa/ak- tor/tempat sejarah, melihat keterhubungan data sejarah, serta memvisualkan data sejarah Indonesia selama periode pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan.

---

Indonesia as a nation has a long and rich history. The responsibility of researching and documenting history usually falls on historians. However, with the development of technology, new ways of storing historical data have emerged. In this paper, we propose the use of knowledge graph by merging multiple existing ontologies into one ontology that is able to represent Indonesia’s historical data from the pre-independence period (Colonialism) to the post-independence periods (Old Order and New Order). To utilize the ontology, the author in this research have to nd the most effective and ef cient way to source structured data from Wikipedia and transform them into triples. We also explore the use of graphs, timelines, and maps to visualize Indonesian historical data and develop them into a new application. The created ontology has been evaluated with the help of historians, and the visualization application is assessed through usability testing (UT) and system usability scale (SUS). There are several suggestions regarding the completeness and adequacy of the ontology as well as the usability of the visualization which can be opened up for future research and development. In conclusion, both the ontology and the visualization application are suf ciently effective to help historians as a starting point to search a historical events/actors/places, understanding the relation between historical data, also representing and visualizing Indonesian historical data during the pre-independence to the post-independence periods."