Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham sesuai dengan surat keterangan tentang perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. Permasalahan dalam tesis ini meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat adanya pemalsuan akta dan tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama perlindungan hukum yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan terbatas apabila kepentingannya dirugikan, berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hak perseorangan, hak penilaian, hak utama, dan hak pemeriksaan, maka dengan dilanggarnya hak-hak tersebut pemegang saham dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan akta agar dapat memperoleh hak atas sahamnya kembali, kedua terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga, dan tanggung jawab secara administrasi yang berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat karena berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam kasus notaris diancam pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana penjara kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis examines Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN regarding the responsibilities of a Notary Public regarding the inclusion of false statement in the share purchase agreement in accordance with the statement to change the composition of shareholders and management as stated. Problems in this thesis include legal protection for shareholders due to falsification of the deed and legal responsibilities of the notary who participated in falsifying the deed in Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN. To answer these problems, uses a normative juridical form of research with descriptive research typology, therefore the results of this research is analytical descriptive. The results of the research in this thesis are, first, the legal protection possessed by each shareholder of a limited liability company if its interests are impaired, based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is individual rights, valuation rights, main rights, and examination rights, with the violation of these rights shareholders can file a civil suit to the District Court for cancellation of the deed in order to obtain the right to their shares again, secondly there are 3 (three) forms of responsibility of a notary public who participate in falsifying authentic deeds, including criminal liability with imprisonment, civil liability with reimbursement, compensation, and/or interest, and administrative responsibility in the form of dishonorably dismissal because based on Article 13 of the UUJN, a notary who commits an offense threatened with imprisonment of 5 (five) years or more may be dishonorably dismissed. In case a notary public is liable to a maximum imprisonment of 8 (eight) years, the notary may be subject to the heaviest administrative sanction in the form of dishonorable discharge. Therefore, it is expected that the notary will be more careful and reject the making of an authentic deed from the client, if the notary has known the absence of supporting documents as a condition for making the deed to avoid the notary being ensnared in later criminal sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang dibuat oleh Notaris SS dengan didasari Irrevocable Power of Attorney. Yang mengakibatkan pengalihan saham yang tidak dikehendaki oleh pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian baginya. Dalam tesis ini terdapat dua permasalahan yaitu (1) implikasi keabsahan Irrevocable Power of Attorney SOP terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT BPM dan (2) tanggung jawab notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Irrevocable Power of Attorney yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPS LB melampaui kewenangan dari yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Sehingga menyebabkan Akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta notaris tersebut juga menyebabkan akta autentik yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian sehingga menjadikannya akta dibawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian tetapi tidak autentik.

---

This thesis discusses to The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM which was made by the Notary SS based on the Irrevocable Power of Attorney. Which resulted in the transfer of shares that were not desired by the shareholder so as to cause loss to him. In this thesis there are two issues, namely (1) the implications of validity of the Irrevocable Power of Attorney SOP on The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM and (2) the Notary's responsibility for The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM that has been made. The research method used is normative juridical, which is research conducted to study written legal norms to analyze Supreme Court Decision Number 1580 K/Pdt/2018 with secondary data types and data collection tools for study documents or library materials. The results of the study stated that the Irrevocable Power of Attorney used as the basis for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders exceeded the authority of the power of attorney. Thus, causing the deed made to be null and void. As a result of the cancellation of the notarial deed, it also causes the authentic deed he made to experience a decrease in the strength of proof, making it an underhand deed as long as it is recognized by the parties and has evidentiary power but is not authentic."

"Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) pada Perseroan Terbatas (“PT”). Nominee shareholder merupakan suatu konsep penggunaan nama orang yang ditunjuk (nominee) yang didaftarkan sebagai pemilik saham pada suatu PT oleh pemilik yang sebenarnya (beneficiary) dari saham tersebut. Saat ini, penggunaan konsep nominee shareholder masih menjadi suatu kontroversi karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik sehingga secara umum dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian nominee shareholder dalam hukum positif di Indonesia beserta perkembangannya dan kaitan keabsahan perjanjian tersebut dengan penerapan prinsip keterbukaan, serta keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada hasil penelitian, perkembangan hukum positif Indonesia saat ini memungkinkan konsep nominee shareholder dapat secara sah dilakukan dengan syarat diperlukannya pemenuhan terhadap penerapan prinsip keterbukaan, yang diwujudkan dengan dibuatnya perjanjian nominee shareholder dalam bentuk akta Notaris, serta pengungkapan informasi mengenai keberadaannya kepada pihak ketiga, khususnya pemerintah. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa kasus perjanjian nominee shareholder pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS, keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris tidaklah dapat dianggap sah, karena tidak memenuhi syarat penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas.

---

This study discusses the nominee shareholder concept in the Limited Liability Company (the “Company”). Nominee shareholder is a concept of that uses the name of appointed person (nominee) who is registered as the shareholder in a Company by the actual owner shareholder of such share (beneficiary). At present, the use of the nominee shareholder concept is still a matter of controversy, since there is no specific regulation governing such thing, so that it is generally considered a legal smuggling. The formulation of issues discussed in this study are the concept of nominee shareholder agreement in positive law in Indonesia and its development, and the correlation between the validity of such agreement and the application of disclosure principle, as well as validity of nominee shareholder agreement made underhand and notarized by Notary based on the Denpasar High Court Decision Number 169/PDT /2019/PT.DPS. In order to respond to such issues, method used in this research is doctrinal, with analysis using a qualitative approach, which originates from primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the current positive law in Indonesia allows the concept of nominee shareholder to be implemented legally on the condition that it is necessary to implement the disclosure principle, which is realized by making a nominee shareholder agreement in the form of a notarial deed, as well as disclosing information regarding its existence to the third parties, in particular the government. Then, in resolving the dispute over the nominee shareholder agreement case in the Case Study of Denpasar High Court Decision Number 169/PDT/2019/PT.DPS, the validity of the nominee shareholder agreement made underhanded and notarized (waarmerking) by a Notary cannot be considered valid, since it does not meet the requirements for the implementation of disclosure principle as mentioned above."

"Pemanggilan yang disampaikan kepada pemegang saham merupakan persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Pemanggilan yang tidak dilakukan kepada pemegang saham, maka mempengaruhi keabsahan RUPS-LB. Penelitian ini mengenai penyelenggaraan RUPS-LB PT.SM dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Undangan rapat dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut, tidak disampaikan kepada seorang pemegang saham. Hal ini karena, tidak ada bukti pengiriman undangan rapat kepada pemegang saham. Notaris yang bertugas mencatat segala apa yang dilihat dan didengar langsung dalam RUPS-LB PT.SM tetap membuat Akta Berita Acara RUPS-LB meskipun tidak ada bukti pengiriman undangan rapat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu akibat hukum dari undangan rapat yang tidak disampaikan kepada pemegang saham terhadap RUPS-LB dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB yang undangan rapat tidak disampaikan kepada pemegang saham. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari undangan rapat yang tidak disampaikan kepada pemegang saham terhadap RUPS-LB dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan pemanggilan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) UUPT. Kemudian, Notaris yang tidak memeriksa kebenaran formil dokumen terkait penyampaian undangan RUPS-LB tidak dimintakan pertanggungjawaban, akan tetapi perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (UUJN). Notaris sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut secara kode etik, administrasi, dan perdata.

---

The summons sent to shareholders is a requirement for holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB). Invitations that are not made to shareholders will affect the validity of the RUPS. This research is about holding the RUPS of PT.SM with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners. The invitation to the meeting in holding the RUPS was not submitted to a shareholder. This is because, there is no evidence of sending meeting invitations to shareholders. The notary who is in charge of recording everything that is seen and heard directly in the RUPS of PT. SM still makes the Deed of Minutes of the RUPS even though there is no evidence of sending the meeting invitation. The formulation of the research problem is the legal consequences of meeting invitations that are not submitted to the shareholders of the RUPS with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners and the responsibility of the Notary for making the Deed of Minutes of the RUPS which the meeting invitations are not submitted to the shareholders. The research method used in this research is normative juridical with explanatory analytical research type. This study uses secondary data which was analyzed using qualitative methods. The results of this study are the legal consequences of meeting invitations that are not submitted to shareholders at the RUPS with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners are invalid, because they do not meet the provisions of the summons of Article 81 paragraph (2) and Article 82 paragraph (2) of the Company Law. Then, a Notary who does not check the correctness of the formal documents related to the submission of the invitation to the RUPS is not held accountable, but the act has violated Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary as amended by Law Number 2 of 2014 (UUJN). Notaries should be held accountable for these violations in a code of ethics, administration, and civil."

"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR digugat ke pengadilan oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi karena tidak dilibatkan dalam rapat tersebut. Pemegang saham mayoritas yang juga merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris merasa layak untuk menyelenggarakan rapat. Dalam kasus ini, Notaris juga digugat atas akta yang dibuatnya terkait penyelenggaraan rapat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan tindakan pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara sepihak dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut yang diputuskan tidak sah oleh Pengadilan. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan data dalam bentuk analisis hukum secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemegang saham mayoritas secara sepihak dalam penyelenggaraan rapat diputuskan tidak sah. Tindakannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar Anggaran Dasar PT. EMR dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibat penyelenggaraan rapat yang tidak sah, Notaris NF harus bertanggungjawab secara perdata dan administratif atas pembuatan akta rapat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagi Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus lebih teliti memeriksa persyaratan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan lebih saksama memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga harus memberikan arahan yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pihak yang menunjuk sebelum menerima permintaan pihak yang berkepentingan untuk membuat akta terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

---

The Result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of EMR LLC was sued on court by a minority shareholder who serves as a Director’s member because he was not involved in the meeting. A majority shareholder who also serves as a member of Board of Commissioners felt that it was appropriate to hold the meeting. In this case, the Notary was also sued for the deed he made regarding the holding of the meeting. The problem in this research is concerning the legitimacy of the unilateral actions of the majority shareholder in holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the liability of the Notary for making the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was decided invalid by the Court. The method of this research uses a normative juridical method and produces data in the form of scientific legal analysis. The results of this study indicate that the majority shareholder's unilateral action in holding a meeting is decided invalid. The action is categorized as an act against the law because it violates the Articles of Association and the Limited Liability Company Law. The consequence of holding an unauthorized meeting, Notary NF must be responsible civilly and administratively for the deed of meeting he made. Based on the results of this study, the majority shareholders should hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the provisions in the Articles of Association of a Limited Liability Company and the law of Limited Liability Companies. For the Notary, in carrying out his position, he must inspect the requirements related to the holding of the General Meeting of Shareholders more carefully and understand more thoroughly the applicable laws and regulations. The notary must also provide valid directions in accordance with the applicable law to the appointing party before accepting the request of the interested party to make a deed related to the holding of the General Meeting of Shareholders."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kewenangannya membuat akta otentik, adapun salah satu akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli. Jual beli bersifat obligatoir, yang termasuk perjanjian bernama (nominat) yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bentuk accesoir dari perjanjian kerjasama yang menjadi bentuk perjanjian antara para pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui perjanjian jual beli itu baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hal milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang disetujui, tetapi dalam hal ini Pembeli tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tidak melakukan pembayaran terhadap objek Akta Jual Beli, yang akibatnya Akta Jual Beli dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi unsur terang dan tunai. Berkaitan dengan beralihnya kebendaan yang termasuk perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian bernama dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

---

ABSTRACTThis study discusses the land Deed office in its authority to create an authentic deed, as for one of the deeds made is the deed of sale and purchase. The buying and selling is Obligatoir, which includes a treaty of Nominat set out in the book III Civil Code, including one of which is a land-buying and selling action that is a legal act of transferring rights with cash payments. The problem raised in this research is about the validity of the Buy and sell Act (AJB) as an accesoir form of a cooperation agreement that is a form of agreement between the parties. This research is descriptive analytical by using the normative juridical method, and is qualitative analysis. From the results of this research is known buy and sell agreement it lays the rights and obligations of reciprocal between the two parties ie put to the seller the obligation to submit the possession of the goods sold as well as give him the right to claim the payment of the approved price, but in this case buyer does not qualify the agreement that is not to make payment to the object of sale and purchase, which consequently the buy and sell act is cancelled by the court for not fulfilling the light and cash elements. With respect to the material that includes the material agreement constitutes an agreement by which a person submits the right to an object to another party, which imposes the party's obligation to surrender the item to another party."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."

"ABSTRAKPelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi, karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT; tanggung jawab PPAT tersebut kepada pegawainya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan tanggung jawab kepada para pihak dalam Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh pegawainya. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe penelitian dari tesis ini apabila dilihat dari bentuknya adalah penelitian preskriptif. Akibat dari pemalsuan Akta Jual Beli tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya syarat otentisitas suatu akta otentik, sehingga akta tersebut terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya menjadi akta bawah tangan. Tanggung jawab dari PPAT terhadap pegawainya yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli adalah sampai kepada tanggung jawabnya melaporkan tindak pidana pegawainya tersebut kepada pihak berwenang. Sedangkan Terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari pegawainya, seorang PPAT dapat bertanggung jawab secara administratif, pidana, dan perdata. PPAT diharapkan untuk lebih mawas dan berhati-hati dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, serta mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik dan peraturan jabatan PPAT kepada seluruh pegawainya.

---

ABSTRACTViolations upon an incumbency of a Land Titles Registrar (PPAT) that is caused by his carefulness in carrying out his duties and obligations should be subject to professional discipline and administrative sanctions, even though it's not the PPAT's fault. Falsification in the Sale and Purchase Deed is not only done by the PPAT, sometimes it's also done by the Employees. The main problem in this thesis is regarding the validity of the Sale and Purchase Deed that was forged by PPAT's Employee. Also, the responsibility of the PPAT both to its employee who did unlawful act, and to the aggrieved parties on the deed that was forged by the PPAT's employee. The form of the research method used in this study is a normative juridical research method, while the type of research of this thesis when seen from its form is a prescriptive research. As a result of the falsification of the Sale and Purchase Deed, the authenticity requirements of an authentic deed cannot be fulfilled, so that the deed is degraded to an underhanded deed. The responsibility of the PPAT to the employee who commit the crime of falsification is to report the criminal acts to the police. Whereas with respect to the parties who are harmed due to unlawful acts, PPAT can be held responsible administratively, criminally and civilly. PPAT is expected to be more careful carrying out their positions and authorities, as well as educating, training and instilling the values of a good PPAT to their employees."