Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian ini menganalisis eskalasi konflik militer yang terjadi antara India dan Pakistanpada periode setelah perjanjian damai Deklarasi Lahore 1999. Setelah beberapa kaliterlibat perang besar, konflik militer di antara kedua negara ini terus berlangsung hinggahari ini. Kajian terdahulu perihal konflik India-Pakistan hanya membahas perihalpenyebab konflik ini terjadi dan upaya penyelesaian konflik yang terbagi ke dalam tigasudut pandang besar yaitu keamanan, politik domestik dan ekonomi-politik, tetapibelum ada yang menjelaskan bagaimana konflik ini nampaknya tetap bertahan. Denganmenggunakan perspektif dilema keamanan sebagai kerangka analisis dan metodepenelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa tindakan peningkatansistem pertahanan dan mengeluarkan kebijakan yang ofensif adalah pemicu keduanegara terus terlibat dalam konflik militer. Analisis kajian ini juga menunjukkanperjanjian damai Deklarasi Lahore 1999 tidak dapat menghentikan konflik militer danpermusuhan antara keduanya, karena India dan Pakistan saling melihat perilaku satusama lain seperti pembangunan kekuatan pertahanan dan pengembangan nuklir sebagaiancaman sehingga keduanya selalu berada dalam situasi dilema keamanan.

---

ABSTRACTThis study analyses the military conflict escalation between India and Pakistan in theperiod after 1999 Lahore Declaration. After several major wars, military conflictsbetween the two countries continued to this day. Previous studies on the India-Pakistanconflict only discussed the causes of this conflict and efforts to resolve conflicts. Thestudies are divided into three major perspectives, namely; security, domestic politics,and political economy, but none has explained how this military conflict is relativelylasting. By using security dilema as an analytical framework and causal-processtracing on research method, this study shows that actions to improve the defense systemand an offensive policy are the triggers for the two countries to continue to be involvedin military conflicts. The analysis of this study also shows that the Lahore Declaration1999 cannot stop military conflict and hostility between India and Pakistan, becausethey see each other's behaviors-such as the development of military defense capabilityand nuclear weaponry development-as threats so that they are always remains in thesecurity dilema situation."

"Tesis ini berfokus mengenai Strategi Pengamanan dan Pencegahan Konflik Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kias I Cipinang Jakarta. Penelitian di dalam tesis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan yang mengalami langsung situasi konfik di Lapas Kias I Cipinang. Informan penelitian yang dimaksud adalah warga binaan serta petugas Lapas.Dari hasil temuan lapangan didapatkan bahwa terjadi sistem pengelompokan antar warga binaan berdasarkan etnis atau kesukuan merupakan potensi yang sangat rawan untuk terjadinya konflik. Pertentangan antar kelompok yang dikarenakan perebutan kekuasaan serta keinginan untuk mendominasi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang jika tidak diantisipasi akan memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor yang turut menjadi penentu terjadinya konflik antar warga binaan antara lain kondisi kelebihan daya tampung, terbentuknya kelompok-kelompok dalam Lapas, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan penghuni, serta interaksi antara petugas dan penghuni.Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Strategi pengamanan yang ada di Lapas Kias I Cipinang cenderung melakukan reactive policing, dimana tindakan pengamanan baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran.Selain reactive policing strategi pengamanan yang dilakukan adalah proactive policing, dimana petugas pengamanan memiliki mata-mata yang berasal dari narapidana sendiri yang selalu memantau seluruh kegiatan narapidana di blok dan melaporkannya kepada petugas. Untuk mengatasi konflik Lapas hendaknya dapat melakukan pembenahan terhadap strategi pengamanan dan penanganan konflik, dimana tindakan pengamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melainkan dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap timbulnya konflik. Antisipasi dapat dilakukan dengan merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan konflik, pengorganisasian kelompok-kelompok warga binaan, pengawasan terhadap seluruh kegiatan warga binaan, serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan kelompok antar warga binaan.

---

This thesis focuses on how the Security Strategy and Conflict Prevention Among The Citizens in Prisons Penitentiary Built Class I Cipinang Jakarta. Research in this thesis is done with qualitative research methods with a descriptive design. Extracting information relevant to the topic under study is carried out through literature study, observation and depth interviews to informants who understand the issues being studied or informants who experienced the conflict situation in prisons Class I Cipinang. Informants referred to research that is a Citizen of the built and prison officers.

From the field findings can be concluded that the grouping system built among citizens based on ethnicity or tribalism is the most vulnerable potential for conflict. Conflicts between groups are due to power struggles and the desire to dominate the friction-causing friction that otherwise would trigger the occurrence of anticipated disturbances and order. Factors that contribute to determining the occurrence of conflicts among people, among others built excess capacity conditions, the formation of groups in Prison, limitations in fulfilling the needs of residents, and interacrion between staff and residents.

Formulation of effective strategies will greatly assist officers in the implementation of security tasks. Security strategy is in prison Class I Cipinang tend to reactive policing, in which new security measures carried out after the reactive policing security strategy taken is proactive policing, where security officials have a spy who came from the prisoners themselves who constantly monitor the whole inmate activities in the block, and report it to the officer. To resolve the conflict prisons should be to make corrections to the security strategy and the handling of conflicts, where security measures are not only done after the offense but do anticipate steps toward conflict. Anticipation can be done by planning activities related to conflict prevention, organizing Citizen groups built, supervision of all activities of citizens built. and control of all inter-group activities citizens built."

"Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat.

---

With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam.

The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Industrialisasi tengah mengubah koran "Suara Merdeka" (SM) dalam sosoknya yang baru. Sejak 1980-an, ketika penanaman modal asing boleh masuk ke dunia penerbitan sesuai amanat UU No. 2111982 tentang "Penaman Modal Asing". secara cepat koran SM mengalami perubahan di tingkat paradigmatik.Koran SM, mau tidak mau, mengikuti sistem budaya perusahaan (corporate culture) sebagaimana yang menjadi konteks ruang dan gerak perusahaan lain. Implikasinya, wartawan-rnakhluk individual yang secara bebas bisa mengekspresikan idealismenya sebelum era itu--harus terikat dengan platform baru karena menjadi makhluk organisasional dalam situasi yang berbeda. Jurnalisme pun mengalami reunifikasi tidak sekedar menjadi media ekspresi idealisme, tetapi obyek komodifikasi.Dalam perspektif itu, proses jurnalisme sesungguhnya memiliki kerumitan sosial budaya tersendiri. Di satu sisi, wartawan terikat dengan adagium bahwa epistemologi jurnalisme diselenggarakan dalam kerangka memenuhi right to know dan rigth to express warga, di lain sisi sebagian hidup mereka terikat dengan pemilik modal yang berkewajiban menopang return of investment. Kerumitan lain datang dari sisi khalayak yang berharap wartawan mampu mensuplai informasi bebas sebagai dasar membentuk keputusan-keputusan berharga.Dalam tarik-menarik kepentingan seperti itu, konflik dengan demikian merupakan situasi yang tak mungkin dihindari. Tesis ini berusaha mengungkap dari mendeskripiskan konflik yang dialami wartawan dan cara-cara penyelesaiannya dengan pendekatan kebudayaan Bourdieu. Melalui teori praksis Bourdieu, konflik coba diurai sebagai fenomena sosial budaya di tubuh perusahan pers SM.Dalam riset ini ditemukan berbagai macam kasus konflik yang dialami wartawan. Ada berbagai cara merespon konflik serta prosedur penyelesaian perkara yang ditempuh wartawan SM, mulai dari penyelesaian lewat perang mulut, tukarmenukar, ganti-rugi, musyawarah, hingga mediasi. Masing-masing cara dan prosedur penyelesaian konflik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dari pihakpihak yang berkonflik. Sebab, dalam bahasa Bourdieu, masing-masing pihak memiliki struktur obyektif (sistem budaya), disposisi (logika berpikir) dan habitus (logika berperilaku) sendiri-sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa cara dan prosedur tersebut tampaknya hanya efektif untuk konflik yang kurang lebih sama."

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan rinci mengenai permasalahan yang ada dalam rangka konflik etnis dan bagaimana upaya penanggulangannya. Dengan demikian dapat diformulasikan strategi dan program apa yang perlu dikembangkan untuk mengendalikan konflik.Berdasarkan basil penelitian, diketahui beberapa permasalahan dalam rangka konflik etnis, serta dapat dipilah-uraikan menjadi permasalahan yang melatarbelakangi konflik terbuka secara mendasar, permasalahan antara, dan pencetus konflik terbuka itu sendiri. Pada awalnya, beberapa masalah bersifat personal dan bukan antar komuniti etnis. Namun dalam waktu yang lama, permasalahan tersebut ibarat snow-ball, sehingga cenderung bertumpang tindih dengan intensitas yang bervariasi diantara masing-masing masalah.Dan penelitian ini juga diketahui bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap konflik belum optimal dan tidak efektif, sehingga membawa korban dalam jumlah yang besar pada saat konflik terbuka dan hingga kini belum dapat direhabilitasi. Demikian halnya dengan kebijakan yang koersif; selama bertahun-tahun permasalahan konflik laten yang ada di masyarakat tidak dikendalikan menjadi penggerak perubahan sosial yang konstruktif. Bahkan permasalahan semakin kompleks dan rumit untuk diselesaikan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan memicu konflik terbuka kembali.Oleh karenanya secara aspiratif dengan berlandaskan pada kajian konseptual, direkomendasikan beberapa strategi dan program pengendalian konflik, baik secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang terhadap masing-masing masalah, yang disertai dengan asumsi dan subyek yang berkompeten dalam merealisasikannya. Sehingga menjadi aplikatif bagi penanggulangan konflik etnis."

"Fenomena konflik kekerasan yang terjadi pada masyarakat lokal di kampung Gabus Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan fakta sosial yang terjadi sejak jauh sebelum tahun 1999-an. Konflik ini merupakan konflik laten yang menyimpan benih dendam yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada pengungkapan dari akar penyebab terjadinya konflik, dampak yang muncul pasca terjadinya konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data yang primer dan dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui wawancara mendalam melalui informan kunci antara lain masyarakat dan pelaku, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta anggota legislatif. Penelitian ini mengangkat studi rangkaian konflik kekerasan di kampung Gabus karena lokasi ini mempunyai intensitas konflik yang tinggi dan secara geografis berada di sebelah utara pusat perkotaan Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Untuk mempertajam penemuan dan pengetahuan serta penganalisaan yang tajam, peneliti melakukan diskusi dengan para ahli.Hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kampung Gabus disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya faktor sejarah yang sedemikian keras sehingga membentuk dan menginternalisasi pada karakteristik dikebanyakan masyarakat Gabus sampai pada generasi sekarang. Selain juga faktor lemahnya sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya pendidikan, kesadaran persaudaraan dan semakin termarginalisasinya masyarakat lokal dari sektor perekonomian serta lemah dan lambannya reaksi aparat keamanan. Konflik ini kemudian membawa dampak terhadap hilangnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, stigma yang melekat membawa pengaruh terhadap tingginya kesulitan masyarakat Gabus mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multi nasional yang ada di wilayah Bekasi. Selain itu, akibat konflik ini membawa keterbatasan mereka dalam melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat lain. Selama terjadinya konflik, penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat responsip dan hanya formalitas untuk meredam konflik saat itu saja.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab dari terjadinya konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu-kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat menyeluruh serta terpadu (komprehensif) dengan memperhatikan faktor yang saling terkait tersebut."