Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada analisis sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX pada Tahun Pajak 2016. Sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX adalah tidak diakuinya penyesuaian yang dilakukan PT. ABX oleh Pemeriksa Pajak (DJP) dalam hal meningkatkan tingkat kesebandingan dengan Perusahaan Pembanding pada analisis transfer pricing. Hal tersebut biasa disebut dengan Comparability Adjustments. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap comparability adjustments yang dilakukan oleh PT. ABX, interpretasi DJP terhadap penyesuaian atas perbedaan kondisi yang sebanding yang dilakukan oleh PT ABX serta mengetahui pembuktian atas analisis Comparability Adjustments PT. ABX dan interpretasi DJP.

---

This study focuses on the transfer pricing disputes analysis of PT. ABX in Fiscal Year 2016. The transfer pricing dispute of PT. ABX is on adjustments made by PT. ABX that is not recognized by the Tax Examiner (DGT) in terms of increasing the level of comparability with the Comparable Company in the transfer pricing analysis. Therefore, the purpose of this study is to find out how the analysis of comparability adjustments conducted by PT. ABX, DGT's interpretation of adjustments for comparable condition differences carried out by PT. ABX and proof of PT ABXs Comparability Adjustments analysis and DGT interpretation."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembanding tahun jamak dalam Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) pada dokumentansi penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT A untuk tahun pajak 2020 ketika berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana kondisi penggunaan data pembanding pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tersebut dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan pembanding tahun jamak pada metode TNMM yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020, data pembanding yang digunakan adalah dengan pembanding tahun jamak telah sesuai untuk meningkatkan keandalan sebagaimana tercantum dalam peraturan OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, dan PER-22/PJ/2013. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pembanding dengan tahun jamak dapat meminimalisir adanya fluktuatif yang terjadi pada tahun 2020 dengan cara memperpanjang masa waktu pembanding.

---

This thesis aims to analyze the application of multi-year comparisons in the Transactional Net Margin Method (TNMM) on transfer pricing documentation carried out by PT A for the 2020 fiscal year during the COVID-19 pandemic, where the conditions for using comparison data were in the period prior to the COVID-19 pandemic. -19 is considered disproportionate to the conditions that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that in conducting a comparability analysis using the multi-year comparison of the TNMM method conducted by PT A in 2020, the comparative data used is the multi-year comparison, which is appropriate to improve reliability as stated in the OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, and PER-22/PJ/2013. This is because the use of comparisons with multiple years can minimize the fluctuations that occur in 2020 by extending the period of comparison."

"Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa.

---

The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa penyesuaian kesebandingan antara PT XYZ dengan DJP. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, melakukan penyesuaian kesebandingan dalam upayanya membuktikan kewajaran harga transfer yang dilakukan pada tahun 2018. Upaya ini ditolak dan menjadi sengketa pajak antara PT XYZ dan DJP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan material yang terjadi pada PT XYZ dan perusahaan pembanding, serta penyesuaian kesebandingan atas biaya tetap yang disengketakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perbedaan material yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan best practice dengan melihat pada faktor kesebandingannya. Penelitian ini juga menjelaskan penyesuaian kesebandingan di Indonesia, upaya penyesuaian kesebandingan PT XYZ yang dinilai telah memenuhi kaidah yang ada, serta menjawab poin pemeriksaan dan hal yang disengketakan oleh DJP, khususnya terkait substansi biaya tetap dan perlakuan dari perusahaan pembanding. Penelitian ini memberikan saran secara yaitu membuat peraturan yang lebih dapat menjelaskan penerapan penyesuaian kesebandingan, serta menyarankan kepada PT XYZ untuk mempertimbangkan keterbukaan informasi dalam upaya meyakinkan majelis hakim dalam pengadilan pajak.

---

This study was conducted to analyze the proportional adjustment dispute between PT XYZ and Indonesia Tax Office (1TO). PT XYZ as one of the companies engaged in the automotive sector in Indonesia, made a comparability adjustment to prove the arm’s length of transfer pricing in 2018. This effort was rejected and became a tax dispute between PT XYZ and ITO. This study aims to see the material differences that occur in PT XYZ and the comparison company, as well as the dispute of comparability adjustment on fixed costs. This research was conducted using a qualitative approach with data collection using field studies and literature studies. The results of the analysis show that the material differences made by PT XYZ are in accordance with best practice by looking at PT XYZ comparability factor. This study also explains the comparability adjustment in Indonesia, the comparability adjustment on fixed cost in PT XYZ which is considered to have complied with the existing rules, as well as answering the argument and disputed matters by the ITO, especially regarding the substance of fixed costs and the condition from the comparable company. This study provides advice, namely making regulations that can better explain the application of proportional adjustment, and suggesting PT XYZ to consider information disclosure in an effort to convince the judges in the tax court."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan pajak atas harga transfer dalam pelepasan kendaraan bekas yang dilakukan PT. XYZ kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pelepasan kendaraan bekas tersebut dilakukan melalui anak-anak perusahaan PT. XYZ, yaitu PT. ABC yang bergerak pada bidang jasa pelelangan kendaraan dan PT. BCD yang bergerak pada bidang jual beli kendaraan bekas. Pelepasan kepada PT. ABC dilakukan dengan skema titip lelang, dan pelepasan kepada PT. BCD dengan skema penjualan langsung. Atas penetapan harga dalam skema pelepasan kendaraan bekas dalam hubungan istimewa tersebut, pemeriksa melakukan pengujian untuk menentukan kewajaran harga. Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, harga transfer yang ditetapkan dalam pelepasan kendaraan bekas terlalu rendah. Pemeriksa melakukan koreksi atas penetapan harga transfer tersebut dengan mendasarkan kepada harga pasar wajar yang tercantum dalam majalah otomotif dan situs jual beli online kendaraan bekas. Sesuai dengan OECD Guidelines 2010, didalam pengujian harga transfer, penentuan harga pembanding yang tepat adalah hal yang sangat penting dan krusial. Penentuan harga pembanding tersebut harus didasarkan atas analisis kesebandingan atas aspek-aspek yang dapat menilai persamaan dan perbedaan antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian atas harga pembanding. Pada kasus pemeriksaan pajak atas PT. XYZ, Pemeriksa Pajak belum secara memadai menilai kesebandingan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Perbedaan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding belum terakomodasi dalam harga pembanding yang ditetapkan pemeriksa pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan atas harga transfer yang ditetapkan oleh PT. XYZ kepada anak-anak perusahaannya tidak berdasarkan harga pembanding yang sesuai.

---

This study aims to analyze the transfer pricing tax audit process in the case of the used vehicles disposal owned by PT. XYZ to the related parties. The disposal of used vehicles is carried out through subsidiaries of PT. XYZ, namely PT. ABC, which is engaged in auction services and PT. BCD is engaged in used vehicle dealer. The disposal of used vehicles to PT. ABC was carried out with the auction scheme, and the the disposal of used vehicles to PT. BCD was carried out with with direct sales scheme. The Tax Auditor tested the pricing of the two affiliate transaction schemes to test the fairness of the transaction. Based on the tests carried out, Tax auditor  assumed that the transfer prices specified in the disposal of used vehicles were too low when compared to the fair market prices listed in automotive magazines and online sites, so that corrections to the transfer pricing was made. In accordance with OECD Guideline 2010 in the process of testing of transfer pricing, determining the right price comparison is very important and crucial.  Determination of the comparison price must be based on comparative analysis of aspects that may assess the similarities and differences between the tested transaction and comparative data. The differences obtained can be used as a basis for adjustments to the comparison price. In the case of tax audit of PT. XYZ, the Tax Auditor had not adequately assessed the comparability between the tested transactions and comparative data. The differences that existed between the tested transaction and comparative data have not been accommodated in the comparison price set by the Tax Auditior. So that the corrections made on the transfer pricing set by PT. XYZ to its subsidiaries was not based on the appropriate comparison price."

"Praktik transfer pricing merupakan praktik yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis. Praktik ini berpotensi untuk merugikan negara dengan cara menggeser laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisi bentuk hubungan istimewa, transaksi, dan tujuan dari praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X, menguraikan dan menganalisis Implikasi transfer pricing documentation terhadap SPT PPh Badan dan manajemen pajak dalam transfer pricing documentation PT X, menguraikan dan menganalisis pengenaan PPh atas dividen pada transaksi PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa saat pemeriksaan pajak. Pendekatan penelitan menggunakan kualitatif dengan tujuan desktriptif analis, manfaat penelitian murni, serta dimensi waktu cross-sectional yang dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini adalah praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X mempunyai bentuk hubungan istimewa kepemilikan saham dan pengusaan manajemen, yang dapat diidentifikasi dari dokumen akta pendirian dan perubahan, dokumen akuntansi dan dokumen pajak, serta company profile. Selain itu, praktik transfer pricing memiliki implikasi terhadap SPT PPh Badan dikarenakan manajemen pajak yang kurang baik. Implikasi transfer pricing documentation pada pemeriksaan pajak berupa koreksi dividen yang dilakukan pemeriksa pajak. Koreksi dividen tidak dapat dikenakan kepada lawan transaksi yang tidak memiliki saham.

---

Transfer pricing practice cannot be avoided in business world. This practice has the potential to detrimental to the state by shifting the profit to countries with lower tax rate. This thesis aims to describe and analyze the form of related party, the transaction, and objectives of transfer pricing practices. Describe and analyze the implication of transfer pricing documentation on corporate income tax return and tax management on in PT X transfer pricing documentation. Describe and analyze the income tax imposition on dividends during 2016 tax audit. This research approach used the qualitative with purpose descriptive analysis, pure research benefit, and the cross-sectional time dimension that was carried out in 2019-2020. Result of this research is the transfer pricing practice carried out by PT X has related party in the form of shareholders and management control, which can be identified from the deeds of incorporation and amendments, accounting documents and tax documents, and company profile. The practice of transfer pricing has implications for corporate income tax returns due to poor tax management. The implication of transfer pricing documentation on tax audits is dividend corrections made by the tax auditor. Dividend corrections cannot be applied to the counterparty who does’nt own shares."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Praktik Transfer Pricing Dalam Produk Digital Pada PT KLM. Penelitian ini dilakukan karena adanya koreksi terhadap transaksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PT KLM. Koreksi tersebut akan dilakukan karena adanya perbedaan penggunaan metode yang dilakukan oleh PT KLM dengan metode yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transaksi yang dilakukan oleh PT KLM dengan KLM Ltd adalah transaksi produk digital, yang dilakukan dengan media elektronik. Metode yang digunakan oleh PT KLM adalah metode Transactional Net Margin Method (TNMM) atas transaksi PT KLM dengan KLM Ltd. Direktorat Jenderal Pajak tidak menyetujui transfer pricing dokumentasi yang dilakukan oleh PT KLM. Transaksi perdagangan konvensional dengan transaksi perdagangan melalui media elektronik merupakan hal yang berbeda. Berdasarkan perjanjian antara PT KLM dengan KLM Ltd klasifikasi transaksi atas PT KLM dengan KLM Ltd dapat dikategorikan sebagai royalti. Agar memperoleh kepastian hukum atas penggunaan metode tersebut, maka hal-hal yang dilakukan oleh PT KLM yaitu Advance Pricing Agreement. Perdagangan konvensional dengan perdagangan melalui media elektronik merupakan perdagangan yang berbeda. Most apropriate metode atas transaksi PT KLM dengan KLM Ltd adalah Comparable Uncontrolled Price. Terkait hal ini, PT KLM mengajukan Advance Pricing Agreement untuk memperoleh kepastian atas metode yang terbaik untuk digunakan dalam transaksi ini.

---

This thesis discusses the Analysis of Transfer Pricing Practices in Digital Products at PT KLM. The research is made, since there was a correction of the transactions has been made by the Directorate General of Taxation to PT KLM. This correction will be made, since there is a difference of the method which been performed by PT KLM with the method approved by the Directorate General of Taxation.

The transaction of PT KLM with KLM Ltd. was product digital transaction with electronic media. PT KLM uses Transactional Net Margin Method (TNNM) Transaction with KLM Ltd. Unfortunately, the Directorate General of Taxation does not approve transfer pricing documentation by PT KLM.

Conventional trade transactions with trading transactions by electronic media is different. Based on the agreement between PT KLM with KLM Ltd. PT KLM's classification transaction with KLM Ltd., could be categorized as royalty. In order to have legal certainty for the use of this method, therefore PT KLM should be Advance Pricing Agreement.

Conventional trade with trading by electronic media is a different trade. Most appropriate method of PT KLM’s transactions with KLM Ltd is Comparable Uncontrolled Price. Related to this, PT KLM files an Advance Pricing Agreement to obtain assurance for the best method on this transaction."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Transfer pricing merupakan salah satu jenis sengketa pajak yang paling popular yang terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak di seluruh dunia. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa transfer pricing, OECD merumuskan prosedur dalam menerapkan analisis kesebandingan. Prosedur ini membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menentukan nilai wajar dari transaksi hubungan istimewa yang merupakan penyebab utama sengketa transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada PT OCI, untuk mengevaluasi praktik analisis kesebandingan yang dilakukan perusahaan dan kesesuaiannya dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT OCI telah melakukan analisis kesebandingan pada transaksi transfer pricing sesuai dengan pedoman OECD sedangkan pihak otoritas pajak tidak melakukan analisis kesebandingan dalam melaksanakan pemeriksaan transfer pricing. Namun, khusus untuk transaksi penggunaan merek dagang, PT OCI harus menerima hasil koreksi pemeriksaan. Pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi pemanfaatan aset tidak berwujud harus memenuhi dua ketentuan tambahan, yaitu terkait dengan eksistensi transaksi dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset tidak berwujud. Berdasarkan hasil benefit test disimpulkan bahwa merek dagang yang digunakan oleh PT OCI tidak memberikan kontribusi dalam meningkatkan keberhasilan penjualan PT OCI sehingga transaksi penggunaan aset tidak berwujud tidak memenuhi prinsip kewajaran.

---

Transfer pricing is one of the most popular drivers of tax disputes between taxpayers and tax authorities around the world. To lessen the probability of disputes, the OECD proposes procedures for comparability analysis. These procedures help taxpayers and tax authorities to determine the arm's length values of related-party transactions, which is the main cause of many transfer pricing disputes. This study uses a case study method, focusin g on PT OCI, to evaluate a firm’s comparative analysis practice and its conformity to OECD Transfer Pricing Guidelines. Data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that PT OCI had conducted a comparability analysis of transfer pricing transactions in conformity with the OECD guidelines, while the tax authorities have not carried out a comparability analysis in carrying out transfer pricing audits. However, specifically for trademark utilization transactions, PT OCI must accept the results of inspection corrections. Fulfillment of the arm’s length principle for transactions utilizing intangible assets must comply 2 with two additional provisions, namely related to the existence of transactions and economic benefits from the utilization of intangible assets. With the results of the benefit test, it was concluded that the trademark used by PT OCI did not contribute to increasing the success of PT OCI's sales so that transactions for the use of intangible assets did not meet the arm’s length principles."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak transfer pricing atas transaksi pembayaran royalti terhadap know-how yang digunakan oleh PT X. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah koreksi yang dilakukan DJP sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2012 antara DJP dan PT X di tingkat banding dilihat dari ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah koreksi yang dilakukan oleh DJP sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terlepas dari putusan hakim di pengadilan pajak nantinya, penyelesaian sengketa di tingkat banding apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku dapat ditinjau dari empat sudut pandang masalah yakni prosedur verifikasi, pengkategorian know-how, pembuktian eksistensi dan kepemilikan know-how, hingga koreksi biaya royalti yang juga harus dilakukan pada pos PPh Pasal 26 dan PPN.

---

This research analyze tax dispute on transfer pricing of royalty payment in use of know how by PT X. This research focuses on to analyze the suitability between royalty expense correction with arm rsquo s length principle. This research also focuses on how to solve tax dispute in tax court based on the prevailing tax regulations existed in 2012.

The result of this research is correction made by DGT suitable with the arm rsquo s length principle for transfer pricing. Apart from judges decision, dispute between DGT and PT X in tax court can be analyze from four problems which are verification procedures, the categorization of know how, analysis on existence and ownership of know how, and correction made by DGT must be inline with correction on income tax art 26 and VAT."