Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli tidak sah dan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang dibatalkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penjualan jaminan yang berupa tanah dengan sertipikat hak milik seharusnya menggunakan Lembaga jaminan Hak Tanggungan. Selain itu jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan hutang itu sendiri dapat dipergunakan untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur cidera janji yakni dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang dikeluarkan atas permintaan dari kreditur. Sehingga, notaris sebenarnya tidak perlu membuat perjanjian pengikatan jual beli yang mana bukan merupakan salah satu lembaga jaminan karena dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang itu sendiri, eksekusi sudah dapat dilakukan. Notaris hendaknya memperhatikan asas-asas dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, kode etik notaris serta selalu menambah ilmu pengetahuan dibidangnya. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, praktisi hukum khususnya kepada notaris agar berhati-hati dalam memberikan penyuluhan hukum yang pada akhirnya akan mempengaruhi konstruksi hukum yang akan dibuat.

---

This thesis discusses the validity of the deed of acknowledgement of debt once Binding Agreement Of Sale and Purchase upon the land as collateral based on the decision of the high court no. 368/PDT/2018/PT.DKI. The method of this research is descriptive normative juridical analytically with a qualitative approach. Based on the research and the analysis that has been indulged, the notary has made a mistake in the application of the law. So, the validity both of the deed is not valid and the notary can be held responsible against the deed-the deed which is cancelled. This is due to the implementation of the sales collateral in form of land with freehold title should be subject with the law of Hak Tanggungan. In addition, even if not using that regulations, deed of acknowledgement of debt itself can be used to execute a guarantee if the debtor injury promises, namely by issuing grosse deed of acknowledgement of debt and must be requested by creditors. So, the notary actually do not need to make Binding Agreement Of Sale and Purchase which is not among the institutions guaranteed. By spending grosse deed of acknowledgement of debt itself, execution has to be done. The Notary should pay attention to the principles and provisions contained in legislation and notary code of ethics as well as always increase knowledge in their major. With the presence of this paper are expected to provide knowledge to the public, legal practitioners in particular to the notary to be careful in providing legal counseling that will ultimately affect the construction of the law will be made."

"Tesis ini meneliti mengenai terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani di atas akta yang tidak memenuhi persyaratan dan akta ini tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta, Notaris telah salah dalam menerapkan suatu perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan terbitnya Akta PPJB yang didasarkan oleh Hutang Piutang dengan Jaminan dan akibat hukum Akta PPJB yang terbit berdasarkan Hutang Piutang. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan tipe penelitian yang bertujuan mengidentifikasi masalah (problem identification) dengan cara melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan bentuk hasil penelitian analisis-deskriptif. Dari hasil analisa data dapat diketahui bahwa Notaris telah salah dalam menentukan penerapan hukum yang dituangkan ke dalam akta, Akta PPJB yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena PPJB bukan merupakan lembaga jaminan. Notaris telah salah dalam menentukan konstruksi hukum yang terjadi. Dalam pembuatan aktanya, Notaris juga tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUJN yang berdampak pula pada kewajiban pembacaan akta. Akibat dari terbitnya PPJB tersebut adalah kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan berakibat batal dan batal demi hukum, sehingga harus mengajukan permohonan pembatalan aktanya ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Notaris tidak membacakan akta sesuai ketentuan yang berlaku serta akta PPJB tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu kata sepakat, dikarenakan salah satu pihak tidak menghendaki pembuatan PPJB tersebut. Selain itu, akta PPJB tersebut juga tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab yang halal, karena adanya larangan untuk memperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman

---

This thesis examines the issuance of a Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB) signed on a deed that does not meet the requirements and this deed is not desired by either party. This is because in making the deed, the notary has wrongly applied a legal act so that it does not meet the legal requirements of an agreement and does not meet the provisions of the Law on Notary Position (UUJN) and the prevailing laws and regulations. The problem in this research is related to the issuance of the PPJB Deed which is based on Accounts Payable with Collateral and the legal consequences of the PPJB Deed issued based on Accounts Payable. The method used is Juridical-Normative with the type of research that aims to identify problems (problem identification) by conducting document studies to obtain secondary data and analysis is carried out through a qualitative approach so as to produce descriptive-analysis research results. From the results of data analysis, it can be seen that the Notary Public has made a mistake in determining the application of the law as stated in the deed, the PPJB Deed which is used as a guarantee binding in the Accounts Receivable Agreement is not correct because PPJB is not a guarantee institution. The notary was wrong in determining the legal construction that occurred. In making the deed, the Notary also does not provide legal counseling and does not meet the requirements verleden because it does not comply with the provisions of Article 42 paragraph (1) of the UUJN which also impacts on the obligation to read the deed. As a result of the issuance of the PPJB, the evidentiary power was degraded into underhand deeds and resulted in null and void by law, so one had to submit a request for cancellation of the act to the court. This is because the notary does not read out the deed according to the applicable provisions and the PPJB deed does not meet the subjective requirements of the agreement, namely the agreement, because one of the parties does not want the PPJB to be made. In addition, the PPJB deed also does not meet the objective requirements of the agreement, which is a lawful cause, because of the prohibition of agreeing on collateral ownership by the lender"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai jual beli yang terjadi sebagai akibat dari penjaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan utang dan kuasa menjual. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara utang piutang dengan perikatan tanggung menanggung dan tindak pidana penggelapan, mengetahui implikasi penjaminan hak atas tanah yang dilakukan atas dasar akta pengakuan utang dan akta kuasa jual, serta mengetahui keabsahan dan implikasi hukum atas pembuatan akta jual beli berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah utang bisa timbul dari adanya kewajiban hukum pelaku untuk mengembalikan uang hasil penggelapan, dan sebagaimana utang pada umumnya, dapat ditanggung secara tanggung renteng serta dapat dijaminkan. Penjaminan hak atas tanah dengan menggunakan akta pengakuan utang dan kuasa menjual hanya menyebabkan timbulnya jaminan umum sehingga sulit untuk dieksekusi. Akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan, dan atas pembatalan tersebut, pembeli beritikad baik yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada siapa ia membeli tanah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the land?s sale and purchase that occurred as a result of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale. The purpose of this writing is to understand the connection between a debt with joint liability and the crime of embezzlement, to understand the implication of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale, and also to determine the validity and the implication of the Deed of Land?s Sale and Purchase which made by the Power of Sale that has been previously revoked. The method used is a normative juridical research. The result of this research is a debt could arise from the offender?s legal obligation to return the money that has been embezzled, and as debt in general, it can also be beared by joint liability and be guaranteed. The guarantee of the land rights by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale can only inflict general guarantee which difficult to execute. The Deed of Land?s Sale and Purchase which made by a previously revoked Power of Sale is null and void so that it can be cancelled, and upon such cancellation, the purchaser with the good faith who feels aggrieved can claim for a compensation from whom he bought the land."

"Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan suatu hutang yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa hak atas tanah, bentuk jaminan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya bentuk jaminan yang digunakan terhadap obyek hak atas tanah tersebut adalah Hak Tanggungan. Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan dapat dibebankan pertanggungjawaban perdata karena telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

The thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement, using warranty in form of Sales Purchase Agreement upon Sales Purchase Object of land and building, not using the Mortgage Deed, based on the decision of the Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/Pdt/2017. As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Mortgage Deed as the warranty on credit settlement. This study raises the issue of how the legal implications of the Deed of Credit Acknowledgement and the Sales Purchase Agreement made by a Notary at the same time and how the responsibilities of a notary who make the Sales Purchase Agreement which contains a clause on land rights have been transferred. To answer these problems, this study uses a normative form of research. The type of data that used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this research is show that the use of the Sales Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment of a debt contained in the Deed of Credit Acknowledgement with collateral in the form of land rights, this form of collateral is not in accordance with applicable regulations, should be the form of collateral used for the object of land rights these are Mortgage Deed. A notary who makes a Deed of Sale and Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment may be liable for civil liability for making a deed that is not in accordance with the provisions of the legislation."

"Tesis ini meneliti tentang akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan yang dituangkan ke dalam akta yang ditanda tangani tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikehendaki salah satu pihak. Notaris salah dalam menerapkan perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020. Permasalahan dalam penelitian ini terkait akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang dan peran serta tanggung jawab Notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan tipe penelitian menganalisis masalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan hasil penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, Notaris salah dalam menentukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) akta yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian utang piutang tidak tepat, karena akta tersebut bukan lembaga untuk jaminan. Notaris tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden. Akibatnya akta dapat dibatalkan di Pengadilan, karena Notaris tidak membacakan akta dan tidak hadir di hadapan para pihak serta akta tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kata sepakat. Selain itu, ke 3 (tiga) akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang halal, adanya suatu larangan yang diperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman.

---

This thesis examines the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Authorization to Sell and the deed of Employment Agreement which is poured into the deed which is signed does not meet the requirements and is not desired by either party. Notaries are wrong in implementing legal actions so that they do not meet the legal requirements of the agreement and do not fulfill the provisions of the Notary Position Act (UUJN), the case that occurred in the Supreme Court Decision Number 1070 K/Pdt/2020. The problem in this study is related to the legal consequences of the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the deed of Power to Sell as collateral for the debt and receivable bonds and the role and responsibility of the Notary in the deed of the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the deed of Power of Attorney to Sell as collateral for the bond. debts and receivables. The research uses the normative juridical method with the type of research analyzing the problem of conducting document studies to obtain secondary data and qualitative analysis so as to produce descriptive analysis research results. Based on the results of data analysis, the Notary made a mistake in determining the legal actions as outlined in 3 (three) deeds, namely the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Power to Sell and the deed of Employment Agreement as binding collateral in the debt and receivable agreement, because the deed it is not an institution for guarantees. Notaries do not provide legal counseling and do not meet the verification requirements. As a result, the deed can be canceled in court, because the Notary does not read the deed and is not present before the parties and the deed does not meet the subjective requirement, namely an agreement. In addition, the 3 (three) deeds do not meet the objective requirements, namely because it is lawful, there is a prohibition on the ownership of the guarantee by the lender."

"Legalitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris X di Jakarta . Tesis ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara Ny. Janda N selaku debitur dengan Tuan A selaku kreditur dalam bentuk Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris X di Jakarta, untuk jumlah hutang senilai Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Objek Jual Beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik dimana nilai nominal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sama dengan yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang, yaitu sejumlah Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah . Karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan paling tepat menggunakan lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang, tetapi dalam hal ini Akta Pengakuan Hutang menggunakan jaminan berupa PPJB yang harga jual belinya telah dibayar lunas dengan pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang antara Nyonya N debitur dengan Tuan A kreditur .Nyonya N dan Tuan A sepakat membuat dan menandatangani PPJB, sebagai jaminan bagi pemberian kredit berupa jaminan kebendaan menurut sifatnya yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang. PPJB tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notariil yang merupakan perjanjian dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.Namun dalam hal ini status tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB yang sudah dibayar lunas dan diserahterimakan kepada pembeli Tuan A , belum terjadi pengalihan hak kepemilikan karena belum dilakukan proses jual beli dengan dibuatnya Akta Jual Beli AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT , maka tanah tersebut secara hukum masih menjadi milik pihak Nyonya N penjual dalam PPJB.

---

This thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement made between Mrs. N as debtor with Mr. Y as creditor in form of Notarial Deed made by and before Notary X in Jakarta, for credit amount Rp. 1.300.000.000, one billion and three hundred million Rupiah using warranty in form of Sales Purchase Agreement SPA upon Sales Purchase Object of land and building with Ownership Title whereas the amount on Sales Purchase Agreement equal as the amount stated on the Deed of Credit Acknowledgement, which is Rp. 1.300.000.000, one billion and three hundred million Rupiah . As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Lien as the warranty on credit settlement, however in this matter, Deed of Credit Acknowledgement using warranty in form of Sales Purchase Agreement to which the sales purchase price had fully paid with credit extention as stated on the Deed of Credit Acknowledgement between Mrs. N debtor and Mr. A creditor .Mrs. N and Mr. A are agreed to make and sign SPA as the credit warranty in a fom of material warranty according to its nature as stated in the Deed of Credit Acknowledgement. Such SPA made in form of Notarial Deed to which is an agreement and binding to the parties who signed it. Thus, the lawfully requirements of an agreement must be fulfilled.Nevertheless in this matter, the land status as the object of Sales Purchase Agreement which had been fully paid and handed over to the buyer Mr. A , has not been performing transfer of ownership because the sales purchase process has not been executed by the issuance of Sales Purchase Deed made by Land Title Official, thus the land is lawfully belong to Mrs. N the seller on Sales Purchase Agreement."

"Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait tanah yang dimiliknya berupa kepemilikan kembali, dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Notaris terkait tanah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kemudian, Notaris yang membuat akta tersebut bertanggungjawab akan akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang berbentuk materiil (uang) dan pertanggungjawaban administratif berupa pemecatan sementara sesuai dengan peraturan pada Pasal 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk itu, masyarakat khususnya yang memiliki tanah hendaknya selalu berhati-hati dan juga selalu teliti dalam membuat perjanjian, serta sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu mengemban tugas dan amanahnya dengan baik.

---

This study discusses the sale and purchase deed based on the binding purchase agreement and power of attorney to sell that contains legal defects. The notary is authorized to make an authentic deed in the form of a binding purchase agreement and sales authorization agreement in accordance with applicable regulations. However, in its implementation, the Notary commit acts which the court has decided to have committed against the law and the deed he made was declared legally flawed. So that in this case makes the injured party that is the land owner file a lawsuit to the Court, and the Notary as a public official must be held accountable for his actions. The issues raised in this study are regarding the legal protection of landowners and the responsibility of a Notary to the deed he made which is declared legally flawed. To answer these problems legal research is used by using juridical-normative research forms and descriptive research types. The results obtained from this research are that the land owner has the right to get legal protection related to the land he owns, and the deeds that have been made by the Notary regarding the land have become legally flawed and null and void. Then, the Notary who makes the deed is responsible for the deed he made and can be asked for civil liability in the form of reimbursement of costs, losses and interest in the form of material (money) and administrative liability in the form of temporary dismissal in accordance with the provisions in Article 85 of the Law and Notary Ethics. For this reason, the community especially those who own land should always be careful and always conscientious in making agreements, and as a public official, the Notary must always carry out his duties and mandates properly."

"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian simulasi yang dibuat secara notariil. Penelitian ini mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian serta akibat dari perjanjian simulasi bagi akta jual beli yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif kualitatif yang melakukan analisis terhadap suatu masalah dihubungkan dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti, dengan merujuk kepada peraturan terkait, serta untuk memberikan saran atas permasalahan yang diteliti.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai bagian dari perjanjian simulasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab (kausa) yang halal karena dalam perjanjian simulasi yang tercipta adalah kausa yang palsu karena adanya perbedaan kausa antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak dengan apa yang dituangkan oleh para pihak dalam bentuk perjanjian. Selain itu dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012 ini, perjanjian simulasi juga dibuat atas dasar keadaan memaksa dan penipuan, sehingga perjanjian simulasi ini juga tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu adanya cacat terkait kata sepakat yang diberikan oleh para pihak. Hal ini mengakibatkan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli ini juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

---

This research analyzes the legality of a sale purchase deed, which is executed based on a sale purchase committment agreement as a simulation agreement made in public form or notary deed. This research identifies the validity of a sale purchase committment agreement, whether it satisfies the requirements of the legality of an agreement, as well as the impact of simulation agreement to sale purchase agreement executed based on a sale purchase committment agreement, related to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012. This research is using prescriptive qualitative research method, which is analyzing a problem by using the applicable and existing legal norms, aiming to obtain a comprehensive description of a problem, by referring to related laws and regulations, and also to give an advice for such problem.This research concludes that a sale purchase committment agreement, which is made as a part of a simulation agreement, does not satisfy the requirements of an agreement, and as a result it is not valid and is not binding the parties to the agreement. The sale purchase committment agreement does not satisfy the objective requirement of an agreement, which is the permitted cause (kausa yang halal), because a simulation agreement leads to a fictitious cause, as there will be a difference between what is intended by the parties and what is actually written under the agreement. In addition, pursuant to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012, the simulation agreement under this decision is made under a fraudulent condition, and therefore this simulation agreement does not satisfy the subjective requirement of an agreement, which is consent of the individuals who are bound thereby. Consequently, the sale purchase deed executed based on the sale purchase committment agreement, will be invalid and not bind the related parties."

"Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalahdalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaanserta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanahberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dantanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan AktaKuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian iniproblem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukumkarena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syaratsubyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuatAJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secaraperdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintahharus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untukpemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahanyang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang inginmelakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yangterdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabatumum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat aktaautentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB,apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasarkuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuseof circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney forConveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because ofdrafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity andconsensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittalsale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawingup of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse ofcircumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results inthe conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of IndonesiaDecision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official relatedto its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on theIrrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research andproblem identification type of research. The result of this research is The Sale andPurchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power ofAttorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of theSale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land DeedOfficial that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Powerof Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. Thegovernment must immediately make a law regarding the use of absolute power to transferland rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers andsellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to theclauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as ageneral official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in makingauthentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to makeAJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of HomeAffairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government RegulationNumber 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT frommaking deeds on the basis of absolute power."

"Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr yaitu mengenai peran Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan utang piutang, dan pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagai bahan primer dan bahan Pustaka serta wawancara sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan mereka lakukan beserta akibatnya sebagaimana hukum mengatur. Notaris dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisis kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepentingan para pihak harus diutamakan oleh Notaris guna mengindari kerugian. Dalam hal utang piutang yang didasari adanya muatan pidana dapat mengakibatkan akta turunannya yaitu akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih lagi perbuatan hukum utang piutang tidak sesuai dengan menjadikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual sebagai jaminan. Notaris yang mengetahui adanya ketidaksesuian antara akta autentik dengan perbuatan hukum para penghadapnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabanya secara perdata dan administrasi.

---

This study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr, namely regarding the role of the Notary in making a Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney made as collateral for debts and the Notary's responsibility for losses suffered by one of the parties so that the court decision is declared null and void. The research method uses doctrinal research with secondary data in the form of applicable legal regulations as primary materials and Library materials and interviews as secondary materials. The results of the study show that the Notary must be able to direct and explain to the parties regarding the legal actions they will take along with the consequences as regulated by law. Notaries are required to have accuracy and precision in examining and analyzing the wishes of the parties in accordance with applicable regulations. And the most important thing is that the Notary must prioritize the interests of all parties in order to avoid losses, for that reason the Notary must be able to refuse to make an authentic deed if there is something that is contrary to the law. In the case of debts based on criminal content, it can result in derivative deeds, namely the Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney being invalid and null and void by law. Moreover, the legal act of debts is not in accordance with making the Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney as collateral. A notary who knows that there is a discrepancy between the authentic deed and the legal actions of those who present it can be held civilly and administratively responsible."