Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kutukan sumber daya alam menggambarkan kegagalan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat bagi pembangunan. Berbagai literatur empiris menunjukkan negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan kekayaan sumber daya alam dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kemiskinan dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Skema desentralisasi memegang peranan penting dalam mengatur pembagian kewenangan dan penerimaan (bagi hasil) pengelolaan sumber daya alam di berbagai level pemerintahan. Melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan kekayaan sumber daya alam berkorelasi searah dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota periode tahun 2010-2018. Hasil tersebut sekaligus membuktikan adanya indikasi fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia.

---

Resource curse illustrates the failure of jurisdictions which have natural resources abundance to gain benefits for development. Various empirical literature shows resource-rich countries or regions experiences deceleration of economic growth. This study analyze the impact of natural resource abundance towards poverty rate, as welfare indicator, in the context of decentralization in Indonesia. Decentralization scheme plays important role in regulating functional assignment and revenue sharing of natural resource management at various levels of government. Through the panel data regression method, the results of this study indicate natural resources abundance is commonly correlated with poverty rate in districts/cities level on 2010-2018 period. This result also prove the indication of natural resource curse phenomenon in Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Kuznets proses mengenai ekspansi pendidikan dan juga menganalisa kurva pendidikan Kuznets dengan menggunakan panel data dari tahun 1996 sampai dengan 2011 dan menerapkan metode regresi panel. Dari proses Kuznets, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia mengikuti proses Kuznets. Dari hasil panel regresi, koefisien dari Educ memiliki tanda yang diharapkan dan signifikan pada tingkat 1% di kedua model. Koefisien dari Educ2 positif dan signifikan di 1%. Dengan kata lain, kesenjangan pendidikan tampaknya telah menurun seiring dengan semakin luasnya kesempatan pendidikan di Indonesia. Untuk Kuznets ekspenditur, ditemukan bahwa hubungan antara kesenjangan pengeluaran dan pendidikan tidak mengikuti pola kurva U terbalik. Hal ini ditandai dengan nilai dari koefisien Educ dan duc2 masing-masing negatif dan positif.

---

This research attempt to examine the Kuznets process for education expansion and try to observe the educational Kuznets curve by using panel regression data from 1996 to 2011 and implement panel regression method. From the construction of Kuznets process for educational expansion, we may conclude that Kuznets process for education is experienced in Indonesia with overall inequality reaches the maximum when the share of higher education group is 67.5 per cent. From the panel regression, the coefficient of Educ has an expected sign and is significant at the 1% significance level in both models. In other words, educational inequality appears to have been declining with educational expansion in Indonesia. The coefficient of Educ² is positive and significant at the 1% significance level, indicating that there is a level of education where educational inequality is the minimum. For expenditure Kuznets, we found that the relationship between expenditure inequality and education does not follow the inverse-U shape. It is signed by negative and positive coefficients of Educ and Educ respectively."

"[ABSTRAKPenelitian ini menyelidiki pengaruh perubahan kebijakan fiskal selamapelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia. Denganmenggunakan data panel dari 27 provinsi selama periode 2001-2012, penelitianini menjelaskan dampak dari peraturan baru tentang desentralisasi fiskal terhadapketimpangan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan koefisien Gini, Theil L,dan Theil T sebagai ukuran ketimpangan, sedangkan variabel independen meliputiindeks desentralisasi fiskal (FDA dan FDB), PDRB per kapita (pcGRDP) danPDRB per kapita kuadrat (pcGRDP kuadrat). Variabel independen PDRB perkapita dan PDRB per kapita kuadrat berfungsi sebagai variabel kontrol.Hasil regresi panel menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (2001-2004), desentralisasi fiskal berdampaknegatif pada ketimpangan. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskalmengakibatkan peningkatan ketimpangan pengeluaran. Semakin besardesentralisasi fiskal menyebabkan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran.Perubahan undang-undang desentralisasi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwaketimpangan dapat dikurangi. Meskipun pengaruh desentralisasi fiskal padaketimpangan masih negatif setelah tahun 2004, besar dampaknya jauh lebih kecil.

---

ABSTRACTThis study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller., This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam propinsi (within province inequality) dengan menggunbakan data panel seluruh propinsi di Indonesia selama kurun waktu 1994-2006. Model yang digunakan mengacu pada model Nobuo Akai dan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil menurunkan kesenjangan wilayah karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal dipresentasikan oleh kemandirian fiskal yang berarti bahwa pemerintah daerah bertumpu pada Pendapata Asli Daerahnya dalam membiayai pembangunan di daerahnya."

"Tesis ini membahas estimasi pengukuran upaya pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel tahun 2000 ? 2008. Penelitian ini membahas pengukuran kapasitas pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode regresi yang dinilai sama dengan nilai hasil regresinya (harapannya), sedangkan upaya PAD adalah rasio antara realisasi dibagi dengan nilai harapannya tersebut. Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan, maka interpretasi terhadap model tersebut adalah sekitar 89,27 persen Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh persamaan dalam penelitian ini dengan kontribusi tersbesar adalah dari sektor pertanian . Sedangkan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat sebagian besar telah lebih dari 100%.

---

This thesis describes the measurement of estimated revenue collection efforts (PAD) district governments in West Java using panel data analysis of 2000 - 2008. This study discusses the measurement of revenue capacity by using regression methods assessed the same as the value of regression results (expectations), while the effort is the ratio between the actual revenue divided by the value of these expectations. By considering the model equation that has been generated, then the interpretation of the model accounted for about 89.27 percent capacity PAD District in West Java Province can be described by the equation in this study with the largest contribution is from the agricultural sector. While efforts PAD District in West Java Province has been largely more than 100%."

"[ABSTRAKKemiskinan merupakan permasalahan bagi masyarakat karena mempunyai akibat sosial politis dan ekonomi Aspek sosial politis dari kemiskinan menitikberatkan pada social exclusion penduduk miskin di masyarakat Sedangkan secara ekonomi kemiskinan dapat memperlambat proses pembangunan Para ekonom percaya bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk mengurangi kemiskinan Pemikiran ini pada akhirnya menghasilkan beragam paket kebijakan pemerintah yang unik Kebijakan upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang populer untuk mengurangi angka kemiskinan Hal ini tidak hanya dikarenakan kebijakan upah minimum dapat meningkatkan rata rata pendapatan masyarakat namun juga karena kebijakan upah minimum merupakan kebijakan biaya rendah Card and Krueger 1995 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara upah minimum dan kemiskinan secara empiris Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menyusun sebuah data set yang terdiri dari data time series selama empat belas tahun sejak 2001 hingga 2014 dan data cross section dari 119 kabupaten kota di pulau Jawa Data yang terkumpul dianalisa menggunakan tiga metode analisa panel data pooled OLS fixed effect dan random effect Penelitian ini juga mencoba untuk menganalisa hubungan upah minimum dan kemiskinan di level provinsi dengan menggunakan sub sample data Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum di pulau jawa dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan Poverty Gap Index dan presentase penduduk miskin Poverty Rate Namun pada level provinsi hasil regresi terlihat lebih bervariasi Di sebagian besar provinsi yang dianalisa kebijakan upah minimum mempunyai efek negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan presentase penduduk miskin.

---

ABSTRACT

Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate, Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate]"