Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan mengenai film seri Aku Cinta Indonesia sebagai media untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu menginginkan adanya film seri pendidikan yang dapat diputar dalam televisi nasional, di samping untuk mengurangi film impor yang kehadirannya terkadang membawa nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Ini menjadi hal yang penting mengingat penanaman karakter yang berlandaskan Pancasila sedang gencar dilakukan pada masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pendidikan Pancasila melalui jalur pendidikan formal. Pemerintah pun memanfaatkan televisi sebagai media sosialisasi pendidikan dan film seri Aku Cinta Indonesia hadir sebagai salah satu bentuk realisasi upaya tersebut. Latar belakang ini membawa penelitian pada pertanyaan mengenai bagaimana upaya pemerintah mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila melalui film seri Aku Cinta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan lima tahapan, antara lain heuristik dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder, kemudian tahap kedua berupa kritik sumber, tahap ketiga interpretasi data, kemudian tahap terakhir adalah historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Pendidikan Pancasila mendorong pemerintah untuk mensosialisasikannya tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga dengan media televisi. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila dilakukan melalui kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Departemen Penerangan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa episode film seri ACI terdapat nilai-nilai Pendidikan Pancasila yang mendukung upaya pemerintah dalam menanamkan karakter berlandaskan Pancasila sesuai dengan misi pembangunan Orde Baru. Penelitian ini juga memberikan paparan mengenai respon positif masyarakat terhadap kehadiran film ACI sebagai tayangan pendidikan yang memberikan andil dalam televisi nasional.

---

This research explains a movie series titled Aku Cinta Indonesia as the media to socialize Pancasila Education in the Orde Baru era. At that time, the government wanted to air an educative movie series on national television, besides reducing imported movies which their existence brought values that were not suitabe to the character of the nation. This is important since character building based on Pancasila was being intensively carried out during the Orde Baru era. It could be seen from the implementation of Pancasila Education through formal education. The government also used television as the education socialization media, and the movie series titled Aku Cinta Indonesia became one of the tools used. This background brings the research to a question on how the government socialized the values of Pancasila Education through the movie series titled Aku Cinta Indonesia. This research uses historical method with five steps, which are heuristics by compiling primary and secondary sources, then the second step is verification. The third step is data interpretation, and the last step is historiography. The result of this study shows that the implementation of Pancasila Education encouraged the government to socialize it not only through formal education, but also televison media. Therefore, the government efforts in order to socialize the values of Pancasila Education were conducted by cooperating with Department of Education and Culture and Department of Information. This study indicates that in some episodes of the movie series ACI, there were Pancasila Education values that supported the government efforts to establish a character building based on Pancasila which was in accordance with the development mission of Orde Baru era. This research also provides an explanation of the positive responses of the public to the presence of ACI movie as the educative show that contribute to the national television."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah Soeharto dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 1975-1994 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tujuan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu juga untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter Pancasila.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Soeharto tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Kritik diarahkan pada materi pendidikan Pancasila dan PSPB yang diulang-ulang baik pada jenjang dan mata pelajaran yang berbeda. Tahun 1994 pemerintah akhirnya menggabungkan mata pelajaran yang memiliki kajian yang sama sebagai tanggapan atas kritik tersebut.

---

This thesis discusses the policy during Soeharto's era in instilling the values of Pancasila at the higher secondary school level within 1975-1994 through the subject of Pendidikan Moral Pancasila, the P4 training, and the subject of PSPB. The policy was the implementation of the government's purpose in enforcing Pancasila purely and consistently. In addition, it was meant to develop the young generation to possess the Pancasilacharacters.The methods used in this research were heuristic, critics, interpretation, and historiography. The research result shows that the Soeharto's government's policy triggered criticism from public. The criticism was directed to the materials of Pancasila education and PSPB which were given repeatedly at different levels and subjects. In 1994 the government finally combined the subjects with similar content as the response of the criticism."

"Etnis Cina di Indonesia sudah beberapa generasi tinggal di Indonesia. Namun kehadirannya hingga hari ini masih belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Era reformasi tampaknya membawa angin baru bagi etnis Cina di Indonesia. Berbeda dengan jaman Orde Baru yang cenderung membatasi gerak mereka kecuali di bidang ekonomi. Di era reformasi berbagai peraturan yang diskriminatif mulai dicabut. Termasuk juga bahasa dan budaya Cina tidak dilarang lagi. Sikap pemerintah yang melunak terhadap etnis Cina membawa perubahan juga pada media. Selain ada stasiun televisi yang menyiarkan siaran berita dalam bahasa Mandarin, televisi juga menayangkan film/sinetron tentang kehidupan etnis Cina. Film-film ini ditayangkan dalam menyambut Imlek, Tahun Baru etnis Cina.. Penelitian ini hendak meneliti tentang konstruksi identitas etnis Cina di Indonesia melalui film-film Wo Ai Ni Indonesia, Jangan Panggil Aku Cina dan Ca Bau Kan.Penelitian ini melibatkan empat orang informan yang pernah menonton ketiga film tersebut diatas. Mereka adalah orang etnis Cina yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, namun saat ini tinggal di Jabotabek. Informan tersebut juga mencakup generasi 20130-an, 40-an, 50-an .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi dan menggunakan paradigma kritis. Data dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan tersebut diatas. Analisis data kemudian dilakukan dengan methods of agreement dan methods of difference.Teori utama yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah encoding/decoding dari Stuart M. Ada tiga konsep yang dinyatakan oleh Hall yaitu preffered/dominant hegemonic position. Posisi ini terjadi bila pembuat dan pembaca teks mempunyai ideologi yang sama dalam memaknai teks. Kedua negotiated code/position. Posisi ini merupakan sebuah kompromi terhadap teks. Ideologi pembaca yang lebih menonjol berperan dalam memakai teks yang kemudian dinegosiasikan oleh ideologi yang dibawa oleh teks. Ketiga oppositional code/position. Pesan yang dibaca oleh khalayak akan dimaknai secara berseberangan atau berbeda dengan pembuat teks. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada konsep identitas yang mencakup self sameness dan solidarity dari Paul Gilroy dalam konsep cultural studiesnya.Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan yang kemudian ditunjang oleh nilai-nilai budaya yang kuat mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk identitas ke Cinaan seseorang Orang yang bergaul serta berada di lingkungan Cina terus dari kecil hingga dewasa akan menimbulkan sikap eksklusif dan identitas ke Cinaannya cenderung kuat. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemaknaan seseorang terhadap ketiga film tersebut yang cenderung negotiated dan oppositional. Berbeda dengan mereka yang lingkungannya pribumi saja atau yang lingkungannya campur antara pribumi dengan etnis Cina. Mereka yang berada di lingkungan pribumi saja atau campur antara pribumi dengan etnis Cina akan cenderung lebih permisif dan adaptif. Pemaknaan terhadap film-film tersebut cenderung dominant/preffered reading."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia menjadi pedoman dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merasuk dalam setiap prinsip dan butir kode etik yaitu tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan otnomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami makna dari butir-butir dari kode etik pustakawan yang menunjukkan representasi dari nilai-nilai Pancasila menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotik Ferdinand De Saussure. Semiotik membagi Penanda (signifier) yaitu teks Kode etik pustakawan Indonesia dan teks Pancasila, petandanya (signified) yaitu eori dan konsep dari Pancasila dan kode etik tersebut, serta tanda (sign) yaitu makna nilai-nilai Pancasila yang terepresentasi dalam kode etik. Prinsip-prinsip etika profesi, kode etik pustakawan dan pancasila saling terkait dengan konvensi sosial. Para profesional pustakawan menyepakati Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia, maka setiap elemen dalam kehidupan sepatutnya memiliki unsur nilai Pancasila, tak terkecuali kode etik Pustakawan Indonesia.

---

ABSTRACT

This study discusses about Pancasila as the fundamental values become the guidelines for the basis of the formation of Indnonesian Librarian Ethics Code. Pancasila values pervasive in every principle and point ehtics code that responsibility, honesty, justice, and autonomy. This study aims to identify and understand the meaning of the librarian ethics code points that shows a representation from the values of Pancasila. This study use a qualitative approach with the method of Ferdinand De Saussure's semiotic. Semiotic divide signifier is Indonesian librarian ethics code and Pancasila text, the signified that is the theory and the concept of Pancasila and the ethics code, and sign is the meaning of Pancasila values are represented in the ethics code. The principles of professional ethics, librarians ethics code and Pancasila intertwined with social conventions. The professional librarians agree on Pancasila as the philosophy of the State of Indonesia, then every element in life should have an element of the Pancasila values, no exception is Indonesia Librarian Ethics Code."

"ABSTRAKPendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan atas konstituen-konstituen yang mengandung konsep pendidikan. Konstituen yang mengandung konsep pendidikan dianalisis dengan menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough, yang mencakupi deskripsi linguistik, interpretasi wacana, dan eksplanasi wacana. Penulis menemukan bahwa konsep pendidikan yang disampaikan oleh tiap-tiap presiden merupakan jawaban atas masalah sosial yang tengah terjadi pada setiap era pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pendidikan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Secara menyeluruh konsep pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuh gagasan dasar, yaitu pembangunan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pengarahan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan keterampilan, serta pendidikan politik, moral, dan karakter, serta anggaran pendidikan.

---

ABSTRACTHuman being is always involved in educational processes. Indonesian education is aimed to develop skills and characters by performing high quality education. However, this objective is not in line with educational management. In fact, many policies are poorly managed. Regarding to this phenomenon, the research aims to reconstruct Indonesian educational concepts delivered by the six presidents of Indonesia in their presidential speeches. In order to achieve this objective, a descriptive qualitative analysis was performed on 46 Indonesian presidential speeches commemorating the independence day of Indonesia from 1968, which was governed by President Soeharto to that of 2015, governed by President Joko Widodo. The research was conducted on the constituents reflecting the concept of education. The constituents were analyzed by using Fairclough rsquo s three dimensional analysis, incorporating linguistic description, discourse interpretation, and socioculturalexplanation. The writer realizes that the concept of education communicated by the presidents is the reflection of social issues in each period. Therefore, it must be in line with government rsquo s vision and mission. Overall, the concept of education is closely related to seven ideas, namely the development of education, education accessibility, education regulation, the quality of education, education for skills, politic, moral, and character education, and budget allocation for education."

"ABSTRAKDewasa ini pilihan makanan yang tersedia bagi masyarakat sangat beragam karena masuknya berbagai jenis makanan dari luar negeri. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pergeseran pola pangan masyarakat Indonesia, Pemerintah pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke 16 Oktober 1993, telah mencanangkan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI).Studi ini merupakan kajian terhadap kegiatan program Kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan.Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dalam bentuk laporan, hasil studi, buku pedoman dan peraturan yang berkenaan dengan program kampanye, serta wawancara tidak berstruktur dengan para narasumber yang terlibat dalam penanganan program Aku Cinta Makanan Indonesia. Di samping itu juga dilakukan pengamatan lapangan secara terbatas pada beberapa kegiatan kampanye seperti seminar, demo, lomba dan festival tentang makanan Indonesia. Dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa secara formal dan konseptual program Kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia ini telah dirumuskan secara jelas. Hal ini tercermin dengan adanya penjabaran mengenai kebijaksanaan program Aku Cinta Makanan Indonesia khususnya yang mencakup dasar hukum struktur organisasi, tujuan dan sasaran serta pola operasional pelaksanaan gerakan program Aku Cinta Makanan Indonesia. Namun demikian, secara operasional pelaksanaan kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia belum berjalan secara optimal.Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna program nasional Kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia maka diperlukan beberapa upaya pembenahan dalam hal strategi komunikasi khususnya yang menyangkut unsur sumber, pesan, saluran dan khalayak sasaran."

"ABSTRAKAdanya kebijakan Desentralisasi yang diterapkan setelah runtuhnya era Orde Baru menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, muncul juga asumsi bahwa desentralisasi juga berpengaruh pada berubahnya relasi patronase yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Sipil seperti ormas, khususnya Pemuda Pancasila. Mengenai relasi patronase tersebut, studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa, bertentangan dengan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai pengawas pemerintah, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil pada kenyataannya memiliki hubungan patronase dan sarat akan intervensi pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu bentuk dari Organisasi Masyarakat Sipil pada era Orde Baru juga termasuk di dalam kategori tersebut, karena adanya hubungan patronase yang erat dengan pemerintah. Namun, studi-studi tersebut belum bisa menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan di dalam relasi patronase tersebut. Sehingga, artikel ini mencoba melengkapi kekurangan dari studi-studi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan dalam relasi patronase yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila, yang terjadi karena adanya kebijakan Desentralisasi pasca Orde Baru mempengaruhi perubahan bentuk organisasi dari Pemuda Pancasila itu sendiri. Perubahan tersebut di analisa dengan menggunakan model Beckert mengenai interelasi antara institusi, kerangka kognitif dan jaringan di dalam field. Artikel ini menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACTDecentralisation policy which implemented after the fall of the New Order is creating some fundamental change, for example, in governmental system, it changed the centralised governmental system before into more democratic system. In that context, there is an assumption that decentralisation also affected the change of patronage relation that Civil Society Organisatzation CSO like ormas or Youth Organisation, especially Pemuda Pancasila or Pancasila Youth have. On that patronage relation, the previous studies explained that, contradicting with one of its function as the government watchdog, some CSO in realitiy have a patronage relation and related to government intervention. Pancasila Youth, as part of CSO rsquo;s form in the New Order is also included in that category, because of its tight relation with the government. However, those studies can rsquo;t yet explaining the effect that happened when there is a change in that patronage relation. Therefore, this article is trying to completing the lack of the previous on giving the explanation about the change in patronage relation that Pancasila Youth have, that happened because of decentralisation policy after the fall of the New Order affected the change of organisation model in Pancasila Youth itself. Those change is anaised useng Beckert rsquo;s model on interelation between institution, cognitive frame and network in the field.This article used qualitative approach."

"Adaptasi adalah hal lazim yang terjadi dalam dunia perfilman. Seiring bermunculannya film adaptasi, studi mengenai adaptasi juga ikut berkembang dengan diterbitkannya karya-karya akademis para ahli seperti George Bluestone, Cartmell dan Whelehan, serta Linda Hutcheon. Salah satu film tanah air yang merupakan karya adaptasi adalah film Si Mamad (1973) karya Sjuman Djaya. Film karya sineas Indonesia ini merupakan adaptasi dari karya penulis besar Rusia, Anton Chekhov. Salah satu cerpen Chekhov yang berjudul Smert’ Chinovnika (1883) memang terlihat memiliki kemiripan jalan cerita dengan film tersebut. Dengan menggunakan teori adaptasi Linda Hutcheon (2006) yang melihat adaptasi sebagai produk dan proses, penelitian ini akan menelaah masalah mengenai apakah film Si Mamad dapat dilihat sebagai adaptasi cerpen Smert’ Chinovnika yang berlatar Indonesia era Orde Baru. Dengan begitu, hubungan kedua karya dalam kerangka adaptasi Hutcheon dapat ditelaah dan Smert’ Chinovnika dapat diidentifikasi sebagai karya spesifik yang dipilih oleh Sjuman Djaya untuk diadaptasikan menjadi film Si Mamad.

---

Adaptation is a common phenomenon in the world of motion pictures. As film adaptations continue to emerge, studies on adaptation are also developing with the publication of academic works of scholars such as George Bluestone, Cartmell and Whelehan, and Linda Hutcheon. One Indonesian film which is an adaptation is Si Mamad (1973) by Sjuman Djaya. This film is an adaptation of the work of the great Russian writer Anton Chekhov. One of Chekhov's short stories entitled Smert' Chinovnika (1883) does seem to have a similar storyline to the film. Using Linda Hutcheon’s adaptation theory (2006) which sees adaptation as a product and a process, this study will examine the problem of whether Si Mamad can be viewed as a film adaptation of the short story Smert' Chinovnika which set in Indonesian New Order era. Thus, the relationship between the two works within the framework of Hutcheon's adaptation can be explored and Smert' Chinovnika can be identified as the specific work chosen by Sjuman Djaya to be adapted into the film Si Mamad."