Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran yang dimiliki oleh Ali Alatas dalam membantu upaya penyelesaian konflik Kamboja kurun waktu 1988-1991. Penulis berargumen sikap optimis dan semangat yang dimiliki Ali Alatas dalam mengarahkan pertemuan untuk mendapat hasil yang diinginkan merupakan salah satu kunci sukses penyelesaian konflik Kamboja. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang pada umumnya membahas peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Kamboja secara umum, penelitian ini akan berfokus pada inisiatif dan langkah yang ditempuh oleh Ali Alatas dalam upaya mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di Kamboja. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Ali Alatas memiliki peran yang penting dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja. Dengan mengangkat tema sejarah diplomasi, data dalam artikel ini diperoleh melalui studi pustaka dan beberapa dokumen sezaman.This research will explain how the role owned by Ali Alatas in helping efforts to resolve the Cambodian conflict in the period 1988-1991. The author argues that the optimistic attitude and enthusiasm of Ali Alatas in directing the meeting to get the desired results is one of the keys to successful resolution of the Cambodian conflict. Different from previous studies which generally discussed the role of Indonesia in resolving the Cambodian conflict in general, this research will focus on the initiatives and steps taken by Ali Alatas in an effort to find a way out of the problems that occur in Cambodia. The results of this study explain that Ali Alatas has an important role in reconciling the disputing parties in Cambodia. With the theme of historical diplomacy, the data in this article was obtained through literature studies and some contemporary documents."

"Penelitian ini membahas persepsi pemustaka terhadap layanan perpustakaan di Peprustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dimensi kuesioner untuk mengetahui persepsi pemustaka adalah dengan mengukur persepsi terhadap layanan perpustakaan, persepsi terhadap koleksi perpustakaan, persepsi terhadap sumber daya manusia perpustakaan,dan persepsi terhadap gedung dan fasilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa 30 responden berpersespi baik, dengan nilai 2,94, terhadap keseluruhan layanan perpustakaan di Perpustakaan Ali Alatas berdasarkan pada penghitungan yang dilakukan. Persepsi pemustaka terhadap layanan perpustakaan adalah baik dengan nilai 2,79, persepsi pemustaka terhadap koleksi perpustakaan adalah baik dengan nilai 2,78, persepsi pemustaka terhadap sumber daya manusia adalah sangat baik dengan nilai 3,28, dan persepsi pemustaka terhadap gedung dan fasilitas perpustakaan adalah baik dengan nilai 2,9.

---

This study discusses library users’ perception of library services at Ali Alatas Library of Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. This research is quantitative research by using survey method. The dimension of questionnaire is to know library users perception by measuring perception of library services, library collection,human sources at library, and perception of its building and facilities.

The result of this research states that 30 respondens have good perception, with score 2,94, to overall library services at Ali Alatas Library based on calculation done. Users perception of library services is good with score 2,79, users perception of library collection is good with score 2,78, users perception of human sources at library is very good with score 3,28, and users perception of its’ building and facilities is good with score 2,9."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang iklim komunikasi organisasi perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI yang dilihat dari aliran informasi dan lima dimensi iklim komunikasi yaitu dukungan, partisipasi pembuatan keputusan, keterbukaan, kepercayaan, dan tujuan kinerja tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan memberikan gambaran iklim komunikasi organisasi di perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan iklim tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag PPDI, Kasubag Perpustakaan, Kasubag Publikasi, dan dua orang staf perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang terbentuk di perpustakaan Ali Alatas adalah iklim komunikasi yang tidak mendukung/negatif karena didominasi oleh aliran informasi ke bawah komunikasi atasan ke bawahan. Pengambilan keputusan yang bersifat lsquo;top-down rsquo; menyebabkan para pegawai merasa diabaikan. Situasi ini disebabkan karena komunikasi dalam pengelolaan perpustkaan bersifat hubungan hirarkis antara atasan dengan bawahan. Selain itu, adanya kepentingan ditingkat eselon I membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan pekerjaan staf perpustakaan seperti piket cuci mobil dan tugas tambahan sebagai sopir. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan kurang dihargai dan perasaan tidak dianggap penting bagi organisasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the organizational communication climate in Ali Alatas library Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia which is seen from the information flow and the five dimensions of the communication climate, such as supportiveness, participate decision making, openness, trust, and high performance goals. The purpose of this study is to understand and provide an overview of the Ali Alatas library organizational communication climate and the factors that influence the formation of the climate. This research uses a qualitative approach and case study method. The method of data collection is by observation, interviews, and document analysis. The informants in this research is the Head of the PPDI, the Head of the Library, the Head of Publication, and two library staff. The results of this research is showing that the communication climate in Ali Alatas library is not supportive negative because it is dominated by the flow of information top down communication of superiors to subordinates . Top down decision making causes employees feel ignored. This situation caused because the communication in library management is a hierarchical relationship between superiors and subordinates. In addition, the existence of interests at echelon I level makes policies that not accordance with the work of library staff, such as car wash pickets and additional duties as a driver. This causes underappreciation and not considered important feelings to the organization.information flow "

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"ABSTRAKTesis ini fokus pada penyebab konflik bersenjata antara Thailand dan Kambojaterkait kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011. Tesis ini menganalisa mengenaifaktor internal negara sebagai penyebab konflik bersenjata dengan berdasarkan TeoriDemocratic Peace. Terdapat tiga argumentasi dalam Teori Democratic Peace yangmenjadi acuan, pertama argumentasi institusional, kedua argumentasi normatif, danketiga, argumentasi interdependensi ekonomi. Dalam argumentasi institusional makapembuatan kebijakan luar negeri di Thailand dan Kamboja didominasi oleh elit.Kedua, dalam argumentasi normatif, elit Thailand dan Kamboja sulit diajakbekerjasama karena elit memiliki cara pandang konfliktual satu sama lain. Ketiga,dalam argumentasi interdependensi, hubungan ekonomi kedua negara ternyata tidakdapat menghindarkan kedua negara untuk tetap menggunakan cara kekerasan danterlibat dalam konflik bersenjata.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the armed conflict between Thailand and Cambodia 2008-2011. The purpose of this research is to understand internal factors as the causes ofthe armed conflict between Cambodia and Thailand concerning Preah VihearTemple. The data was collected through the library and document study. Based onthe theory of Democratic Peace, there are three arguments, the first, institutionalarguments, second, normative argument, and the third, the argument of economicinterdependence. The results of this research shows in the institutional argument, thatdecision making process in Thailand and Cambodia is dominated by elites. Second,the normative argument, the Thai and Cambodian elites have the perspectiveconflictual one another. Third, the argument is about the interdependence ofeconomic relations between the two countries were not significant to avoid the twocountries to use violence each other."

"Fokus penelitian ini adalah analisa kepemimpinan dan peran para kiai dalam penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap fenomena Kiai dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima belas orang anggota para Kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai.

---

The focus of this study is to analyze the role of kiai leadership and conflict resolution in the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). This research is motivated by their interest Kiai author of the phenomenon in the world of politics . This study used qualitative methods to take the informant of the fifteen members of the Kiai of the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Results of this study concluded that a change in the position and role in the conflict kiai of PKB Originally existence kiai and scholars in the party structure and outside the party placed as a reference source for strategic decision making parties and be a mediator in the settlement of internal and external problems in the party as well as adhesive party unity"

"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

---

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

---

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts."