Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan  emas sebagai aset hedge dan safe haven pada periode 2006 sampai 2020 pada pasar saham negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura). Kemampuan emas dilihat beta dari hasil pengujian menggunakan model OLS dan rolling regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas bukan merupakan aset hedge dan safe haven pada indeks saham negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura,  tetapi emas dapat menjadi aset safe haven pada indeks saham negara Filipina dan Thailand pada periode pasar ekstrem. Kemampuan emas dalam menjadi aset hedge dan safe haven juga berubah ubah seiring dengan berjalannya waktu.

---

ABSTRACT

This research aimed to analyze gold's ability as hedge and safe haven asset in the period of 2006-2020 towards stock market in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Singapore). Gold's ability was presented as beta from a testing using OLS and rolling regression models. The result showed that gold is in fact not a strong hedge and safe haven asset for stock market in Indonesia, Malaysia, and Singapore, but gold can be a safe haven for stock market in Philippines and Thailand during extreme market condition. Gold's ability to be hedge and safe haven asset changes over period of time."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran emas sebagai hedge dan safe haven asset di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada periode 1996-2012. Hedge merupakan aset yang tidak bergerak bersamaan dengan aset lain secara rata-rata, sedangkan safe haven asset berperan sebagai hedge saat pasar berada dalam kondisi ekstrim. Terdapat tiga pendekatan periode pasar ekstrim yang digunakan, yaitu return pasar saham, volatilitas return pasar saham, dan periode krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas secara umum tidak bertindak sebagai hedge dan safe haven di negara berkembang. Penggunaan data harian, mingguan, dan bulanan memberikan hasil temuan yang berbeda pada tiap sampel negara. Hal ini terjadi akibat adanya dinamika pada data harian, mingguan, dan bulanan.

---

The focus of the study is to analyze gold as hedge and safe haven asset in Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, and Thailand during period 1996-2012. Hedge is asset that does not move along with the other assets on average, while safe-haven asset serves as a hedge when the market is in extreme conditions. There are three approaches used as extreme market periods: stock market returns, volatility of stock market returns, and periods of crisis. The results showed that gold doesn?t act as a hedge or safe haven in emerging country. Daily, weekly, and monthly data leads to different result because of the dynamic of each data."

"Penelitian ini meneliti pengaruh asset redeployability terhadap tingkat utang perusahaan publik dengan proksi leverage. Penelitian dilakukan terhadap 168 perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia periode 2002-2012. Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa asset redeployability yaitu net PPE dan receivable memiliki pengaruh yang signifikan terhadap leverage, sedangkan Inventories tidak. Long term asset lebih cocok dengan long term debt dan short term asset lebih cocok dengan short term debt. Dan juga penelitian ini menemukan bahwa pengaruh asset redeployability terhadap leverage akan bervariasi untuk setiap ukuran dan sektor industri.

---

This research examines the impact of asset redeployability on leverage. 168 firms are observed within period of 2002-2012. By using panel, this research finds that asset redeployability, that are net PPE and receivable significantly affect leverage while Inventories are not. Long term asset are more suitable with long term debt and short term asset are more suitable with short term debt. And the study also found that the impact of asset redeployability on leverage varies for every size and industry sector."

"Special Purpose Vehicle atau entitas yang didirikan dengan tujuan khusus dianggap sebagai salah satu konsep yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Sifat fleksibilitas dari konsep tersebut menyebabkan penggunaannya dapat ditemukan di berbagai sektor perekonomian. Meski demikian, hukum Indonesia masih belum memiliki pengaturan spesifik dan khusus terkait konsep Special Purpose Vehicle sehingga perkembangannya masih terbatas. Maka sebagai upaya untuk memberdayakan penggunaan Special Purpose Vehicle, pemerintah kemudian menyusun strategi Penguatan Skema Alternatif Penerapan Special Purpose Vehicle yang tertuang dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024. Strategi tersebut diwujudkan oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui penelitian yang menggunakan metode doktrinal dan bentuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, Penulis berusaha untuk menganalisis strategi tersebut lebih mendalam. Dalam rangkaian strategi tersebut, pemerintah secara khusus hanya berfokus pada Special Purpose Vehicle dalam rangka penyelenggaraan sekuritisasi aset, dan bukan pada Special Purpose Vehicle dalam lingkup luas. Hal ini karena sekuritisasi aset merupakan salah satu sumber pembiayaan baru yang dianggap dapat meningkatkan kegiatan investasi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, maka pemerintah kemudian memperkenalkan konsep baru, yakni Badan Pengelola Instrumen Keuangan yang merupakan salah satu bentuk dari Special Purpose Vehicle dalam rangka sekuritisasi aset di Indonesia. Pengenalan konsep Badan Pengelola Instrumen Keuangan diharapkan dapat meningkatkan penggunaan Special Purpose Vehicle untuk kegiatan sekuritisasi aset di Indonesia karena konsep ini dianggap memiliki karakteristik yang paling menyerupai bentuk murni dari suatu Special Purpose Vehicle.

---

Special Purpose Vehicles or entities established with a special purpose are considered as one of the concepts commonly used by business actors in Indonesia. The flexibility of the concept causes its use to be found in various economic sectors. However, Indonesian law still does not have a specific and special arrangement related to the Special Purpose Vehicle concept so that its development is still considered limited. Therefore as an effort to empower the use of Special Purpose Vehicles, the government developed a strategy called Strengthening Alternative Schemes for the Application of Special Purpose Vehicles as stated in the 2018- 2024 National Strategy for Financial Market Development and Strengthening. The strategy was then realized by the government by the passing of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening. Through research that uses doctrinal methods and a form of analytical descriptive research with a qualitative approach, the Author seeks to analyze said strategy more thoroughly. In that series of strategies, the government chooses to specifically focus only on Special Purpose Vehicles in the context of asset securitization, and not on Special Purpose Vehicles in a broad scope. This is because asset securitization is known as one of the new sources of financing that is considered to increase investment activities that could boost Indonesia's economic growth. Through said provision, the government then introduced a new concept, which is called Badan Pengelola Instrumen Keuangan, which is a form of Special Purpose Vehicle in the context of asset securitization in Indonesia. The introduction of the Badan Pengelola Instrumen Keuangan concept is expected to increase the use of Special Purpose Vehicles for asset securitization activities in Indonesia due to its resemblance on the characteristics of the pure form of a Special Purpose Vehicle."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"

Kehadiran aset kripto (crypto asset) sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di Indonesia sudah diakui secara legal oleh pemerintah sejak tahun 2018. Meskipun perdagangan aset kripto dinaungi oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pengatur yang berwenang, sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya masih menolak keberadaan aset kripto seperti Bitcoin, dengan alasan keberadaan aset kripto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang baru berlangsung selama 1 (satu) tahun masih memiliki sejumlah kendala yang mengakibatkan konsekuensi ketidaksesuaian tugas dan fungsi pokok berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain penggunaan redaksional “pasar fisik aset kripto” dan ketidakhadiran bursa berjangka dalam perdagangan komoditi aset kripto. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aset kripto berdasarkan hukum kebendaan, mengidentifikasi aset kripto sebagai suatu komoditi, dan mengetahui keabsahan aset kripto dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelurusan literatur, serta wawancara narasumber dari lembaga pemerintah terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

The emergence of crypto asset as a commodity traded in Indonesia has been legally recognized by the government since 2018. Although the crypto asset market is under the auspices of Bappebti as the supervisory and regulatory authority, a number of state institutions and other government agencies still reject the existence of crypto asset such as Bitcoin, on the grounds that it is contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition, the emerging market that has only lasted for 1 (one) year still has a number of obstacles that result in discrepancy of main duties and functions based on applicable law, including the use of editorial “pasar fisik aset kripto” (physical market of crypto asset) and the absence of a future exchange in crypto asset commodity trading. This study aims to identify crypto asset based on property law, to identify crypto asset as a commodity, and to determine the validity of crypto asset in commodity trading in Indonesia. This study uses a juridical-normative research method with legislative and legal comparative approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat tingkat kas berlebih yang dipegang oleh perusahaan sebagai pendekatan dari likuiditas aset perusahaan terhadap likuiditas saham dari perusahaan tersebut khususnya terkait dengan keberlangsungan trading saham perusahaan di pasar modal pada negara emerging market di ASEAN. Selain melihat pengaruh tingkat kas berlebih terhadap likuiditas saham, penelitian ini juga melihat pengaruh tingkat kas berlebih dengan nilai perusahaan secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode ordinary least square dengan fixed effect model dengan data perusahaan selama 10 tahun semenjak 2008-2017. Hasil penelitian ini menunjukan meski tidak terlihat pengaruh secara langsung antara tingkat kas berlebih dengan nilai perusahaan, namun melalui mekanisme likuiditas saham, perusahaan dengan tingkat tingkat kas berlebih yang tinggi dapat mendorong keberlangsungan trading dan meningkatkan likuiditas saham sehingga menurunkan liquidity premium yang diminta oleh investor. Temuan ini selain dapat mengkonfirmasi adanya mekanisme yang menghubungkan antara tingkat kas berlebih dengan nilai perusahaan, perusahaan juga dapat memanfaatkan tingkat kas perusahaan untuk mendorong likuiditas saham khususnya dalam kondisi tekanan finansial atau ketika terjadi penurunan likuiditas pasar.

---

This study aims to determine the influence of the level of excess cash held by a company, as a proxy for asset liquidity, on their stock liquidity through the trading continuity mechanism in the capital market of ASEAN emerging market country. Using ordinary least square method with fixed effect on 852 publicly listed company during a 10 years period (2008-2019), this study uncovers beyond the effect of excess cash on stock liquidity, but also determine the direct impact of excess cash on firm value.

The results show, while there is no direct observable impact on firm value, a company with a high level of excess cash can improve their stock liquidity by ensuring trading continuity that could lead to lower liquidity premium and cost of equity. Besides confirming the existence of mechanism between excess cash and firm value, this could also mean that company can manage the level of cash to improve stock liquidity especially during a financial distress or a decline in market liquidity."