Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapatmempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.

---

This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."

"Laporan magang ini mengevaluasi kesesuaian proses perhitungan pajak penghasilan dan pengisian surat pemberitahuan pajak penghasilan badan yaitu formulir SPT 1771 yang dilakukan oleh KKP ABC atas KJPP DEF dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terutama ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 dan Undang Undang Pajak Penghasilan. Secara umum, hasil evaluasi menunjukan kesesuaian atas proses yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Namun, kekurangan yang ditemukan dalam prosedurnya adalah tidak diberikannya laporan keuangan yang sudah diaudit dari pihak klien sebagai basis perhitungan dan adanya bagian pada kolom identitas di formulir SPT yang tidak diisi. Hal yang dapat diperbaiki oleh KKP ABC adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit dapat tersedia sebelum melakukan prosedur penghitungan dan pengisian formulir SPT 1771 sehingga angka yang digunakan dapat mencerminkan keadaan finansial klien dengan akurat dan menghindari kebutuhan pembetulan di kemudian hari.

---

This internship report evaluates the suitability of the income tax calculation process and filling out the corporate income tax form, namely the SPT 1771 form, carried out by KKP ABC on KJPP DEF with the tax regulations applicable in Indonesia, especially the provisions in the Director General of Taxes Regulation Number PER-02/PJ/2019 and the Income Tax Act. In general, the evaluation results show compliance with the processes carried out with applicable regulations. However, deficiencies found in the procedure were the failure to provide an audited financial report from the client as a basis for calculations and a section in the identity column on the SPT form that was not filled in. To further improve the process, KKP ABC needs to ensure that audited financial reports are available before carrying out the calculation procedure and filling out the SPT 1771 form so that the numbers used can accurately reflect the client's financial situation and avoid the need for corrections later."

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

---

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy."

"Laporan ini membahas evaluasi proses pendampingan PT RPP terhadap keberatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ekspatriat pada PT NRD serta proses rekapitulasi dokumen yang digunakan sebagai bagian dari proses keberatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PT RPP sudah melakukan pendampingan keberatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT RPP juga telah melakukan rekapitulasi dokumen dengan efektif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari peneliti keberatan.

---

This report discusses the evaluation of PT RPP's assistance process against the objection of Article 21 Income Tax on expatriate income to PT NRD and the document recapitulation process used as part of the objection process. Based on the results of the evaluation, PT RPP has assisted the objection well and in accordance with the laws and regulations. PT RPP has also recapitulated the documents effectively, which is able to accommodate the needs of tax authorities."

"Laporan Magang ini membahas mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai penyusunan dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK, yaitu sebagian dari Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen excel. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari pengumpulan data selama kerja praktik pada Biro Keuangan BPK. Evaluasi terhadap prosedur pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada BPK RI dilakukan dengan membandingkan penyusunan Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan, serta membandingkan penyusunan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa penyusunan dokumen Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, dan penyusunan dokumen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

---

This internship Report discusses the procedure for reporting Income Tax Return (SPT) Article 21 at the Supreme Audit Agency (BPK). This report specifically presents information regarding the preparation of documents for the purposes of preparation of SPT Period PPh 21 at the BPK, namely part of the Detailed List of Article 21 Withholding Income Tax and Proof of Withholding Income Tax Article 21 in the form of an excel document. The data used in this report comes from data collection during practical work at the BPK Finance Bureau. Evaluation of the SPT PPh Article 21 reporting procedure at BPK RI is carried out by comparing the preparation of the Detailed List of Article 21 Income Tax Withholding with the Regulation of the Secretary General of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia Number 27 of 2018 concerning Standard Operating Procedures (POS) for Reporting Periodic Income Tax Returns Article 21 on The Supreme Audit Agency, as well as comparing the preparation of the Withholding Proof of Income Tax Article 21 with the Regulation of the Director General of Taxes Number 14 of 2013 concerning the Form, Content, and Procedure for Filling and Submission of Income Tax Returns Article 21 and/or Article 26 and the Form of Evidence of Income Tax Withholding Article 21 and/or Article 26. Based on the results of the evaluation, it was found that the preparation of the Detailed List of Article 21 Withholding Tax documents was in accordance with the applicable standard operating procedures, and the preparation of the Article 21 Withholding Proof of Income Tax documents was in accordance with the applicable regulations. Thus, it can be concluded that the documents for the purposes of preparation of the SPT Period PPh 21 at the BPK are in accordance with applicable procedures and regulations."

"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."

"Menanggapi krisis akibat wabah Covid- 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19 dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan menganalisis keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai metode utama, disematkan dengan metode kuantitatif, untuk mencari informasi pada tingkat analisis yang berbeda tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan untuk mendukung kajian. Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bermanfaat bagi penerima dan sangat membantu dalam pengeluaran selama pandemi. Insentif ini juga merupakan jenis insentif yang paling banyak digunakan oleh wajib pajak. Namun, jika dilihat dari nilai realisasi pemanfaatannya, masih jauh dari anggaran awal yang dialokasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Kemudian diketahui juga bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemberian insentif ini tidak menimbulkan kontraksi dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama periode yang dianalisis.

---

In response to the crisis caused by Covid- 2019 outbreak, the government issued a new provision through the Minister of Finance Regulation Number 23/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayers affected by the coronavirus outbreak as part of the national economic recovery program. One of the incentives provided is the Income Tax Article 21 incentive. This research examines the implementation of the Income Tax Article 21 Incentive Policy For Taxpayers Affected by the Covid-19 Pandemic by analyzing the factors that influence the implementation and analyzing how successful this policy is. This study uses the qualitative as the primary method, embedded with the quantitative method, to seek information at a different level of analysis about the revenue of Income Tax Article 21 before and after implementing the policy to support the study. This study indicates that the Income Tax Article 21 incentive is beneficial for the recipients and very helpful in spending during the pandemic. It is also the most widely used type of incentive by taxpayers. However, when viewed from the realization value of its utilization, it is far from the initial allocated budget. It is due to several challenges faced in the implementation of this policy. Moreover, it is known that there is no significant difference between the revenue of Income Tax Article 21 before and after the implementation of the policy. Thus, it does not cause a contraction in the revenue of Income Tax Article 21 during the analyzed period.

"

"The focus of this internship report is the Withholding Tax Article 21, Withholding Tax Article 22, Withholding Tax Article 23, and Value-Added Tax. The purpose of this internship report is to evaluate the recapitulation process of PT XYZ’s tax obligations related to WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT. The evaluation is carried out by the applicable tax regulations for WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT. The method used in this internship report was by comparing the information on PT XYZ’s tax compliance from the recapitulation done during the internship to the related tax regulations. The data were collected from the documents submitted by PT XYZ to ABC Consulting Firm for recapitulation. The evaluation result shows that the recapitulation for PT XYZ has been supported by sufficient documents and PT XYZ has shown a good compliance with their tax obligations related to WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT in accordance with the applicable tax regulations. This report also explains Author’s self-reflection during the internship at ABC Consulting Firm.

---

Fokus dari laporan magang ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi kewajiban perpajakan PT XYZ terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan mengenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah dengan membandingkan informasi terkait kepatuhan perpajakan PT XYZ melalui rekapitulasi yang telah dilakukan saat magang terhadap peraturan perpajakan terkait. Data yang terdapat pada laporan magang ini dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh PT XYZ kepada ABC Consulting Firm untuk direkapitulasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rekapitulasi untuk PT XYZ telah didukung oleh dokumen-dokumen yang cukup dan PT XYZ telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakannya terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini juga menjelaskan refleksi diri Penulis selama melaksanakan magang di ABC Consulting Firm."

"This internship report aims to evaluate the Withholding Procedure of Income TaxArticle 21 in PT. TUV. The process that are evaluated is the identity verification and correction, and data entry for Income Tax Article 21 Withholding Procedure. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of Income Tax Article 21 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method use in this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result show that the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure but there is an obstacle in the process as PT. TUV still use paper-based document. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period, describing personal experiences, and lesson learned in the context of real work environment.

---

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. TUV. Proses yang dievaluasi adalah verifikasi dan koreksi identitas serta input data Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21. Evaluasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Standar Prosedur yang dimiliki perusahaan. Metode yang digunakan dalamlaporan ini adalah dengan membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktik nyata yang dilakukan selama magang. Hasil evaluasi menunjukkanbahwa proses Pemotongan telah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur namun terdapat kendala dalam prosesnya karena PT. TUV masih menggunakan dokumen berbasis kertas. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang, menggambarkan pengalaman pribadi, dan pembelajaran dalam konteks lingkungan kerja nyata."