Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Murabahah merupakan salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah. Prakteknya sering kali terjadi masalah dalam pembiayaan murabahah ini. Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dimana pembiayaan tersebut mengalami hambatan dalam pembayaran meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pembiayaan dengan akad Murabahah pada perbankan syariah, apakah peminjaman yang diberikan bank syariah dalam akad Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan dan bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam akad murabahah pada kegiatan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif evaluatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam menjalankan pembiayaan dengan akad murabahah di sistem perbankan syariah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang disyariatkan oleh Islam dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan terkait lainnya. Akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan. Dalam pembuatan akad murabahah adanya itikad tidak baik dan akad telah dibuatkan aktanya sebelum objek secara prinsip menjadi milik penjual. Notaris hanya sebagai pihak yang menerima order pembuatan akta dari pihak bank sehingga akta tersebut merupakan jenis dari perjanjian baku, akta tersebut tidak dibacakan kepada para penghadap, dan salinan akta tidak diberikan kepada nasabah. Sehingga ketentuan Pasal 16 huruf d dan m UUJN serta Pasal 3 angka 1 dan 4 Kode Etik Notaris tidak dipenuhi. Secara konkret tanggung jawab Notaris dalam pembiayaan antara Nasabah dan Bank Syariah secara formalitas jabatan Notaris, moral dan etika profesi serta sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 85 UUJN dan Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa sanksi teguran lisan atau tertulis.

---

Murabaha is one of the financing in Islamic banking. In practice, there are often problems in financing murabaha. The case that occurred in Gorontalo Religious Court Decision Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo where the financing was experiencing obstacles in payment despite restructuring. The main problem in this study is how the financing provisions with the Murabahah contract in Islamic banking, whether the loans provided by the Islamic bank in the Murabahah contract in the Decision of the Gorontalo Religious Court Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo are in accordance with the financing provisions and how are the responsibilities replied the Notary in a murabahah contract on Islamic banking activities. This study uses normative juridical methods with evaluative descriptive typologies. The conclusion of this research is that in carrying out financing with murabahah contracts in the Islamic banking system, it must meet the provisions of the pillars and conditions required by Islam by referring to the Sharia Banking Law, Sharia Council Fatwa-Indonesian Ulema Council, and Compilation of Sharia Economic Laws and other related regulations . Murabaha contract in Gorontalo Religious Court Decision Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo there are things that are not in accordance with the financing provisions. In making murabaha contract, there is a bad intention and the contract has been made before the object in principle becomes the property of the seller. Notary is only a party that receives an order to make a deed from the bank so that the deed is a type of standard agreement, the deed is not read to the parties, and a copy of the deed is not given to the customer. So that the provisions of Article 16 letters d and m UUJN and Article 3 numbers 1 and 4 of the Notary Ethics Code are not fulfilled. Concretely the responsibility of the Notary in financing between the Customer and the Sharia Bank formally the position of Notary, moral and professional ethics and sanctions that can be given based on Article 85 UUJN and Article 6 of the Notary Code of Ethics in the form of verbal or written warning."

"

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut membutuhkan jaminan guna pemenuhan pembayaran utang nasabah. Seringkali proses pengikatan jaminan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara nasabah membutuhkan dana pembiayaan dari bank sesegera mungkin. Dalam hal ini Notaris mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bagi bank agar dapat segera mencairkan pembiayaan. Tesis ini membahas mengenai dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan murabahah serta tanggungjawab Notaris terhadap covernote bermasalah dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan didukung dengan hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan adalah gagalnya bank mengikat jaminan sehingga jika nasabah wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan perdata untuk sita harta yang lain milik nasabah yang bersangkutan. Covernote bukanlah sebuah akta autentik, maka tanggung jawab covernote hanya mengikat Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote tersebut.

 

---

One of functions of sharia bank is to distribute financing fund to the public. The financing requires collateral to fulfill customer's debt. The process of guarantee's agreement takes time, while customers need the fund from the bank as soon as possible. In this case, the Notary issues a covernote which become a grip for bank to immediately disburse financing. This thesis discuss the the effect of covernote in the murabahah financing’s agreement in sharia bank and notary’s responsibility for problematic covernote in murabahah agreements in sharia bank. The research method used in this study is normative jurical research. Research typology used is descriptive analytical. The data used is secondary data through the library research. The data analysis method used is a qualitative method, namely data obtained, read or interpreted by the researchers themselves. The results of the study show that the existence of the covernote is as supporting document issued by the notary as bank’s partner in disbursing the contract. And due to the covernote is not an authentic deed, the responsibility is only binds for the Notary as the party who issued it.

 

"

"Praktek dual banking system di Indonesia semakin menjamur sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya layanan perbankan dengan sistem konvensional dan syariah, antara lain dalam bentuk layanan pembiayaan konsumtif dan produktif dengan sistem murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati). Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah praktek pembiayaan murabahah terkait pengelolaan risiko dan prudential banking pada Bank Syariah X yang diterapkan pada PT. Z, selain itu peneliti juga mengangkat masalah mengenai komparasi kesesuaian putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP dengan peraturan terkait Perbankan Syariah dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa praktek pembiayaan murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z, serta membandingkan penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama dengan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas hukum Islam serta prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Di samping itu, terdapat pula penyimpangan atas hukum Islam dan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP.

---

Since economic crisis in the last 1990, dual banking system practice has grown bigger in Indonesia. This growth is shown by the amount existence of banks that provide service using both conventional system and Islamic system, like consumptive and productive funding services using murabahah system (a trading system using the negotiated margin).

As the subject matter in this study are the implementation of murabahah funding related to risk management and prudential Banking of Bank Syariah X which is applied to PT Z, besides that the writer also examine the suitability of Pengadilan Agama Verdict No.729/Pdt.G/2009/PA.JP to the Law related in shariah Banking and Islamic Law. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

In this study, the writer analyzes the implementation of murabahah funding between Bank Syarih X and PT Z, the writer also compare the dispute settlement in National Department of Islamic Arbitration (Basyarnas) and Religious Court to positive and Islamic Law. The writer finally concludes that there are some misappropriations of the Islamic shariah and prudential banking principal done by Bank Syariah X. In addition, it is also found that there is inconsistency on Verdict of Pengadilan Agama Number 729/Pdt.G/2009/PA.JP with Islamic shariah and principle of justice."

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."

"ABSTRAKMetode nisbah bagi hasil sebagai sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah khususnya pada akad pembiayaan musyarakah seharusnya dapat memberikan keadilan. Hal ini karena pembayaran nisbah bagi hasil kerap dilakukan di awal pencairan dana saat proyek belum berjalan dan keuntungan belum diperoleh. Hal ini tentu memicu permasalahan,sebagaimana tercermin dalam perkara putusan Mahkamah Agung No:47/PDT.G/2019/PT.A.SMD. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai penerapan metode nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah X serta peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akad pembiayaan musyarakahpada perbankan syariah. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian adalah penerapan metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah X tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa seharusnya nisbah dibagikan setelah proyek mendapatkan keuntungan, jika nisbah harus dibayarkan nasabah kepada bank pada saat pencairan dana maka hal ini merubah sifat akad musyarakah menjadi riba.

---

ABSTRACTThe method of the ratio of the result as a system applied in Sharia banking, especially in the deliberative financing scheme, should be able to provide justice. This is because the payment of the ratio of results is often done at the beginning of disbursement when the project has not been run and profits have not earned. This certainly triggered the problem, as reflected in the case of Supreme Court ruling No:47/PDT.G/2019/PT.A.Smd. In this thesis the author will examine the ruling on the subject of the discussion on the implementation of the method of the ratio of disaster financing to PT. Bank Syariah X and the role and responsibility of the notary in making the musyarakah financing agreement on sharia banking. The thesis is a normative juridical study that uses secondary data to analyse problems. The results of the research is the implementation of the method of ratio of the results to the financing of the musyarakah in PT. Bank Syariah X not in accordance with sharia principles. It is based on the Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on the deliberative financing that each partner's profits must be shared proportionally on the basis of the entire profit and no amount determined at the initial set for a partner. Based on the results of interviews with the speakers that should the ratio be distributed after the project profit, if the ratio should be paid by the customer to the bank at the time of disbursement, this changed the nature of musyarakah to riba."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Tanggung jawab melekat pada setiap individu untuk melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Dalam Perbankan Syariah, akta akad yang dibuat Notaris dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah serta tidak melanggar ketentuan syariah seperti gharar, riba, maisir, haram, atau zalim. Pada praktiknya masih terdapat penyimpangan tanggung jawab sehingga berakibat akta akad menjadi fasakh dan membawa kerugian bagi salah satu pihak. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 terbukti Notaris (Tergugat II) dengan Bank (Tergugat I), bersama-sama telah mengubah isi dan halaman Akta Akad Murabahah secara sepihak. Melalui penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder, bentuk data dengan dokumen dan wawancara sehingga dihasilkan tanggung jawab Notaris tidak hanya secara formil mengenai isi dan bentuk akta, namun Notaris juga bertanggung jawab secara materil memberikan penyuluhan hukum pada para pihak dalam setiap tahapan Akta Akad Murabahah. Notaris yang melanggar dapat dikenakan denda, sanksi, hingga hukuman penjara. Secara Perdata melalui gugatan pada Pengadilan Agama, Pidana melalui pelaporan ke Kepolisian dan pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, atau secara Administratif oleh Majelis Pengawas. Notaris wajib memperhatikan unsur syariah pada setiap akta yang dibuatnya agar terhindar dari fasakh, dan Hakim wajib menguasai Hukum Ekonomi Syariah terutama pada Perbankan Syariah agar memberikan putusan yang adil.

---

Responsibility is attached to each individual to carry out all their duties and obligations seriously. In Islamic Banking, a contract deed made by a Notary can be said to be valid if it fulfills the legal pillars and conditions and does not violate sharia provisions such as gharar, usury, maisir, haram, or zalim. In practice, there are still irregularities in responsibility that result in the deed of contract becoming fasakh and bringing losses to one of the parties. In the Supreme Court Decision Number 401 K/Ag/2020, it was proven that the Notary (Defendant II) and the Bank (Defendant I) had jointly changed the contents and pages of the Murabahah Deed unilaterally. Through doctrinal research with secondary data types, the form of data with documents and interviews so that the resulting Notary's responsibility is not only formally regarding the content and form of the deed, but the Notary is also materially responsible for providing legal counseling to the parties at every stage of the Murabahah Deed. Notaries who violate can be subject to fines, sanctions, and imprisonment. Civilly through a lawsuit at the Religious Court, Criminally through reporting to the Police and the authorized court is the District Court, or Administratively by the Supervisory Panel of Notary. Notaries are obliged to pay attention to sharia elements in every deed they make in order to avoid fasakh, and Judges are obliged to master Sharia Economic Law, especially in Sharia Banking in order to provide fair decisions. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lending rate konvensional terhadap tingkat ekuivalensi imbal hasil bank syariah di Indonesia pada periode 2009-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Model dianalisis dengan menggunakan Regresi Linier sederhana. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan ekuivalensi imbal hasil murabahah (ERMB) dapat dijelaskan oleh perubahan model sebesar 80,43%. (R-squared model). Perubahan ekuivalensi imbal hasil musyarakah (ERMK) dapat dijelaskan oleh perubahan model sebesar 90,02%. (R-squared model). Dilihat dari besarnya persentase hasil pengujian kedua model, hal ini mengindikasikan bahwa sulit menyatakan bahwa terdapat variabel lain yang menyebabkan perubahan ekuivalensi imbal hasil murabahah dan musyarakah selain lending rate konvensional.

---

This study aimed to analyze the effect of lending rate of conventional bank to the equivalence of sharia banking in Indonesia for the period 2009-2012. The data used are secondary data obtained from Bank Indonesia. The model was analyzed using simple linear regression. The results using simple linear regression analysis showed that changes murabaha equivalent rate (ERMB) are affected positively by the conventional interest rate by 80,43%. Changes of musharaka equivalent rate (ERMK) are affected positively by the conventional interest rate by 90,02%. From the percentage of test these findings, indicate that the lending rate is almost become the only determinant of the equivalent rate for Islamic banking."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang karakteristik pembiayaan musyarakah dalampraktek perbankan syariah. Pembiayaan musyarakah merupakan suatu kerjasamamodal usaha antara bank dengan nasabahnya yang tidak dapat begitu sajadilepaskan dari paradigma pembiayaan biasa. Oleh sebab itulah maka ketentuanketentuanmengenai pembiayaan modal kerja pada umumnya juga diterapkandalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Setiap pembiayaan yang diberikanoleh bank kepada nasabahnya menimbulkan apa yang disebut sebagai risikopembiayaan, begitu juga hal nya dengan pembiayaan musyarakah. Risikodimaksud dalam pembiayaan musyarakah adalah kegagalan nasabah dalampengembalian porsi penyertaan modal bank dan/atau pembayaran bagi hasil yangtelah disepakati di awal terbentuknya akad musyarakah. Dalam hal terjadikegagalan bayar oleh nasabah, maka berdasarkan karakteristik pembiayaanmusyarakah, nasabah tidak diwajibkan mengembalikan porsi penyertaan modalbank selama hal tersebut bukan dikarenakan oleh kelalaian Nasabah. Danselanjutnya bank harus turut menanggung kerugian tersebut secara proportionalsesuai porsi penyertaan modalnya.

---

Abstract This thesis discusses the characterisrics of musharaka financing in Islamicbanking practices. Musharaka financing is a venture capital partnership betweenbanks and customers that can not simply be removed from the usual paradigm offinancing. That is why the terms and conditions regarding the working capitalfinancing in general is also applied in the implementation of musharaka financing.Any financing provided by banks to their customers create what is called a riskfinancing, as well as the Musharaka financing. Risks in the musharaka financingis referred to the failure of customers in the bank's return on equity portion and /or payment for an agreed outcome at the initial formation of Musharaka contract.In the event of failure to pay by the customer, based on the characteristics ofMusharaka financing, a customer is not obliged to return the portion of bankequity as long as it is not due to negligence of the customer . And then the bankmust also bear the losses are proportional according to the portion of equitycapital."

"Penelitian ini berisi tentang perlakuan akuntansi murabahah pada Bank ABC apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Murabahah adalah Akad jual beli barang pada harga perolehannya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan (tangguh). Bank ABC menerapkan murabahahpesanan yang bersifat mengikat. Bank ABC hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam aktivitas pembiayaan murabahah, Bank ABC menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank ABC dan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah Bank ABC telah melakukan pencatatan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102.

---

This research contains about accounting treatment of murabahah on ABC Bank is already in accordance with PSAK No. 102 about Murabaha. Murabaha is a contract about buying and selling goods at the acquisition price with an additional profit were approved. The seller should tell the price of purchased product and determining a rate of profit as enhancements. Payment maybe paid by cash or credits. ABC Bank implemented a murabaha order that were binding. ABC Bank only purchase of goods when it has been ascertained that the customer will buy the product with murabaha contract. In Murabaha financing activity, ABC Bank selling the goods with confirmed the acquisition price of goods to the customer honestly and the customer pays with a higher price as a profit for the Bank as seller in accordance with the agreement between the Bank and the customer. The result of this research is ABC Bank has recording of murabaha accounting in accordance with PSAK No. 102."