Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap IPM di Indonesia secara umum dan secara khusus, yaitu analisis spesifik terhadap provinsi yang sudah dipisahkan menjadi berbagai kategori. Lambatnya laju pertumbuhan IPM dan tidak meratanya IPM di berbagai provinsi mendorong pemerintah untuk mengupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong rasio elektrifikasi yang merata antar provinsi. Rasio elektrifikasi diketahui mempunyai peranan penting dalam meningkatkan seluruh indikator dalam IPM, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi pada tahun 2010-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara umum rasio elektrifikasi memberikan pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pengaruh rasio elektrifikasi pada berbagai kategori provnisi menunjukkan hasil yang bisa bernilai positif atau negatif. Rasio elektrifikasi mempunyai pengaruh terbesar pada sub kategori provinsi yang mempunyai PDRB rendah, IPM rendah dan kinerja PDRB rendah  IPM rendah.

---

This study aims to analyze the effect of the electrification ratio on HDI in Indonesia for general and specific purpose: with a specific analysis of provinces divided into various categories. The slow growth rate of HDI and the disparity of HDI in various provinces has pushed the government to work out the right solution to overcome these problems. One effort that can be done is to encourage an equal electrification ratio between provinces. The electrification ratio is known to have an important role in improving all indicators in HDI, which include economy, health and education. This study uses panel data from 33 provinces in 2010-2018, with the fixed effect estimation method. The empirical results show that in general the electrification ratio has a positive effect on HDI. Meanwhile, the effect of the electrification ratio in various categories of provinces shows that the results can be positive or negative. The electrification ratio has the greatest effect on the sub-categories of provinces that have low GRDP, low HDI and low IPM low GRDP performance."

"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

---

Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."

"Peningkatan emisi CO2 yang menyebabkan perubahan iklim yang membuat dunia Internasional dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi CO2. Sektor pembangkit listrik adalah sektor terbesar yang menghasilkan emisi CO2 sehingga perlu adanya pengurangan emisi CO2 di sektor pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila dilakukan investasi di beberapa sektor ketenagalistrikan yang dihasilkan dari energi terbarukan. Dengan menggunakan data SNSE, analisis dari penelitian ini dilakukan dengan subsitusi dari energi fosil menuju energi terbarukan dan komparasi energi terbarukan mana yang paling menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak ekonomi dari substitusi investasi dari energi fosil ke energi terbarukan ini adalah negatif dengan mengukur nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan. Namun secara sosial yang menggunakan indikator distribusi pendapatan dan tenaga kerja, investasi ini memiliki dampak positif. Sedangkan dampak lingkungan yang dihasilkan sangat signifikan dalam menurunkan emisi CO2. Untuk studi komparasi, secara ekonomi dan lingkungan, investasi paling menguntungkan apabila dilakukan investasi di PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Sedangkan secara sosial, lebih menguntungkan di PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

---

Increasing of CO2 emissions that cause climate change had made the international and Indonesia agreed to reduce CO2 emissions. The power generation sector is the largest sector that produces CO2 emissions. There is a need to reduce CO2 emissions in the power generation. This study aims to look at the social, economic, and environmental impacts of investments in several power generation from renewable energy. Using Social Accounting Matrix (SAM) data, the analysis of this study was carried out with the substitution of fossil energy towards renewable energy and the comparison of which is the most beneficial socially, economically, and environmentally renewable energy in the power generation. The economic impact of investment substitution from fossil fuels to renewable energy is negative by measuring overall GDP. However, by using social indicators which calculate labor increasing and income distribution, this investment has a positive impact. On the other hand, it also reduce CO2 emission significantly. For comparative studies, the most beneficial economically and environmentally, is to invest in geothermal power plant. Meanwhile, it’s more profitable socially to invest in hydro and diesel power generation."

"Fenomena kemiskinan energi telah terjadi dihampir semua negara berkembang dan berdasarkan International Energy Agency (IEA, 2017) kemiskinan energi tersebut menjadi salah satu pemicu permasalahan utama dalam pembangunan dunia. Kemiskinan energi yang juga terjadi di Indonesia telah mendisrupsi berbagai sektor, salah satu yang utama dalam penelitian ini yaitu mengangkat lebih dalam dampaknya terhadap pendidikan yang juga menjadi sasaran ke empat dalam Sustainable Development Goal’s. Menggunakan data konsumsi listrik < 32,4 kwh per bulan dalam persentase proporsi rumah tangga di suatu wilayah pada tahun 2015 dan 2017 sebagai proksi dari miskin energi sebagai variabel dependen dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan yang diproksi dari angka rata – rata lama sekolah tahun 2019 pada tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan 2SLS, pendekatan instrumen variabel yang digunakan yaitu karakteristik geografis wilayah dengan pendekatan nilai rata-rata elevasi pada kabupaten/kota untuk memprediksi secara akurat pengaruh dari kemiskinan energi terhadap rata – rata lama sekolah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa semakin dengan bertambahnya kemiskinan energi yang terjadi di suatu wilayah, maka akan menurunkan rata – rata lama sekolah pada wilayah tersebut.

---

The phenomenon of energy poverty has occurred in almost all developing countries and according to the International Energy Agency (IEA, 2017) energy poverty is one of the triggers for major problems in world development. Energy poverty that also occurs in Indonesia has disrupted various sectors, one of the main things in this study is to deepen its impact on education which is also the fourth target in the Sustainable Development Goal. Using electricity consumption data <32.4 kwh per month as a percentage of the proportion of households in a region in 2015 and 2017 as a proxy for energy poverty as the dependent variable and seeing how it affects education, which is proxied from the average length of schooling in 2019 in district and city level in Indonesia. By using the 2SLS, the variable instrument approach used is the geographic characteristics of the area with the mean elevation value approach in districts / cities to accurately predict the effect of energy poverty on the average length of schooling. The results of this study indicate that there is a negative and significant relationship, which means that the increase in energy poverty that occurs in a region, the lower the average length of schooling in that region."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan Chief Executive Officer (CEO) terhadap tingkat Initial Public Offering (IPO) discount atau IPO underpricing perusahaan. Menggunakan teori upper echelon dan signaling, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa tingkat pendidikan CEO yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan tingkat IPO discount yang lebih rendah. Menggunakan dataset yang disusun secara unik dari 252 sampel IPO di Indonesia pada periode 2018-2022, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CEO dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat IPO discount yang lebih rendah, kendati hubungannya relatif lemah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikontrol dengan variabel lain pada tingkat CEO, perusahaan dan IPO, tingkat pendidikan CEO tidak lagi menjadi variabel yang signifikan dalam memengaruhi IPO discount. Hasil penelitian ini robust setelah diuji terhadap pengukuran alternatif dari IPO discount dan analisa split-sample.

---

This study attempts to examine the impact of the Chief Executive Officer's (CEO) education level on Initial Public Offering (IPO) discount (underpricing). Based on upper-echelon and signaling theories, this study hypothesizes that CEO's higher education level is associated with a lower IPO discount. Using a hand-collected dataset of 252 Indonesian IPOs, we find that IPO firms led by CEO with higher education level exhibit lower IPO discounts, though the association between the two variables is relatively weak. Furthermore, our findings suggest that when controlled with other variables at the CEO-, firm- and IPO- level, CEO's education level impact on IPO discount turned insignificant. The results are robust to the alternative metric of IPO discount and split-sample analysis due to regulatory changes in the Covid-19 period."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti kaitan antara anggaran pemerintah khusunya dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan manusia di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2012 Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM yaitu suatu indeks yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program UNDP untuk mengukur dan membandingkan kemampuan manusia di tiap negara Model yang digunakan dalam tesis ini adalah model panel dan hasil akhirnya menunjukkan variasi antara hasil yang diharapkan dan yang tidak antara pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia Anggaran kesehatan anggaran pertanian dan anggaran rumah tangga memiliki hubungan postitif dengan indeks pembangunan manusia sementara angggaran pendidikan dan infrastruktur tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan IPM Pada sisi pendapatan pemerintah tesis ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang paling kuat dengan IPM dibandingkan instrument instrumen lainnya yaitu Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Bagi Hasil DBH Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sumber pendapatan maupun perbedaan strategi pembelanjaan memiliki peran dalam perbedaan nilai pembangunan manusia di tiap daerah Relevansi Dengan Studi PembangunanFokus pada pembangunan manusia telah menjadi satu bagian penting dalam ilmu ekonomi dimana para ahli berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya mencakup indikator indikator ekonomi seperti pendapatan negara atau standard hidup saja Selain itu peningkatan pengeluaran pemerintah telah menjadi satu strategi untuk meningkatkan pembangunan terutama untuk hal yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik Tesis ini juga mencakup analisa mengenai desentralisasi fiskal dimana pemerintah Indonesia telah mencoba memberi wewenang yang besar pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya Kata KunciIndeks Pembangunan Manusia IPM Pengeluaran Publik Pendapatan Pemerintah Transfer Daerah Pembangunan Manusia.

---

This research paper aims to examine the effect of government spending particularly in education and healthcare on human development outcomes in 33 provinces of Indonesia from 2002 until 2012 The Human Development Index HDI is used to indicate the level of human well being as it has been proposed by the United Nation Development Program UNDP to compare human capabilities across diverse localities The model built in this paper employs panel regression and shows a variety of expected and unexpected relationships between HDI and several dependent variables Health agriculture and household expenditures each had a positive effect on HDI while education and infrastructure expenditure were not significantly related On the revenue side of provincial budgets this paper finds that original income PAD had a much more position impact of HDI as all three forms of central government transfer general allocation funds DAU special allocation funds DAK and revenue sharing funds DAK The outcomes suggest that the significant variety of revenue sources and expenditure strategies among Indonesia rsquo s provincial governments also translated into strongly divergent human development outcomes Relevance to Development StudyA focus on human centred development has become a recurring strain of argumentation among development scholars wishing to capture outcomes of development beyond the grasp of economic indicators such as growth GDP and income Furthermore increasing public expenditures is widely proposed as a strategy to increase human capabilities through equal access public services In addition this study also evaluates the relation between centralized and decentralized conditional and unconditional revenue streams and HDI and in this manner indicated a tentative measure of the impact of fiscal decentralization on human well being from a macroeconomic perspective KeywordsHuman Development Index HDI Public expenditures Government income Central Government Transfers Decentralization Capabilities approach"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan empiris antara kompetisi dan inovasi di Indonesia dengan menggunakan data perusahaan BPS Indonesia. Keterbatasan data inovasi mengharuskan penggunaan R&D expenditure sebagai inovasi pada tahun tersedianya data. Kompetisi diestimasi dengan menggunakan profit elasticity berdasarkan gagasan efisiensi. Bentuk inverted-U diuji dengan teknologi spread pada industri dimana efek dari kompetisi dan inovasi dapat berubah dari positif menjadi negatif. Bukti empiris menunjukkan hubungan antara kompetisi dan inovasi merupakan inverted-U dengan titik optimal yang sangat rendah. Ini berarti sangat sedikit industri yang dapat meningkatkan inovasi dan hampir semua industri akan mengurangi inovasi ketika kompetisi meningkat.

---

This paper studies empirical relationship between competition and innovation in Indonesia using micro data BPS Indonesia. Lack of innovation data has necessitated use R&D expenditure as innovation in year of data avaibility. Competition is estimated by computing profit elasticity, based on idea of efficiency. Inverted-U shape tested with technology spread within industries at which effect of competition and innovation can be turns from positive to negative. Empirical evidence shows relationship between competition and innovation is inverted-U with very low optimal point. This means that very few industries can increase innovation and almost all industries will reduce innovation as competition increases.

 

"

"Konvergensi intensitas energi merupakan suatu alat bantu dalam menilai efektifitas kebijakan dalam mengurangi intensitas energi. Studi ini menganalisis konvergensi intensitas energi di Indonesia berdasarkan data panel 33 provinsi untuk periode 2008-2015 dengan mengukur konvergensi sigma, konvergensi beta absolut dan kondisional. Untuk mengukur kebergantungan spasial dari intensitas energi maka dalam pengukuran konvergensi beta digunakan metode ekonometrika spasial. Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat bukti dari kedua konvergensi beta absolut dan kondisional tetapi tidak dengan konvergensi sigma. Variabel-variabel yang mendorong terjadinya konvergensi intensitas energi seperti pendapatan provinsi, peran industri menufaktur, peran perdagangan internasional, FDI dan kepadatan penduduk. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa menggunakan teknologi industri yang lebih efisien, menarik investasi asing kepada sektor non-industri, mengembangkan ekspor dari sektor yang sedikit menggunakan energi merupakan kebijakan yang dapat dikembangkan. Selain itu dorongan dari dampak limpahan spasial mengindikasikan bahwa intensitas energi dari suatu provinsi turut berkontribusi pada intensitas energi provinsi tetangganya. Oleh karena itu, koordinasi antar daerah berperan besar dalam mendorong penggunaan energi lebih bijaksana.

---

Energy intensity convergence is a tool to assess the effectiveness of policies in reducing energy intensity. This study analyzes the convergence of energy intensity in Indonesia based on panel data of 33 provinces for the period 2008-2015 by measuring sigma convergence, absolute and conditional beta convergence. To measure the spatial dependence of energy intensity, spatial econometric are used in the measurement of beta convergence. Empirical results show that there is evidence of both absolute and conditional beta convergence but not with sigma convergence. Variables that encourage the convergence of energy intensity such as provincial income, the role of manufacturing industries, the role of international trade, FDI and population density. From the analysis, it found that using more efficient industrial technology, attracting foreign investment to non-industrial sectors, developing exports from sectors that use less energy are policies that can be developed. In addition, the encouragement of the effects of spatial spillover effect indicates that the energy intensity of a province contributes to the energy intensity of neighboring provinces. Therefore, coordination between regions plays a major role in encouraging wiser use of energy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara infrastruktur dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 32 propinsi dalam periode 2007-2013, analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini berusaha memperkirakan apakah infrastruktur memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kesenjangan pendapatan.Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan model ekonometri sederhana dan indikator kesenjangan pendapatan konvensional, yaitu koefisien Gini. Selanjutnya model ekonometri diestimasi dengan metode pooled OLS, fixed-effect dan random-effect. Untuk mengatasi masalah endogeneity, kami menggunakan indikator kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan lag 1 tahun.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kuantitas jalan dan telekomunikasi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan, sementara itu kuantitas listrik, kuantitas bandara, dan kualitas bandara menunjukkan pengaruh yang sebaliknya yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan. Akan tetapi, ketika beberapa indikator infrastruktur ini dihitung sebagai indeks, maka hubungan antara indeks infrastruktur dengan kesenjangan pendapatan adalah positif yang artinya infrastruktur memperlebar kesenjangan pendapatan.

---

ABSTRACTThis research is an attempt to study the empirical relationship between infrastructure and income inequality in Indonesia. It uses regression analysis with panel data set covering 32 provinces in the period of 2007 ndash 2013 in order to estimate whether the infrastructure has positive or negative effects on income inequality. To achieve this goal, we develop a simple econometric model and use a conventional income inequality measure. This includes the regressors infrastructures quantity and quality indicators, in addition to standard controls. The model is estimated by simple pooled OLS, fixed effect and random effect models. To overcome the endogeneity problem, infrastructures quantity and quality indicators enter the regressions with one year lag.We find that road and telecommunication quantities tend to boost income income inequality, while electricity quantity, airport quantity, and airport quality have a favorable impact on the distribution of income and help to alleviate income inequality. Whereas, when these different categories of infrastructure are formed as synthetic indices, the relation between these indices and income inequality lends support to the idea that infrastructure increases income inequality. "

"Dalam studi ini, penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki hubungan hubungan kausal khusus antara Reksa Dana Exchange Traded Funds dan Kontrak Investasi Kolektif yang mengukur tingkat pengembalian dan variabel makroekonomi yang dipilih dari perekonomian Indonesia dengan menggunakan uji VAR kausalitas dan uji kausalitas Granger. Sedangkan untuk uji stasioneritas variabel diuji dengan Augmented Dickey-Fuller test (ADF) unit root. Data bulanan yang digunakan adalah dari Januari, 2011 hingga Desember, 2015 untuk semua variabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas dua arah antara semua faktor makroekonomi dan tingkat pengembalian Reksa Dana. Walaupun begitu, tidak terdapat hubungan 2 arah, namun terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara inflasi dan tingkat pengembalian Reksa Dana (KIK and ETF).

---

In this study, attempt has been made to investigate the relationship specifically the causal relation between Exchange Traded Funds and Collective Investment Contract that measure by the return and the selected macro-economic variables of Indonesian economy by using VAR causality test and Granger causality test. While, stationary test of the variables are tested with Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. Monthly data has been used from January, 2011 to December, 2015 for all the variables. The findings of the study showed that there is no bidirectional causality between all the macroeconomics factors to the return of the mutual funds. However, disregarding no bidirectional relationship, it is seen that inflation has negative and significant impact on mutual fund (CIC and ETF) returns.

Keywords: Mutual Funds, Exchange Traded funds, Collective Investment Contract, Macroeconomics, Granger Causality, Indonesia"