Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mangrove mempunyai luas 18 Ha di lokasi penelitian, yang mana luas ini masih jauh dari kondisi ideal. Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya fluktuasi luas hutan mangrove karena peningkatan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis struktur vegetasi mangrove, menganalisis hubungan faktor internal dan faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove, dan membuat model partisipasi masyarakat dan hubungannnya dengan struktur vegetasi mangrove di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Metode yang digunakan untuk pengambilan data mangrove adalah plot sampling dan purposive sampling, sedangkan partisipasi masyarakat menggunakan accidental sampling. Pembuatan model partisipasi masyarakat menggunakan regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan struktur vegetasi mangrove mempunyai kerapatan 841 Ind/Ha. Nilai indeks Keanekaragaman (H') dan Keseragaman (J') masuk dalam kategori rendah, yakni H' dengan nilai 0,0-0,3 dan J' sebesar 0,0-0,04. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mangrove masuk pada kategori rusak dan secara keseluruhan semua tahap partisipasi masuk pada kategori rendah.

---

Mangrove has an area of 18 hectares in the research location, which is still far from ideal conditions. The problem of this research is the fluctuation of mangrove forest area due to increased development activities in coastal areas. The purpose of this study was to analyze the structure of mangrove vegetation, to analyze the relationship between internal and external factors with the level of community participation in mangrove ecosystem management, and to make models of community participation and its relationship with the structure of mangrove vegetation in North Pariaman District, Pariaman City. The methods used to collect mangrove data were plot sampling and purposive sampling, while community participation used accidental sampling. Making community participation models using ordinal regression. The results showed that the mangrove vegetation structure had a density of 841 Ind/Ha. The value of the Diversity index (H') and Uniformity (J') falls into the low category, namely H' with a value of 0.0-0.3 and J' of 0.0-0.04. The conclusion of this study is that mangroves are in the damaged category and overall all participation stages are in the low category.

"

"ABSTRAK Ekosistem perairan dan daratan di sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa membentuk ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yang saling berinteraksi, salah satunya di Desa Pantai Bahagia yang berada di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kenyataannya, dari tahun 1999 hingga 2014, hutan mangrove di desa ini terus mengalami degradasi karena faktor antropogenik, yakni konversi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat pesisir yang menyebabkan penggerusan pantai terus terjadi di kawasan ini, karena tidak adanya penghalang ombak, sehingga intrusi air laut menjadi tinggi dan terjadi banjir rob yang menyebabkan kerugian besar bagi warga yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani tambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Desa Pantai Bahagia dikategorikan rusak parah dan kondisi biodiversitas yang rendah, sehingga urgensi untuk melakukan rehabilitasi tergolong tinggi. Hingga tahun 2018 sudah mulai muncul partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan mangrove, namun masih tergolong rendah dan belum dapat menandingi laju kerusakannya. Karenanya, dilakukan studi pada 30 masyarakat Desa Pantai Bahagia yang memiliki kepedulian dan tingkat partisipasi mengelola mangrove yang tinggi untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, serta menyusun strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi mangrove Desa Pantai Bahagia.

---

ABSTRACT Aquatic and terrestrial ecosystems along the northern coastline of Java Island form a mangrove ecosystem into an ecosystem rich in interacting biodiversity, one of which is in Pantai Bahagia Village in Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java. In fact, from 1999 to 2014, mangrove forests in this village continued to experience degradation due to anthropogenic factors, namely the conversion of mangrove land into ponds by coastal communities which caused coastal erosion to continue to occur in this region, due to the absence of wave barriers, so that seawater intrusion became high and there was a tidal flood which caused huge losses for residents who mostly had livelihoods as pond farmers. The results of this study indicate that the mangrove conditions in Pantai Bahagia Village are categorized as severely damaged and have low biodiversity conditions, so the urgency to carry out rehabilitation is classified as high. Until 2018 community participation has begun to emerge in rehabilitating mangrove forests, but is still relatively low and has not been able to match the rate of damage. Therefore, a study was conducted on 30 Pantai Bahagia villagers who have a high level of care and participation in managing mangroves to analyze factors that can increase overall community participation, and develop strategies to increase community participation in rehabilitating mangrove Pantai Bahagia Village.

"

"Penelitian tentang struktur komunitas makrozoobentos dalam ekosistem mangrove telah dilakukan di Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat pada Mei 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur komunitas makrozoobentos seperti komposisi, kepadatan, keanekaragaman, kerataan, kerataan, dominansi, dan frekuensi kehadiran. . Tujuan lain adalah untuk menentukan hubungan antara kepadatan bakau dengan kepadatan dan keanekaragaman makrozoobentos di daerah tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan menggunakan metode transek kuadrat di tiga stasiun, yaitu Desa Muara Baru, Desa Tangkolak Barat, dan Desa Tangkolak Timur. Studi ini menemukan 16 jenis makrozoobentos dan 7 jenis bakau dengan kepadatan yang sangat padat (0,23-0,32 ind / m2). Kepadatan makrozoobentos tertinggi di Desa Tangkolak Barat (8 ind / m2) dan terendah di Desa Muara Baru (2 ind / m2). Keragaman makrozoobentos tergolong tinggi di Desa Tangkolak Barat dengan indeks 1,58 dan Desa Tangkolak Timur dengan indeks 2,05, sedangkan keragaman tergolong rendah di Desa Muara Baru dengan indeks 0,28. Distribusi makrozoobentos diklasifikasikan hampir terdistribusi secara merata di Desa Tangkolak Barat dan Desa Tangkolak Timur dengan indeks kegagangan masing-masing 0,88 dan 0,85, sementara itu didistribusikan secara merata di Desa Muara Baru dengan indeks kegagahan 0,59. Data menunjukkan tidak ada spesies yang mendominasi di Desa Tangkolak Barat dan Desa Tangkolak Timur, kecuali di Desa Muara Baru. Episesarma palawanense adalah macrozoobenthos yang memiliki frekuensi kehadiran tertinggi di Desa Muara Baru dengan frekuensi 27,7%. Parameter lingkungan termasuk suhu, pH, dan salinitas dianggap sebagai kategori normal untuk makrozoobentos dan kehidupan bakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan bakau berhubungan dengan kepadatan dan keanekaragaman makrozoobentos.

---

Research on the structure of macrozoobenthos communities in mangrove ecosystems has been conducted in Cilamaya Wetan, Karawang, West Java in May 2019. This study aims to determine the structure of macrozoobenthos community such as composition, density, diversity, flatness, flatness, dominance, and frequency of attendance. . Another goal is to determine the relationship between mangrove density and the density and diversity of macrozoobenthos in the area. Sampling was carried out by purposive sampling and using the quadratic transect method at three stations, namely Muara Baru Village, West Tangkolak Village, and East Tangkolak Village. This study found 16 types of macrozoobenthos and 7 types of mangrove with very dense density (0.23-0.32 ind / m2). The highest density of macrozoobenthos is in West Tangkolak Village (8 ind / m2) and the lowest in Muara Baru Village (2 ind / m2). The diversity of macrozoobenthos is relatively high in the village of West Tangkolak with an index of 1.58 and the village of East Tangkolak with an index of 2.05, while the diversity is relatively low in the village of Muara Baru with an index of 0.28. The distribution of macrozoobenthos is classified almost evenly in the Village of West Tangkolak and the Village of East Tangkolak with a trade index of 0.88 and 0.85 respectively, while it is distributed equally in the Muara Baru Village with a pride index of 0.59. Data shows that there are no species that dominate in the villages of West Tangkolak and East Tangkolak, except in Muara Baru Village. Palawanense Episesarma is macrozoobenthos which has the highest attendance frequency in Muara Baru Village with a frequency of 27.7%. Environmental parameters including temperature, pH, and salinity are considered normal categories for macrozoobenthos and mangrove life. The results showed that mangrove density was related to macrozoobenthos density and diversity."

"Kawasan Segara Anakan merupakan habitat mangrove yang masih lengkap berdasarkan formasi vegetasinya. Keberadaan mangrove mempunyai manfaat bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011. Penelitian ini untuk melihat perubahan secara kuantitatif dan spasial, prediksi trend perubahan luasan hutan mangrove, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kelurahan Kotawaru, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis Overlay dan diskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Analisis statistik yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana dan Berganda. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penyusutan luasan hutan mangrove, tahun 1991 (5.900 ha), tahun 2001 (5.200 ha), tahun 2005 (3.900 ha), dan tahun 2010 (3.600 ha). Berdasarkan persamaan linear sederhana, di prediksi luasan hutan di Kawasan Segara Anakan akan menjadi 0 ha pada tahun 2033. Berdasarkan persamaan linear berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan masyarakat terhadap partisipasi dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Kotawaru, Cilacap, Jawa Tengah.

---

Segara Anakan Region is the habitat of mangrove which is still complete based on vegetation formation. The existence of mangrove has some advantages for the coastal inhabitants. The research has been accomplished in December 2010 - January 2011. The objectives of the research are to find out the quantitative and spatial changes, and the prediction in the change of mangrove area, and is to see the community's participation in conserving the mangrove in Segara Anakan Region, Kotawaru, Cilacap, Central Java, Indonesia. The method used in the research are analysis of overlay, descriptive with Surveys approach. The statistic analysis used is Simple and Multiple Regression Linear.

The research indicated that the mangrove area has decreased, in year 1991 (5.900 ha), 2001 (5.200 ha), 2005 (3.900 ha), and 2010 (3.600 ha). Based on the Simple Linear Equation, the mangrove will be predicted to become 0 ha in 2033. Based on the statistic analyses indicates that there is a positive relation between education, income, community?s knowledge to the community?s participation in conserving mangrove in Kotawaru, Cilacap, Central Java, Indonesia."

"Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup kaya karena memunyai garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Wilayah pesisir memiliki peranan yang dominan dalam pembangunan wilayah pesisir. Mengingat, masyarakat pesisir merupakan komunitas yang pola kehidupannya sebagian besar sangat tergantung pada wilayah pesisir maka pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir sangat membutuhkan partisipasi masyarakat pesisir tersebut.Kebijaksanaan pembangunan nasional wilayah pesisir saat ini diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam secara adil untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan kesinambungan lingkungan hidup, untuk itu setiap pengembangan sumberdaya alam mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi maupun ekologi.Sumberdaya alam seperti hutan mangrove khususnya yang berada di wilayah pesisir, juga memainkan peranan penting ditinjau dari sudut sosial, ekonomi, dan ekologis. Fungsi utama sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia berbagai kebutuhan hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Penurunan luas hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa, pesisir Sumatera dan Kalimantan yang terbesar diakibatkan oleh konversi kawasan hutan mangrove untuk usaha tambak, permukiman dan kawasan industri secara tidak terkendali.Mengingat pentingnya keberadaan hutan mangrove untuk kesejahteraan khususnya masyarakat pesisir, maka untuk pelestarian hutan mangrove salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah rehabilitasi hutan mangrove. Agar hal tersebut dapat berjalan diperlukan strategi pengembangan partisipasi masyarakat untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove, sehingga masyarakat merasa memiliki keuntungan dengan keberadaan hutan mangrove tersebut, dengan demikian mereka tetap menjaga dan menikmati hasil dari kelestarian tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).Penelitian ini bertujuan untuk :1. Mengidentifikasi kondisi hutan mangrove yang ada saat ini2. Mengetahui nilai biaya manfaat mangrove dan tingkat partisipasi masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat pesisir yang dominan.3. Menyusun arahan strategi pengembangan partisipasi masyarakat pesisir dalam rehabilitasi hutan mangrove.Penelitian ini bersifat eksploratif atau kajian evaluatif, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan, analisis kondisi hutan mangrove yang telah dilakukan rehabilitasi, analisis BIC Ratio dan, analisis partisipasi masyarakat.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan:1. Luas hutan mangrove di Kabupaten Indramayu selama lima tahun mengalami penyusutan sebesar 36,05% (7,21% per tahun), sedangkan di empat desa contoh dari 1.715,15 hektar hutan mangrove telah dikonversi menjadi areal tambak seluas 1.149,10 hektar.2. penyusutan dan kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembukaan areal tambak, konversi sawah menjadi tambak, masyarakat beranggapan dengan tambak yang leas produksi meningkat.3. Tingkat pendapatan per hektar per tahun dan BIC Ratio dengan pola silvofishery cenderung lebih tinggi daripada pola nonsilvotishery.4. Tingkat partisipasi masyarakat pada hakekatnya dapat dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal untuk menyusun strategi pengembangan dan kapasitas partisipasi masyarakat.

---

The coastal areas of Indonesia have substantial potentialities of natural resources since the line is 81,000 km long coastal. Coastal areas have a dominant role in the development its areas. Bearing in mind that the life pattern of most coastal communities depend on coastal area development, therefore this development badly needs the participation on coastal communities concerned.

The National Development on coastal areas is presently directed by a Policy of wise utilization of natural resources for the welfare of people, keeping in mind the aspects of live environmental protection, utilization, conservation and sustain ability, and also that, every natural resources development should be determined on the balance of social, economic and ecological aspects.

Natural resources such as mangrove forests especially in coastal areas also play an important role on the economic, social and ecological points of view. The main function of ecosystem is to keep the balance and supply of various for the needs of human being and other.

This study discovered that species the most destroyed mangrove forests are along the northern coast of Java, Sumatra and Kalimantan's coast lines because of uncontrolled conversion of the mangrove forest in the brackish water for the sale of business, housing and settlements and industrial area development. Since the existence of mangrove forests is very important for welfare of coastal people, one should conserve the mangrove forests.

Programs that encourage people's participation to undertake the rehabilitation of mangrove forests have been carried out, to enable the benefit of the existence of those mangrove forests, preserve them and enjoy their preservation to achieve sustainable development.

This study is aims at:

1. Identifying the present condition of mangrove forests

2. Identifying the activities of dominant coastal communities, which support the participation.

3. Identify the feasibility of BIC Ratio.

4. Formulating direction of development strategy on coastal communities in rehabilitating mangrove forest.

This study is an explorative and evaluative study, which data have been compiled for evaluation by using the methods of policy analysis, analysis of mangrove forests conditions, which have been rehabilitated, BIC Ratio analysis and also an analysis on people's participation.

The result of the study showed, that:

1. The extension of mangrove forest areas in Indramayu have declined 36.05 % (7.21% per annum), while in four pilot villages, 1,715.15 hectares of mangrove forests have been conversed into brackish water/aqua culture areas of 1,149.10 hectares.

2. The decrease and distortion of mangrove forest areas were caused by several factors such as the opening of brackish water (coastal fish ponds), conversion of padi fields into fish ponds, since the people considered that by having large brackish water or coastal fish ponds, production and harvest of fish will increase.

Also, the annual production rate for each products acre and BIC Ratio under silvofishery is bigger than non-silvofishery.

The level of people's participation could principally be done by using internal and external approaches for the development strategy and increase of capacity of community's participation."

"ABSTRAKHutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995).Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus.Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992):1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha.2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya.3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan.4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas.5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove.Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia.Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan :1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery).3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove).4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove.Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan :1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian.2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya.3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah.4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers.b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery).c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal.d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT

Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995).

Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).

Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously.

The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) :

1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed.

2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction.

3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex.

4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited.

5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest.

Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest.

Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management.

Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources.

To implement the strategy, each is carried out by :

1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management.

2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system.

3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group.

4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers.

Based on the findings of the study, the following conclusions were made :

1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes.

2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation.

3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited.

4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness.

5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management :

a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method.

b. Community socio-economic development by way of silvofishery.

c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal.

d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus.

6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan."

"Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan dan merupakan sumber daya yang perlu dipertahankan kelestariannya secara kuantitas maupun kualitas untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Pada saat ini, belum ada pelibatan partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai secara berkelanjutan. Selain itu, belum ada model pelibatan masyarakat yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan konservasi sungai berbasis bioindikator. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyusun model konservasi DAS Brantas hulu berbasis bioindikator vegetasi Riparian, Makroinvertebrata dan Odonata dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sungai sehingga terwujud pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan vegetasi Riparian pada daerah penelitian diketemukan 61 Ordo tumbuhan, 71 familia dan 188 species. Makroinvertebrata diketemukan 11 Ordo, 15 familia, 31 genus, dan 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genus, dan 15 species. Ketiga bioindikator dapat dijadikan penunjuk kondisi lingkungan yang baik pada daerah penelitian. Status kesehatan sungai berdasarkan kondisi substrat dasar berstatus baik dan dapat mendukung kehidupan organisme in stream perairan. Hasil analisis The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) pada dimensi Ekologi, Sosial, Ekonomi, Teknologi dan Etika memperlihatkan kondisi daerah penelitian yang cukup baik dan berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan bioindikator dapat dijadikan model partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai berkelanjutan.

---

Water is one of the basic needs of life and is a resource that needs to be preserved both quantity and quality for the benefit of humans and the environment. At this time there is no involvement of community participation in the conservation of the upstream watershed based on bioindicators as a basis of sustainable river management. In addition, there is no models of community participation that can be used as a reference in the river conservation based on bioindicators. The general objective of this research is to devise pattern of conservation based on bioindicators at the Brantas upstream watershed based on Riparian vegetation, Macroinvertebrates and Odonata with community participation in managing sustainable river management. The results showed Riparian vegetation in the study area were found 61 Ordo of plants, 71 species and 188 familia. Macroinvertebrates found 11 Ordo, 15 familia, 31 genera, and 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genera and 15 species. These three bioindicators can be used as a guide mark environmental conditions at research area. Health river status based on sediment at streambed condition, has a good result and can support life in stream organism. The results of the analysis of environmental sustainability, The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) depicted in five dimensions (Ecology, Social, Economy, Technology, and Ethics) showed good results and sustainable. Understanding bioindicators knowledge can be used as model of community participation in watershed conservation based on bioindicator as a sustainable river management plan."

"Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa. Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Penyebab rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR antara lain: sosialisasi yang belum dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham apa maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Kemampuan menyediakan waktu untuk terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih kurang. Partisipasi miskin juga rendah karena ketidakmampuan warga miskin untuk berswadaya sebesar 30% dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, partisipasi perempuan rendah karena program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang.

---

Compare to other villages, Kaliabang Tengah Village has the lowest participation achievement. Adult participants are only 1.5% of the adult population. The low adults participation the Kaliabang Tengah Village followed by low participation of poor and women participants belonging to the adult participants. The result of this study with Model CLEAR participation is the socialization which has not been implemented extensively. There?s so many people who do not understand what purpose of PNPM. As formal workers, the ability to provide their own time-being the low participation factor in Kaliabang Tengah Village. 30% of the low poor participation is because of the poor inability to do the self-help in PNPM. Meanwhile, the low female participation is because there are not many programs for women in the Kaliabang Tengah Village. The program mostly preferred in environment activities. So that woman are less facilitated in PNPM of Kaliabang Tengah Village."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat pesisir dalam melestarikan ekosistem mangrove dan faktor - faktor yang mempengaruhinya...."