Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 177192 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Widiyastuti Nurfadilah
Analisis Proses Perencanaan Pembangunan Desa (Studi pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Caringin, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi) = Analysis of Village Development Planning Process (Study at Village Deliberation Agency in Caringin Village, Gegerbitung District, Sukabumi Regency)
"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Sulthoanuddin Akbar
Indonesia 2045: analisis permodelan pengembangan wilayah dan perhitungan biaya investasi di kawasan timur Indonesia dalam mewujudkan pusat industri manufaktur produksi = Indonesia 2045: regional development modeling analysis and initial cost estimation in eastern Indonesia as industrial center of manufacturing production
"Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi berlimpah, Indonesia memiliki berbagai macam komoditas unggul untuk diberdayakan guna memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemetaan geografis dan ekonomi, Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Kawasan Barat Indonesia KBI dan Kawasan Timur Indonesia KTI, adapun KTI yang terdiri dari 11 provinsi membentang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Papua dan merupakan kawasan berbasis kemaritiman. Namun, potensi yang terdapat di daerah tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemanfaatan yang menyebabkan adanya kesenjangan wilayah regional inequality sebesar 95,56 KBI dan 4,44 KTI dari segi pembangunan industri dan infrastruktur, fenomena ini terjadi karena minimnya pemanfaatan komoditas untuk pembangunan kawasan industri sehingga berpengaruh pada kegiatan minimnya bongkar muat logistik dari KBI ke KTI.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana kawasan timur dapat berkembang dengan melakukan analisis permodelan wilayah industri manufaktur beserta biaya investasi agar dapat memacu pembangunan KTI dengan metode location quotient LQ dan pairwise comparison chart PCC dalam menentukan industri manufaktur dan produksi prioritas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 11 Provinsi di KTI kedepannya akan di kembangkan beberapa jenis industri manufaktur dan produksi yaitu pabrik pertanian, peternakan, dan kayu; pengolahan perikanan modern; smelter hasil tambang dan penggalian mentah; Produksi batubara, migas, dan panas bumi; dan manufaktur beton precast dan aspal dengan total biaya investasi sebesar Rp300.794.756.555.344,00-.
Indonesia as archipelagic country that stores high numbers of commodity, could increase the economic growth by maximizing potential in form of industrial sector. Geographically and Economically, Indonesia is divided into two segmental area ldquo Western Area of Indonesia KBI and Eastern Area of Indonesia KTI, specifically for KTI which consists of 11 provinces spanning from Nusa Tenggara Province to Papua and well known as strategic maritime region. However, the potential commodity that occupies those regions does not represent optimum utilization which implies to regional inequality with percentage is 95,56 KBI and 4,44 KTI on industrial and infrastructure aspect, these phenomena occurs due to minimum logistic loading and discharging activity from KBI to KTI.
Hence, to cope within this phenomenon this research is aimed how the eastern region could accelerate the development into another form of massive manufacturing region by analyzing regional model including initial cost for the construction. Several methods are conducted, location quotient method exposes several alternatives of potential sector based on regional's GDP and for the next iteration will be investigated in pairwise comparison chart PCC in determining final decision for manufacturing and production sector on each province. As the result, it shows that 11 provinces of KTI will be developed in several major industrial types such as agricultural, livestock, and timber manufacturing mineral mining and raw material smelting industry coal, oil gas, and geothermal refining industry and precast concrete and asphalt batching plant manufacturing. At last, to develop KTI as a center of manufacturing and production in Indonesia is estimated 22,560,170,745.92 for construction cost, its component corresponds to initial cost including land, industrial building, land clearing, manufacturing machinery equipment, and infrastructure expenses."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S68396
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggun Nadia
Pengaruh Dana Desa dan Pendidikan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa di Indonesia = The Effect of Village Fund and Village Head Education on Village Development in Indonesia
"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.
Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dadan Nurdiansyah
Perencanaan partisipatif pada program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban di desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang = Participatory planning in the desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban program in Cipurwasari Village Tegalwaru Subdistrict Karawang District
"ABSTRAK
Secara umum, pembangunan perdesaan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan wilayah perkotaan. Kekurangan aksesibilitas sarana prasarana sosial ekonomi menyebabkan jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 meluncurkan program Desa Peradaban untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif dalam program Desa Peradaban di Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan partisipatif dalam program Desa Peradaban tidak berjalan optimal dikarenakan tahapan-tahapan dalam perencanaan kurang melibatkan masyarakat.
ABSTRACT
In general, rural development in Indonesia is still lagging behind compared to the urban areas. Limited accessibility of social and economic infrastructure cause the number of poor people in the rural higher then to urban areas. West Java Provincial Government in 2010 launched a program to reduce inequality Civilization village between rural and urban areas. This study aimed to describe the process of participatory planning in the Desa Peradaban program at the Village Cipurwasari Tegalwaru sub-district Karawang district. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that the process of participatory planning in the Village of Civilization program is not running optimally due to the stages in the planning of the community as a whole is less involving."
2013
T34923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elsa Marliana
Good governance pemerintahan desa dalam partisipasi kelembagaan masyarakat inklusif : studi kasus kelompok penghayat kepercayaan persatuan eklasing Budhi Murka dalam menciptakan kelembagaan masyarakat inklusif sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa = Good governance of village government on participation of inclusive Society Institution : case study of persatuan eklasing Budhi Murka believers in realizing inclusive Society Institutions in Accordance with Law Number 6 of 2014 regarding Village
"Seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, seharusnya dilibatkan di dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa. Hal ini disebabkan pelibatan seluruh lapisan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pembangunan merupakan suatu bentuk atau ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Salamrejo, ada kelompok penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) yang sudah mengalami eksklusi bertahun-tahun sehingga tidak memiliki akses di dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Desa sebagai unit terkecil di dalam administrasi pemerintahan, seharusnya dapat menjaring dan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa peraturan di Indonesia mengakomodasi pembentukan lembaga kemasyarakatan baru sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh penghayat kepercayaan PEBM di Desa Salamrejo menjadi perwujudan atas hal tersebut dan menjadi wadah inklusivitas pada tingkat horizontal. Meskipun lembaga kemasyarakatan tersebut masih bersifat informal, pemerintah Desa Salamrejo memberikan dukungan atas keberadaan kelembagaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan lembaga kemasyarakatan yang mendukung inklusivitas dan bermanfaat bagi masyarakat perlu mendapatkan legalitas dari Desa Salamrejo. Hal ini disebabkan bahwa selain mendorong partisipasi masyarakat, hal ini turut pula mendorong tata kelola
pemerintahan desa menjadi lebih baik.
All group in society, without exception, should be involved in the planning and development process in the village. This is because the involvement of all levels of society in the planning and development process is one of characteristics of good governance. In Salamrejo Village, there is a group of Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) local believers which has been excluded for years so they do not have access to the village planning and development process. The village as the smallest unit in government administration should be able to entice and encourage direct participation of the society. This normative juridical method thesis research concludes that Indonesian regulations accommodate the formation of new social institutions as needed. The social institution formed by the PEBM believers in Salamrejo Village embodies this and becomes a forum for inclusiveness at the horizontal level. Even though these social institutions are still informal, the Salamrejo Village government provides support for the existence of these institutions. Based on this, the existence of social institutions that support inclusivity and benefit the community needs to obtain legality from Salamrejo Village. This is because in addition to encouraging community participation, this
also encourages better village governance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agil Octiadi
Pemberdayaan masyarakat desa melalui pelaksanaan program dana pembangunan desa (DPD) (studi kasus di Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat) = Village community empowerment through the implementation program development fund (DPD) case studies Margalaksana rural district of South Sumedang, Sumedang district, West Java Province)
"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah.
Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.
This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.
Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfiansyah
Status badan usaha milik Desa Cipayung dan Implikasinya atas diundangaknnya undang-undang nomor 11 tahu 2020 tentang cipta kerja = Status of Cipayung village-owned enterprises and its implications for the promulgation of law number 11 of 2020 on job creation.
"Pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional karena dari lingkup desa pembangunan dapat dimulai. Untuk mendukung pembangunan desa, maka desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai badan usaha dilingkungan desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak menyebutkan secara tegas bentuk badan usaha dari BUMDes sehingga menimbulkan berbagai permasalahan mengenai bentuk badan usaha dan pendirian BUMDes di desa-desa tak terkecuali dialami oleh BUMDes Cipayung yang didirikan oleh Pemerintah Desa Cipayung. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merubah beberapa pasal dalam UU Desa diantaranya mengenai BUMDes. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan secata tegas BUMDes sebagai badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status keuangan BUMDes berdasarkan hukum keuangan publik dan mengetahui status BUMDes Cipayung berdasarkan UU Desa serta implikasi atas berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan data yang di peroleh dan di analisa dapat disimpulkan status keuangan BUMDes termasuk ke dalam hukum keuangan publik yang terpisah dari keuangan pemerintah desa dan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka BUMDes sebagai badan hukum telah diakui secara resmi oleh peraturan perundang-undangan.
The village government has a very vital role in the national development process because, from the scope of the village, development can be started. To support village development, villages are given the authority to establish Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes as a business entity in the village environment is expected to improve the village economy and prosper the village community. Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) that does not explicitly state the form of business entity from BUMDes causing various problems regarding the form of business entities and the establishment of BUMDes in villages, including the Cipayung BUMDes which was established by the Village Government of Cipayung. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) changes several articles in the Village Law, including those regarding BUMDes. In the Job Creation Law, it is clearly stated that BUMDes is a legal entity. This study aims to determine the financial status of BUMDes based on public finance law and determine the status of Cipayung BUMDes based on the Village Law and the implications of the enactment of the Job Creation Law. The research method used is a normative juridical method using secondary data. Based on the data obtained and analyzed, it can be concluded that the financial status of BUMDes is included in public finances that is separate from village government finances, and with the enactment of the Job Creation Law, BUMDes as a legal entity has been officially recognized by rules of laws."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kong, Xiangzhi
Modernisasi pertanian dan pembangunan perdesaan di Tiongkok
"Buku ini berfokus pada isu-isu di atas dan mengintroduksi strategi revitalisasi pedesaan, modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan dari lima aspek sebagai lembaga bisnis pertanian baru, sistem jaminan sosial pedesaan, budaya dan pendidikan pedesaan, model pemerintahan pedesaan, dan pembangunan desa asri. Di satu sisi, buku ini menganalisis secara sistematis evolusi kebijakan pembangunan pedesaan Tiongkok dan mempresentasikan secara komprehensif pencapaian besar reformasi pedesaan Tiongkok. Di sisi lain, buku ini membahas secara mendalam kekurangan dan kelemahan dalam pembangunan pedesaan Tiongkok di era baru, dan mengemukakan target tindakan penanggulangan, sehingga dapat memberi referensi untuk mempromosikan revitalisasi pedesaan, modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan secara komprehensif."
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023
307.72 KON m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Debora Lusiana
Does the Indonesian Village Fund Stimulate Rural Development? Evidence from Simalungun District = Apakah Dana Desa Mampu Menstimulasi Perkembangan Desa? Studi dari Kabupaten Simalungun
"Sejak terbitnya Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014, desa sebagai pemerintah daerah pada tingkat terendah di Indonesia, memiliki hak otonomi untuk mengatur anggarannya. Salah satu mandat dari undang-undang ini adalah lahirnya program Dana Desa. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, tujuan dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan desa. Penelitian ini menganalisa pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Desain empiris pada penelitian ini adalah pendekatan difference-in-difference seta panel data untuk 386 desa dari tahun 2014 sampai 2018. Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk menggambarkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa secara parsial mempengaruhi status pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa.
Since the establishment of Indonesia’s Village Law in 2014, the village, as the lowest tier of regional government in Indonesia, has the autonomy to regulate its budget. A mandate of the Village Law is implementing the Village Fund program. As stated in the law, the objective of the Village Fund program is to improve the welfare and equity of village development. This research paper analyses the impact of the Village Fund on rural development in Simalungun District, in North Sumatera Province, which has significant economic potential. This empirical design relies on a difference-in-difference approach and panel data for 386 villages from 2014 to 2018. The Village Development index reflects rural development. The result indicates that Village Fund partially impacted the village development status by improving the quality of infrastructure and enhancing village government administration."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mencari format ideal pembangunan desa
JIP 38 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>