Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan atau dapat juga dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada, serta terdapat pula ketentuan lain, yakni jika dalam praktiknya para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli baik berupa belum dilunasinya pembayaran atas harga yang telah disepakati maupun adanya pengurusan legalitas atas tanah yang masih dalam proses, maka di hadapan seorang Notaris para pihak dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan, yang menjadi dasar kelak untuk pembuatan akta jual beli. Peran Notaris dalam pembuatan akta PPJB tersebut sungguh signifikan pentingnya, yakni memastikan kebenaran penghadap dan obyek yang diperjanjikan, agar kelak tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang diakibatkan oleh terbitnya akta tersebut. Karena pada praktiknya banyak sekali sengketa yang diakibatkan oleh dikeluarkannya akta PPJB yang mengandung kepalsuan materiil, sebagaimana terdapat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika tanda tangan salah satu pihak adalah palsu, maka sejatinya dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan di antara para pihak, yang mana seharusnya perjanjian lahir atas dasar kesepakatan.

---

This thesis generally discusses the deed of a binding sale and purchase agreement made by a Notary which contains the falsity of the deed. The transfer of land rights basically can be obtained through a number of processes or procedures, namely inheritance, wills, grants or sell and purchase transactions. The sale and purchase transaction can be done by making a private deed or in the presence of a Notary which his/her working area covers the area where the traded land is located, as well as the other provision, specifically if in practice the parties have not been able to fulfill the sale and purchase requirements, either the payment of the agreed price has not been paid or the legality of the land is still in process, so in the presence of a Notary, the parties can enter into a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a preliminary agreement, which will become the basis for making the sale and purchase deed. The role of the Notary in making the deed of PPJB is very important, which is to ensure the correctness of the subject and the agreed object, so in the future there will be no disputes caused by the issuance of the deed. Because in practice a lot of disputes are caused by the issuance of the deed of PPJB which contains material falsity, as in the case raised in this study, namely the Decision of the Notary Regional Supervisory Council Number 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely study conducted by examining library material or secondary data, and is descriptive in nature, namely legal study that aims to describe in full the circumstances regarding the making of the deed of a binding sale and purchase agreement by a Notary in accordance with the principles of the Notary's position and the Notary's code of ethics. The results of this study indicate that if the signature of one of the parties contains a falsity, then it is assumed that an agreement has never been held. Thus, the agreement is null and void because there is no agreement between the parties, as should be based on an agreement."

"Tesis ini membahas mengenai berkaspengaduan nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 yaitu antara Ir.Soebagijo selaku pelapor melawan Notaris AM,SH selaku terlapor. Perkara bermula ketika Pelapor akan melakukan peminjaman uang kepada pihak ke-3. Pihak ke-3 meminta jaminan, yang akhirnya dijaminkan sebuah tanah dan bangunan di Jalan Sultan Hasanudin nomor 70, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk menjamin keamanan perjanjian tersebut maka dibuatlah Akta perjanjian di hadapan Notaris AM,SH. Perjanjian tersebut berisi pula surat persetujuan oleh Nyonya Soewami selaku Istri dari Tuan Ir.Soebagijo. tanpa dibacakan terlebih dahulu, ternyata perjanjian tersebut bukanlah perjanjian hutang-piutang, melainkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli dan akta kuasa Jual, dan Notaris berdalih bahwa PPJB dan akta kuasa jual tersebut hanya syarat formil saja sehingga pelapor yang kurang memahami hukum pun menandatangani Akta PPJB dan akta kuasa menjual tersebut merumuskan 2 (dua) permasalahanpokok, yaitu:1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya?2. Bagaimana Implikasi Akta Tersebut Terhadap Para Pihak Termasuk Pihak Ketiga?Penelitian ini termasuk kedalam metode metode penelitian yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan : (1) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. (2) Implikasi Akta Tersebut Terhadap Para Pihak Termasuk Pihak Ketiga, apakah akta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan mempunyai hukum pembuktian yang kuat.

---

This thesis discusses the complaint file number 03/Kpts/MPD.JKT/I/2010 of between Ir. Soebagijo as complainant against Notary AM, SH as reported. Case began when Rapporteur will borrow money to a 3rd party. 3rd party requesting the guarantee, which ultimately pledged a land and building in Jalan Sultan Hasanuddin number 70, Kebayoran Baru, South Jakarta. To ensure the safety of the agreement, the agreement made before Notary Deed AM, SH. The agreement also contains a letter of approval by Mrs Soewami as the wife of Mr. Ir.Soebagijo. without read out first, it turns out the agreement is not a treaty of debt, but Deed Binding purchase agreement and deed of power Selling and Notary argued that the SPA and the deed of power of sale is only the formal requirements alone so that reporting misunderstanding of the law was signing the CSPA and deed of power sold tersebut merumuskan 2 (two) main problems, namely:

1. How Responsibilities Top Notary Deed That he made?

2. What implications Such Deed Of The Parties Includes Third Party?

This study included into methods of normative juridical research method, which are made by reviewing the literature that are not limited by time and place, and is made by reviewing the literature either in the form of books as well as legislation relating to issues studied. This thesis research results show: (1) Responsibility Top Notary Deed That he made in terms of the Law on Notary. (2) Such deed Implications Of The Parties Including Third Parties, whether such certificates in accordance with the Law on Notary and have strong evidentiary law."

"Hadirnya jabatan notaris dikehendaki dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Namun, notaris dapat melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta autentik, antara lain melakukan pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, eksistensi Majelis Pengawas Notaris diperlukan sebagailembaga yang mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada notaris. Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris terhadap kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta menganalisis pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah kepada notaris atas kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Putusan Nomor: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, notaris yang keliru dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dikenai tanggung jawab administratif karena melanggar kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tidak menutup kemungkinan untuk dibebankan dengan tanggung jawab perdata dantanggung jawab pidana. Kemudian, pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah atas kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dinilai tidak tepat karena pengenaan pasal belum mencakup seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Adapun saranyang dapat diberikan, yaitu notaris seharusnya mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, selain itu apabila terdapat perbuatan notaris yang merugikan pihak tertentu, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui gugatan perdata kepada pengadilan negeri, serta MajelisPengawas Notaris seharusnya memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan dan memberikan sanksi yang lebih beratatas pelanggaran yang dilakukan notaris agar memberikan efek jera kepada notaris yang bersangkutan.

---

The existence of notary is desired with the intention of providing services to the public who need an authentic deed. However, a notary may make a mistake in the making of authentic deed by violating their authority and obligation in the Notarial Act. Therefore, the existence of SupervisoryCouncil of Notary is needed as an institution that supervises, examines and imposes sanctions on notary. This research discusses the notary'sresponsibility for fallacy in the making of sale and purchase binding agreement and analyzes the considerations of West Java Region Supervisory Council of Notary to the notary for fallacy in the making of sale and purchase binding agreement in their verdict number: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020. This research uses normative juridical method and explanatory typology. Based on the research conducted, the notary who made a fallacy in making of sale and purchase binding agreement could be charged with administrative responsibility for violating their authorityand obligations in the Notarial Act, moreover it does not rule out the possibility of being the subject of civil and criminal responsibility. Furthermore,the consideration of Region Supervisory Council of Notary was incorrect because the imposition of the article did not cover all violations committed by the notary. As for the suggestions, notary should maintain professionalism by complying with the provisions in Notarial Act to avoid matters relating to legal responsibility, in addition if there is a notary thatinflict a financial loss to certain parties, the aggrieved party can sue for reimbursement of costs, losses and damages interest to the notary through acivil lawsuit to the district court, moreover Supervisory Council of Notary should pay attention to the facts and evidence contained in the trial and provide heavier sanctions for violations committed by the notary in order to provide a deterrent effect to the notary."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as stipulated in the Notary Position Rules."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena Notaris melakukan kesalahan terhadap penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dengan kata lain, Notaris telah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan Simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta Notaris batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih berhati-hati dan seksama serta akta yang dibuat harus dibacakan guna mencegah permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari.

---

ABSTRACT This thesis aims to discuss about an error occurred done by notary in stating the object location in creating a sale and purchase agreement. Due to this reason, it means that, notary has violated the existing rules contained in a notary position law. The outline of the problem being addressed in this thesis is concerning the legal consequences of the notarial deed in which there are an error occurred in stating the location in creating a sale and purchase agreement as well as notary rsquo s responsibility toward the error. This thesis research is normative juridical research, which is done by researching library material. This research is depcriptive analysis, that analyze and present the fact systematically, so it easier to understand and conclude. The conlusion of this thesis are notarial deed is null and void by law, and the notary rsquo s responsibility to the deed are in the form of administrative responsibility to the deed are the notary rsquo s responsibility, civil liability, and criminal liability. Therefore, in creating the deeds, notary should be thorough as well as reading it out to avoid any legal error at later time. "

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."

"Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang titipan penghadap berkaitan pembayaran objek PPJB yang dibuatnya dan terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan hukuman penjara selama enam (6) bulan. Perbuatan penggelapan yang dilakukan seorang notaris dalam jabatan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, seperti tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam perbuatannya bukan hanya terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara pidana tetapi juga adanya pelanggaran yang dilakukan notaris berkaitan dengan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diangkat mengenai tanggung jawab notaris atas uang titipan pembayaran objek perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan implikasi perbuatan notaris terhadap PPJB berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal sehingga menghasilkan bentuk penelitian berupa eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini adalah notaris harus bertanggungjawab secara pidana berupa hukuman penjara selama enam (6) bulan dan seharusnya hukumannya diperberat sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Perbuatan notaris tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif dan kode etik, apabila adanya laporan kepada Dewan Pengawas Notaris berkaitan dengan perbuatannya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban secara perdata, apabila notaris terbukti tidak mengembalikan uang yang bukan miliknya, dengan gugatan yaitu PMH. Kedua implikasi atas perbuatan notaris diluar kewenangannya terhadap PPJB yaitu akan memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun dapat dibatalkan seperti ketentuan Pasal 52 ayat (3) UUJN, apabila notaris menjadikan dirinya pihak, ataupun menjadi pihak untuk diri sendiri dalam suatu kedudukan, akan tetapi tetap menjadi akta PPJB yang seutuhnya apabila sebatas notaris hanya diberikan kuasa oleh para pihak untuk menjadi perantara pembayaran dalam objek PPJB dan tidak dituangkan kedalam akta.

---

Deeds Notary who accepts deposit money payment object on deed he made is outside deeds authority notary. A Notary has an obligation to follow the applicable legal guidelines so as not to harm himself and others. In practice, there are notaries who comply with applicable regulations in Decision Supreme Court number 1407 K/Pid/ using deposit money related to the payment of the PPJB object that he made and was proven to have committed a crime of continuous embezzlement with a prison sentence of six (6) months. The act of embezzlement committed by a notary in office should receive a more severe punishment, such as the purpose of punishment is to provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. However, in his actions he was not only proven to have committed an act against the law criminally, but also a violation committed by a notary related to the Law on Notary Office (UUJN) and the Notary Code of Ethics. A notary must understand the limitations of his duties and authority as a notary by being trustworthy and honest. With this brief description, the issues raised regarding the Notary's Responsibilities for Money Entrusted with Payment of the Object of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The results of this study, the first, namely the responsibility of the notary who received the money deposited for the payment of the PPJB object in the decision, namely Notary AM was proven to have committed embezzlement with a penalty in the form of imprisonment for six (6) months and should have been linked to 52 KUHPid of the Criminal Code regarding aggravation of sentences. From the criminal act, an administrative accountability and code of ethics can also be requested, if there is a report to the Notary Supervisory Board related to the act. Likewise with civil liability, if the notary is proven not to return money that is not his, with a lawsuit, namely PMH. Implications on deed Notary outside authority against PPJB namely will have proof as deed under hand or could canceled like provision Article 52 paragraph (3) UUJN, if Notary Public make himself parties, or Becomes party for self alone in something position, will but permanent becomes the complete PPJB deed if limited Notary only given power of attorney by the parties for becomes intermediary payment in PPJB object and not poured into the deed.

"

"Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para pihak yang dalam proses pembuatan Akta Jual Beli. Tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian pada Notaris/PPAT padahal di dalam putusan Notaris/PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berarti ada suatu kerugian yang dialami oleh penggugat. Permasalahan yang diangkat adalah tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap ketidaksesuaian pembuatan akta jual beli dengan perjanjian pengikatan jual beli lunas sebelumnya dan akibat hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT tersebut berdasarkan putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Notaris/PPAT bertanggungjawab secara perdata karena telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata terkait dengan adanya perbuatan membuatkan akta jual beli dihadapan para pihak yang tidak berwenang dengan bentuk pertanggungjawaban pengembalian sertifikat dan jika putusan tidak dilaksanakan dihukum membayar dwangsom senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggung jawab secara administratif Notaris/PPAT diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, dan tanggung jawab secara kode etik diberlakukan pemecatan sementara karena telah melanggar Pasal 4 Kode Etik IPPAT. Akibat hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT adalah perlu ditambahkannya hukuman ganti kerugian bagi Notaris/PPAT serta pengembalian sertifikat kepada pihak penggugat, namun terdapat kesulitan saat eksekusi putusan karena ketidaksempurnaan gugatan dalam pencantuman para pihak sehingga apabila petitum dikabulkan tidak akan mengikat para pihak serta perlunya pembayaran ganti kerugian kepada pihak penghadap yang dirugikan.

---

Notary / PPAT is prohibited from making a Sale and Purchase Deed without the involvement of related parties and it is appropriate to make the Sale and Purchase Deed procedure in accordance with the law. In practice, many Notaries/PPAT do not heed regulations such as the case of Notary/PPAT in decision number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn who have committed illegal acts because they have harmed the parties in the process of making the Sale and Purchase Deed. The claim for compensation to the Notary/PPAT was not granted even though in the decision the Notary/PPAT was declared to have committed an unlawful act which means there was a loss suffered by the plaintiff. The issue raised is the responsibility of the Notary/PPAT for the discrepancy in making the sale and purchase deed with the previous sale and purchase agreement and the legal consequences of the Notary/PPAT action based on the decision. This research is in the form of normative juridical. The result of the research is that the Notary/PPAT is civilly responsible for violating Article 1365 of the Civil Code related to the act of making a sale and purchase deed before unauthorized parties with the form of responsibility for returning the certificate and if the decision is not implemented it is punishable to pay dwangsom worth Rp. 7.500.000 (seven million five hundred thousand rupiah), the administrative responsibility of the Notary/PPAT is given a dismissal sanction with  disrespect for violating Article 38 of PP Number 24 of 1997, and responsibility under the code of ethics is subject to temporary dismissal for violating Article 4 of the IPPAT Code of Ethics. The legal consequences of the Notary/PPAT action are the need to add compensation penalties for Notaries/PPAT and return certificates to the plaintiff, but there are difficulties during the execution of the judgment due to the imperfection of the lawsuit in the inclusion of the parties so that if the petitum is granted it will not bind the parties and the need to pay compensation to the injured party."

"Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adalah akta PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan notaris. Permasalahan yang dibahas adalah bentuk pelanggaran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PPJB serta analisis pertimbangan majelis dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWNPROVINSI JAWA BARAT/XII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini notaris terbukti melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU JN dan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata dan pidana serta kekuatan pembuktian akta PPJB menjadi dibawah tangan. Pengenaan Pasal pada pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat dapat dikatakan terlalu umum dan kurang terpenuhinya Pasal berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris serta penjatuhan sanksi dinilai kurang memberikan efek jera. Adapun saran yang dapat diberikan notaris harus memperhatikan aturan-aturan dalam UU JN guna memberikan rasa aman terhadap pemakai jasa notaris dan para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata atau melaporkan tindakan pidana pemalsuan surat. Kemudian, MPD harus melakukan penyuluhan guna meminimalisir pelanggaran notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris dan MPW harus mengusulkan pemberhentian sementara kepada MPP serta harus memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan.

---

otaries have been sworn in before carrying out their positions. However, in practice there are still many Notaries who commit violations in making authentic deeds, one of which is the PPJB deed. If defects and errors are found in the preparation of the PPJB deed, the Notary must be responsible for the deed. To minimize violations committed by Notaries, the role of the Notary Supervisory Board is needed as an institution for supervision and guidance of Notaries. The problems discussed were the forms of violations and responsibilities of the Notary in making the PPJB deed and the analysis of the assembly's considerations in the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14/PTS-MPWNPROVINCE OF WEST JAVA/XII/2019. The research method used by the author is normative judicial by reviewing the provisions of the legislation supported by the results of interviews. Based on this research, the Notary is proven to have committed several violations that are not in accordance with the Rules of Notary Profession (UU JN) and can be subject to administrative and civil responsibility and the PPJB deed made by the Notary becomes signed under hand. The imposition of articles on the consideration of the Notary West Java Regional Supervisory Board is considered too general and the Articles related to violations committed by Notaries are not fulfilled. The suggestions that can be given by a notary must pay attention to the rules in the UU JN in order to provide a sense of security to notary service users and the injured parties can file a civil lawsuit or report a criminal act of forging letters. Then, the MPD must provide counseling to minimize notary violations by conducting an examination of the notary office and the MPW must propose a temporary suspension to the MPP and must pay attention to the facts in the trial. "

"Tesis ini mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, Notaris Muhammad Irsan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dan menjelaskan tanggung jawab notaris terhadap prosedur pembacaan akta dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, penelitian ini memnggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan analisa data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum dari proses pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 oleh Notaris Muhammad Irsan mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Tanggung jawab Notaris Muhammad Irsan terhadap prosedur pembacaan akta yang tidak sempurna dalam pembuatan akta autentik pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah penggantian kerugian materil dan immateril berupa penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai honorarium notaris dan biaya penyelengaraan perkara di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang diderita penghadap dikarenakan penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan berikut dengan pemberhentian dengan tidak hormat

---

This thesis study about the deeds reading procedure that doesnt corresponding with provisions in Notarial Law Bill within verdict of Central Supervisory Council Of Notary Number 11/B/MPPN/XII/2018 whom is done by Muhammad Irsan with the deed reading procedure that been done in separate place and time in front of buyer and seller. The problem that being solved in this thesis is about legal consequence from deed reading procedure that been done in separate time and places and also notary responsibility from the defective deed reading procedure. The purpose for this research is to know about the legal consequence from the deed reading procedure that been done in separate time and places and to explain about the notary responsibility from defective deed reading procedure within verdict in case of Central Supervisory Council Of Notary Number 11/B/MPPN/XII/2018, this research uses juridical normative as research method with qualitative data analysis and analytical descriptive as type of research.

This research conclusion is legal consequence from the deed reading procedure that been done in separate time and places makes the deed not longer has a verification power as authentic deeds but has only verification power as private deeds and the Muhammad Irsan responsibility as Notary for the defective deed reading procedure is the compensations such as, compensation for notary honorarium alongside for all court fee for the parties that been harmed for the loss of authenticity verification power within the authentic deeds and he also was sentenced with dishonorable discharge for his actions."