Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan yang dapat diakses secara daring. Namun delivery channel layanan keuangan masih didominasi oleh kantor cabang. Penelitian ini melihat dampak dari infrastruktur transportasi di Pulau Jawa terhadap probabilitas bank membuka cabang dari data PODES tahun 2011, 2014, dan 2018. Hasil estimasi menggunakan Stagerred DiD Regression menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa berkolerasi positif terhadap probabilitas bank membuka cabang di Pulau Jawa dalam kurun periode penelitian.

---

The Government of Indonesia has implemented policies to encourage financial inclusion through services that can be accessed online. However, financial service delivery channels are still dominated by branch offices. This study looks at the impact of transportation infrastructure in Java Island on the probability of banks opening branches using PODES data in 2011, 2014 and 2018. The estimation results using Stagerred DiD Regression show that transportation infrastructure in Java Island has a positive correlation to the probability of banks opening branches in Java Island in period of study."

"Pembangunan desa menjadi paradigma yang diminati di negara-negara berkembang. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pembangunan infrastuktur aksesibilitas transportasi antara lain kondisi lalu lintas dari dan menuju desa, jenis permukaan jalan berupa jalan aspal/beton dan akses kendaraan roda 4 sepanjang tahun memengaruhi transformasi ekonomi desa. Menggunakan metode estimasi logit panel data random effect, penulis menemukan sinyal bahwa perbaikan aksesibilitas transportasi yakni jenis permukaan jalan, dan akses kendaraan roda 4, berpengaruh secara signifikan meningkatkan probabilitas terjadinya transformasi ekonomi desa. Begitupun faktor-faktor lain seperti cakupan listrik, keberadaan sarana ekonomi, infrastruktur TIK, serta kondisi alam berupa dataran, berpengaruh signifikan terhadap peluang terjadinya transformasi. Sedangkan lalu lintas dari dan menuju desa melalui darat, ketersediaan air/irigasi memengaruhi probabilitas untuk tetap bertahan di sektor pertanian secara signifikan. Dalam model DID liner, penulis juga menemukan bahwa proses transformasi pada kurun waktu 2014 hingga 2018 memiliki korelasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin desa secara signifikan.

---

Rural development has become a paradigm of interest in developing countries. This study presents an overview of how development on rural transportation accessibility infrastructures such as type of road surface as paved/concrete road and all seasonal accessibility to 4-wheeled vehicles, affect the transformation of the village economy. Using Panel Data Logit Random Effect Model, we find a signal that improving type of road surface, and all seasonal accessability for 4-wheeled vehicles have a significant effect on increasing the probability of village economic transformation. Likewise, other factors such as the electricity coverage, the economic infrastructure such as market, ICT, and plain area, have significant effects to improve the opportunities for transformation. Meanwhile, pathway to the village via land road and the access on irrigation affect the probability of surviving in the agricultural sector significantly. In the linear DID model, we also find that the transformation process in the period 2014 to 2018 has a significant correlation to the decrease in the number of poor rural people."

"Penyediaan sarana prasarana transportasi merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat kota yang tinggi. Permasalahan yang muncul adalah sarana prasarana tersebut yang tujuannya untuk kepentingan umum nyatanya tidak dapat diakses oleh semua orang. Penyandang disabilitas mungkin salah satu dari bagian masyarakat yang merasakan sulitnya untuk mengakses fasilitas umum. Dengan keterbatasan atas kemampuan yang dimilikinya, aksesibilitas sarana prasarana yang disediakan akan mempermudah mereka untuk beraktifitas. Dalam tulisan ini, studi kasus yang dipilih adalah sarana prasarana TransJakarta yaitu berupa pedestrian, jembatan penyebrangan, dan halte di beberapa kawasan, dimana TransJakarta merupakan salah satu transportasi umum di Jakarta.

---

This paper explains about public transportation infrastructure in Jakarta. The purpose of having this infrastructure is to fulfill people mobility needs. The problem appears on the usage of public transportation, that is, not all the people are able to use it. Some of them are disabled people, they are one of those who get difficulties to use this facility. With their disabilities, they need special treatment to ease them on using all of public transportation in their activities. The chosen case for this problem is the infrastructure of TransJakarta, such as pedestrian, bridge and the shelter."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."

"MRT Jakarta merupakan moda transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang baru beroperasi sejak tahun 2019. Sebagai moda transportasi terbaru serta berada di ibukota dan pusat perekonomian, MRT Jakarta perlu memperhatikan pelayanan yang inklusif dan aksesibel untuk semua, khususnya penumpang penyandang disabilitas. MRT Jakarta harus memperhatikan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa mendukung mobilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari dua dimensi, yaitu karakteristik fisik pelayanan transportasi publik dan karakteristik non-fisik pelayanan transportasi publik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed method yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling karena tidak semua penyandang disabilitas sudah tercatat dalam data pemerintah dan tidak ada data terkait banyaknya penumpang penyandang disabilitas yang berkendara dengan MRT Jakarta sehingga sulit untuk menyusun kerangka sampel. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 35 responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa aksesibilitas di MRT Jakarta sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal dalam indikator tertentu yang menunjukkan bahwa masih terdapat pelayanan yang belum aksesibel di MRT Jakarta. Oleh karena itu, MRT Jakarta masih harus terus meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa menjadi contoh bagi moda transportasi lainnya

---

MRT Jakarta is a mode of transportation in DKI Jakarta Province which has only been operating since 2019. As the newest mode of transportation and located in the capital and the center of the economy, MRT Jakarta needs to pay attention to inclusive and accessible services for all, especially passengers with disabilities. MRT Jakarta must pay attention to the accessibility of the services provided in order to support the mobility of persons with disabilities in using public transportation independently. This study aims to find out how the accessibility of public transportation services for persons with disabilities at MRT Jakarta is. The theory used in this study is related to public transportation services for persons with disabilities which consists of two dimensions, namely the physical characteristics of public transportation services and non-physical characteristics of public transportation services. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through the mixed method which is a combination of quantitative methods through surveys and qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. Sampling was carried out using a nonprobability sampling technique because not all persons with disabilities have been recorded in government data and there is no data regarding the number of passengers with disabilities who ride the MRT Jakarta so it is difficult to develop a sample frame. The number of respondents obtained as many as 35 respondents with results showing that accessibility at MRT Jakarta is good. Nevertheless, there are still some things in certain indicators that show that there are still services that are not yet accessible at MRT Jakarta. Therefore, MRT Jakarta still has to continue to improve the accessibility of the services provided so that it can be an example for other modes of transportation"

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."

"Halte merupakan salah satu sarana transportasi publik yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas semua orang pada ruang publik. Namun, banyak penyandang disabilitas yang masih merasa kesulitan untuk mengakses sarana tersebut. Penerapan desain inklusif harus dilakukan dengan baik dan benar, agar memenuhi kebutuhan mobilitas bagi individu dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari tulisan ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan aksesibilitas guna memenuhi kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas pada sarana transportasi publik. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan studi literatur dan kajian terhadap Halte TransJakarta Kampung Melayu. Analisis yang dilakukan mengacu pada hasil studi literatur mengenai ketentuan aksesibilitas pada sarana transportasi publik. Berdasarkan hasil kajian ilmiah, ketersediaan elemen akses menjadi hal penting yang harus dilakukan. Selain itu, ketentuan variabel dari setiap elemen juga harus diperhatikan, bukan hanya sekedar menjadi checklist semata, melainkan harus inklusif guna memenuhi kebutuhan semua pengguna.

---

The bus stop is one of the public transportation facilities whose aims to meet the mobility needs of all people in public spaces. In fact, many people with disabilities still find it difficult to access these facilities. The application of inclusive design must be implemented properly and correctly, in order to meet the mobility needs of individuals with limited abilities they have. The purpose of this scientific paper is to identify the application of accessibility to meet the mobility needs of persons with disabilities on public transportation facilities. The method used in this paper is a qualitative analysis method by conducting a literature study and study of Kampung Melayu TransJakarta Shelter. The analysis conducted refers to the results of a literature study on the provisions of accessibility on public transportation facilities. Based on the results of scientific studies, the availability of access elements is an important thing to do. In addition, the variable provisions of each element must also be considered, not just being a checklist alone, but must be inclusive to meet the needs of all users."

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pada OJK untuk mengenakan pungutan kepada pihak bank dikhawatirkan akan menjadi ancaman terhadap independensi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap bank. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai prinsip independensi OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagai pihak yang dibebankan pungutan oleh OJK. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa meskipun bank dikenai pungutan sebagai sumber pembiayaan kegiatan OJK, namun secara yuridis independensi OJK tetap dapat terjaga dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Hal ini mengingat pengaturan mengenai pungutan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK telah diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan OJK, dan diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan OJK berserta peraturan pelaksanaanya secara jelas, rinci dan sesuai dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

The Financial Services Authority (OJK) is an independent agency which is free from interference by other parties. Its main function is to organize integrated systems of regulating and supervising all activities in the financial services sector. Based on Law No. 21 of 2011, the OJK budget comes from APBN and / or levies from the parties conducting activities in the financial services sector. With the provision which authorizes the OJK to impose levies on the banks, it is feared that it will remain a threat to the independence of the OJK in conducting supervision of the banks. This study raised issues regarding the principles of independence of the OJK in regulating and supervising the banks as the parties on which levies are imposed by the OJK. This thesis used normative juridicial method.

Results of this study revealed that although banks were imposed on levies as a financial source of the OJK activities, jurisdictionally the OJK independence in regulating and supervising the banks could still be maintained. This is because the provisions on levies and the implementation of tasks and authorities of the OJK have been governed, with a clear legal basis, both in Law No. 21 of 2011 concerning the OJK and Government Regulation No. 11 of 2014 concerning OJK Levies, and regulated further in OJK Regulations along with the Rules of Implementation in a clear, detailed way and in accordance with the accountable management."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium di utara Jakarta tetapnya pada Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan pembangunan kawasan tersebut. Dengan terbangunnya Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton yang tergabung dengan area komersial, Jakarta International Stadium tentu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang cukup signifikan, yang nantinya berdampak pada jaringan jalan di sekitar lokasi stadion. Melihat fenomena inilah tidak cukup dengan hanya membangun sarana olahraga saja melainkan JIS sebagai pusat kegiatan baru dengan taraf internasional membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah sekitar Stadion JIS maupun dengan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran inilah saya ingin mengetahui kebijakan, rencana, dan program-program pendukung Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan analisis deskrptif untuk mengetahui kondisi struktur ruang serta kronologi pembangunan dan analisis spasial untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas eksisting pada Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan studi telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan disparitas antara kondisi eksisting dengan rencana pengembangan transportasi karena dalam rencana perencanaan transportasi pada Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan Papanggo belum mengakomodir terkait pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium.

---

The construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area in the north of Jakarta remains at the BMW Park in Papanggo Village, Tanjung Priok District, North Jakarta has a long history during development of the area. With the construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area with a capacity of 82,000 spectators who are members of the commercial area, the Jakarta International Stadium will certainly cause a significant rise and pull in travel, which will have an impact on the road network around the stadium location. Seeing this phenomenon, it is not enough to only build sports facilities, but JIS as a new activity center with an international level requires transportation facilities and infrastructure to connect the area around JIS Stadium andwith other activity centers.  It is on this basis of this idea that I would like to know the policies, plans, and programs supporting the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to determine the condition of the spatial structure as well as the chronology of development and spatial analysis to identify the existing accessibility conditions in the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. The result of this study is that the development of the study area is in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Provincial spatial plan, and a disparity was found between the existing conditions and the transportation development plan because the transportation planning plan in Tanjung Priok District and Papanggo Village has not accommodated related to the development of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area."