Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk memerhatikan keadaan sesama, termasuk lingkungan. Semakin tinggi dan beragamnya permasalahan lingkungan membuat perspektif konsumen terkait kegiatan konsumsi menjadi berbeda. Hal ini mengubah konsumen untuk memiliki perilaku yang sadar lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penentu perilaku eco-conscious konsumen muslim Indonesia dengan menggunakan Theory of Planned Behavior serta menganalisis teori yang telah terbukti untuk menyelidiki apakah attitude toward green products, subjective norm, dan perceived behavioral control dapat mendorong eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia dengan menggabungkan intrinsic religious orientation, green trust, dan environmental concern sebagai variabel tambahan. Kemudian, penelitian ini juga menganalisis pengaruh variabel intrinsic religious orientation, green trust, dan environmental concern secara langsung terhadap eco-conscious behavior konsumen muslim dan menganalisis efek moderasi intrinsic religious orientation pada hubungan green trust terhadap attitude toward green products. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung perilaku eco-conscious konsumen muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intrinsic religious orientation memengaruhi eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui mediasi attitude toward green products. Begitupula dengan environmental concern yang memengaruhi eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui mediasi subjective norm dan perceived behavioral control. Sedangkan, green trust hanya memengaruhi eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia apabila melalui mediasi attitude toward green products dan tidak memiliki pengaruh secara langsung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ditemukannya efek moderasi intrinsic religious orientation pada hubungan green trust terhadap attitude toward green products.

---

Islam has taught its followers to be mindful of others, including to the environment. The increasing and more diverse environmental problems can change the consumer's perspective towards consumption. This shapes consumers to have ecologically conscious behavior. The purpose of this study is to analyze the determinants of eco-conscious behavior of Indonesian Muslim consumers by using the Theory of Planned Behavior, and also analyze a theory that has been proven to investigate whether attitude toward green products, subjective norms, and perceived behavioral control can encourage eco-conscious consumer behaviour for Indonesian Muslim consumers with several additional variables, namely intrinsic religious orientation, green trust, and environmental concern. This study also analyze the influence of intrinsic religious orientation, green trust, and environmental concern to eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly, and moderating effect of intrinsic religious orientation on the relationship of green trust to attitude toward green products. The analysis used for this research is Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS software to analyze any factors that support the eco-conscious behavior of Indonesian Muslim consumers. The result showed that intrinsic religious orientation influence eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly and indirectly through attitude toward green products as mediator. It same goes with environmental concern that influence eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly and indirectly through subjective norm and perceived behavioral control as mediator. However, green trust influence eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly only and there was no mediator effect through attitude toward green products. The result also showed that there was no moderating effect of intrinsic religious orientation on the relationship of green trust to attitude toward green products."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penentu peranserta masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan, (2) mengindentifikasi peran kelembagaan, (3) mengetahui peranan tokoh informal dalam menggerakkan peranserta masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan penghijauan secara swadaya, (4) merumuskan penataan kelembagaan dalam pelaksanaan penghijauan, serta (5) memberikan masukan bagi penyempurnaan materi penyuluhan penghijauan dari penyuluh kepada kelompok tani.

Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kasus di kecamatan Cempaka dengan objek penelitian peserta penghijauan di Desa Margaluyu, Susukan, Girimukti, Cidadap, Wangunjaya, dan Karyamukti yang terletak dalam wilayah Kabupaten daerah tingkat II Cianjur, Jawa Barat.

Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu, wawancara berstruktur dengan 90 orang responden petani peserta penghijauan, wawancara tidak berstruktur dengan sejumlah tokoh informal, pengamatan di lapangan, dan penelaahan dokumen yang telah ada.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif, dimaksudkan agar peneliti lebih banyak mempunyai kebebasan untuk mengadakan interprestasi dari data yang dikumpulkan melalui wawancara tidak berstruktur dan pengamatan dilapangan. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan terhadap data dari hasil wawancara berstruktur dengan mempergunakan metode statistik.

Penghijauan dalam arti luas adalah segala upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan kritis di luar kawasan hutan, sehingga berfungsi secara optimal sebagai unsur produksi, media pengatur tata air dan perlindungan alam lingkungan, dengan tujuan :

1. Mengendalikan erosi dan mencegah banjir.

2. Meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani.

3. Merubah perilaku petani menjadi pelestari sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Peranserta masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan akan menentukan dalam pencapaian tujuan penghijauan.

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan di daerah penelitian cukup baik.

2. Faktor yang menentukan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan adalah kelembagaan, tokoh informal, penyuluhan dan pendidikan.

Untuk menguji hipotesis dilakukan uji regresi berganda secara simultan variabel X1 tokoh masyarakat, X2 kelembagaan, X3 pendidikan dan X4 penyuluhan terhadap Y peranserta masyarakat, serta secara parsial. Kemudian dilanjutkan dengan uji F dan t pada taraf nyata 5 persen.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan penghijauan cukup tinggi. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kegiatan penanaman, kebiasaan masyarakat menanam pohon pada lahan kritis, serta pengawasan/pengamanan tanaman di areal penghijauan terhadap gangguan penggembalaan liar, serta intensitas petani mengikuti penyuluhan. Sedangkan dalam bidang perencanaan belum terdapat indikasi peranserta positif masyarakat yang memadai.

Tingginya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan penghijauan di wilayah penelitian ditentukan oleh faktor pendidikan, penyuluhan, dan kelembagaan. Penyuluh dengan pendekatan personal yang baik dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam perlakuan pengolahan dan pemanfaatan lahan. Petani yang telah mendapatkan pelatihan dapat dijadikan kader penyuluh lokal untuk membantu tenaga penyuluh yang secara kuantitatif masih kurang. Petani yang mendapatkan pelatihan mempunyai kemampuan yang cukup dalam teknologi RLKT, dan mampu mengembangkan hasil bantuan penghijauan. Penyuluhan sebagai salah satu upaya pembinaan peranserta masyarakat sangat mendukung tercapainya perubahan perilaku masyarakat menjadi pelestarian sumberdaya alam hutan, tanah dan air.

Pada wilayah penelitian yang menjadi kendala adalah bahwa para penyuluh berfungsi ganda, yaitu sebagai penyuluh dan sebagai aparat proyek, yang terjadi karena keterbatasan jumlah tenaga yang tersedia dalam program penghijauan. Keadaan ini telah lama terjadi sehingga didalam pelaksanaan sulit membedakan fungsional penyuluh dengan tenaga teknis proyek. Koordinasi penyuluhan belum berjalan karena Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kegiatan dan tempat penyuluh melakukan pelatihan tidak berfungsi, sehingga program penyuluhan kurang terpadu, karena berjalan sendiri-sendiri.

Kelembagaan sosial desa secara umum sudah berfungsi, tetapi belum optimal. Belum ada mekanisme dan pembagian tugas secara jelas dan operasional sampai ke tingkat Desa. Peningkatan peranserta dari faktor kelembagaan digerakkan oleh Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) serta Kepala Desa.

Birokrasi penghijauan belum memfungsikan tokoh informal secara maksimal, sehingga tokoh informal belum banyak terlibat dalam program bantuan penghijauan.

Tokoh informal di wilayah penelitian seperti mantan kepala dukuh, tokoh agama, pendidik adalah panutan bagi masyarakat yang mempunyai kharisma tersendiri, sehingga keterlibatan tokoh informal mempunyai pengaruh positif terhadap peranserta masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis statistik, tokoh informal, kelembagaan, pendidikan dan penyuluhan secara bersamasama dapat menentukan peranserta masyarakat. Pada taraf nyata 5 persen diperoleh koefisien determinan (R) sebesar 0,4664 dimana F hitung=9,995 > F tabel=3,92. Secara simultan terdapat pengarub yang nyata dari uji statistik antara variabel bebas (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel terikat (Y). Sedangkan secara uji parsial faktor pendidikan, kelembagaan dan penyuluhan dapat menentukan peranserta masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tidak terdapat pengaruh nyata tokoh informal terhadap peranserta masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan:

1. X1, X2, X3, dan X4 variabel bebas yang diteliti secara bersama-sama dapat menentukan variabel terikat (Y), artinya tokoh masyarakat, kelembagaan, pendidikan dan penyuluhan dapat menentukan tingkat peranserta masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan. Pengaruh variabel bebas tersebut terhadap Y Baling terkait satu sama lain.

2. Peranserta masyarakat dalam penghijauan pada daerah penelitian cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat menanam pohon pada lahan kritis.

Berdasarkan kesimpulan di atas langkah-langkah pengembangan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan disarankan sebagai berikut:

a. Pengembangan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan perlu memperhatikan keinginan kelompok tani, meningkatkan intensitas penyuluhan serta memperkuat lembaga kelompok tani.

b. Pengembangan kelembagaan dengan membentuk struktur organisasi pelaksana di tingkat kecamatan. Dengan struktur tersebut jangkauan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat akan lebih mudah, tugas dan fungsi kelembagaan formal maupun non formal yang telah ada akan lebih meningkat. Untuk mengurangi birokrasi, tugas Tim Pembina Penghijauan di tingkat II dapat diserahkan kepada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Tingkat II. Untuk membantu menampung dan memasarkan hasil-hasil usaha tani perlu dikembangkan kelembagaan ekonomi desa, misalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

c. Proses komunikasi perlu dikembangkan dengan meningkatkan pengetahuan para penyuluh melalui pelatihan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan penyuluh dapat menjembatani kemauan petani dengan program pemerintah. Kegiatan penyuluhan terpadu perlu ditingkatkan dengan metode kerja latihan dan kunjungan.

d. Input strategis yang diberikan kepada kelompok tani perlu diperbaiki dengan input yang dibutuhkan oleh petani dan dapat dirasakan manfaatnya, seperti pengadaan sarana produksi, bibit unggul dan dana pemeliharaan.

e. Tokoh informal sebagai tokoh panutan perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan bantuan penghijauan.

---

ABSTRACT

Determinant Factors Influencing Community Participation on the Implementation of Regreening. (A Case Study in Cempaka Sub-District, District of Cianjur, West Java)The objectives of this research is to know the roles of informal leaders in developing community participation in order to be willing and capable to do regreening by self-reliance, to identify institutional roles to know determinant factors influencing community participation on the implementation, and to complete regreening extension materials from extension workers to the farmer groups.

The research method used is a case study in Cempaka Sub-District, and the research objects are regreening participants in Margaluyu, Susukan, Girimukti, Cidadap, Wangunjaya, and Karyamukti Villages in District of Cianjur, West Java. Data were collected according to four methods, structured interview of respondents of regreening participant farmers, non-structured interview for a number of informal leaders, field observations, and analyzing existing documents.

The data are analyzed qualitatively and quantitatively. Qualitative analysis is used so that the research is free to interpreted the collected data by non-structured interview and field observations. Quantitative analysis are carried out by processing data of structured interview using statistical methods.

The broad meaning of regreening is all efforts to recover, to maintain and to enhance the conditions of critical area outside the forest area, so that it can function optimally as production factors, media for water regulation, and environment protection, with the goals as follows:

1. To control erosion and to avoid flood.

2. To increase land productivity and farmers income, the changes of human behaviour toward nature resource and optimal environment.

3. To change farmers attitude to sustain natural resource.

Community participation on planning, implementation and controlling determine the success of the regreening objective.

From the above description, hypothesis could be proposed, which are:

1. Community participation on regreening implementation in the field is good enough.

2. The factors determining the regreening implementation are; institution, informal leaders, extension and education.

To test the hypothesis a multiple correlation analysis was carried out simultaneously from variables XI until X4 against Y and partially, which later will be continued with testing F and t-test on 5 percent significance level.

The research results indicate that the community participation and the implementation and control of regreening is high enough and this situation can be seen on the implementation activities of planting, community habit on planting trees and critical land and supervision of land on regreening area from wild shepherding and the farmers intensity to follow the extensions, while in the planning aspects there is not yet much role of the community.

The height of the community participation in the implementation and supervision on regreening in the research area were determined by the factors of education, extension and institution. Extension with the human approach system can touch the social community needs, so that a change in community attitude can happen in the soil tillage and land utilization. Farmers which have obtained training can become cadre for local extension to assist the extension workers which quantitatively is not adequate. Farmers which have been trained have enough capability and the technology of RLKT and is capable to develop the result of the regreening program. Extension as one effort to provide guidance for community participation is very much supporting in obtain in the changes of community attitudes in sustaining the forestry, land and water resources.

In the research area the constraints are that extension workers have double functions which are as extension worker and as project staff. This has happened because the limitation of extension workers to provide guidance and train the farmers. This system has been carried out for a long time which make it difficult to differentiate between the functional extension workers and the project technical staffs. Coordination of extension workers does not work because DPP (Dalai Penyuluh Pertanian) as home base to coordinate the activities and the location to carry out training is not functioning, with the result that extension program become less integrated and were carried out in according to their sectors.

Institutions in general have been in function but not yet at maximum level, because there is no clear job description, for which regulation is needed to regulate clearly the task and authority of institutions involved, and their operational until to the village level. The increase in participation from the institutional factors will be moved by Dinas PKT (Perhutanan dan Konservasi Tanah) and the village head.

The regreening bureaucracy has not yet make the informal leaders function to the maximum level, so that these informal leaders are not yet much involve in regreening progress.

In fact the availability of informal leaders of the research area like retired Dukuh Head, religious leaders, and teachers are figures to the community which have own charisma, so that the involvement of these informal leaders will have influence for community participation.

Based on the statistical analysis, together the informal leaders institutions, teachers, and extension can determine community participation, at the level 5% confident will be obtained coefficient determinants (R) as much as 0.4664, where calculated F > F table. While according to partial test the factors of education, institutions, and extension can determine community participation. While informal leaders have not yet functioning in the implementation of regreening, and from the result the analysis were not obtain the real influence of informal leaders for community participation.

Based on the research of the result of data analysis it can concluded:

1. The five variables which studied together can determine community participation in the implementation of regreening, and those variables are involved each other, this condition can work on by increasing the channel of coordination.

2. Community participation in regreening on the research area is high enough.

Based on above conclusions, steps need to be taken to develop community participation in the implementation of regreening are as follows:

a. The development of community participation in the implementation of regreening need to consider the dynamic characteristics of farmer groups, land holding, extension, traditional binding which have institutionalized in the farmer group.

b. Institutional development with the formation of the Organization Structure for implementation: at the Kecamatan level to make easier the reach of guidance and supervision for the community and to increase the available task and function of formal and non-formal institutions. To reduce bureaucracy the task of Tim Pembina Tingkat II can be transfered to Dinas PKT, while to collect and market the farm production, a village economic institution need to be developed, for example the Lembaga Perkreditan Desa (LPD), so that the continuation of farmers system can be sustained or guaranteed.

c. Process of communication need to be developed by improving the knowledge of extension workers through the required training, so that extension workers can be expected to bridge the farmers need with the Government program. Integrated extension activities need to be improved with the training and visit systems.

d. Strategic inputs which were provided to the farmer groups need to be improved with inputs which are needed by farmers and that the benefit can be obtained.

e. The informal leaders as the figures need to be involved in very activity of regreening program.

Total pages xxv 4-112, 27 Tables, 9 Pictures and 7 Pages of Photos about Field Condition."

"Aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka telah mengakibatkan terbentuknya lobang bekas galian tambang yang berisi air menyerupai danau-danau kecil yang disebut “kolong”. Kolong-kolong ini merupakan air asam tambang yang terbentuk pasca pertambangan timah. Dewasa ini, air kolong telah menjadi sumber air baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Pulau Bangka, namun dalam pelaksanaanya belum ada yang berwawasan lingkungan karena kurangnya informasi mengenai kondisi kualitas air kolong. Maka dari itu, diperlukan penanganan yang lebih lanjut untuk mengolah air kolong, salah satu alternatif teknologi pengolahan limbah yang efektif dan efisien adalah sistem lahan basah buatan (Constructed Wetlands). Dalam sistem ini, Akar Wangi digunakan sebagai tanaman fitoremediator dalam mengolah air kolong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi kinerja dan kecepatan tanaman Akar wangi dalam menyerap polutan pada air kolong, serta untuk mengetahui penerapan fitoremediasi air kolong dengan tanaman Akar wangi dalam skala lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian percobaan yang dilaksanakan selama ± 1 bulan dengan pola aliran terus-menerus. Pengumpulan data dilakukan sebanyak 17 kali untuk parameter pH, Suhu, DO, BOD, COD, TSS, Kekeruhan, dan Logam Fe pada zona inlet, wetland, maupun outlet. Analisis data menggunakan analisis regresi linear dengan software Microsoft Excel dan rumus presentase reduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akar Wangi memiliki efisiensi kinerja yang cukup baik dalam mereduksi polutan yang terdapat di air kolong, dengan efisiensi rata-rata BOD mencapai 64,29 %, COD mencapai 66,85%, TSS mencapai 88,55%, Kekeruhan mencapai 79,05%, dan Logam Fe mencapai 77,27%.

---

The mining activity in Bangka Island has formed ex-mine excavation pits which are filled with lake-like water. These “pits” are called as “kolong” or pit-lake; acid mining drainage which formed after tin mining process. Today, the pit lake water has become a new source of water that can be used by people in Bangka Island. But, the implementation is not environmentally friendly. It is because the lack of information about pit-lake water quality conditions. Therefore, further treatment is needed to treat the pit lake water. One of effective and efficient waste treatment alternative technology is Constructed Wetlands system. In this system, vetiver grass is used as fitoremediator plant to treat pit lake water. This study aims to determine the performance efficiency and the velocity of vetiver grass in absorbing pollutants in the pit lake water. It also aims to investigate the application of phytoremediation pit lake water with Vetiver Grass plants in a pilot scale. This research is experimental research during ± 1 month with continuous flow patterns. Data collection is performed 17 times for the parameters pH, temperature, DO, BOD, COD, TSS, Turbidity, and Fe on the inlet zone, wetland, or outlet. The data analysis use linear regression analysis with Microsoft Excel software and the percentage reduction formula. The results showed that Vetiver Grass has quite good performance efficiency in reducing water pollutants in pit lake water, with the average efficiency of BOD, COD, TSS, Turbidity, and Fe such as 64.29%, 66.85%, 88.55%, 79.05%, and 77.27%."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pemanfaatan limbah sebagai bahan uji dalam digester anaerobik. Percobaan dilakukan dengan pengujian di laboratorium, meliputi karakteristik awal substrat (Feedstock), seperti rasio C/N, konsentrasi Total Solids (TS) dan Volatile Solids (VS), serta pH dan suhu. Penelitian dilakukan sebanyak tiga kali secara batch. Karakteristik slurry yang ditinjau meliputi pH, suhu, konsentrasi TS dan VS, dan efisiensi Volatile Solids Destruction (VSD). Konsentrasi awal VS/TS substrat dari digester A dan B (komposisi substrat sampah makanan : limbah ikan masing-masing 70 : 30 dan 50 : 50) dalam percobaan ketiga masing-masing adalah sebesar 57.720/62.500 dan 52.140/59.100 mg/L. Efisiensi VSD hari ke-32 dari digester A dan B dalam percobaan ketiga masing-masing sebesar 29,23 dan 39,01%. Korelasi antara efisiensi VSD terhadap laju produksi biogas kumulatif dari digester A dan B dalam percobaan ketiga didapatkan korelasi positif masing-masing sebesar 0,814 dan 0,962. Hasil perhitungan dengan pendekatan model first order reaction menunjukkan konstanta (k) kecepatan degradasi substrat VS dalam percobaan ketiga dari digester A adalah 0,0078/hari dan digester B adalah 0,0209/hari.

---

ABSTRACTThis experimental research discusses the utilization of waste as substrate in anaerobic digesters. Research methods were conducted by laboratory testing, included baseline characteristics of the substrate (Feedstock), such as C/N ratio, Total Solids (TS) and Volatile Solids (VS) concentration, as well as pH and temperature. The research was conducted three times in a batch. The characteristics of slurry that were reviewed included pH, temperature, TS and VS concentration, and Volatile Solids Destruction (VSD) efficiency. Initial VS/TS concentration of substrate of the digester A and B (substrate compositions of food waste : fish waste were 70 : 30 and 50 : 50, respectively) in the third trial, respectively, were 57,720/62,500 and 52,140/59,100 mg/L. VSD efficiency on the 32nd day of the digester A and B in the third trial were 29.23 and 39.01%, respectively. The correlation between VSD efficiency and cumulative biogas production rate of the digester A and B in the third trial found a positive correlation, respectively, were 0.814 and 0.962. The calculation results with the first order reaction model approach showed the VS substrate degradation rate constant (k) in the third trial of the digester A was 0.0078/day and digester B was 0.0209/day."

"Penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi penting dan mengemuka setelah dunia melihat bahwa proses produksi produk-produk perdagangan ternyata menimbulkan dampak bagi pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Terutama pada konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia yang terangkum dalam dokumen The Control of Industrial Pollution and International Trade. Dokumen ini secara langsung mendorong GATT sebagai regime perdagangan untuk meninjau kembali kebijakannya. Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup disisi lain menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan berupa hambatan, penolakan dan produk perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Bahkan dijadikan alat untuk melegitimasi penekanan perdagangan satu negara atas negara lain. Dalam kajian ilmu hubungan internasional isu ini merupakan bagian dari isu non-konvensional. Hal ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara.Negara sebagai aktor hubungan internasional sangat berkepentingan dalam perdagangan internasional. Karena selama ini perdagangan intemasional telah mampu memberikan masukan bagi devisa negara yang turut menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional selalu berupaya agar produk perdagangannya dapat diterima di pasaran internasional secara luas. Karena selama ini perdagangan inilah yang telah memberikan devisa negara cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan internasional GATT/WTO. Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tahun 1992 sampai tahun 1999. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini menggunakan konsep Adjustment Strategy dengan model Domestic Offensive Adjustment Strategi sebagai alat analisa Pada strategi ini terjadi perubahan struktur domestik agar lebih kompetitif dalam persaingan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan data sekunder.Berdasarkan analisa dengan konsep tersebut bahwa Indonesia telah melakukan strategi domestic offensive adjustment untuk melindungi produk perdagangannya dari penolakan dan hambatan. Strategi ini merupakan upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan intemasionalnya. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk bad an standarisasi dan sertifikasi nasional, mengadopsi beberapa konvensi lingkungan hidup dari Multilateral Environment Agreements (MEAs), membuat kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bagi produsen dan konsumen serta melakukan kerjasama global. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan Indonesia, bukan berarti tanpa hambatan. Karelia untuk melaksanakan strategi ini diperlukan persiapan baik dalam structural-nya maupun rasional-nya berupa biaya yang harus ditanggung bagi pelaksanaan, proses maupun hasil dari perubahan tersebut."

"Proses konstruksi etika lingkungan sebagai bagian penting dari budaya korporasi multinasional bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipraktekkan. Pada umumnya korporasi multinasional telah lama terkondisi oleh pemikiran bahwa praksis-praksis lingkungan hidup hanya merupakan beban bagi korporasi itu yang bisa mengurangi daya saing mereka secara domestik maupun internasional. Presiden AS Bill Clinton berusaha mengubah cara pandang itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Amerika. Korporasi Amerika didorong untuk menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari etika bisnis mereka melalui perluasan UU Hak Mengetahui masyarakat. Cara ini secara tidak langsung menuntut korporasi Amerika untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan hidup. Dukungan yang datang dari LSM dan anggota Konggres serta dari kalangan pengusaha sendiri menambah keyakinan bahwa lingkungan hidup merupakan masalah yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari korporasi Freeport McMoRan dituntut pula untuk mengimplementasikan nilai baru dalam etika bisnis di Amerika tersebut. Banyak kendala yang ditemui dalam tahapan-tahapan proses konstruksi etika lingkungan ini. Meskipun telah mempunyai komitmen terhadap masalah lingkungan hidup, tetapi mereka masih pula melakukan penyimpangan-penyimpangan. Konsekuensinya pemerintah Bill Clinton menangguhkan bantuan OPIC senilai US$ 100 juta. Tekanan terhadap PTFI tidak hanya datang dari badan federal Amerika saja tetapi juga LSM-LSM luar negeri. Semuanya ini menunjukkan bahwa PTFI masih harus bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan etika lingkungan sebagai budaya korporasi mereka."

"UKM tahu dan tempe merupakan dua contoh UKM yang menggunakan sumber daya dan menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi resource efficiency and cleaner production serta potensi perbaikan lingkungan industri dan finansial pada kedua UKM tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan analisis aliran material. Potensi RECP dicapai dengan melakukan perencanaan tata kelola yang baik. Potensi perbaikan lingkungan yang dapat diambil adalah dengan mengurangi pemakaian air sebesar 28,7% untuk UKM tahu, menghentikan terbuangnya air di luar proses produksi sebesar 102,9% untuk UKM tahu dan 4,9% untuk UKM tempe, serta mengurangi emisi CO2 sebesar 76,6% dari penggantian lampu, dan 98,7% dari penggantian bahan bakar untuk UKM tahu dan 58,3% untuk UKM tempe dari penggantian bahan bakar. Manfaat finansial berupa peningkatan keuntungan yang didapatkan, yaitu 4,7% untuk UKM tahu dan 11,5% untuk UKM tempe. Penerapan RECP pada UKM tahu dan tempe berpotensi untuk perbaikan lingkungan industri dan finansial meskipun bernilai kecil.

---

Tofu and tempeh SMEs are two examples of SMEs that use resources and generate much waste water. This study aimed to analyze the potential of resource efficiency and cleaner production, and the potential of industrial environment improvement along with financial improvement in both SMEs. Assessment was performed using material flow analysis. The potential of RECP will be achieved by good housekeeping. Industrial environment improvements will be gain by reducing 28.7% water use for tofu SME, reducing 102.9% wastage of water outside the production process for tofu SME and 4.9% for tempeh SME, furthermore reducing 76.6% CO2 emissions from light bulb substitution and 98.7% from fuel substitution for tofu SME and 58.3% for tempeh SME from fuel substitution. Financial improvements are in the form of profit enhancement about 4.7% for tofu SME and 11.5% for tempeh SME. Implementation of RECP in tofu and tempeh SMEs potentially improve industrial environment and financial although their small values."

"Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan seiring dengan meningkatnya timbulan limbah padat. Pemerintah DKI Jakarta baru dapat mengolah 1.000 ton per hari limbah padatnya (BPLHD DKI Jakarta, tanpa tahun) dari total 5.598 ton limbah padat per hari (BPS DKI Jakarta, 2012) dimana 51% limbah padat berasal dari rumah tangga (Damanhuri, 2010), termasuk rumah susun sederhana. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis timbulan, komposisi, dan potensi reduksi limbah padat untuk menyusun rekomendasi pengelolaan limbah padat di rumah susun sederhana dengan studi kasus Rumah Susun Sederhana (Rusuna) Harum Tebet dan Rusuna Bendungan Hilir II. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata timbulan limbah padat di Rusuna Harum Tebet adalah 0,299 kg/orang/hari dengan volume 2,69 L/orang/hari dan Rusuna Bendungan Hilir II adalah 0,210 kg/orang/hari dengan volume 1,91 L/orang/hari. Komposisi utama limbah padat Rusuna Harum Tebet adalah 76,30% organik, 9,89% plastik, dan 7,06% kertas. Selaras dengan hasil tersebut, komposisi utama limbah padat Rusuna Bendungan Hilir II adalah 66,30% organik, 13,23% plastik, dan 9,14% kertas.Rekomendasi pengelolaan limbah padat meliputi pewadahan, pengumpulan, pengolahan, dan pengangkutan. Potensi reduksi limbah padat dengan aplikasi rekomendasi pengelolaan limbah padat melalui pengomposan dan daur ulang di Rusuna Harum Tebet adalah sebesar 71,72% sementara di Rusuna Bendungan Hilir II sebesar 65,81%. Potensi reduksi limbah padat yang cukup tinggi di kedua rumah susun dapat menjadi solusi keterbatasan lahan TPST Bantar Gebang. Aplikasi rekomendasi pengelolaan limbah padat tersebut harus didukung dengan tinjauan lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan, peraturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

---

The increase of population and urban activity is accompanied by the increase of solid waste generation. Currently, the government of Jakarta can only process 1000 tons/day of its solid waste (the Local Environmental Management Agency of Jakarta (BPLHD), without year) from the total of 5.598 tons (Central Bureau of Statistics of Jakarta (BPS), 2012) in which 51% of the solid waste comes from household (Damanhuri, 2010), including from flats. This research is a quantitative analysis of the generation, composition, and potential of solid waste recycling to make recommendations for the management of solid waste in flats with case study of Harum Tebet Flats and Bendungan Hilir II Flats. Data collection for this research is in accordance with the Indonesian National Standard 19-3964-1994 about the Method for Sample Collection and Measurement of Urban Waste Generation and Composition.The result of the research shows that the average generation of solid waste in Harum Tebet Flats is 0.299 kg/person/day with volume 2.69 L/person/day and 0.210/kg/person/day in Bendungan Hilir II Flats with volume 1.91 L/ person/day. The main composition of solid waste in Harum Tebet Flats is 76.30% organic waste, 9.89% plastic, and 7.06% paper. Similarly, the solid waste in Bendungan Hilir II Flats is also dominated by organic waste which constitutes 66.30% from the total volume of solid waste followed by 13.23% plastic, and 9.14% paper.The recommendation for solid waste management includes containing, collection, processing, and transport. The potential of solid waste reduction with the application of the recommendation for solid waste management by composting and recycling in Harum Tebet Flats is 71.72% and 65.81% in Bendungan Hilir II Flats. The high potential of solid waste reduction in both flats can be the solution to the limited land of Bantar Gebang Integrated Garbage Disposal Place (TPST). The application of the recommendation must be supported by further review of institutional aspect, regulations, financing, and community participation."

"Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan terhadap kemampuan denitrifikasi in situ pada bioreaktor landfill yang berisikan sampah berumur 2 tahun (R2) dan 4 tahun (R4) dengan 3 titik ketinggian sampling pada bioreaktor landfill (#1,#2,#3) yang menggambarkan distribusi kemampuan denitrifikasi pada bagian atas, tengah, dan bawah bioreaktor landfill. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui umur sampah yang paling efektif serta pengaruh ketinggian sampah terhadap proses denitrifikasi in situ yang terjadi.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sampah berumur 2 tahun (R2) memiliki kemampuan reduksi nitrat yang lebih besar dibandingkan sampah berumur 4 tahun (R4). Untuk kemampuan reduksi nitrat pada ketinggian sampah yang berbeda, menunjukkan pola yang tidak sama pada kedua bioreaktor (R2 dan R4), hal ini dapat diakibatkan karena kurang meratanya sebaran kandungan material organik pada bioreaktor landfill.

---

In this research, done observation ability of denitrification at landfill bioreactor with refuse was 2 years old ( R2 ) and 4 years ( R4 ) by 3 points the height of sampling at bioreactor landfill ( # 1, # 2, # 3 ), which describing the distribution ability of denitrification, in the upper, middle, and lower part of bioreactor landfill.The purpose of this research is to find out the age of refuse which most effective as well as the influence of the height of refuse against the process of denitrification.The result showed, that refuse?s 2 years old ( R2 ) has higher ability to the reduction of nitrate than refuse?s four years old ( R4 ).To the ability of the reduction of nitrate at an altitude of refuse different, shows the pattern that is not the same in both bioreactor ( R2 and R4 ), this could arise because of lacking evenly distributed to scatter the content of organic material in bioreactor landfill."