Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Ganjil Genap diterapkan di beberapa ruas jalan utama di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, BRT Transjakarta juga telah disediakan sebelumnya. Sebagian besar penelitian, hanya berfokus pada pembatasan jumlah kendaraan tetapi belum melihat adanya spillover tehadap ridership moda angkutan umum. Oleh karena itu  dalam penelitian ini akan melihat dampak dari kebijakan ganjil genap terhadap pertumbuhan penumpang BRT Transjakarta. Metode yang digunakan adalah Difference in Difference (DiD) dengan  data panel penumpang penumpang harian BRT transjakarta pada 13 koridor selama 3 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ganjil Genap dapat meningkatkan pertumbuhan penumpang rata-rata BRT Transjakarta walaupun tidak secara signifikan.

---

The odd-even policy is applied in several main roads in DKI Jakarta to overcome congestion. The DKI Jakarta government is also preparing Transjakarta BRT public transportation. Most of the research only focused on one policy to overcome traffic congestion. Therefore, in the study, the impact of the odd-even policy on the increase in Transjakarta BRT passengers was conducted. The method used is the difference in difference (DiD) with the daily passenger panel data of Transjakarta BRT passengers on 13 corridors for three years. This research shows that the Odd-Even policy can increase the average passenger growth of Transjakarta BRT, although not significantly."

"Penelitian terdahulu mengenai kebijakan ganjil genap utamanya berfokus pada dampak langsungnya terhadap kemacetan lalu lintas dan polusi udara, yang menghasilkan temuan yang bertentangan. Namun, pengetahuan mengenai konsekuensi jangka panjang dari kebijakan tersebut, khususnya pada pemilihan lokasi perumahan masih terbatas. Studi ini menggunakan model monosentris untuk menguji dampak diferensial dari perubahan biaya perjalanan, yang disebabkan oleh penerapan Kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta, terhadap harga rumah di berbagai lokasi di dalam kota dengan memanfaatkan data harga rumah di Jakarta dan menggunakan pendekatan difference-in-difference (DiD). Selain itu, metode propensity score matching digunakan untuk mengatasi potensi bias yang timbul dari penugasan kebijakan non-acak. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah-rumah yang terletak di dalam area yang dibatasi RRP mengalami penurunan harga (-8,7%) hingga (-15,5%) dibandingkan dengan rumah-rumah di kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif yang dihasilkan dari RRP belum sepenuhnya mengimbangi terbatasnya aksesibilitas yang dialami oleh individu yang memiliki keterbatasan perubahan perilaku. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya biaya perjalanan dalam keputusan lokasi individu, konsisten dengan prediksi model ekonomi perkotaan.

---

Previous studies on road rationing policies has concentrated primarily on their immediate effects on traffic condition and air pollution, yielding contradictory results. However, limited is known about the long-term effects of such policies, particularly on housing location decisions. Using annual neighbourhood-level housing price data and the difference-in-differences (DiD) method, this study employs the monocentric model to examine the differential impact of commuting cost changes, induced by the implementation of the Odd-Even Road Rationing Policy (RRP) in Jakarta, on housing prices across various locations within the city. In addition, propensity score matching is employed to counteract potential biases resulting from non-random policy assignments. The results show that houses located within the RRP-restricted area experience a (-8.7%) to (-15.5%) decrease in price relative to those in the control group. This indicates that the positive impacts resulting from RRP have not fully compensated for the restricted accessibility experienced by individuals who have limited behavioral changes. In addition, the study affirms the significance of commuting costs in individuals' location decisions, consistent with urban economics model predictions."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan pembatasan kendaraan dengan melakukan peraturan ganjil-genap sejak tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi dampak dari peraturan ganjil-genap terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Dengan mengeksploitasi data harian dari tahun 2013-2021 serta menggunakan pendekatan difference-in-difference, studi ini menemukan bahwa peraturan ganjil-genap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas udara ditandai dengan penurunan tingkat ISPU sebesar 15.3% berserta polutan lain diantaranya SO2 sebesar 34.8%, CO sebesar 27.1%, O3 sebesar 20.2%, dan NO2 sebesar 50.7%. Hanya polutan PM10 yang menujukkan hasil tidak berpengaruh signifikan.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has implemented vehicle restrictions by implementing an odd-even policy since 2016 as one of the efforts to reduce traffic congestion and air pollution. The objective of this research is to estimate the impact of the odd-even policy on air quality in DKI Jakarta. By utilizing daily data from 2013 to 2021 and employing a difference-in-difference approach, this study found that the odd-even policy has a significant effect on improving air quality, as indicated by a decrease in the Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) by 15.3%, along with other pollutants such as SO2 by 34.8%, CO by 27.1%, O3 by 20.2%, and NO2 by 50.7%. Only PM10 showed results that were not significantly affected."

"Penyediaan jasa angkutan pengumpan di first mile merupakan faktor utama keberhasilan sistem angkutan umum, khususnya di kota metropolitan. Pelaku perjalanan di Jakarta cenderung menggunakan sepeda motor pribadi atau ojek online untuk mengakses transportasi massal seperti Mass Rapid Transit, KCI Commuter Line, dan Bus Rapid Transit. Studi ini mengasumsikan bahwa harga dan aksesibilitas adalah masalah kritis yang mempengaruhi popularitas mikrotrans sebagai layanan first mile. Penelitian menggunakan pendekatan dischrete choice model dengan survei stated preference dalam menangkap preferensi msyarakat terhadap mikrotrans Jaklingko setelah dilakukan optimasi layanan dan rute. Riset ini juga mengembangkan algoritma optimasi rute angkutan umum yang bisa diterapkan pada berbagai angkutan sejenis di wilayah lain. Studi ini menghitung nilai aksesibilitas di wilayah studi berdasarkan metode berbasis infrastruktur dan graviti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi rute angkutan umum bisa dilakukan secara iteratif dengan menggunakan geoprocessing tools pada aplikasi Quantum Geographic Information System (QGIS). Proses optimasi menggunakan dua objective function yaitu memaksimalkan luas Pedestrian Catchment Area yang kurang atau sama dengan 500 m (PCA≤500m) serta memaksimalkan jumlah fasilitas umum yang dilayani. Optimasi rute mikrotrans mengakibatkan preferensi masyarakat meningkat yang dibuktikan dengan kenaikan nilai WTP dan potensi peralihan moda dari kendaraan pribadi ke mikrotrans sebesar 11.5% dan 10.6% berturut-turut. Pengukuran nilai aksesibilitas dengan model data raster memberikan hasil yang lebih detail dan akurat.

---

The provision of feeder transport services on the first mile is a major factor in the success of the public transport system, especially in metropolitan cities. Travelers in Jakarta tend to use private motorcycles or online motorcycle taxis to access mass transportation such as Mass Rapid Transit, KCI Commuter Line, and Bus Rapid Transit. This study assumes that price and accessibility are the critical issues affecting the popularity of microtrans as a first mile service. The study uses a discrete choice model approach with stated preference surveys in capturing people's preferences for Jaklingko microtrans after service and route optimization have been carried out. This research also develops an optimization algorithm for public transport routes that can be applied to various types of transportation in other areas. This study calculates the value of accessibility in the study area based on the infrastructure and gravity based methods. The results show that the optimization of public transport routes can be done iteratively using geoprocessing tools in the Quantum Geographic Information System (QGIS) application. The optimization process uses two objective functions, maximizing the Pedestrian Catchment Area with less than or equal to 500 m walking distance (PCA≤500m) and maximizing the number of public facilities served. Optimization of the microtrans route results in public preferences improvement as evidenced by the increase of WTP value and potential shifting from private vehicles to microtrans by 11.5% and 10.6%, respectively. Measurement of accessibility values with raster data models provides more detailed and accurate results."

"Dalam rangka menyelenggarakan layanan transportasi yang aman dan nyaman serta terhindar dari kemacetan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah membangun sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang dikenal dengan Transjakarta Busway. Kenyamanan dalam layanan BRT dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas operator-operator bus Transjakarta yang terdiri dari berbagai perusahaan bus. Dalam melakukan layanan transportasi para operator tidak bersaing satu sama lain dalam menentukan harga/tarif perjalanan. Persaingan antar operator terjadi dalam proses untuk masuk menjadi operator bus transjakarta (competition for the market).Mekanisme persaingan untuk menjadi operator telah mengalami beberapa kali perubahan, pada awal dioperasikannya transjakarta, para operator transjakarta merupakan hasil proses penunjukan langsung. Dalam perkembanganya prosedur penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode pelelangan umum. hingga pada akhirnya terdapat regulasi yaitu Peraturan Gubernur DKI No.63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur DKI No.17 Tahun 2015, dalam regulasi tersebut diatur bahwa proses penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk operator angkutan lama (eksisting) serta metode pelelangan umum untuk operator angkutan baru (non eksisting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi mekanisme penentuan operator transjakarta serta mendapatkan alternatif kebijakan dalam mekanisme penentuan operator Transjakarta. penelitian ini menggunakan metode competition checklist OECD untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan akibat adanya regulasi Penunjukan langsung untuk menjadi operator bus Transjakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan penetapan operator bus transjakarta ini berpotensi menghambat persaingan untuk masuk ke dalam pasar (berpotensi membatasi jumlah atau lingkup operator, berpotensi membatasi kemampuan pelaku usaha (operator) untuk bersaing, serta berpotensi mengurangi dorongan bagi para operator dalam bersaing).

---

In order to provide transport services are safe and comfortable and avoid the congestion, local government of Jakarta has built a Bus Rapid Transit (BRT), known as Transjakarta Busway. BRT service convenience is determind by the quantity and quality of Transjakarta bus operators. In the transport service operators do not compete with each other in determining the price/ tariff of travel. Competition between operators occur in the process for entry into the Transjakarta bus operator (competition for the market).

The mechanism of competition to become the operator has been amended several times, at the beginning of the operation of Transjakarta, the operator Transjakarta is the result of direct appointment process. In the expansion of Transjakarta operator determination procedures conducted by public tender method. until eventually there are regulations that Jakarta Governor Regulation 63 of 2014 on Determination Procedure Transjakarta bus operator which is then converted into Jakarta Governor Regulation No.17 Year 2015, in the regulation stipulated that the process of determining the operator Transjakarta done by direct appointment method for transport operators old (existing) as well as the methods of public tender for new freight carriers (non-existing).

This study aims to identify and evaluate mechanisms for determining the Transjakarta operator and get an alternative policy determination mechanism Transjakarta operator. This research uses methods OECD competition checklist to determine the impact on competition as a result of the regulation of direct appointment to be a Transjakarta bus operator. Based on the survey results revealed that Transjakarta bus operator assignment policy is potentially hampering competition for entry into the market (potentially limit the amount or scope of the operator, potentially limiting the ability of business (operator) to compete, as well as potentially reducing the incentive for operators to compete)."

"Kemacetan merupakan masalah yang terjadi di kota-kota besar dunia. DKI Jakarta sebagai ibukota mengalami kerugian hingga Rp 65 Triliun per tahun akibat kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang menargetkan seluruh sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal dapat terintegrasi sehingga penggunaannya dapat mencapai 60% di tahun 2029. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Jaklingko, yang merupakan upaya mengintegrasikan aspek fisik, manajemen dan pembayaran dari semua moda transportasi beroperasi di wilayah Jakarta. Salah satu moda yang diintegrasikan dalam program JakLingko adalah angkutan kota (angkot) yang merupakan moda paratransit yang telah beroperasi secara informal selama 40 tahun. Penelitian ini bertujuan menguji dampak integrasi layanan angkutan kota terhadap jumlah penumpang Transjakarta. Selain itu, penelitian ini juga berusaha meneliti hubungan substitusi atau komplementer yang terjadi ketika layanan angkutan kota diintegrasikan dengan Transjakarta. Pengujian dilakukan dengan metode regresi model random effect menggunakan data harian jumlah penumpang Mikrotrans dan koridor utama Transjakarta selama Januari 2018 hingga Desember 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bukti yang signifikan secara statistik bahwa setiap terintegrasinya mikrotrans dengan koridor utama Transjakarta akan menambah jumlah penumpang sebesar 0,71% di koridor tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa integrasi layanan mikrotrans sebagai feeder berjalan sesuai rencana karena bersifat komplementer terhadap layanan koridor utama Transjakarta.

---

Congestion is a problem that occurs in major cities of the world. DKI Jakarta as the capital city suffers up to IDR 65 trillion per year due to traffic jams. To overcome this, the Government issued a Presidential Decree no. 55 of 2018 about Greater Jakarta Transportation Master Plan (RITJ). The decree targets entire urban transportation system based on mass public transportation to be integrated so that its use can reach 60% by 2029. To support this policy, the DKI Jakarta Provincial Government launched the Jaklingko program, which is an effort to integrate physical, management and payment aspects of all modes of transportation mode in Jakarta area. One of the modes integrated in the JakLingko program is Angkutan Kota, a paratransit mode that has been operating informally for 40 years. This study aims to examine the impact of the integration of urban transportation services on the number of Transjakarta passengers. In addition, this study also examine the substitution or complementary relationship that occurs when urban transportation services are integrated with Transjakarta. The test was carried out using a random effect regression method using daily data on the number of Microtrans passengers and the main Transjakarta corridor during January 2018 to December 2019 in DKI Jakarta Province. This study found statistically significant evidence that every integration of microtrans with the main Transjakarta corridor will increase the number of passengers by 0.71% in that corridor. This proves that the integration of the microtrans service as a feeder is going according to plan because it is complementary to the main Transjakarta corridor service."

"Jakarta dikenal akan jumlah pusat perbelanjaan yang banyak dan terus bertambah. Pertumbuhan ini perlu disikapi dengan dukungan sarana mobilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengunjungi pusat perbelanjaan. MRT Jakarta menjadi moda transportasi publik yang potensial dalam mendukung kemudahan masyarakat dalam bermobilitas dari dan ke pusat perbelanjaan. Penelitian ini kemudian membawa konsep Transit-oriented Development (TOD) berbasis pusat perbelanjaan untuk melihat faktor yang berdampak terhadap keputusan pengunjung pusat perbelanjaan untuk menggunakan MRT Jakarta melalui stasiun terdekat. Konsep TOD berbasis pusat perbelanjaan terdiri atas faktor daya tarik pusat perbelanjaan dan faktor rancangan TOD (TOD Built-form Indicators). Survei terhadap 307 responden dilakukan dan diuji dengan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor daya tarik pusat perbelanjaan dan faktor rancangan TOD berpengaruh terhadap keputusan pengunjung pusat perbelanjaan untuk menggunakan MRT melalui stasiun terdekat. Adapun preferensi antara penduduk Jakarta dan pengunjung dari luar Jakarta menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua kelompok.

---

Jakarta is well-known for its large and growing number of shopping centers. This growth needs to be addressed with the support of mobility facilities that make it easier for people to visit shopping centers. MRT Jakarta is a potential public transportation mode in supporting the convenience of the community in moving from and to shopping centers. This research then brings the concept of Transit-oriented Development (TOD) with shopping center as a basis to see the factors that have an impact on the decision of shopping center visitors to use the Jakarta MRT via the nearest station. The TOD concept based on the shopping center consists of the attractiveness factor of the development center and the TOD design factor (TOD Built-form Indicators). A survey of 307 respondents was conducted and tested using the Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results showed that the shopping center attractiveness factor and the TOD design factor influenced the shopping center visitor's decision to use the MRT via the nearest station. Meanwhile, the preferences between Jakarta residents and visitors from outside Jakarta showed no significant difference between the two groups."

"Jalur TransJakarta dirancang untuk digunakan secara eksklusif oleh kendaraan TransJakarta, sehingga pengendara lain tidak diizinkan memasuki atau melintasi jalur tersebut. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut. Well noted, Mas Andi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kecepatan kendaraan terhadap tingkat intensitas emisi karbon pada koridor TransJakarta. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor penyebab kenaikan emisi karbon pada koridor TransJakarta serta merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan untuk perbaikan arus lalu lintas BRT di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan program statistik SPSS, ArcGIS, dan analisis kebijakan sektor transportasi pada jalur TransJakarta koridor 1 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koridor 1 (Blok M-Jakarta Kota) memiliki arus lalu lintas yang lebih baik dibandingkan koridor 3 (Juanda-Kalideres). Kecepatan kendaraan (km/jam) dan emisi CO2 (ppm) berkorelasi negatif, dengan setiap penambahan 1 km/jam kecepatan kendaraan mengurangi 2,785 ppm CO2. Tanpa intervensi kebijakan seperti HKBK dan ganjil-genap, koridor 3 akan semakin macet dan intensitas emisi CO2 meningkat. Implementasi kebijakan tersebut dapat diperluas pada koridor dengan penggunaan lahan beragam dan daerah industri. Penelitian ini memberikan rekomendasi penerapan sistem transportasi terintegrasi untuk mendorong mobilitas berkelanjutan dan pemerataan akses transportasi.

---

TransJakarta lanes are designed to be used exclusively by TransJakarta vehicles, so other motorists are not allowed to enter or cross the lane. However, in reality, there are still many motorists who do not comply with these rules. Well noted, Mas Andi. This study aims to analyze the impact of vehicle speed on the level of carbon emission intensity in the TransJakarta corridor. In addition, this study also analyzed the factors causing the increase in carbon emissions in the TransJakarta corridor and formulated recommendations for strategies and policies to improve BRT traffic flow in Jakarta. This research used a mixed method approach, namely quantitative and qualitative. Data analysis was carried out with the SPSS statistical program, ArcGIS, and analysis of transportation sector policies on TransJakarta corridors 1 and 3. The results showed that corridor 1 (Blok M-Jakarta Kota) had better traffic flow than corridor 3 (Juanda-Kalideres). Vehicle speed (km/h) and CO2 emissions (ppm) are negatively correlated, with every additional 1 km/h of vehicle speed reducing 2.785 ppm of CO2. Without policy interventions such as HKBK and odd-even, corridor 3 will become more congested and CO2 emission intensity will increase. Implementation of these policies can be extended to corridors with diverse land uses and industrial areas. This research provides recommendations for implementing an integrated transportation system to encourage sustainable mobility and equitable transportation access."

"ABSTRACTKebijakan pemerintah kota/provinsi untuk mengontrol volume kendaraan yang berfungsi untuk membatasi lalu lintas kendaraan bisa diterapkan menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembatasan kendaraan bermotor berplat nomor ganjil-genap yang pada Bulan Juli 2016 mulai diterapkan di ruas-ruas utama Jakarta. Jika diperhatikan secara kasat mata, pembatasan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan, melainkan tetap adanya kepadatan di ruas-ruas terkait dan muncul asumsi pindahnya kemacetan di ruas sekitar ruas utama. Perlu ditinjau secara spesifik dari segi parameter-parameter transportasi agar bisa dikaji dampak peraturan pembatasan tersebut yang akan dibandingkan pada saat terjadi penghapusan peraturan pembatasan kendaraan.

---

ABSTRACTMunicipal government policy to control vehicle volume that serves to restrict vehicle traffic can be applied using various methods. One of them is the odd even traffic restriction vehicles which has been implemented from july 2016 to Jarta rsquo s main protocol access. At observely glanced, the limitation does not imply significant impact, in fact that congestion density occurs to the related access and assumed the phenomena has known to be transfered into surrounding road section of protocol access. It should be reviewed specifically in terms of transport parameters to assess the impact of the restrictive rules that will be compared before the limitation rules enacted."

"Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa implementasi kebijakan sistem ganjil-genap yang tidak berhasil dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 - 2019. Hal yang juga menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya perubahan teknis kebijakan dan juga peran aktor terkait baik dari aktor pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan sistem ganjil genap yang tidak mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019. Faktor apa saja yang membuat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak berhasil mengurangi kemacetan di Ibukota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran serta keterbatasan sumber daya yaitu pengawas dan alat pengawas menjadi hambatan juga tantangan dalam implementasi kebijakan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019 yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan sistem ganjil - genap untuk mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta

---

The focus of the discussion in this research is on the reasons why the implementation of the odd-even system policy is not successful in reducing congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What is also the focus of discussion in this research is the existence of technical changes in policies and also the role of related actors both from policy implementing actors and policy target groups. In this study, the author uses the theory of policy implementation model from Merilee S. Grindle and uses qualitative research methods to examine the implementation of the odd-even system policy that does not reduce congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What factors make and influence the implementation This policy has not succeeded in reducing congestion in the capital city. The results of this study found that the level of compliance and responsiveness of the target group as well as limited resources, namely supervisors and supervisory tools, became obstacles as well as challenges in implementing the odd-even system policy in DKI Jakarta in 2018 - 2019 which affected the unsuccessful implementation of the odd-even system policy to reduce congestion in DKI Jakarta."