Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan persyaratan tax holiday pada industri kayu lapis Indonesia berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta mengetahui bagaimana prospek dan tantangan yang dihadapi industri ini dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut. Melihat bahwa industri kayu lapis tidak termasuk dalam cakupan industri pionir berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018, maka perlu dilakukan analisis mengenai kelayakan industri kayu lapis yang merupakan industri non pionir dalam kesempatannya memperoleh fasilitas tax holiday atas penanaman modal baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang ahli dan berkompeten dalam penerapan insentif pajak tax holiday serta industri kayu lapis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan pemenuhan persyaratan tax holiday oleh industri kayu lapis berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta prospek dan tantangan industri kayu lapis dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and to understand the prospect as well as the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements. Seeing that the plywood industry is not included in the pioneer industry scope according to PMK No. 150/PMK.010/2018, it is necessary to analyze its advisability as a non pioneer industry in its chance to attain the tax holiday incentive for new investments. This research uses qualitative approach, as well as the literary and field studies and in-depth interview technique in data collection. The method of analysis used is qualitative analysis method. The result of this research is a review of the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and the prospect and also the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements."

"ABSTRAK

Tax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukanperubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkajibiaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalambentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakantersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitasini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupabiaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biayainsentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biayaalokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitandengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACTThis research is analyzing government rationales regarding policy changes in taxholiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs oftax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of taxholiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose iscategorized as descriptive research. Data collection techniques used are literaturesstudy and depth interview. The result shows that government rationales changingthe tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Otherthan that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost.Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those costcan be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement andcompliance cost, and cost related with corruption and transparency."

"Tax Holiday merupakan salah satu insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara. Peraturan yang mengatur terkait dengan kebijakan tax holiday di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya manfaat terkait insentif kebijakan tax holiday di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biaya tersebut terdiri dari biaya belanja perpajakan, biaya karena terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang, biaya pengembangan sistem terintegrasi OSS, biaya penyediaan infrastruktur, dan biaya kepatuhan pajak bagi investor. Sementara itu, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh seperti, pemerataan ekonomi, mendorong pengembangan teknologi baru, kesempatan mendapatkan insentif tax holiday dengan investasi yang lebih kecil bagi investor, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar IKN dan wilayah mitra.

---

Tax Holiday is one of the incentives to reduce Corporate Income Tax provided by the Government to Investors to invest in the National Capital City. The governing regulation related to the tax holiday policy in the National Capital City is Government Regulation Number 12 of 2023. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research type and qualitative data analysis techniques. This research aims to analyze the benefit costs related to the tax holiday policy incentives in the IKN. The results showed that there are costs and benefits for the parties involved. The costs consist of tax expenditure costs, costs due to potential lost tax revenue, OSS integrated system development costs, infrastructure provision costs, and tax compliance costs for investors. Meanwhile, some benefits will be obtained such as economic equality, encouraging the development of new technologies, the opportunity to get tax holiday incentives with smaller investments for investors, and encouraging the economic growth of local communities around IKN and partner areas."

"Tax Holiday merupakan salah satu fasilitas insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus mendorong adanya aliran Foreign Direct Investment ke negara ini. Aturan pelaksana terkait dengan pemberian insentif telah diatur pertama kali pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Perubahan peraturan yang terkahir kali diubah tentunya disebabkan karena Pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Tax Holiday pada masa pandemi yang diukut dengan realisasi investasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Efisiensi yang dikur dari belanja perpajakan pada masa pandemi untuk jenis insentif ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecukupan implementasi insentif ini dilihat dari adanya revisi peraturan yang menedepankan paradigm simplicity and certainty dan trust and verify. Perataan terkait pemberian insentif Tax Holiday dapat dilihat dari adanya skema pengajuan insentif untuk jenis-jenis industri yang diatur dalam regulasi terkait. Responsivitas dalam pemberian insentif Tax Holiday dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh investor dalam menentukan tempat untuk berinvestasi serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga. Sedangkan ketepatan pemberian insentif ini masih memliki hambatan dan kendala terutama terkait dengan kepastian hukum.

---

Tax Holiday is one of the corporate income tax reduction incentives provided by the government to attract investors to invest in Indonesia as well as to encourage the flow of Foreign Direct Investment to this country. Implementing rules related to the provision of incentives have been regulated for the first time in 2011 through the issuance of PMK Number 130/PMK.011/2011 which was later amended several times, most recently through the issuance of PMK Number 130/PMK.010/2020. The changes to the regulations that were last amended are of course because the Indonesian government wants an adjustment to the Covid-19 pandemic situation that has been going on since the second quarter of 2020 until now. This research was conducted with a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Tax Holiday during the pandemic as measured by investment realization is much smaller than in the period before the pandemic. The measured efficiency of tax spending during the pandemic for this type of incentive is lower than in previous years. The adequacy of the implementation of this incentive can be seen from the revision of regulations that emphasize simplicity and certainty and trust and verify paradigms. Equalization related to the provision of Tax Holiday incentives can be seen in the existence of a scheme for submitting incentives for types of industries regulated in the relevant regulations. Responsiveness in providing Tax Holiday incentives is seen from the considerations made by investors in determining where to invest and the coordination between institutions. Meanwhile, the accuracy of the provision of these incentives still has obstacles, especially those related to legal certainty."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh negaranegara anggota ASEAN dalam memberikan Tax Holiday, perbedaan dan persamaan kriteria yang digunakan, kekurangan dan kelebihannya, serta mengetahui kriteria yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN menerapkan kriteriakriteria tertentu dalam pemberian fasilitas Tax Holiday. Kriteria-kriteria yang diterapkan tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut dalam memberikan fasilitas Tax Holiday, pemerintah setempat dapat menjaring investasi yang benar-benar dibutuhkan dalam memajukan perekonomian negara di masa datang, terutama apabila seluruh kriteria diterapkan secara konsisten. Namun demikian, penerapan kriteria-kriteria tersebut menimbulkan diskriminasi antar industri.

---

This study aims to analyze the criterias implemented by ASEAN member countries on the granting of Tax Holiday, the similarities and the differences of those criterias, pluses and minuses, and to determine criterias that can be implemented in Indonesia. The result of this study concludes that ASEAN member countries are implementing certain criterias on granting the Tax Holiday depending on their national interest. By implement those criterias, governments have greater opportunities to attract the most qualified investment. In other hand, the implementation of those criteria reflects discrimination policy of government in industrial sectors."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu kerumitan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pemanfaatan fasilitas tax holiday oleh Wajib Pajak pemohon dan analisisnya jika dilihat dari asas ease of administration ( certainty, simplicity, dan efficiency). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas ease of administration dalam prosedur pengajuan fasilitas tax holiday oleh investor asing dan juga kendala yang dihadapi oleh investor asing saat dalam masa prosedur. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap informan terkait berdasarkan pedoman wawancara yang disusun, dan juga menggunakan data-data pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas certainty belum sepenuhnya diterapkan asas simplicity sudah sepenuhnya diterapkan, sedangkan asas efficiency belum sepenuhnya diterapkan. Wajib Pajak pemohon juga menghadapi beberapa kendala selama mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas tax holiday seperti tidak adanya kriteria pasti penentuan durasi pembebasan Pajak Penghasilan Badan, terlalu lamanya menunggu hasil keputusan dari komunikasi antara Presiden dengan Kementerian pengusul, dan terlalu lamanya proses verifikasi dokumen oleh Tim Verifikasi.

---

This issue of underthesis are the difficulties which happened during the procedure in proposing tax holiday facility by applicant and its analysis from ease of administration principle (certainty, simplicity, and efficiency).

The purposes of this research are to analysis the implementation of ease of administration principle in the procedure of proposing tax holiday facility and the obstacle which are faced by company during procedure period. The research approach is quantitative to the type of desciptive research. The research was conducted by asking informants regarding several questions in survey benchmark and used additional data.

The result showed that certainty principle is not fully fulfiled, simplicity principle is fully fulfiled, while efficiency principle is not fully fulfiled. The applicant also face several obstacle during the procedure period such as un certain criteria in determining corporate tax free duration and too long duration in waiting decision’s communication between President and related Ministry and also verification process from Verification Team."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa tentang keefektifan pemberian insentif pajak berupafasilitas tax holiday di Indonesia untuk menarik investor luar dan dalam negeri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajakberupa tax holiday mampu memberikan dampak yang signifikan terhadappeningkatan investasi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaterdapat berbagai faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkunganinvestasi yang merupakan pertimbangan utama bagi investor sebelum mengambilsuatu keputusan investasi. Lingkungan investasi di Indonesia sudah relatif baik,sehingga ada tidaknya fasilitas tax holiday yang ditawarkan tidak berpengaruhsecara signifikan terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemberian tax holidaybagi penanam modal asing hanya akan efektif apabila metode penghindaran pajakberganda yang dianut adalah credit method yang disertai tax sparing danexemption method. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan agar pemerintahmempertahankan dan memperbaiki lingkungan investasi secaraberkesinambungan dan memberikan transparansi bagi para penanam modalsehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to analyze the effectiveness of tax incentives in the formof tax holiday in Indonesia to attract both foreign and domestic investor. Thisresearch utilises qualitative approach and descriptive analytical method. Thepurpose of this research is to identify whether such tax incentive in the form of taxholiday is capable to encourage the growth of investment rate in Indonesia. Thefinding from this research indicates that many factors and investment purpose thatcreates condusive investment environment are the main considerations forinvestors to make any investment decision. Investment environment in Indonesiahas been relatively good thus regardless tax holiday facility offered, there is nosignificant impact toward investment decision. Besides, tax holiday facility givento foreign investors would only be effective if the type of tax treaty implementedis credit method with tax sparing and exemption method. From previousconclusion, it is recommended that govenrment maintain and improve investmentenvironment continuously and offers transparency for investors so that increase ininvestment could be realized."