Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas Good Public Governance.

---

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the E-Budgeting in local budgeting process in the province of Jakarta. The discussion includes a general description on budgeting and other systems that support the local budgeting process in Jakarta. This study also discusses and analyzes the E-Budgeting system and its relation to the implementation of Good Public Governance, especially the aspect of transparency and accountability. The data used are primary data from interviews conducted on informants and secondary data derived from relevant literature. The results showed that the system of E-Budgeting Jakarta has implemented the principles of Good Public Governance."

"Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas.

---

Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited."

"ABSTRAKAplikasi tele-emergensi di provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam bentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT oleh Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, SPGDT memerlukan sejumlah anggaran yang mencapai Rp 8.784.180.500 dan tersistemkan dalam e-budgeting. Sebuah bentuk pelayanan kesehatan memerlukan evaluasi ekonomi dengan analisis pembiayaan dan pertimbangan efektivitas biaya dari suatu program. Jika kedua analisis ini ditambahkan dalam sistem e-budgeting, maka diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tujuan e-budgeting dengan lebih baik dan akurat. Hasil analisis biaya menunjukkan perbedaan hasil unit cost pada tahun 2013 dan 2016. Selisih unit cost per pasien adalah Rp 1.124.258, unit cost per fasyankes adalah Rp 59.283.008 dan unit cost per kegiatan adalah Rp 1.124.258. Hasil analisis efektivitas biaya tele-emergensi menunjukkan adanya kenaikan biaya, jumlah output dan unit cost, kecuali pada jumlah kegiatan pemberian rujukan rumah sakit dan kebutuhan ambulans yang mengalami penurunan masing-masing sebanyak -40 dan -42 dan angka kematian yang tidak membaik. Analisis dan rancangan sistem baru dalam rangka optimalisasi sistem e-budgeting akan ditambahkan pada fitur biaya yang sudah dikategorikan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung serta penghitungan otomatis analisis biaya dan analisis efektivitas biaya.

---

ABSTRACTThe application of tele emergency in DKI Jakarta is realized by Integrated Emergency Management System SPGDT . In its implementation, SPGDT rsquo s budget requires to Rp 8,784,180,500 and systemized in e budgeting system. A health care requires an economic evaluation by cost analysis and cost effectiveness analysis. If these two analyzes are added in e budgeting system, it is expected to optimize the function and purpose of e budgeting better and more accurately. The result of cost analysis shows the difference of unit cost in 2013 and 2016. The difference of patient unit cost is Rp 1.124.258, fasyankes unit cost is Rp 59.283.008 and activity unit cost is Rp 1.124.258 The result of cost effectiveness analysis shows that the cost, output and unit cost are increase except for the number of hospital referrals and ambulance requirement that decreased by 40 and 42 and mortality did not improve. Analysis and new system design will be added to the cost features which categorized in direct and indirect costs and automatic calculation of cost analysis and cost effectiveness analysis"

"Skripsi ini menganalisis manajemen perubahan aplikasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan studi kasus terhadap perubahan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi aplikasi e-Budgeting. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil perubahan aplikasi, yaitu aplikasi e-Budgeting, lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIP dalam mendukung proses penyusunan APBD. Hal tersebut karena aplikasi e-Budgeting membuat perencanaan lebih rinci, penyusunan APBD lebih mudah, dan manajemen kendali anggaran lebih baik daripada sebelumnya. Terkait manajemen perubahan aplikasi, pendekatan manajemen perubahan aplikasi yang dipilih sudah sesuai, namun beberapa praktik dalam tahapan manajemen perubahan aplikasi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada timbulnya masalah dan potensi masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan penetapan APBD TA 2014. Sedangkan potensi masalah yang dapat muncul adalah rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada TA 2014, kemungkinan anggaran siluman muncul, tidak terukurnya kinerja SKPD, dan kesalahan manajemen perubahan aplikasi yang dapat terulang kembali di masa depan.

---

This thesis analyzes the application change management on Regional Income and Expenditure Budgeting (APBD) in DKI Jakarta Provincial Government, with a case study of the changes in Information Systems Planning (SIP) application into e-Budgeting application. The results of the analysis concluded that the application changes results, namely e-Budgeting application, is superior to SIP application in support the budgeting process. This is due to e-Budgeting application that made planninng more detailed, budgeting easier, and budget control management better than before.

Related to application change management, selected application change management approach is appropriate, but some practices in application change management phase is not appropriate. Such discrepancy affects the onset of problems and potential problems. The problem that occurs is the delay in setting APBD Final Year (FY) 2014. While the potential problems that can arise is the low absorption in the FY 2014 budget, the possibility arises stealth budget, the SKPD performance not measurable, and the fault on application change management can reoccur in the future."

"Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiliki, pemerintah merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang didesain untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM). Program yang sudah bezjalan sqak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup masyarakat.Program PPK EPM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya bell sebagai roda penggerak perekonomian. Program ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.Dalam suatu kebijakan, salah satu faktornya adalah implementasi program. Keberhasilan implementasi program dinilai melalui target yang sesuai dengan harapan. Begitu juga sebaliknya, implementasi yang mengalami hambatan berakibat pada tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuah kebijakan, sehingga antara keberhasilan implementasi program dengan hasil akhir yang dicapai akan berbanding lurus pada sistem kebijakan secara keseluruhan.Penelitian yang difokuskan pada pelaksana (implementor) kebijakan di level operasional (operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang ditugaskan menjalankan kebijakan tersebut. hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi yang baik dan konsisten serta kesamaan pemahaman antara Executive level dengan operational level menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. Dan juga struktur birokrasi serta sikap pelaksana menjadi dua faktor yang tidak kalah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan program adalah faktor sumber daya. Dalam faktor ini ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana. Dari ketiga faktor tersebut, kendala dalam sumber daya angaran telah mengakibatkan kendala yang cukup berarti dalam implementasi kebijakan. Hal ini tentu saja karena keberadaan anggaran masih menjadi kunci dalam implementasi program apalagi bila diukur dengan ketepatan jadwal pelaksanaan.

---

One of the government obligations is to create the development which is to give the society prosperous. With the policy and authority in hand, the government plans, do the implementation and evaluated every policy which intends to improve the society prosperous.

In the autonomy era, the government of Bekasi city makes the policy comprehension through improving their societies prosperous. One of policy which is designed to give the prosperous of Bekasi society is operating the program of the human development of index financial competition (PPK IPM). This program has been running in'2007 which is intended to stabilize the source, such as finance, skill, interpretation, things of the government and else. In the sector private and the society and also other stakeholder to get improveness of social life quality.

The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the education, the serve of social quality and the ability of society in improving in the economic matters. This program has the strategic position to efibrts the social prosperous of Bekasi city.

In one policy, one of the factors is the implementation. The successful target in implementation is appraise through the target before. In other words, the obstacle implementation influences the maximal efibrts of policy. So that between the successful implementation program and the final things would be compared .well as a system policy comprehension.

The observation is focused at implementer policy in the operational level usage two approaches. The Quantitative and qualitative propose to get the view factors which is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy. The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole understanding between Executive level and Operational level holding the support factors in the implementation program. And then the bureaucracy structural and the behaves actors become the two factors which is the important things to run the successful policy implementation.

The other factor which is the key of success program is resource. In this factor, there are 3 factors component which becomes measure. Here are human resources, tools and financial resources. In those factors, the problem in the financial resources has affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure because of the financial still being the key in the implementation program and also controlled with on time.

"

"Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) untuk tahun 2030, dimana berbagai indikator dalam SDG meliputi berbagai elemen yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dll. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di daerah dengan harapan kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami perkembangan apabila terdapat pembangunan yang dapat menunjang hal tersebut, salah satu sumber finansial yang bisa memberikan dampak pada pembangunan di daerah adalah investasi baik investasi publik yang dilakukan pemerintah maupun Foreign Direct Investment (FDI). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengukur pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi pemerintah pada sektor pendidikan-kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Fixed Effects serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC Data tahun 2010-2020, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan FDI memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia provinsi tetapi tidak signifikan sedangkan kenaikan investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi.

---

Human resource development is also one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, where various indicators in the SDGs include various elements related to the quality of human resources such as education, health, poverty, etc. Improving the quality of human resources nationally can be done by carrying out development in the regions with the hope that the quality of human resources will also develop, one of the financial sources that can have an impact on development in the region is investment, both public investment by the government and Foreign Direct Investment (FDI). This study aims to identify and measure the effect of Foreign Direct Investment (FDI) and government investment in the health-education sector on the provincial human development index in Indonesia. Using the Fixed Effects method and data from the Badan Pusat Statistik (BPS) and CEIC Data for the years 2010-2020, the estimation results show that the increase in FDI has a positive impact on the provincial human development index but is not significant, while the increase in government investment in the education and health sectors has a significant positive impact on the province's human development index."

"ABSTRAKIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pembangunanmanusia yang berkualitas berdasarkan pada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dantingkat pendapatan. Dengan kata lain semakin baik tingkat pendidikan, tingkatkesehatan dan tingkat pendapatan maka akan semakin besar juga capaian IPM suatunegara atau daerah. Hasil regresi data panel pada 33 Provinsi tahun 2008-2010,menunjukkan bahwa transfer dana BOS signifikan dan positif dalam peningkatanAngka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah sedangkan APBD Sektor Pendidikantidak signifikan. Trasfer dana Jamkesmas signifikan dan positif dalam peningkatanAngka Harapan Hidup sedangkan APBD Sektor Kesehatan tidak signifikan. PNPMMandiri tidak signifikan dalam peningkatan Pengeluaran Per Kapita sedangkan PDRBPer Kapita sebagai variabel kontrol signifikan.Secara bersama-sama model regresi data panel hubungan transfer dana BOS,Jamkesmas dan PNPM Mandiri signifikan terhadap pencapaian IPM dengan R-Squaresebesar 0.995, yang berarti 99,5% model dapat menjelaskan hubungan antara transferdana BOS, Jamkesmas dan PNPM terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusiadisetiap Provinsi di Indonesia. Transfer dana BOS dan PNPM Mandiri signifikanterhadap pencapaian IPM sedangkan transfer dana Jamkesmas tidak signifikan.Untukvariabel kontrol APBD Sektor Pendidikan dan APBD Sektor Kesehatan keduanya tidaksignifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sementara PDRB PerKapita signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

---

ABSTRACTHuman Development Index (HDI) is an indicator of the quality of human developmentbased on the level of education, health and income level. In other words, the betterlevel of education, health and income level, the greater also the achievements of theHDI of a country or region. The results of the panel data regression in 33 provinces in2008-2010, indicates that the BOS funds transfer significant and positive in improvingthe literacy rate and the average length of school while education sector budget notsignificant. Jamkesmas fund trasfer significant and positive in increasing lifeexpectancy while health sector budget not significant. PNPM Mandiri not significantin increasing expenditure per capita while the GDP Per Capita as control variablessignificant.The panel data regression model funds transfer BOS, Jamkesmas and PNPM Mandirisignificantly to the achievement of the HDI with R-Square of 0995, which means that99.5% of models can explain the relationship between the transfer of funds BOS,Jamkesmas and PNPM to increase Human Development Index in every province inIndonesia. BOS funds transfer and PNPM Mandiri significantly to the achievement ofthe IPM whereas Jamkesmas not significant. For education and health sector budgetas control variables both not significant to the increase in the Human DevelopmentIndex while GDP Per Capita significantly to the improvement of the HumanDevelopment Index."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."