Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang diterbitkan secara melawan hukum membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dinyatakan menjadi akta yang batal demi hukum, Notaris yang membuat akta didasarkan keterangan palsu menyebabkan Notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Selanjutnya, implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu ialah bahwa tanggung jawab Notaris yang telah meninggal tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak manapun termasuk ahli warisnya disebabkan tanggung jawab Notaris merupakan tanggung jawab yang diemban Notaris secara pribadi atas profesinya tersebut sehingga tidak dapat diwariskan.

---

This study examines Decision Number 2997 K/Pdt/2017 regarding the existence of a Deed of Recognition and Power of Attorney made by a notary based on false statements from the attorney. The issues raised are the legal implications of the deed issued illegally as the Decision analyzed, Notary liability for the deed he made based on false information, and juridical implication for the Notary who has died of the deed he made based on false information. This thesis research method uses the form of juridical normative research with qualitative research type. The result of this research is that a deed issued illegally makes the deed invalid and can be declared to be a null and void deed, a notary making a deed based on false information causes the notary concerned to be held liable in civil, criminal or administrative liability. Furthermore, the legal implication of a notary who has died for the deed he made based on a false statement is that the responsibility of the deceased Notary cannot be imposed on any party, including his heirs, because the Notary's responsibility is the responsibility held by the Notary personally for the profession. cannot be inherited. "

"Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kuasa tersebut akan batal demi hukum. Selain itu atas perbuatan yang terkait dengan hal tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan apa yang telah dilanggarnya. Pemberian sanksi ini diberikan sebagai efek jera kepada Notaris dan juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

---

The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances has an impact on the deed that was made. The issues in this thesis are the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances and responsibility of the notary toward those consequences from their action related to the deed. This thesis is done in the form of normative juridicial.

The results of this research are due to the law of the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances could cause a consequence that its power is to be void by law, and also the notary that did that could get a sanction. The issuing of sanction was given as a deterrent to the notary and also to protect the community from notary rsquo s act that could harm them."

"Bangunan gedung kejaksaan agung Republik Indonesia mengalami kebakaran pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020, dimana bagian yang terbakar merupakan bangunan utama"

"Sutianshah Sutedjo adalah warga negara yang terlibat dalam plot narkotika besar di Thailand bernama Srisuk Marigold Noverdian ditangkap ketika mengimpor narkotika Kelas I di Thailand dari Jerman menggunakan aliasnya. Polisi Thailand menangkapnya dan mendakwa Pasal 15 ayat (1), 15 ayat (2), 26, 65 dan 76 ayat (1) dengan ancaman bagi Noverdian hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hukum dan bantuan hukum untuk setiap warga negara Indonesia dan BHI yang berurusan dengan hukum asing melalui perwakilan Indonesia untuk setiap negara yang dikenal sebagai Kedutaan Besar Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Mekanisme peraturan perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Ada beberapa atase di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand yang terlibat dalam membantu Noverdian menyelesaikan kasusnya, salah satunya adalah pengacara atase. Atase pengacara adalah perwakilan dari Kantor Kejaksaan Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand membantu Noverdian dengan memberikan beberapa nasihat hukum dan bekerja sama dengan petugas penegak hukum di Thailand yang membuat hukuman dari Noverdian yang awalnya merupakan penjara seumur hidup atau kematian. hukuman menjadi hukuman penjara 28 tahun 3 bulan dan 15 hari di Klong Perm, Thailand dan denda 2.700.000 Baht. Wewenang ini dalam memberikan nasihat hukum hanya dimiliki oleh Kantor Kejaksaan yang disebut sebagai Otoritas Magister Magistraat. Kurangnya pengetahuan tentang Otoritas Magisterial di Kedutaan Indonesia dan tidak adanya peraturan yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing atase membuat penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri menjadi ambigu dan ambigu.

---

Noverdian Sutianshah Sutedjo is a citizen involved in a large narcotics plot in Thailand named Srisuk Marigold Noverdian was arrested while importing Class I narcotics in Thailand from Germany using his alias. Thai police arrested him and charged Article 15 paragraph (1), 15 paragraph (2), 26, 65 and 76 paragraph (1) with threats to Noverdian serving life imprisonment or death sentence. As a state of law, Indonesia guarantees legal protection and legal assistance for every Indonesian citizen and BHI who deals with foreign law through Indonesian representatives for each country known as the Indonesian Embassy or Consulate General of the Republic of Indonesia. The mechanism of this legal protection regulation is regulated in Law number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. There were several attaches at the Indonesian Embassy in Thailand who were involved in helping Noverdian solve his case, one of which was the attache attorney. The attorney attache is a representative of the Indonesian Prosecutors Office stationed at the Indonesian Embassy in Thailand helping Noverdian by providing some legal advice and working with law enforcement officers in Thailand who make sentences from Noverdian who were originally sentenced to life imprisonment or death. the sentence became a 28-year prison sentence 3 months and 15 days in Klong Perm, Thailand and a fine of 2,700,000 Baht. This authority in providing legal advice belongs only to the Prosecutor's Office which is referred to as the Magistraat Masters Authority. The lack of knowledge about the Magisterial Authority at the Indonesian Embassy and the absence of regulations explaining the responsibilities of each attach makes the handling of cases of Indonesian citizens abroad ambiguous and ambiguous."

"[Pengikatan jual beli sebagai perjanjian obligator dijelaskan sebagai perjanjian yang baru meletakan hak dan kewajiban untuk menentukan kedudukan masingmasing pihak yaitu penjual dan pembeli. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, peralihan hak hanya dapat terjadi apabila ada Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sekalipun dalam hukum adat yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan bahwa jual beli telah sah meskipun dilakukan secara bawah tangan. Akan tetapi, Akta Jual Beliadalah perjanjian pokok dan Pengikatan Jual Beli adalah merupakan perjanjian bantuan, sehingga hanya dengan adanya Pengikatan Jual Beli belum menjadi bukti sebagai peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Begitu pula dengan yang terjadi antara tergugat dengan pewaris yang melakukan pengikatan jual beli atas harta milik pewaris semasa hidupnya. Akibat yang demikian menyebabkan munculnya gugatan para ahli waris yang dimenangkan pada tingkat kasasi melaluiputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam gugatan tersebut disampaikan fakta-fakta bahwa pengikatan jual beli itu selain melanggarnya syarat sah perjanjian juga melanggar asas kebebasan berkontrak sehingga menurut hukum, harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut tidak sepantasnya diduduki oleh tergugat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, bentukpenelitiannya adalah evaluatif dan preskriptif, sumber data nya adalah data sekunder dan alat pengumpul datanya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.;A binding sale and purchase agreement is described as an obligator agreement which putting the rights and duties to determine the position of each of the parties who are the seller and buyer. According to the Government Regulation No. 24 of1997, the transition of rights can only occur if there is a Deed of Sale and Purchase made in front of PPAT (Land Deed Officer) even under customary law which still applicable in the State of Indonesia stating that the purchase is legal even though it is conducted under the hand. Although an agreement of sale and purchase is a primary agreement and the Sale and Purchase Agreement is an assistance agreement, but the presence of the binding Sale and Purchase has not yet becoming an evident of the transfer of rights from the seller to the buyer. Similar to the case in this thesis, which happened between one of the heirs and the testator who did a binding of sale and purchase agreement when the testators was still alive. The consequence of this case came out as a result is a lawsuit led to the emergence of the heirs who won on appeal by the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The lawsuit from the plaintiffs was submitted severe of facts that a binding sale and purchase agreement not only violated the agreement but also violated the fundamental of freedom of contract. According to the law, it is true and valid that the property from the testators is still a commonasset from the plaintiffs together with the defendant as the heirs. Therefore, the act of defendant, which is still occupying the land as a common asset is illegal. The methods used in this thesis is juridical normative, character of study is analytical descriptive, form research is evaluative and prescriptive, the source of its data is secondary data and the data collection tool is the primary legal materials, secondary and tertiary., A binding sale and purchase agreement is described as an obligator agreementwhich putting the rights and duties to determine the position of each of the partieswho are the seller and buyer. According to the Government Regulation No. 24 of1997, the transition of rights can only occur if there is a Deed of Sale andPurchase made in front of PPAT (Land Deed Officer) even under customary lawwhich still applicable in the State of Indonesia stating that the purchase is legaleven though it is conducted under the hand. Although an agreement of sale andpurchase is a primary agreement and the Sale and Purchase Agreement is anassistance agreement, but the presence of the binding Sale and Purchase has notyet becoming an evident of the transfer of rights from the seller to the buyer.Similar to the case in this thesis, which happened between one of the heirs and thetestator who did a binding of sale and purchase agreement when the testators wasstill alive. The consequence of this case came out as a result is a lawsuit led to theemergence of the heirs who won on appeal by the decision of the Supreme Courtof the Republic of Indonesia. The lawsuit from the plaintiffs was submitted severeof facts that a binding sale and purchase agreement not only violated theagreement but also violated the fundamental of freedom of contract. According tothe law, it is true and valid that the property from the testators is still a commonasset from the plaintiffs together with the defendant as the heirs. Therefore, the actof defendant, which is still occupying the land as a common asset is illegal. Themethods used in this thesis is juridical normative, character of study is analyticaldescriptive, form research is evaluative and prescriptive, the source of its data issecondary data and the data collection tool is the primary legal materials,secondary and tertiary]"

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga sebagai pencabutan kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPerdata. Pencabutan kuasa pada hakikatnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sewaktu-waktu secara sepihak. Namun pencabutan suatu kuasa yang dibuat dalam akta autentik pada hakikatnya sah apabila dicabut dengan surat pencabutan kuasa yang dibuat dibawah tangan. Dalam tesis ini yaitu tindakan penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dan mengakibatkan pemberi kuasa dirugikan. Akibatnya, perbuatan hukum berupa hibah saham yang terjadi berdasarkan akta kuasa autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta kuasa yang telah dicabut dengan akta dibawah tangan namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga; dan hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Tipologi yang digunakan adalah problem solution. Jenis data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi literatur/dokumen, dengan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa dibawah tangan yang tidak diberitahukan kepada pihak ketiga oleh penerima kuasa, maka akta kuasa tersebut sudah tidak berkekuatan hukum dan sudah tidak sah sehingga dinyatakan hibah saham tidak sah karena terhadap kuasa tersebut sudah dilakukan pencabutan kuasa yang kemudian dalam persidangan diakui kebenarannya oleh penerima kuasa, sehingga menyebabkan peralihan saham dalam bentuk hibah tersebut menjadi batal.

---

This research discusses the validity of the deed of power that has been repealed in terms of share grants based on the Lubuk Pakam District Court Decision number 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. A power of attorney given in an authentic deed has perfect evidentiary power. The expiration of a power of attorney can occur due to the withdrawal of power by the power of attorney or it is also known as revocation of power as regulated in articles 1813-1819 of the Code of Civil Law. In essence, the power of attorney can be withdrawn unilaterally at any time. However, the revocation of a power of attorney made in an authentic deed is essentially valid if it is revoked with a power of attorney drawn up under hand. In this thesis, it is the actions of the recipient of the power of attorney who exceeds their authority and results in the giver of power being injured. As a result, legal actions in the form of share grants that occur based on the authentic power of attorney are null and void by law. The problems discussed in this research are the legal strength of the power of attorney that has been revoked by deed under hand but not notified to a third party; and share grants made based on a power of attorney that has been revoked based on the decision of the Lubuk Pakam District Court No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. This problem is answered by using juridical-normative research methods by conducting library research. The typology used is the problem solution. Types of secondary data, primary, secondary and tertiary legal materials, and data collection tools in the form of literature / document studies, with qualitative analysis methods and descriptive analysis research results. The result of the analysis is that the power of attorney revoked by the power of attorney based on a power of attorney under the hand which is not notified to a third party by the power of attorney, then the power of attorney is not legally binding and is not valid so that the share grant is invalid because the power of attorney has been made revocation of power of attorney which the recipient of the power of attorney acknowledges later in court, causing the transfer of shares in the form of a grant to be canceled."

"Dalam praktek, keabsahan pencabutan kuasa secara sepihak memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Hal ini terjadi dalam kasus Nyonya HAIM yang menggugat PT MB, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penenaman modal asing, atas pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak oleh PT MB selaku pemberi kuasa terhadap Nyonya HAIM selaku penerima kuasa. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak dalam perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing dilihat dari sudut perjanjian berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata adalah sah, akan tetapi dalam kasus ini Akta Kuasa Direksi yang dicabut adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebabkan Akta Kuasa Direksi tersebut batal demi hukum, maka oleh undang-undang tindakan hukum tersebut sejak semula diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Hal tersebut menyebabkan pencabutan atas Akta Kuasa Direksi tidak sah. Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1675 K/Pdt/2012 yang menyatakan gugatan Nyonya HAIM tidak dapat diterima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari faktafakta hukum yang ada dalam putusan tersebut. Notaris harus memahami karakteristik dari berbagai macam jenis pemberian kuasa agar akta yang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak merugikan kepentingan pihak manapun.

---

In practice, the legitimacy of the unilateral revocation gives legal uncertainty among the parties, especially the proxy. This happened in the case of Mrs. HAIM who sued PT MB, a limited company established based on foreign investment, upon the unilaterally power of attorney of the Board of Directors revocation by PT MB as the authorizer to Mrs. HAIM as the proxy. This research is treated with normative judicial approach focusing on analysis on secondary data as the main source. The type of this research is analytical description by describing the applied regulations connected to legal theories and the practices of positive law. The data are analyzed with qualitative judicial approach. The results show that based on unilaterally Power of Attorney of the Board of Directors revocation in limited company established based on foreign investment seen from the point of agreement based on Article 1814 Indonesian Civil Code is valid, but in this case the revoked Power of Attorney of the Board of Directors is legal defect because its contents are contradictory to Law Number 40 Year 2007 which causes the Power of Attorney of the Board of Directors to be void by law, thus the law act was initially sanctioned with no legal effect. This resulted the revocation of the Power of Attorney of the Board of Directors being invalid. Regarding the basis of judges 39 s consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1675 K Pdt 2012 stating that Mrs. HAIM 39 s claim is unacceptable is in accordance with applicable laws and regulations in view of the legal facts contained in the decision. Notary must understand the characteristics of various types of authorization so that the deed is not contrary to the laws and regulations and has perfect proof so as not to harm the interests of any party."

"ABSTRAKNotaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.Namun dalam Praktek hukum pembuatan akta notaris, tak jarang dijumpai bahwa ada notaris yang menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta otentik, dengan tindakan menyimpang. Tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris yang menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat notaris adalah pelanggaranterhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1 . Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya. Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam kasus tersebut dapat menjadi salah satu contoh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris seringkali kurang hati-hati sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

---

ABSTRACTNotary is the General Officer authorized to make an authentic deed. Notary Profession at this time becomes very important because the Notary by the Law is authorized to make an authentication instrument in the form of authentic deed which in essence is considered correct. This is very important for all people who need a tool of evidence for the purposes, both for personal interest and business interests. The making of authentic deeds aims to ensure legal certainty, order and legal protection for the interested parties and the community as a whole. The public has assumed that a Notary is an official where one can obtain reliable advice. Everything that is written and stipulated is true, he is a powerful document maker in a legal process.But in the practice of notarial deed making law, not infrequently encountered that there is a notary who violates the duties and authority as general officials who are specifically authorized to make the deed Authentic, with deviant action. The duties and authorities granted by the state to the notary are not carried out properly, resulting in errors and misappropriation by the notary which results in the disruption of legal certainty and sense of community justice. One example of a violation commonly committed by a notary official is a violation of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary in Article 16 paragraph 1 . Notarized deeds that were made initially no problem, but in the implementation of the problem often occurs, the problem arises when one of the parties feel themselves harmed and will eventually lead to a dispute, in which one party wants the cancellation of the notarial deed previously made. An authentic deed made at the request of the parties concerned, in the event of violation or deviation from the contents of the deed to the provisions of the legislation, the deed only has the power of proof as a deed under the hands or deed is degraded its evidentiary power as a deed that has the power of proof as Deed under hand. In such cases it can be an example that in the performance of a Notary is often inadvertent, causing one party to feel disadvantaged. "

"Tesis ini membahas mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang dibuat oleh Notaris SS dengan didasari Irrevocable Power of Attorney. Yang mengakibatkan pengalihan saham yang tidak dikehendaki oleh pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian baginya. Dalam tesis ini terdapat dua permasalahan yaitu (1) implikasi keabsahan Irrevocable Power of Attorney SOP terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT BPM dan (2) tanggung jawab notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Irrevocable Power of Attorney yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPS LB melampaui kewenangan dari yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Sehingga menyebabkan Akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta notaris tersebut juga menyebabkan akta autentik yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian sehingga menjadikannya akta dibawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian tetapi tidak autentik.

---

This thesis discusses to The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM which was made by the Notary SS based on the Irrevocable Power of Attorney. Which resulted in the transfer of shares that were not desired by the shareholder so as to cause loss to him. In this thesis there are two issues, namely (1) the implications of validity of the Irrevocable Power of Attorney SOP on The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM and (2) the Notary's responsibility for The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM that has been made. The research method used is normative juridical, which is research conducted to study written legal norms to analyze Supreme Court Decision Number 1580 K/Pdt/2018 with secondary data types and data collection tools for study documents or library materials. The results of the study stated that the Irrevocable Power of Attorney used as the basis for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders exceeded the authority of the power of attorney. Thus, causing the deed made to be null and void. As a result of the cancellation of the notarial deed, it also causes the authentic deed he made to experience a decrease in the strength of proof, making it an underhand deed as long as it is recognized by the parties and has evidentiary power but is not authentic."