Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"

"ABSTRACT

Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACT

The concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal. "

"ABSTRAKImplementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya

---

ABSTRACTThe Policy Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise have a problem of budget absorption use happens in the regions including one of which is Kediri Municipalcity their use is not fully absorbed This research discusses regarding the The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Kediri Municipality The approach used is qualitative descriptive method This study analyzes of the content of policy and the context of implementation Results of this study is addressed that on the content of policy does not set out clear policies on matters of a technical nature in its implementation and strict regulation while the content of policy have one of the implementor in Kediri Municipality do not want manage DBH CHT because it was burdened with other source of funds and hearts do fear is the area of absorption led to the use of this expenditure allocation becomes do not fully absorbed "

"Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau dengan tujuan sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini oleh pemerintah daerah adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan daerah nonpenerima. Hal ini didukung dengan hasil regresi yang menunjukan bahwa DBH CHT mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di level kabupaten/kota. Diharapkan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.

---

In the implementation of decentralization, the Tobacco Product Excise Sharing Fund (DBH CHT) is given to excise and/or tobacco producing regions with the aim of being one of the sources of funding for the National Health Insurance (JKN) program. The main use of these funds by local governments is to provide the supply side of the health sector including the provision of health facilities. The annual increase in the DBH CHT budget has not been followed by an adequate number of health facilities. Using secondary data at the provincial and district levels in Indonesia in 2018-2020, this study aims to determine how the DBH CHT policy influences the number of health facilities. The analytical method used in this study is Negative Binomial regression model. The result of the initial validation shows that the DBH CHT recipient regions have increased the number of health facilities compared to non-recipient regions. This is supported by the regression results which show that the DBH CHT have a positive impact on increasing the number of health facilities at the district levels. It is hoped that the process of planning, budgeting and implementing the DBH CHT policy can be better managed and monitored so that the benefits can be felt in improving health services in the community."

"Kebijakan Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau diimplementasikan di Sidoarjo dengan tujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo perlu dikendalikan karena memberikan kerugian bagi negara, khususnya pada bidang penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Keadaan tersebut membuat kurang optimalnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau dikarenakan tingginya pelanggaran penyalahgunaan pita cukai pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penerimaan Cukai Hasil Tembakau juga digunakan sebagai penerimaan yang digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo beserta hambatan dan tantangan yang dialami. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau telah dilaksanakan oleh pelaksana program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan tersebut memiliki derajat perubahan yang perlu dicapai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya KPPBC TMP B Sidoarjo dalam menghadapi hambatan dan tantangan selama dilaksanakannya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya banyaknya pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak terdaftar sebagai pengguna jasa di KPPBC TMP B Sidoarjo.

---

The Policy for Restricting Applications for the Provision of Excise Tax Stamps for Tobacco Products is implemented in Sidoarjo with the aim of minimizing the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. Circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo needs to be controlled because it causes losses to the state, especially in the area of revenue from Tobacco Products Excise. This situation makes the revenue from Tobacco Products Excise less than optimal due to the high abuse of excise stamps in the last few years. This raises concerns because the revenue from Tobacco Products Excise is also used as revenue that is used for the Tobacco Products Excise Revenue Sharing Fund which is used to overcome negative externalities from cigarette consumption. Based on this, this research will discuss the implementation of the policy for Restricting Applications for the Provision of Tobacco Products Excise Stamps at KPPBC TMP B Sidoarjo along with the obstacles and challenges experienced. The method used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. In this study it was found that the policy of Restricting Applications for Provision of Tobacco Products Excise Stanps had been implemented by program implementers in accordance with established regulations. This policy has a degree of change that needs to be achieved to minimize the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. In implementing it, the efforts of KPPBC TMP B Sidoarjo in facing obstacles and challenges during the implementation of the policy, one of which is the large number of tobacco product manufacturers who are not registered as service users at KPPBC TMP B Sidoarjo."

"Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review.

The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency. "

"Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatandisamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsiekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalahpasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 jutaUSD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 BMI, 2015 . Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90 alatkesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik IndeptInterview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasilriset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya diUniversitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Madamasih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan.Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurangbersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusundalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunyaserta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usahauntuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya perisetsecara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secarakonsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Sertalaboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada.Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasidalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dariprototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. Inaddition to having a social function, medical devices also has an economic function andcommodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devicesmarketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated toreach 1.2 billion USD by 2019 BMI, 2015 . However, the need for medical devices isstill fulfilled by more than 90 of imported medical devices. This research usesqualitative method with In depth Interview technique. Research Result of Communication on the hilirization policy implementation of medical devices researchresults in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah MadaUniversity such as human resources, facilities and funds have not been optimal.Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation ofmedical devices research results.

Conclusion the hilirization policy implementation ofmedical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in thehilirization implementation of medical devices research results. Obstacles Gadjah MadaUniversity researchers'communication with LKPP is less synergic so that the productsthat should be arranged in the governance of medical devices procurement are stillrejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medicaldevices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devicesand business actors to invest in the medical devices industry. Research resources inquantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, sofar the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testinglaboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. Theorganizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and theadvocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement ofthe objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization ofresearch results."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek.

---

This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy."