Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar sukuk di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam OKI yang merupakan emiten terbesar pasar sukuk secara global. Penelitian ini menggunakan data panel 10 negara OKI dari tahun 2006 minus;2016. Ukuran pasar sukuk diukur dengan jumlah sukuk yang beredar terhadap produk domestik bruto PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar sukuk di negara-negara OKI diantaranya adalah ukuran perekonomian suatu negara, tahap perkembangan ekonomi suatu negara, keterbukaan perekonomian, dan variabilitas nilai tukar. Ketika kondisi makroekonomi stabil maka hal ini akan memengaruhi keputusan para emiten untuk menerbitkan sukuk. Pasar sukuk yang berkembang dengan baik dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif dan pada saat yang sama juga dapat meningkatkan ketahanan keuangan suatu negara dengan menyeimbangkan ketergantungan yang tinggi pada sektor perbankan dengan sektor fixed income.

---

The objective of this research is to determine the effect of macroeconomic factors on sukuk market development in the Organization of Islamic Cooperation OIC countries, which is the largest issuer of sukuk market globally. Using Panel data from 10 OIC countries for the period 2006 2016. The size of the sukuk market is measured by the amount of outstanding sukuk to gross domestic product GDP. The results showed that macroeconomic factors that affecting the development of sukuk market in OIC countries are the size of economic, the stage of economic development, openness of economic, and exchange rate variability. When the macroeconomic conditions are stable then this will affect the issuers 39 decision to issue sukuk. A well developed sukuk market can be an alternative source of financing while at the same time enhancing a country 39s financial resilience by balancing high dependence on the banking sector with fixed income sector. "

"Integrasi faktor non-finansial ESG dalam investasi kini menjadi tren dominan dan berkembang cukup pesat di dunia pasar modal mengingat objektif finansial kini tidak lagi dijadikan sebagai satu-satunya objektif dalam berinvestasi. Investor yang ingin berkontribusi terhadap tujuan positif dengan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dapat berinvestasi di perusahaan dengan praktik ESG yang memadai. Praktik ESG ini sejatinya tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan umum atau non-syariah saja, tetapi juga pada perusahaan syariah yang sejatinya memiliki karakteristik yang terafiliasi secara alamiah dengan kriteria ESG berdasarkan objektif maqashid syariah. Meskipun demikian, terdapat banyak perdebatan dan kritik oleh kalangan akademisi maupun praktisi keuangan yang mendasari kecondongan investasi syariah yang membawa karakter “penyaring negatif” dibandingkan “penyaring positif” terhadap perusahaan yang pada akhirnya dikategorikan sebagai sharia-compliant. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh status syariah terhadap performa lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perusahaan di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada periode 2018–2022. Pengujian dilakukan terhadap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan Uni Emirat Arab yang mencakup keseluruhan sektor yang dirumuskan oleh Global Industry Classification Standard (GICS). Hasil penelitian pada regresi sampel penuh menunjukkan bahwa performa ESG perusahaan non-syariah justru lebih baik dari perusahaan syariah di negara OKI. Lebih lanjut, kriteria syariah secara parsial menunjukkan bahwa rasio utang berpengaruh negatif signifikan terhadap performa ESG perusahaan, sedangkan rasio piutang terhadap total aset maupun rasio kas terhadap total aset berpengaruh positif signifikan terhadap performa ESG perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil regresi subsampel berdasarkan penggolongan sektor keuangan dan non-keuangan maupun penggolongan ukuran perusahaan menurut kapitalisasi pasarnya sebagai pengujian robust. Penelitian ini diharapkan menjadi “room for improvement” bagi perusahaan syariah yang dapat menekankan posisi kriteria ESG sebagai suatu proposisi nilai unik yang mampu untuk merefleksikan kebutuhan investasi syariah modern pada era kontemporer.

---

The integration of non-financial ESG factors in investment has now become a dominant trend and is growing quite rapidly in the capital market world, considering that financial objectives are no longer made as the only objective in investing. Investors who want to contribute to positive goals by providing significant social and environmental impacts can invest in companies with adequate ESG practices. These ESG practices are not only concentrated on general or non-sharia companies but also on sharia companies which inherently have characteristics affiliated with ESG criteria based on the objectives of maqasid sharia. However, there are many debates and criticisms by academics and financial practitioners underlying the tendency of sharia investments that carry a "negative screening" character compared to a "positive screening" for companies that are ultimately categorized as sharia-compliant. This research is intended to analyze the influence of the sharia-compliant status on the environmental, social, and governance (ESG) performance of companies in countries that are members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in the period of 2018–2022. The research was conducted on public companies listed on the Indonesia, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and the United Arab Emirates Stock Exchanges, covering the entire sector that has been formulated by the Global Industry Classification Standard (GICS). The results of the full sample regression research show that the ESG performance of non-sharia companies is actually better than sharia companies in OIC countries. Furthermore, the sharia criteria partially show that the debt ratio has a significant negative effect on the company's ESG performance, while the accounts receivable ratio to total assets and the cash ratio to total assets have a significant positive effect on the company's ESG performance. This finding is consistent with the results of subsample regression based on the classification of financial and non-financial sectors, as well as the classification of company size according to its market capitalization as robustness testing. This research is expected to be a "room for improvement" for sharia companies that can emphasize the position of ESG criteria as a unique value proposition, reflecting the needs of modern sharia investment in the contemporary era. "