Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stunting merupakan masalah serius, dampak nyata adalah menurunnya kualitas generasi muda di masa datang baik secara fisik maupun motorik yang mana akan berpengaruh pada perekonomian negara. Program stunting di Indonesia masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan target penurunan dari (30,8%) 2018 menjadi (14%) 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor determinan stunting pada batita usia 12-36 bulan di kecamatan tamansari, kabupaten Bogor, Indonesia. Desain studi cross-sectional dari data primer dengan jumlah sampel 500 batita usia 12-36 bulan. Analisis faktor determinan stunting pada penelitian ini menggunakan analisis multivariat cox regresi dan besar pengaruh dinyatakan dalam prevalensi rasio (PR) dengan confident interval (CI) 95%. Penelitian kami menunjukkan prevalensi stunting pada batita usia 12-36 bulan di Tamansari sebesar 39.2%. Hasil uji Multivariat menunjukkan faktor determinan stunting di Tamansari yaitu riwayat pemberian ASI (PR=1.32), diare (PR= 1.40), asupan energi (PR=1.35), pendidikan ibu (PR=1.54) dan usia ibu (PR=1.44). Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat mencegah stunting dengan meningkatkan cakupan asi eksklusif, pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan asupan energi dan protein seperti telur, tahu dan tempe. Bagi Dinas Pendidikan, meningkatkan pendidikan ibu dengan kejar paket A-C, dan bagi BKKBN bersama Kantor Urusan Agama setempat meningkatkan usia pernikahan sesuai UU perkawinan yaitu 19 tahun.

---

Stunting is a serious problem, the real impact is the decline in the quality of young people in the future both physically and motorically which potentially affect the countrys economy. Stunting programmes in Indonesia are included in the National Medium Term Development Plan with a reduction target of (30.8%) 2018 to (14%) 2024. The purpose of this study is to assess the determinant factor of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari, Bogor District, Indonesia. A cross-sectional study design was employed, with primary data from a total sample of 500 toddlers in the District. The analysis of the determinant factor of stunting applied multivariate Cox Regression analysis and the effect is expressed by the prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Our study shows that the prevalence of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari is 39.2%. The Multivariat analysis test results show factors determinant of stunting in Tamansari such as the history of breast feeding (PR=1.32), diarrhoeal disease (PR=1.40), energi intake (PR=1.35), mothers education (PR=1.54) and mothers age (PR=1.44). The researcher suggest that The Health Center and the Department of Health prevent stunting by apply exclusive breast feeding, healthy lifestyles and increase energy and protein intake such as eggs, tofu and tempe. Department of Education increasing the minimum of mothers education with "kejar paket A-C". National Family Planning Coordinating Agency and Religious Affairs Office increasing the minimum marriage age in accordance with Indonesian marriage law limitations at age of 19 years."

"Tesis ini membahas hubungan frekuensi episode diare dengan kejadian stunting pada batita usia 12-36 bulan di kecamatan Tamansari kabupaten Bogor tahun 2019. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan desain cross sectional dari menganalisis data primer dari 441 batita berusia 12-36 bulan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi stunting pada balita usia 12-36 bulan sebesar 36,96%. Sedangkan proporsi stunting pada batita dengan frekuensi episode diare >1 kali dalam 6 bulan sebesar 54,55% lebih tinggi dibandingkan proporsi stunting pada batita dengan frekuensi episode diare ≤ 1 kali yaitu 30,31%. Analisis multivariat dengan uji cox regression menunjukkan hubungan yang signifikan antara frekuensi episode diare dengan kejadian stunting memiliki PR= 1,71 (95% CI: 1,24-2,34; p-value: 0,001), artinya peluang kejadian stunting pada batita dengan frekuensi episode diare > 1 kali dalam enam bulan sebesar 1,71 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan batita yang frekuensi episode diare ≤ 1 kali setelah dikontrol ASI eksklusif dan sanitasi. Peningkatan program promotof dan preventif guna pencegahan penyakit diare yaitu mengaktifkan kembali kegiatan penyuluahn meja 4 posyandu, peningkatan surveilans penyakit diare, asupan gizi yang seimbang, berkoordinasi dengan lintas sektor dalam peningatan higiene dan sanitasi, misalnya: penyediaan sarana air bersih, penyediaan saran BAB, dan media sarana edukasi dan sarana cuci tangan menggunakan sabun.

---

This thesis discusses the relationship between the frequency of diarrhea episodes with stunting among toddlers aged 12-36 months in Tamansari sub-district, Bogor district in 2019. Stunting or often called dwarf or short is a condition of growth failure in children under five years old (toddlers) due to chronic malnutrition and recurrent infections especially in the period of the first 1,000 days of life, from fetuses to children aged 23 months. The Riskesdas 2018 data showed the prevalence of stunting in Indonesia was 30.8%. The research method is quantitative with cross sectional design from analyzing primary data from 441 toddlers aged 12-36 months. The results showed the proportion of stunting in children aged 12-36 months was 36.96%. While the proportion of stunting in toddlers with a frequency of diarrhea episodes > 1 time in 6 months is 54.55% higher than the proportion of stunting in toddlers with a frequency of diarrhea episodes ≤ 1 time that is 30.31%. Multivariate analysis with cox regression test showed a significant relationship between the frequency of diarrhea episodes with the incidence of stunting. the frequency of diarrhea episodes > 1 time in six months is 1.71 times higher when compared to toddlers whose frequency of diarrhea episodes ≤ 1 time after controlled by exclusive breastfeeding and sanitation. Improvement of promotof and preventive programs to prevent diarrheal diseases, namely reactivating the activities of Posyandu table 4, increasing surveillance of diarrheal diseases, balanced nutritional intake, coordinating with multy-sectors in hygiene and sanitation recall, for example: providing clean water facilities, providing defecation advice and media for educational facilities and facilities for washing hands with soap."

"Tesis ini membahas hubungan pola asuh dan pendidikan ibu dengan stunting pada batita usia 12 – 36 bulan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Indonesia, Tahun 2019. Stunting merupakan suatu keadaan dimana anak dibawah lima tahun mengalami gagal tumbuh yang di akibatkan karena kekurangan asupan gizi kronis yang disebabkan oleh malnutrisi jangka panjang sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur anak tersebut atau bisa dikatakan anak terlalu pendek jika dibandingkan dengan usianya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi stunting turun  menjadi 30,8% dari yang sebelumnya adalah 37,2% (2013). Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional dari menganalisis 500 batita berusia 12 – 36 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi stunting pada batita dengan pola asuh ibu buruk dan pendidikan ibu rendah sebesar 2,65 lebih tinggi dibandingkan proporsi stunting pada batita dengan pola asuh ibu baik dan pendidikan ibu tinggi yaitu 1(referensi). Analisis multivariat dengan uji cox regression menunjukkan hubungan yang signifikan antara pola asuh dan pendidikan ibu dengan stunting memiliki PR= 2,36 (95% CI : 1,46-4,81) p-value 0,005 , artinya peluang kejadian stunting pada batita dengan pola asuh ibu buruk dan pendidikan rendah sebesar 2,36 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan batita yang memiliki pola asuh ibu baik dan pendidikan ibu tinggi setelah dikontrol pendapatan keluarga dan usia ibu saat hamil.

---

This thesis discusses the relationship between parenting and maternal education with stunting in toddlers aged 12 - 36 months in Tamansari District, Bogor Regency in 2019. Stunting is a condition in which children under five years of age experience failure to thrive due to chronic nutritional deficiency caused by long-term malnutrition so that the child's height does not match the child's age or it can be said that the child is too short when compared to his age. The results of the 2018 Basic Health Research (Riskesdas) showed the prevalence of stunting fell to 30.8% from 37.2% (2013). This research method is quantitative with a cross-sectional design of analyzing 500 toddlers aged 12 - 36 months.

The results of this study showed that the proportion of stunting among toddlers with poor parenting and low maternal education was 2.65, higher than the proportion of stunting among toddlers with good parenting and high maternal education, namely 1 (Reference). Multivariate analysis with the cox regression test showed that a significant relationship between parenting and maternal education with stunting had a PR = 2.36 (95% CI: 1.46-4.81) p-value 0.005, meaning that the chance of stunting in toddlers with a pattern poor parenting and low education were 2.36 times higher than toddlers who had good parenting and high maternal education after controlling for family income and maternal age at pregnancy."

"Dalam perkembangannya terdapat dua kasus yang sama mengenai permohonan izin perkawinan beda agama namun terdapat perbedaan dalam penetapannya. Dalam penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt hakim menerima, sedangkan dalam penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla hakim menolak. Akibatnya terdapat perbedaan pandangan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak di Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh terkait peraturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menganalisis kasus perkawinan beda agama yang telah terjadi. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Undang-Undang Perkawinan bukannya tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, namun karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga keabsahan perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing. Dan adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan merupakan bentuk peran negara dalam hal administrasi mengenai pencatatan bagi perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan agar terjaminnya kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

---

Nowadays, there are two similar cases concerning permission of inter religions marriage but there are differences in judge rsquo s verdict. In verdict number 46 Pdt.P 2016 Pn.Skt the judge accept, whereas in the verdict number 71 Pdt.P 2017 Pn.Bla the judge rejected. Consequently there are differences in whether the inter religions marriage is allowed or not in Indonesia. This research uses normative legal research, by using statute approach and case approach. It aims to learn more associated with setting up inter religions marriage in Law No. 1 of 1974, as well as analyzing some cases of inter religions marriage that has taken place. In this study it was found that the Law Number 1 of 1974 on Marriage is not regulating the inter religions marriage, but the Marriage Law does not recognize the inter religions marriage so that the validity of the marriage is returned to the perspective of religious law. And the existence of Article 35 point a of the Population Administration Act is a form of state 39 s role in administrative matters of recording for the inter religions marriage to register their marriage through the determination of the court, so that the marriage can be recorded in order to ensure legal certainty to the inter religions marriage."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur serta untuk mengetahui latar belakang dari kaidah dispensasi kawin dalam mengadili pemberian izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan hasil data dari jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok dan 2 (dua) contoh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok. Dari penelitian ini, Penulis mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan efektif dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Indonesia. 

---

This thesis discourse the Effectiveness of The Law Number 16 Year 2019 Regarding to Amendment on The Law Number 1 Year 1974 on Marriage in the Prevention of Underage Marriage and to examine the background of the rules of marriage dispensation in adjudicating the granting of a marriage dispensation permit in the Depok Religious Court. This study uses empirical juridical and normative juridical with qualitative approaches. The results conferred from the number of marriage dispensation submissions in the Depok Religious Court and examples of Court Decision regarding to marriage dispensations permits in Depok Religious Court serve as the basis of this study. The result from this study shows the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 concerning marriage is not effectively prevents the underage marriages in Indonesia."

"Implementation of fiqh and national law on marriage within Islamic marriage law in Indonesian legal system."

"Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan formulir penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa batasan usia minimal 16 tahun pernikahan bagi wanita tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan ketentuan ini, oleh Oleh karena itu, legislator harus melakukan kajian langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pendampingan dari organisasi dan lembaga masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan batasan usia minimal untuk menikahpantas dan pantas, terutama bagi perempuan untuk diatur dalam UU Perkawinan dan memecahkan masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia.

---

The provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which regulates the minimum age for marriage, raises various problems related to underage marriage. The Constitutional Court's Decision granted the Petitioner's request to increase the provisions for the age limit of marriage for women, attracting the attention of the author for research on how judges' legal considerations in solving problems are mentioned in the Constitutional Court decision Number 22 / PUU-XV / 2017. Therefore, to overcome this problem, the author uses a normative juridical research form that is descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach to analyze data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of the research, it can be concluded that the minimum age limit of 16 years of marriage for women is no longer in accordance with the conditions of society so it is necessary to change this provision, therefore, legislators must conduct a direct study to the community by involving assistance from the relevant community organizations and institutions for get the minimum age for marriage appropriate and appropriate, especially for women to be regulated in the Marriage Law and solve the problem of underage marriage in Indonesia."