Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25553 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rumondang, Natasya Hana
Konstruksi Negara sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan oleh Film Dokumenter Sexy Killers kepada Penonton YouTube = The Construction of State as The Environmental Crime Offender by The Sexy Killers Documentary Film to YouTube Audience
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas konstruksi negara sebagai pelaku kejahatan lingkungan oleh film dokumenter Sexy Killers kepada penonton YouTube. Objek pada penelitian ini adalah konstruksi film dokumenter Sexy Killers kepada penonton, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah film dokumenter Sexy Killers dan respons penonton yang diambil dari kolom komentar YouTube. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif untuk mencari makna atau wawasan yang tersimpan dalam film dokumenter Sexy Killers dan komentar penonton. Analisis didasarkan pada teori social construction of crime, perspektif kriminologi kritis dan konsep state environmental crime untuk menjelaskan konstruksi media serta kejahatan yang terkonstruksi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa film dokumenter Sexy Killers mampu mengonstruksi negara sebagai pelaku kejahatan lingkungan kepada penonton melalui isi filmnya dan diperkuat dengan sepuluh tema yang muncul dari hasil analisis kolom komentar.
ABSTRACT
This research aims to discuss the construction of the state as an environmental crime offender by the documentary The Sexy Killers to YouTube audience. The object of this research is the construction of the documentary to the audience, while the subject is the documentary and the audience response from YouTube comment section. This research was conducted using qualitative content analysis to analyse the insights in The Sexy Killers documentary and audience comments. The analysis is using the social construction of crime, critical criminology perspective, and state environmental crime to explain the media construction and the crime that was being constructed. This research shows that The Sexy Killers is able to construct the state as the environmental crime offender, showed by the 10 themes from the analysis of the audience comments section."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Arto Koesoemo
Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup:Studi tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia
"Dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tersebut diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan rnerusak lingkungan hidup.
Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan.
Fungsi dari UUPLH adalah merupakan "payung" (umbrella provision) yang dalam ketentuannya hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka sebelum ada peraturan pelaksananya sudah barang tentu dalam penerapannya akan menghadapi hambatan. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. pencemaran lingkungan hidup sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi. Selain menyediakan alat bukti, penyidik juga harus cermat dalam menentukan tersangkanya yang ternyata sulit untuk menempatkan korporasi sebagai tersangka. Kesulitan ini dirasakan oleh penyidik pada saat menghubungkan antara tindak pidana dengan bukti-bukti yang mengarah pada suatu pelaku tindak pidana yang notabene adalah fiksi hukum.
Pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa perkara tersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Dihubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, jaksa harus mempertahankan hasil penyidikan yang disertai dengan bukti-bukti kuat yang nantinya bisa membawa pada putusan final hakim yang menyatakan korporasi bersalah.
Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pada akhir penelitian, penulis mampu untuk menemukan permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi penghambat dalam penuntutan korporasi untuk tindak pidana lingkungan hidup."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14555
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Jones Guntur
Ganti rugi pencemaran lingkungan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Laila
Peranan hakim dalam mejatuhkan putusan sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup
"Penelitian ini bermaksud melakukan penelitian mengenai peranan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup khususnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, selain itu karena hakim yang sekarang kedudukannya sudah menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No.4 /2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam lembaga pengadilan memberikan gambaran kompleksitas tentang kedudukan yang merdeka, sehingga kajian tentang hakim dalam mengambil putusan perkara pidana pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis, dimana dengan pendekatan kritis ini adalah "cara pandang" yang lebih mengarah pada proses terbentuknya realitas sosial. Melalui pendekatan kritis ini akan menjelaskan konfigurasi faktor-faktor determinan didalam suatu organisasi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan mewujudkan citra wibawa pengadilan melalui putusan yang didalamnya memperhatikan aspek nilai-nilai dalam masyarakat.
Atas dasar dan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu diteliti adalah PERANAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP: Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung dan Pengadilan Negeri Sumedang Jawa Barat, adalah bagaimana peranan hakim pidana dalam memelihara melestarikan lingkungan hidup melalui putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19839
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis dan evaluasi hukum tentang peranan hukum dalam penyelesaian acara pelanggaran dan kejahatan lingkungan
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1996
364 ANA
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Erianto N.
Analisis terhadap asas subsidiaritas dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia = Analysis on the subsidiary principle in environmental crime enforcement in Indonesia
"Keberadaan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup masa kini dan masa depan. Asas subsidiaritas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan penyidik PPNS lingkungan hidup serta menganalisis beberapa putusan pengadilan mengenai tindak pidana lingkungan hidup.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa asas subsidiaritas belum maksimal digunakan disebabkan penjelasan mengenai bagaimana penerapan asas subsidiaritas masih kurang sehingga terjadi perbedaan penafsiran di tingkat penegak hukum maupun ahli hukum di lapangan. Tidak adanya kriteria dalam menentukan kapan dan dalam kondisi bagaimana asas subsidiaritas diterapkan atau dapat dikesampingkan menyebabkan penerapan asas subsidiaritas sangat tergantung pada subjektifitas penegak hukum itu sendiri. Konsep asas subsidiaritas di masa mendatang mesti diatur secara jelas dan tegas sehingga kepastian hukum, keadilan dan mamfaat penegakan hukum lingkungan dapat terwujud.
The existence of the subsidiary principle in environmental crime enforcement is intended to raise public compliance toward the value system on the importance of environmental conservation and development to support life at present time and in the future. The subsidiary principle as contained in the Law Number 23 of 1997 on Environmental Management stipulates that criminal code should be empowered if other forms of sanctions such as administrative sanction or civil sanction and when alternative settlement is ineffective in settling environmental cases or if offense is relatively serious and/or its impact has caused a restlessness among the community. This study is a judicial normative study supported by field research in the form of interviews with PPNS environmental investigators in conjunction with an analysis of several court decisions on environmental related cases.
The result reveals that in its current state the subsidiary principle has not been fully applied due to the insufficient technical guidelines on its application, which leads to different interpretation among the law enforcement officers and legal experts in the field. There is no specific criterion governing when and where and in what condition the subsidiary principle should be applied or when it can be waived. This kind of ambiguity has lead to a situation where the application of the subsidiary principle is highly dependent on the subjectivity of the law enforcement officers. In the future, the subsidiary principle must be laid down clearly to prevent ambiguity and different interpretation; therefore, legal certainty, justice and the benefits of environmental law enforcement may be achieved."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29217
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mekanisme koordinasi penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan
Universitas Indonesia, 2001
S22071
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivan Lexi
Narasi Kerusakan Lingkungan Dalam Film Dokumenter Longgok (C)emas : Mengeruk Emas, Menimbun Cemas: Sebuah Kajian Kriminologi Visual = Narratives of Environmental Harm in the Documentary Film Longgok (C)emas : Mengeruk Emas, Menimbun Cemas: A Visual Criminology Study
"Pada saat ini, kasus-kasus kerusakan lingkungan mulai bermunculan di muka publik dan mendapatkan perhatian dari berbagai media massa. Salah satunya adalah kasus pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat yang ditampilkan dalam film dokumenter Longgok (C)emas : Mengeruk Emas, Menimbun Cemas. Tulisan ini mengkaji narasi kerusakan lingkungan yang divisualisasikan dalam film dokumenter tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan menggunakan analisis naratif dan pembedahan adegan yang dipandu pendekatan kriminologi hijau, kriminologi naratif, dan kriminologi visual, ditunjukkan bahwa terdapat narasi kerusakan lingkungan dalam film dokumenter tersebut. Yakni terdapatnya visualitas mengenai berbagai macam pelanggaran hak, baik bagi manusia, hewan, maupun ekosistem di Kalimantan Barat.
During this time, instances of environmental harm began to surface in the public eye and received attention from various media outlets. One such example is the case of illegal gold mining in West Kalimantan, featured in the documentary Longgok (C)emas: Mengeruk Emas, Menimbun Cemas. This paper analyzes the portrayal of environmental harm depicted in the documentary as a means of increasing public awareness. By using narrative analysis and scene dissection guided by the approaches of green criminology, narrative criminology, and visual criminology, it is shown that there is a narrative of environmental harm in the documentary. It reveals a narrative of environmental harm, including various kinds of rights violations for humans, animals, and ecosystems in West Kalimantan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Darussalam
Laporan prototype film dokumenter "Waria Undercover" = "Waria Undercover" documentary film prototype report
"

BAGIAN SATU

Analisis Situasi

Keberadaan waria sering mendapat diskriminasi, kekerasan, dikucilkan, maupun ditolak keberadaannya di masyarakat. Miskonsepsi terhadap ajaran agama juga seakan melanggengkan sikap diskriminasi terhadap waria. Media mainstream yang jarang mengupas hal ini membuat dokumenter menjadi solusi akan permasalahan tersebut. Hasil riset masih menunjukan bahwa peminat dokumenter masih tinggi sesuai dengan konten apa yang dibawakan.

BAGIAN DUA

Manfaat dan Tujuan Pengembangan Prototype Film Dokumenter

Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait isu waria dari berbagai perspektif yang jarang dikupas di media mainstream Indonesia. Tujuan dari dibuatnya film dokumenter ini selain memberi pesan kepada masyarakat akan pentingnya menghindari sikap diskriminasi, juga memberi pesan bahwa persepsi dan stigma negatif yang selalu diasosiasikan kepada kelompok waria tidak selamanya benar.

BAGIAN TIGA 

Prototype Film Dokumenter yang Dikembangkan

Film dokumenter berdurasi 20 menit yang akan diunggah ke situs Youtube ini menceritakan tentang kisah hidup dibalik seorang waria. Melalui film dokumenter ini akan dibahas secara objektif dari berbagai perspektif serta akan dikupas kehidupan waria yang berbeda dari apa yang distigmakan secara negatif oleh masyarakat.

BAGIAN EMPAT

Metode Riset dan Evaluasi

Riset dilakukan dengan metode kuantitatif berupa penyebaran kuesioner survey berisi 20 pertanyaan yang berguna sebagai justifikasi pembuatan prototype. Selain itu, penulis nantinya akan melakukan evaluasi berbentuk FGD dan evaluasi menggunakan data dari Youtube Analytics.

BAGIAN LIMA

Anggaran

Anggaran pembuatan sebesar Rp3.300.000 sedangkan prakiraan pendapatan yang diterima sebesar Rp9.121.800 dan prakiraan total pendapatan sebesar Rp5.821.000.

CHAPTER ONE

Situation Analysis

The exixtence of waria (ladyboy) was often got discriminated, abused, margoinalized, or even refused. Misconseption regarding religion's taught also perpetuate the discrimination toward waria. Mainstream media that barely exposed this issues make documentation as an option to deliver the idea to solve this problem. Research shows that documenter enthusiasm are still high in number according to the content.

CHAPTER TWO

Benefits and Goals of Documentary Film Prototype

This film will give the information to the society about waria in many perspectives that barely proposed and exposed in mainstream media in Indonesia. The objective of this film other than giving messages to society about the importance of avoiding discrimination, is also for delivering messages the perception and negative stigma that always associated with waria community is not always true.

CHAPTER THREE

Developed Documentary Film Prototype

This documenter film that has 20 minutes of duration and later will be uploaded into Youtube tells you a story about waria undercover. Through this documenter film, there will be an objective exposure from different perspectives about waria's life that is so much different from the negative stigma that had been consturted in the society.

CHAPTER FOUR

Research Method and Evaluation

Research was conducted with quantitative method in the form of questionnaire contain 20 questions that functionated for prototype making justification. Besidesm researcger will cinduct further evaluations in the form of focus group group discussion (FGD) and evaluation using the data from Youtube Analytics.

CHAPTER FIVE

Budgetting

The budget for this film cost Rp3.300.000 while the income approximation is Rp9.121.800 and the approximation of total is Rp5.821.000

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Anwar Hadi
Prinsip pengelolaan pengambilan sampel lingkungan
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
304.2 ANW p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>