Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pengukuran kinerja SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan, kenaikannya bersifat perlahan dan tidak pernah mencapai target. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja terdiri dari kerangka kerja rasional dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif dan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kerangka kerja rasional mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta, sedangkan dimensi politik tidak terlalu mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta. Faktor sumber daya (resources) adalah faktor yang paling mempengaruhi pengukuran kinerja. Hal ini diperoleh dari analisis resources, information, goal orientation, external requirement, internal interest group, external interest group, dan risk taking and attitude. Dari ketujuh faktor tersebut, resources adalah faktor yang paling berpengaruh, hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan pemahaman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang SAKIP."

"ABSTRAKDalam menjaga harga pangan yang stabil, pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk meminimalkan fluktuasi harga pangan di pasar. Dalam hal ini, Rumah Pangan Kita RPK adalah salah satu bentuk program pemerintah yang menyediakan bahan makanan pokok agar terjangkau oleh masyarakat, baik dari ketersediaan dan kepastian harga. Pengukuran menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis DEA digunakan untuk menentukan hasil kinerja RPK dan kemudian dikombinasikan dengan simulasi yang diterapkan dalam membandingkan pengaruh kinerja RPK terhadap stabilitas harga pangan. Salah satu rekomendasi berdasarkan pada matriks keterkaitan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap komoditas yang disediakan seperti pada cluster beras 1 yang terkait dengan luas wilayah 0-40 km persegi dan dengan jumlah penduduk 55.000-110.000 jiwa, dimana tingkat keterkaitan dari variable tersebut mencapai 100 .

---

ABSTRACTIn maintaining stable food prices, the government has implemented various programs to minimize food price fluctuations in the market. In this case, Rumah Pangan Kita RPK is one form of the government program that provides staple food to be affordable by the community, both from affordability and price certainty. Measurements using the Data Envelopment Analysis DEA approach are used to determine the performance results of RPK unit and then combined with the simulations applied in comparing the effect of RPK performance on food price stability. Based on the linkage matrix, it can be adjusted to the commodities provided as in the rice clusters 1 related to the area of 0 40 square km and with the population of 55,000 110,000 inhabitants, where the confidence level of the variable reaches 100 ."

"Seiring dengan semakin bertambahnya kompetitor, begitu juga demand kabel serta proyek listrik yang juga samakin meningkat di Indonesia, membuat perusahaan manufaktur kabel saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tujuan mempertahankan eksistensinya. Sebagai salah satu perusahaan kabel terbesar di Indonesia, PT. Supreme Cable Manufacturing Commerce Tbk PT. SUCACO Tbk harus mampu meningkatkan performa serta produktivitas kinerjanya. PT. SUCACO Tbk membutuhkan alat ukur kinerja yang komprehensif yang dapat mengetahui tingkat efektivitas dan juga efisiensi perusahaan. Dalam perancangan alat ukur kinerja tersebut, diketahui data variabel input dan output dari 4 perspektif metode Balanced Scorecard BSC. Kemudian metode Data Envelopment Analysis DEA digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja tiap Decision-Making Units DMU yang ada dengan menggunakan bantuan software Efficiency Measurement System EMS versi 1.3. Hasil penelitian ini merupakan rancangan alat ukur kinerja perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan manufaktur kabel lainnya yang ada di Indonesia.

---

Along with the increasing number of competitors in the cable manufacturing industry, as well as demand for electricity and also number of electricity projects that Indonesia have been working on, cable manufacturing companies competing against each other to gain profit in order to keep their existence. As one of the largest cable company in Indonesia, PT. Supreme Cable Manufacturing Commerce Tbk, also well known as PT. SUCACO Tbk, should be able to improve their performance and productivity. PT. SUCACO Tbk requires a comprehensive performance measurement tool that could determine the level of effectiveness and efficiency of the company. In this research can be known input and output variables based on four perspectives of Balanced Scorecard BSC. Then the Data Envelopment Analysis DEA method is used to determine the performance efficiency level of each existing Decision Making Units DMU using Efficiency Measurement System EMS software version 1.3. The result of this research is to help the company designing a performance measurement tool that may help the company to determine their productivity level so they can compete with other competitors in the cable manufacturing industry in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP merupakan sistem manajemen kinerja yang ada di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP masih rendah tingkat akuntabilitas kota dikarenakan empat permasalahan utama yang berkaitan dengan perencanaan. Pemerintah Kota Depok adalah salah satu yang mendapatkan hasil evaluasi rendah yaitu CC pada tahun 2016. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan, beberapa instansi data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai implementasi SAKIP Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SAKIP di Kota Depok masih perlu diperbaiki yaitu clarity about objective, indikator, setting target dan korelasi program dan tujuan. Selain itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SAKIP di Kota Depok yang paling terlihat adalah dimensi risk taking and attitude.

---

Government agency performance accountability system SAKIP is an existing performance management system in Indonesia. SAKIP evaluation results are still low level of city accountability due to four main issues related to planning. Depok City Government is one that gets low evaluation result that is CC in 2016. This result can be interpreted that performance measure not yet fully describe result, some performance measure still in the form of activity output, some performance data performance agency not yet fully reliable. Therefore this study discusses the implementation of SAKIP Depok City Government in 2016 and the factors that affect the implementation. The method used in this research is post positivist and the result of this research is the implementation of SAKIP in Depok City still needs to be improved that is clarity about objective, indicator, target setting and correlation of program and purpose. Besides the factors that influence the implementation of SAKIP in Depok City is most visible is the dimension of risk taking and attitude."

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang telah dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selama kurun waktu yang cukup lama. metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis disebabkan penulis berfokus pada metode kualitatif yang berusaha mendapatkan fakta-fakta serta fenomena yang tidak dapat diceritakan menggunakan statistika. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kesimpulan yang pada intinya mengungkapkan bahwa sistem akuntabilitas aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat melibatkan berbagai pihak dengan lebih masif dan kolaboratif, sebab kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya para petinggi aparatur, pegawai, bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kesatuan dalam program magang, penulis berpendapat penelitian ini dapat dilanjutkan dalam format yang lebih dalam dan diteruskan untuk lebih mendalami bagaimana dampak yang berhasil dibuat oleh implementasi sistem akuntabilitas aparatur pemerintahan.

---

This study aims to determine the impact of the accountability system on the performance of government apparatuses that have been managed by the Ministry of Administrative Reform and Reform for a considerable period of time. The research method used is content analysis because the author focuses on qualitative methods that try to get facts and phenomena that cannot be told using statistics.

The results of this study are some conclusions which basically reveal that the system of accountability of state apparatus and bureaucratic reform can involve various parties more massively and collaboratively, because government performance is a shared responsibility not only officials of officials, employees, and even the Indonesian community itself.

Because this research is an integral part of the apprenticeship program, the authors argue that this research can be continued in a deeper format and continued to explore more about the impact that was successfully made by the implementation of the accountability system of government officials."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP . Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari 30 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai BPKP Pusat menggunakan e-SAKIP dalam kesehariannya. Lebih lanjut, data primer yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan model persamaan struktural atau biasa dikenal dengan Structural Equation Modeling SEM dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone McLean dan Technology Acceptance Model TAM . Hasil penelitian ini ialah dari dua belas hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis dinyatakan diterima dan sembilan hipotesis dinyatakan ditolak. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa variabel yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP BPKP adalah system quality berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction, dan user satisfaction berpengaruh signifikan terhadap net benefit.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the factors affecting E SAKIP in enhancing the value of The Government Performance Accountability System SAKIP at The Financial and Development Supervisory Board BPKP . The researcher analyzes the data which is obtained from 30 respondents. The respondents are employees of BPKP who use e SAKIP in their daily work. Further, the primary data which is obtained through questionnaires are processed by Structural Equation Modeling SEM with SmartPLS application. The theoretical base of this study is DeLone and McLean rsquo s D M information systems IS success model and Technology Acceptance Model TAM . The results of this study indicate that from twelve hypotheses proposed, three of them are accepted, and nine of them are rejected. The result finds that the variables that influence the impact of e SAKIP on the improvement of SAKIP BPKP value are system quality have significant effect to perceived ease of use, perceived ease of use has significant effect to user satisfaction, and user satisfaction has a significant effect on net benefit. "

"Penelitian ini bertujuan meneliti secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kejelasan kontrak kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja, tetapi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui kejelasan kontrak kinerja. Intervensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Intervensi berpengaruh negatif terhadap budaya. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda. Gaya kepemimpinan dan kejelasan kontrak kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemda secara langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui budaya organisasi dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pemda melalui kejelasan kontrak kinerja. Pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. Budaya organisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja.

---

This study comprehensively examine the impact of the implementation of government performance accountability system (SAKIP) and contextual variables on the performance of local governments in Indonesia. The result show that the organizational culture, the clarity of performance contract, assistance and supervision have positive effect on the use of performance measurement system. Leadership style does not directly affect the use of performance measurement system, but has positive indirect effect on the use of performance measurement system through organizational culture. Leadership style has positive indirect effect to the use of performance measurement system through the clarity of performance contract. Intervention indirectly affect the use of performance measurement system through organizational culture.

Intervention has negative effect on organizational culture. The use of performance measurement system has a positive effect on the performance of local government. Leadership style and the clarity of performance contract have positive direct effect on the performance of the local government. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of the local government through organizational culture and the use of performance measurement system. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of local government through the clarity of performance contract and the use of performance measurement system. Assistance and supervision have positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system. Organizational culture has positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system."