Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

---

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22

regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research

uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data

collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The

results of the research found that there are implications related to this policy. The implications

for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified

as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for

taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property

industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen

"

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."

"UMKM memberikan kontribusi pada PDB cukup besar namun dalam penerimaan pajak dari UMKM masih kecil. Penurunan tarif dimaksudkan dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat basis data pelaku UMKM dalam sistem pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi dari PP Nomor 23/2018. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi kriteria tahapan proses formulasi berdasarkan teori kebijakan Thomas R. Dye yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses evaluasi oleh Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Presiden.

---

SMEs contribution towards nation's GDP is quite significant however its contribution in tax revenues is still minor. Reduction in tariff is intended to encourage SMEs actor to play an active role in economic activities and strengthen the database of SMEs actor in the tax system. This study aims to analyze the formulation process of Government Regulation Number 23/2018. This research method is postpositivist.

The findings of this study are that the formulation of this Government Regulation has met the criteria for the formulation process based on Thomas R. Dyes policy theory of problem identification, agenda setting, policy formulation, and policy approval. The policy issued has been through an evaluation process by the Fiscal Policy Agency based on the concept of taxation until it reaches the stage authorized by the President."

"Serelah adanya krisis moneter pada tahun 1991 yang mana salah satu penyebabnya adalah kekurang hati-hatian dari banyak pemaahaan besar dalam mengelola keuangannya pada saat tersebut banyak peruqahaan mengambil pinjaman dalam valuta asing terutama USD, walaupun pendapatan yang diperoleh untuk membayar hutangnya tersebut dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya selisih tingkat bunga rupiah dengan tingkat bunga pinjaman valuta asing dan dilain pihak kurs rupiah terhadap mata uang asing sangatlah kuat.Krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya yang dalam valula asing tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkitan.Belajar dari hal tersebut diatas, timbul kebutuhan akan instrument derivatif guna menutup resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang asing dan juga perubahan tingkat bunga. Pada saal ini banyak jenis-jenis derivatif yang digunakan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengelola resikonya. lnstrument derivatif dirasakan semakin cepat variasi nya demikian juga jumlah transaksinya.Dilain pihak salah satu tujuan ulama dari pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara Untuk ini diperlukan peraturan perpajakan yang memberikan kepastian hukum, bersifat adil, tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian atau tidak menggangu arus modal masuk yang dibutuhkan hagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga haruslah ekonomis dalam hal administrasinya.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, artikel penelitian. peraturan-peraluran perpajakan yang berlaku , Selain itu juga dilakukan pencarian informasi kepada pejabat dibidang perpajakan, konsulen pajak dan wajib pajak.Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum adanya peraturan perpajakan yang komprehensif dalam hal derivalif. Hal ini disebabkan karena demikian majunya instrument derivatif, sehingga kebanyakan lebih melihat hakekat ekonominya dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saja untuk memperhitungkan pajak atas transaksi derivatif.Selain itu juga dari uraian dapat dilihat peraturan-peraturan yang dibuat terkadang lebih mementingkan penerimaan pajak dan kurang memperhatikan hakikat ekonomi dari derivatif itu sendiri.Pada akhirnya disarankan untuk melakukan penelitian yang Iebih mendalam dan komprehensif untuk perpajakan atas transaksi derivalif yang mana melibatkan ahli-ahli dalam instrument derivatif seperti Bank Indonesia. Sehingga dapat diciptakan peraturan perpajakan yang dapat meningkaikan penerimaan negara dan dilain pihak hakekat ekonomi tetap diperhatikan sehingga tidak menggangu penumbuhan perekonomian.

---

Alier financial crisis in 1997, in which one of the causes is imprudence of big companies in managing their financial matter, many companies have taken loan in foreign currency whereas their income for paying their debt is in rupiah. This happen due to interest rate of rupiah higher than interest rate of foreign currency and also exchange rate of rupiah is relatively strong compare to other currency.The economic crisis caused many companies face difficulty in paying their debt in foreign currency and finally resulted in bankruptcy.Learning from this problem, there is a need of derivative instruments to mitigate risk offoreign exchange rate and interest rate. Currently there are many types of derivatives used by banks and other companies for risk management. Derivative instruments growth so fast both in types and amount of transactions.On the other side, one of the main objectives of tax is increase the government revenue. Due to that, there is a need for tax regulation which give certainty in law, equality, and not distorting economic or incoming fund which is needed for economic growth and linally should be efficient in administrative matter.This research was done through library study from books, articles and current tax regulations. In addition to that, searching of information was also done by interviewing tax officer, tax consultant and companies.Result of the research shows that there are no comprehensive tax regulation for derivative. This is due to the advances of derivative instrument therefore mostly look at the economic substance and using accounting principle in calculating tax on derivative.On the other hand, from the analysis it is found that in some taxes regulation that has been made occasionally put the importance ofgetting the tax revenue and less attention to the economic substance of derivative itsellf.Finally, it suggests that a comprehensive research should be conducted for taxation on derivatives transaction which shall involve expetts in derivative instruments such the Central Bank. This will result in creating tax regulation that will increase govemment revenue and on the other side will as well put attention to the economic substance, so that will not distort the economic growth."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"ABSTRACTE-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang baru diluncurkan pada awal tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi down karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT PPh Tahunan ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan, serta meninjau apa saja kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem e-Form menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan WP yang terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Selain itu sistem ini juga dikatakan sederhana ditinjau dari asas simplicity dalam membantu WP melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun masih ada kendala yang dialami oleh WP pada saat menggunakan e-Form yaitu diantaranya kesulitan pada saat mengunggah aplikasi Form Viewer dan tidak ada panduan serta tata cara penggunaan e-Form yang mudah dimengerti. Untuk DJP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara-cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Form, selain itu DJP perlu menyempurnakan lagi sistem ini karena masih banyak kekurangan dan meningkatkan pelayanan E-Form ini agar dapat terjangkau oleh banyak orang.

---

ABSTRACTE-Form is the latest SPT reporting service from the DJP which was launched in early 2017 in the hope that it can reduce DJP Online server load which usually falls in March because so many Taxpayers report their Annual SPT simultaneously. This study analyzes how the implementation of Annual PPh SPT reporting is reviewed from the cost of compliance and the principle of simplicity, as well as reviewing the constraints. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and library studies. The result can be concluded that the e-Form system reduces the cost of compliance issued by the Taxpayers which consists of the fiscal cost, time cost, and psychological cost. In addition, this system is also said to be simple in terms of the simplicity principle in helping Taxpayers to report Annual Personal Tax Returns. However, there are still obstacles faced by Taxpayers when using e-Form, which are difficulties when uploading the Form Viewer application and there are no guidelines and procedures for using e-Form that are easy to understand. For DJP, it is better to increase socialization to the public regarding the ways to report Annual Tax Returns using E-Form, besides that DJP needs to refine this system because there are still many shortcomings and improve E-Form services to be affordable for many people."

"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom. Pembahasan berdasarkan latar belakang dan implementasi kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah sertadampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang diberikannya kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah dikarenakan pemberian kompensasi yang dilakukan pemerintah sebagai konsekuensi atas terminasi dini hak eksklusif Telkom dan suatu bentuk kemudahan dan kepastian hukum dalam pemungutan PPh terutangatas kompensasi yang bersifat net of tax.Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa instansi pemerintah. Konsep PPh Ditanggung Pemerintahyang in-out, yaitu pencatatan dilakukan pada dua sisi, penerimaan pajak dan pengeluaran (subsidi pajak), sehingga tidak berdampak pada defisit.

---

This thesis discusses the policy of the Government for the Income Tax bornedto form the Exclusive Right of Early Termination Compensation Telkom. Discussion based on the background and implementation of tax policy is covered government and impact ofthis policy. This study is a descriptive qualitative research design. The results stated that given the background of tax policy because the government is covered by government grant as a consequence of the early termination of Telkom's exclusive rights and a form of simplicity and legal certainty in the collection of income tax payable on the compensation which is net of tax.Implementation of this policy involves several government institutions. Borned to income tax concept of government that in-out, which is performed on two-sided recording, tax revenues and expenditures (tax subsidies), so no impact on the deficit."

"Kejelasan peraturan merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Dalam rangka alih teknologi, perusahaan KPS di Indonesia mengirimkan karyawan WNI ke luar negeri dan terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tempat para karyawan tersebut bekerja di luar negeri, pembiayaan ditanggung oleh perusahaan KPS di Indonesia, dan kombinasi dari kedua jenis pembiayaan ini.Masalah yang timbul dalam pengiriman karyawan KPS ke luar negeri adalah kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan KPS XYZ, Ltd. selaku pemberi kerja dan kewajiban perpajakan karyawan KPS sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia serta apakah persetujuan penghindaran pajak berganda cukup efektif dalam menyelesaikan masalah wajib pajak penduduk rangkap.Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat panting yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas penghasilan dari wajib pajak di wilayahnya. Dengan semakin berkembangnya pendagangan internasional, konflik yurisdiksi pemajakan tidak dapat dihindari. Perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan perjanjian bilateral antara dua negara untuk mengatasi masalah pengenaan pajak berganda karena konflik adanya konflik yurisdiksi pemajakan ini.Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif (desknptif analisis). Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajan teori, peraturan perpajakan yang terkait dengan masalah ini serta peraturan pelaksanaannya dan pengamatan praktek di lapangan pada perusahaan KPS XYZ, Ltd. di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan membandingkan praktek pemajakan di beberapa negara dan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Amerika Serikat.Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa XYZ, Ltd. bukan pemberi kerja dalam hal pembiayaan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri; sebagai pemberi kerja jika pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan XYZ, Ltd. di Indonesia. Jika pembiayaan sebagian ditanggung oleh perusahaan di Indonesia dan sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri, terdapat dua (2) pemberi kerja, yakni XYZ, Ltd. di Indonesia dan perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri. Karyawan KPS yang bekerja di luar negeri, tetap merupakan wajib pajak dalam negeri orang pribadi di Indonesia, akan tetapi peraturan perpajakan di Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme pelaporan SPT dari luar negeri. Dalam menyelesaikan masalah wajib pajak penduduk rangkap, persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia belum efektif. Sebaiknya, peraturan perpajakan yang ada disempumakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, dengan memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai pengertian pemberi kerja, mekanisme pelaporan SPT dan luar negeri serta dibenkannya ketentuan yang lebih tegas dalam P3B dalam menyelesaikan masalah penduduk rangkap.

---

A clear and firm tax regulation is one of the most significant factors which will influence the taxpayer to fulfill their tax obligation.

Due the need of the transfer of technology in oil and gas exploration, Production Sharing Contractor assigns their employee working overseas. There are 3 (three) types of the costing for this kind of assignment. First, the employee remuneration is fully borne by the company overseas; the second type is fully covered by the Production Sharing Contractor in Indonesia and the third one is partly borne by the Production Sharing Contractor in Indonesia and by the company overseas.

There are cases impacted by that kind of assignment and costing such as the tax obligation which has to be fulfilled by the Production Sharing Contractor as the employer as well as for those employees as an individual taxpayer in Indonesia. Another issue is whether the tax treaty effectively resolves the dual resident taxpayer cases.

Tax contributes significantly to the government revenue. For this purpose, each country has their right to collect the tax from the taxpayer income within their country. Along with the international trade, conflict of the tax jurisdiction can not be avoided. Tax treaty is one of the ways to resolve this problem.

This research is based on the qualitative methodology approach (descriptive analysis) which uses the secondary data though literatures; text books; the respective tax regulations as well as the tax procedures. This research is a study case at XYZ, Ltd., a Production Sharing Contractor, in Indonesia. As a comparison, this research has also been referred to the several countries' tax regulation and implementationaswellas the tax treaty within the Government of Indonesia and the United States of America.

This research proves that XYZ, Ltd. is categorized as the employer in case of the employment cost is fully borne by XYZ, Ltd. in Indonesia; not as an employer when the cost is fully covered by the company overseas. For the cost shared, there will be 2 (two} employers which are XYZ, Ltd. in Indonesia and the company overseas. Even though working and living overseas, employee of XYZ, Ltd. are categorized as the individual taxpayer in Indonesia and has to fulfill their tax obligation in Indonesia, however the tax report mechanism form abroad has not been clearly defined. To anticipate the dual resident taxpayer, the Indonesian tax treaty does not effectively resolve the issue. To influence the taxpayer to fulfill their tax obligation, a clear definition of an employer, a definite tax report mechanism from abroad has to be covered by the tax regulation in Indonesia. The Indonesian tax treaty has to cover a firm rule on how to resolve the dual resident taxpayer."