Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak pembentukannya, ASEAN berdiri dengan tingkat institusionalisasi yang berbeda dengan institusi keamanan kawasan lainnya. Tingkat institusional yang informal dan bersifat inklusif serta prinsip ASEAN yang tidak intrusif memunculkan banyak perdebatan di dalam kalangan akademisi. Institusionalisasi di ASEAN menjadi penting karena menyangkut penilaian bagaimana ASEAN berjalan secara efektif terutama sebagai cara untuk mencapai integrasi keamanan kawasan ASEAN. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis perkembangan literatur mengenai sejauh mana tingkat institusionalisasi ASEAN sebagai institusi keamanan kawasan. Terdapat lebih dari 30 literatur yang dipilih untuk dipetakan dalam meninjau dinamika institusionalisasi institusi keamanan ASEAN. Tulisan ini akan menggunakan metode taksonomi yang mengelompokkan literatur kedalam empat tema besar yakni, (1) kerangka institusionalisasi dan prinsip ASEAN Way sebagai penggerak institusionalisasi keamananASEAN, (2) peran eksternal dalam institusionalisasi institusi keamanan ASEAN, (3) peran isu Demokrasi dan HAM serta ekonomi sebagai penggerak institusionalisasi keamanan ASEAN, dan yang terakhir (4) koordinasi kebijakan pengaturan kerja sama keamanan ASEAN. Selain itu, pemetaan literatur ini berupaya untuk mengungkapkan persebaran konsensus, perdebatan, serta kesenjangan di dalam topik ini. Tinjauan pustaka ini juga berusaha untuk mengidentifikasi arah tren pemikiran penulis dalam persebaran literatur. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa dominan tren literatur berpusat pada perbedaan pandang dan sikap skeptis dan optimis akademisi yang didasari atas perspektif realis dengan konstruktivis. Tinjauan pustaka ini menggarisbawahi bahwa penting untuk menganalisis dinamika perkembangan institusionalisasi keamanan ASEAN sebagai rekomendasi penelitian lanjutan dan arah kebijakan serta mekanisme yang tepat untuk menghadapi tantangan keamanan ASEAN di masa yang akan datang.

---

Since its formation, ASEAN has stood at a different level of institutionalization from other regional security institutions. The institutional level which is not rigid and inclusive and the principle of non- binding ASEAN raises many considerations among the academics. Institutionalization in ASEAN is important because it is related to how ASEAN works in an effective way as a regional security cooperation. Therefore, this paper is aim to map and analyze the development of literature on to what extent institutionalisation in ASEAN will improve its role as regional security cooperation. There are more than 30 literatures were selected to be mapped in the ASEAN security dynamics transition. This paper will use a taxonomic method that classifies the literature into four major themes, (1) the literature`s worldview on institutional framework and the ASEAN Way as a driver of institutionalization of ASEAN security, (2) The external role in the institutionalization of security cooperation in ASEAN, (3) the role Democracy and Human Rights issues and the economy as the drivers of the institutionalization of ASEAN security, and (4) policy coordination of ASEAN security cooperation arrangements. In addition, literature mapping is taken to reveal the distribution of discussed consensus, debate, and gaps in this topic. This literature review also seeks to discuss the direction of trends that drive authors in the distribution literature. This literature review shows the dominant trend of literature centered on differences in views of skeptics and optimistic and also the attitudes of academics based on a realist and constructivist perspective. This literature review underlines important reasons for analyzing the dynamics of the development of ASEAN security institutionalization as a discussion of further research and appropriate policy directions and safeguards for ASEAN security challenges in the future."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

---

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."

"Jika kita menengok sejarah Asia Tenggara, memang terjadi berulang kali kepentingan luar yang berlomba menguasai kawasan ini sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat. Asia daratan berkali-kali diserbu Tiongkok dengan tujuan murninya adalah politik yang membungkus kepentingan ekonomi dan perdagangan dan untuk mendapatkan sumber kekayaan alam. ..."

"Tantangan besar yang kini dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik adalah bagaimana mengatur situasi yang masih penuh ketidakpastian di kawasan pasca Perang Dingin. Dalam menghadapi situasi dan lingkungan semacam itu, berbagai cara ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menjamin keamanan mereka, misalnya memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk memodernisir kapabilitas pertahanan mereka atau mengembangkan kebiasaan dialog. Cara yang disebut terakhir ini kelihatannya menjadi Cara yang paling banyak ditempuh oleh negara-negara di kawasan, meskipun dialog itu sendiri tidak menjamin penyelesaian akhir suatu masalah.Sasaran utama dari proses dialog ini adalah mencari pola terbaik untuk menata kembali lingkungan politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin, sehingga stabilitas yang berkelanjutan dapat dipertahankan.Tesis ini mencoba memahami lebih lanjut prospek pengaturan keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik dengan studi kasus ASEAN Regional Forum (ARF) Seberapa jauh prinsip Asean Way dapat dikatakan akan efektif dan bisa diterapkan pada forum yang lebih luas seperti dalam kerja sama keamanan Asia Pasifik. Apakah multilateralisme dan prinsip keamanan kooperatif yang melandasi proses ARF dapat memberikan jaminan jangka panjang bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan pertanyaan di atas, tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas apakah pendekatan cooperative security dalam ARF efektif untuk menyelesaikan konflik di Asia Pasifik dan mengetahui prospek ARF sebagai instrumen penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik pada masa yang akan datang.Multilateralisme dan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep keamanan kooperatif yang melandasi proses ARF tidak dapat memberikan jaminan keamanan jangka panjang. Hal ini terbukti dari pendekatan bilateral lebih diutamakan daripada pendekatan multilateral oleh banyak negara di kawasan Asia Pasifik, terutama untuk mencad perimbangan kekuatan (balance of power}. Kawasan Asia Pasifik secara alamiah merupakan suatu kompleks keamanan (security complex) yang memiliki beberapa kondisi yang dapat menghambat terwujudnya suatu wadah pengaturan keamanan multilateral.Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prospek ARF sebagai wadah pengaturan keamanan multilateral pada masa yang akan datang masih harus melalui proses evolusi yang lama dan gradual dan bahkan fluktuadf dalam perkembangannya. Setidaknya diperiukan prasyarat-prasyarat institusi formal agar ARF dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik secara lebih efektif. Namun ARF sebagai suatu institusi yang masih embrionik, melalui tahapan confidence building dan preventive diplomacy, jelas menunjukkan suatu upaya meletakkan landasan kebersamaan (common understanding) menuju pembentukan suatu model rejim keamanan regional di kawasan Asia Pasifik."

"[ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki prioritas yang jelas dalam upaya peningkatan hubungan dan politik luar negerinya. ASEAN terus berupaya mengembangkan tingkat perekonomian serta stabilitas keamanan regional melalui Komunitas ASEAN 2015, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan diantara anggota ASEAN. Melihat kondisi keamanan kawasan saat ini, diperlukan langkah proaktif untuk menyikapi masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan fungsi APSC, Indonesia berpeluang untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan intelligence sharing diantara negara anggota ASEAN. Penelitian ini berupaya menunjukkan implementasi konsep intelligence sharing dan konsep security community untuk menjelaskan pembangunan kawasan yang stabil melalui cara-cara damai sehingga aspek mutual trust dan collective identity di Asia Tenggara terpenuhi.

---

ABSTRACTIndonesia as one of ASEAN members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN?s members. Seeing the current regional security?s condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia?s region through intelligence sharing?s enhancing amongst ASEAN?s countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing?s concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled., Indonesia as one of ASEAN’s members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN’s members. Seeing the current regional security’s condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia’s region through intelligence sharing’s enhancing amongst ASEAN’s countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing’s concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled.]"