Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peperangan di era modern menunjukkan karakteristik yang mengabur dan bercampur, baik dalam hal keterlibatan aktor dan/atau instrumen yang digunakan, membuat kita berkutat dalam zona abu-abu antara perang dan damai. Hal inilah yang tergambar dalam konsep perang hibrida dalam ilmu Hubungan Internasional. Konsep ini mengakomodasi unsur kapabilitas konvensional, formasi dan taktik tak reguler, teroris, dan aksi kriminal. Diperkenalkan pada tahun 2007 oleh mantan perwira Amerika Serikat, Frank Hoffman, konsep ini mendapatkan momentum puncaknya mulai tahun 2014. Kala itu, dunia internasional diramaikan oleh manuver politik Rusia dalam Krisis Ukraina. Sejak saat itu, konsep ini semakin sering dibahas secara akademis dan biasanya menyebutkan aksi Rusia sebagai contoh kasus utama. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa konsep perang hibrida ala Barat ini dianggap kurang tepat untuk menjelaskan aksi Rusia yang demikian. Maka dari itu, muncullah konsep Gibridnaya Voyna atau perang non-linear ala Rusia, yaitu sebuah doktrin perang yang diilhami dari Jenderal Rusia bernama Valery Gerasimov (Doktrin Gerasimov). Kehadiran konsep perang hibrida dalam dua perspektif berbeda ini pun mendominasi perdebatan akademis arus utama. Sejak kemunculannya hingga sekarang, konsep perang hibrida ini terus diperdebatkan esensinya. Maka dari itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk meninjau bagaimana perdebatan literatur akan konsep tersebut berkembang. Tulisan ini meninjau 60 literatur terakreditasi internasional mengenai konsep perang hibrida. Menggunakan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut terbagi ke dalam tiga kategori tematis, yaitu: (1) tinjauan konsep perang hibrida, berdasarkan sudut pandang Barat dan Rusia; (2) aktor-aktor yang terlibat dalam perang hibrida; dan (3) relasi perang hibrida dengan terma peperangan lainnya. Dari tinjauan pustaka yang dilakukan, tulisan ini lalu berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, serta kesenjangan literatur yang ada dalam perdebatan konsep tersebut. Selanjutnya, tulisan ini turut menampilkan sejumlah tren dalam perkembangan literatur konsep perang hibrida yang ada, seperti tren yang didasarkan pada: (1) latar belakang historis; (2) persebaran tema yang diangkat; (3) sudut pandang aktor; dan (4) posisi akademis. Dari identifikasi demikian, diketahui bahwa tinjauan konsep perang hibrida menjadi tema mayoritas dalam perdebatan literatur, dengan realisme sebagai paradigma yang paling dominan digunakan oleh para cendekiawan. Terakhir, tulisan ini menghadirkan beberapa rekomendasi bagi berbagai pihak ke depannya dalam konteks hadirnya konsep perang hibrida, baik dalam segi akademis, empiris, maupun praktis.

---

War in the modern era shows blurred and blended characteristics, be it in terms of actors involvement and/or the instruments used, leaving us struggling in the grey zone between war and peace. This is what is reflected in the concept of hybrid warfare in International Relations. This concept accommodates the elements of conventional capabilities, irregular formation and tactics, terrorist, and criminal acts. Introduced in 2007 by former United States officer Frank Hoffman, this concept gained its peak momentum starting in 2014. At that time, the international world was enlivened by Russian political maneuver in the Ukraine Crisis. Since then, the concept has increasingly been discussed academically and usually cites Russian action as a prime case example. However, other opinions state that the Western concept of hybrid warfare is considered unsuitable to explain such Russian action. Therefore, the concept of Gibridnaya Voyna or Russian's non-linear warfare emerged, which is a war doctrine inspired by the Russian General named Valery Gerasimov (Gerasimov Doctrine). The presence of hybrid warfare concept in these two different perspectives dominated the mainstream academic debate ever since. Since its emergence until now, the very essence of hybrid warfare concept continues to be debated. Therefore, this paper aims to review how the literature debate about the concept has developed.

This paper reviews 60 internationally accredited literature on hybrid warfare concept. Using taxonomic methods, the literature is divided into three thematic categories, namely: (1) review of hybrid warfare concept, based on Western and Russian perspectives; (2) actors involved in hybrid warfare; and (3) the relation of hybrid warfare concept to other war terms. From the literature review conducted, this paper then seeks to unveil the conventional wisdoms, debates, and gaps found in the literature debate over the concept. Furthermore, this paper also shows a number of trends in the development of the existing literature of hybrid warfare concept, such as trends based on: (1) historical background; (2) distribution of themes raised; (3) actor's perspective; and (4) academic position. From this identification, it is known that the review of hybrid warfare concept is the majority theme found in the literature, with realism being the most dominant paradigm used by scholars. Finally, this paper presents several recommendations for various parties in the context of the hybrid warfare concept's existence, be it in academic, empirical, or practical sense."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan penerapan strategi Perang Hibrida oleh Rusia terhadap Ukraina pada periode 2014-2018. Agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai sejak tahun 2014 dilihat sebagai bentuk peperangan modern nonkonvensional, yang diidentifikasi sebagai Perang Hibrida. Bentuk dari peperangan ini dianalisis sebagai jenis baru konfrontasi global dan krisis keamanan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimanakah Rusia menerapkanstrategi Perang Hibrida terhadap Ukraina sebagai upaya untuk meraih tujuan politiknya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus milik Robert Yin dan konsep Perang Hibrida dari Hoffman, Cullen serta Kjennerud. Penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 sampai 2018 Rusia melakukan agresi dan serangan terhadap Ukraina di berbagai bidang, yaitu politik, militer, ekonomi, informasi dan sosial masyarakat. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan pidato, pernyataan dan wawancara resmi Presiden Ukraina Petro Poroshenko periode 2014-2018 yang memuat agresi dan serangan Rusia terhadap Ukraina.

---

ABSTRACTThis article explains the implementation of Russian Hybrid War strategy against Ukraine in 2014-2018. Russian aggressions against Ukraine since the beginning of 2014 are viewed as a form of a modern and un-conventional warfare, which identified as Hybrid War. The form of this warfare was analyzed as a new type of global confrontation and security crisis. Therefore, it raises a question how Russia implements its Hybrid War strategy against Ukraine as an attempt to achieve its political goals. This research uses case study method of Robert Yin and performed by using the Hybrid War concepts of Hoffman, Cullen and Kjennerud. This research shows that throughout 2014 to 2018 Russia carried out aggressions and attacks on Ukraine in various fields, which are politic,military, economy, information and socio-community. The data used in this study are speeches, statements and official interview of Ukrainian President Petro Poroshenko in 2014-2018 which mentioned the Russian aggressions and attacks on Ukraine."

"Penilitian ini adalah analisis terhadap data audio video mengenai kampanye anti minyak sawit yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki hubungan dengan Uni Eropa secara langsung maupun tidak langsung. Media memainkan sebuah peran tertentu di tengah masyarakat modern kapitalis. Perkembangan teknologi media seperti internet dan media sosial yang semakin maju telah membuat ruang lingkup media semakin meluas dan fleksibilitas hubungan sosial meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Uni Eropa dan Aliansi Baratnya dalam membangun sebuah ideologis dan persepsi masyarakat dunia terhadap industri minyak kelapa sawit. Kampanye anti minyak sawit ini telah berlangsung jauh sebelum RED II dan delegated regulation pada tanggal 18 Maret 2019. Analisis data audio visual ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta analisis konten Klaus Krippendorff dalam pengolahan datanya. Untuk melihat apakah adanya propaganda yang terjadi, penelitian ini menggunakan teori propaganda model Herman-Chomsky serta pendekatan information warfare dan hybrid warfare dan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh kampanye anti-sawit ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya propaganda dalam mengubah ideologi target audiens mengenai minyak kelapa sawit. Kampanye anti-minyak sawit yang berupa audio visual ini menunjukkan tidak berpengaruh kepada harga pasar minyak sawit di pasaran

---

This study is an analysis of audio-visual data on anti-palm oil campaigns carried out by certain actors who have direct or indirect relations with European Union. Media plays a particular role in modern capitalism society. Development of media technology such as the internet and social media with amazing progress and innovation. These factors have made the scope of media more comprehensive and flexibility of social relation is increasing. This is utilized by the European Union and its Western Alliance in building an ideology and perception of the world community towards the palm oil industry. Anti-palm oil campaign has been started since before RED II and Delegated Regulation on March 18 2019. The audio-visual data analysis uses both qualitative and quantitative methods as well as content analysis by Klaus Krippendorff in processing data. Theory of propaganda today by Herman-Chomsky and perfective of information & hybrid warfare are used to see whether probability of any propaganda and the economic impact generated by this anti-palm oil campaigns. The results of this study indicate that there are propaganda efforts in changing the ideology of target audience regarding palm oil. The audio-visual anti palm oil campaign shows that there is no effect on the market price of palm oil"

"In some regions of the world, the concentration of fluoride in groundwater is high. to reduce the amount of fluoride to acceptable drinking water standar, it is highly rec ommended to treat the water."