Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan literatur ini membahas perkembangan praktik bantuan luar negeri Tiongkok dalam tiga periode, yaitu tahun 1950-1977, tahun 1978-2010, dan tahun 2011 hingga saat ini. Pembahasan pada setiap periode dibagi dalam tiga tema. Pertama, motif yang mempengaruhi kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok. Kedua, model dan praktik bantuan luar negeri Tiongkok. Ketiga, posisi bantuan luar negeri Tiongkok terhadap arsitektur bantuan luar negeri internasional. Terjadi perkembangan dalam sifat bantuan luar negeri Tiongkok yang ideologis pada periode pertama menuju pragmatis sejak periode kedua. Perkembangan kembali terjadi pada periode ketiga dengan reformasi bantuan luar negeri dan pembangunan CIDCA, serta AIIB. Tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa perkembangan bantuan luar negeri Tiongkok dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Tinjauan literatur ini menemukan konsensus mengenai fokus infrastruktur dalam bantuan luar negeri, prinsip Zhou Enlai yang menjadi fondasi bantuan luar negeri, motif ekonomi, model penggabungan bantuan luar negeri dengan investasi dan perdagangan sejak periode kedua, dan dampak bantuan luar negeri Tiongkok yang melemahkan daya tawar donor Barat pada periode kedua dan ketiga. Di sisi lain, tinjauan literatur ini menemukan perdebatan mengenai prinsip tanpa syarat bantuan luar negeri Tiongkok, dukungan dana sebagai bagian dari bantuan luar negeri, dan implementasi bantuan luar negeri dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Tinjauan literatur ini turut menemukan beberapa kesenjangan yang meliputi minimnya studi yang membandingkan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan minimnya pembahasan komprehensif mengenai CIDCA. Tinjauan literatur ini kemudian merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan penelitian lebih dalam mengenai CIDCA

---

The increased allocation of Chinese foreign aid since the 21st century has led to discussions about China as a new donor with a different approach from traditional donors. This Literature Review discusses developments in China's foreign aid practices in three periods, namely 1950-1977, 1978-2010, and 2011 to the present. This literature review looks at three discussions in each period. First, the model and practice of China’s foreign aid. Second, the position of China’s foreign aid to the international aid architecture. Third, the motives that influence China's foreign aid policy. This literature review identifies that the development of China’s foreign aid is influenced by domestic and international factors. In addition, this paper also identifies that China’s foreign aid nature in the first period was ideological and developed into a pragmatic one since the second period. The practice of China’s foreign developed again in the third period with reform of foreign aid and the establishment of CIDCA, and AIIB. This literature review found consensus regarding the focus of infrastructure on foreign aid, Zhou Enlai’s principles on which foreign aid was based, economic motives, the new model of foreign aid which mix foreign aid, investment and trade since the second period, and the impact of China’s foreign aid that weakened the bargaining power of Western donors in the second and third periods. On the other hand, this literature review found debates about the principle of unconditionality, budget support as part of foreign aid, and the implementation of foreign aid within the framework of South-South cooperation. This literature review also found several gaps including the lack of studies comparing the China’s foreign aid model with non-OECD donors and the lack of comprehensive discussion about CIDCA. This literature review then recommends further research on comparing China’s foreign aid model with non-OECD donors and deeper research on CIDCA.

"

"Penelitian ini mengkaji Peran Dana Bantuan Luar Negeri yang diberikan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh selama Darurat Militer (19 Mei 2003-18 Mei 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari yang diperoleh dari laporan program dan keuangan Partnership dan Yayasan TIFA yang dikeluarkan khusus untuk NAD pada tahun 2003 dan 2004. Data yang didapat dari tulisan yang sudah dipublikasikan seperti buku, jurnal, artikel dan Iaporan yang relevan dengan penelitian ini juga dijadikan sebagai data sekunder.Penulisan ini menggunakan sejumlah kerangka pemikiran. Diantaranya, konsep penyaluran bantuan Iuar negeri yang disalurkan ke dalam konflik internal yang diajukan Robert J Muscat, teori resolusi konflik yang diungkapkan Michael S Lund dan panduan yang dikeluarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) perihal dana bantuan Iuar negeri. Konsep ini nantinya akan menjelaskan bagaimana peran dan motivasi bantuan yang diberikan lembaga donor untuk konflik internal. Sedangkan teori resolusi konflik dan panduan OECD akan digunakan membantu penilaian terhadap bantuan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh.Hipotesa dalam penelitian ini adalah dana bantuan luar negeri yang disalurkan Partnership dan Yayasan TIFA ke NAD saat periode darurat militer memiliki peran yang efektif dalam rangka menurunkan eskalasi konflik internal.Dari basil penelitian ini menunjukkan bantuan dana luar negeri ke dalam wilayah konflik internal ternyata tidak hanya didasari niat ingin membantu meringankan beban rakyat yang terlibat konflik. Lembaga donor tersebut selain memiliki motivasi kemanusiaan, juga memiliki motivasi politik ataupun ekonomi di balik penyaluran bantuan. Adanya motivasi ini terlihat dalam penyaluran bantuan yang dilakukan Partnership dan Yayasan TIFA untuk konflik Aceh. Kedekatan hubungan donor-pemerintah, waktu (timing) penyaluran bantuan dan peran proyek yang dilakukan di wilayah konflik tersebut juga mempengaruhi kondisi konflik itu sendiri."

"Keberadaan Jepang sebagai negara maju tidak disertai dengan kepemilikan wilayah yang strategis dan karena fenomena ildim saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, mendorong Jepang untuk bekerjasama dalam penelitian ildim. Terkait dengan hal itu kebijakan bantuan luar negeri Jepang yang berbentuk Technical Assistance diberikan kepada Indonesia pada tahun 2001 untuk membangun stasiun pengamatlSPD di Kototabang.Dalam menganalisa kerjasama tersebut, penulis menggunakan metode deskripsi yang mencoba menjelaskan kerjasama ini dengan menggunakan pengumpulan dana dan informasi melalui studi literatur, dokumen dan wawancara. Sehingga kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan atas kerjasama yang telah dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah dengan pendekatairi dan K.J: Halsti, yang rnenjelaskari bantuan luar negeri sebagai sate hal yang terkait dengan pernindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor pada negara penerima.Sehingga yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap kerja lama antar negara akan selalu didasari oleh perhitungan-perhitungan kepentingan. Dengan bantuan berupa technical assistance dalam pembangunan SPX) Kototabang, penelitian bidang iklim di Indonesia dapat lebih berkembang dengan suntikan teknologiltransfer teknologi dan dari sisi strategis menempatkan wilayah Indonesia dalam satu mata rantai penelitian iklim global."

"Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan LDKPI Indonesia pada tahun 2019 yang mengindikasikan keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam arsitektur kerja sama pembangunan internasional. Pembentukan LDKPI ini penting diteliti dengan dua pertimbangan. Pertama, Indonesia selama ini telah aktif menjalankan bantuannya melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan prinsip-prinsip universal terkait KSS. Kedua, terjadi perubahan bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia melalui LDKPI. Dalam melakukan analisis, studi ini menggunakan teori reformasi bantuan luar negeri oleh Nilima Gulrajani yang menekankan enam indikator yang mendorong dilakukannya reformasi organisasi bantuan luar negeri suatu negara. Enam indikator tersebut yaitu penghematan fiskal, persaingan dengan aktor lain, keterbatasan cakupan, kemunculan emerging markets, kegagalan donor, dan ideologi politik. Metode kualitatif digunakan oleh studi ini dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat solidaritas, serta kebutuhan Indonesia untuk melakukan penghematan fiskal merupakan faktor internal yang mendorong reformasi organisasi bantuan luar negeri Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai emerging market mendorong Indonesia untuk menjadi donor aktif khususnya dalam KSS serta keinginan untuk memperluas cakupan bantuan Indonesia melalui skema lain turut menjadi faktor internal. Adapun kegagalan donor tradisional dalam mendorong tercapainya MDGs dan persaingan Indonesia antara donor Selatan lainnya menjadi faktor eksternal bagi Indonesia untuk pembentukan LDKPI.

---

This study analyzes the factors that influenced the formation of Indonesia's LDKPI in 2019 which indicate Indonesia's desire to play an active role in the architecture of international development cooperation. The formation of this LDKPI is important to study with two considerations. First, Indonesia has been actively carrying out its assistance through the South-South Cooperation (KSS) scheme with universal principles related to SSC. Second, there has been a change in the form of foreign assistance provided by Indonesia through the LDKPI. In conducting the analysis, this study uses the theory of foreign aid reform by Nilima Gulrajani which emphasizes six indicators that encourage the reform of a country's foreign aid organization. The six indicators are fiscal savings, competition with other actors, limited scope, emergence of emerging markets, donor failures, and political ideology. Qualitative methods used by this study using a literature study approach. The results of this study indicate that Indonesia's political ideology, namely the 1945 Constitution and the spirit of solidarity, as well as Indonesia's need to make fiscal savings are internal factors that drive the reform of Indonesia's foreign aid organizations. In addition, Indonesia's position as an emerging market encourages Indonesia to become an active donor, especially in SSC and the desire to expand the scope of Indonesia's assistance through other schemes is also an internal factor. The failure of traditional donors in pushing for the achievement of the MDGs and Indonesia's competition between other Southern donors have become external factors for Indonesia to form the LDKPI."

"ABSTRAKBantuan luar negeri, sebagai sumber pendanaan pembangunan, sampai saat ini menimbulkan dua perdebatan utama mengenai model distribusi bantuan luar negeri: kepentingan pendonor dan kebutuhan negara penerima donor. Dengan studi kasus bantuan luar negeri Jepang dan Amerika Serikat ke Indonesia tahun 2000-2016, peneliti menganalisis variasi motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat kepentingan donor, yaitu kepentingan ekonomi dan politik-strategis. Mengacu pada operasionalisasi teori dari Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen, fokus penelitian ini akan mengonfirmasi bahwa bantuan luar negeri merupakan sebuah alat komersil dan politik bagi negara pemberi bantuan luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah sebagai strategi perdagangan dan investasi di negara penerima donor, juga untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman.

---

ABSTRACT

Foreign aid, as a source of development funding, recently sparks some debate regarding two main models of foreign aid distribution whether it is because of the donor rsquo s interest, or the recipient need. With the case study of Japan and United States rsquo foreign aid to Indonesia 2000 2016 , this thesis analyzed the variation of motives regarding donor rsquo s interest economic interest and political and political strategic interests of donor countries. Referring to the operationalization of foreign aid motive theory by Degnbol Martinussen and Engberg Pedersen, the focus of this thesis will confirm that foreign aid is a commercial and political tool for foreign aid countries, as trade and investment strategy in donor countries as well as safeguard national security from threats."

"Tinjauan literatur ini dibuat untuk memetakan pembahasan terkait bantuan luar negeri Australia. Bantuan luar negeri Australia menjadi studi kasus yang menarik karena dinamikanya yang unik. Periode Golden Consensus menjadi periode emas bagi bantuan luar negeri Australia karena meningkatnya anggaran bantuan luar negeri Australia. Namun, sejak berakhirnya periode Golden Consensus, anggaran bantuan luar negeri Australia terus mengalami penurunan dengan Asia Tenggara dan Pasifik sebagai kawasan penerima bantuan luar negeri terbesarnya. Di sisi lain, pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik terus meningkat. Penulis menggunakan metode taksonomi dalam pemetaan literatur dengan membagi 21 literatur utama ke dalam tiga tema besar yang meliputi: (1) motivasi bantuan luar negeri Australia; (2) karakteristik bantuan luar negeri Australia; dan (3) efektivitas bantuan luar negeri Australia. Tinjauan literatur ini menemukan dua konsensus dan satu perdebatan dari ketiga tema besar tersebut. Konsensus tersebut meliputi pembahasan mengenai motivasi dan efektivitas kebijakan bantuan luar negeri Australia. Sedangkan, perdebatan hanya terdapat pada pembahasan mengenai ragam motivasi utama bantuan luar negeri Australia. Selain itu, terdapat dua kesenjangan literatur yang penulis temukan. Pertama, konteks analisis mengenai efektivitas bantuan luar negeri Australia hanya mengacu pada pembangunan di negara penerima. Kedua, kurangnya pembahasan dengan menggunakan paradigma strukturalisme.

---

This literature review was created to present a mapping of the academic literature dealing with Australian foreign aid. Australian foreign aid is an interesting case study because of its unique dynamics. The Golden Consensus period became a golden period for Australian foreign aid due to an increase in Australia's foreign aid budget. However, since the end of the Golden Consensus period, Australia's foreign aid budget has continued to decline with Southeast Asia and the Pacific as the region's largest recipients of foreign aid. On the other hand, China's influence in Southeast Asia and the Pacific region continues to increase. The author uses the taxonomic method in mapping the literature by dividing 21 main literatures into three major themes which include: (1) the motivation for Australian foreign aid; (2) the characteristics of Australian foreign aid; and (3) the effectiveness of Australia's foreign aid. The findings presented in the literature review consist of two consensuses and one debate. The consensus includes discussions on motivation and effectiveness of Australia's foreign aid policy. Meanwhile, the debate only revolves around the discussion of the various of main motivations for Australia's foreign aid. In addition, the authors found two gaps in the literature. Firstly, the context of the analysis regarding the effectiveness of Australia's foreign aid only refers to development in the recipient country. Secondly, there is a lack of discussion on Australia's foreign aid using the structuralism paradigm."

"[ABSTRAKIsu mengenai epidemi HIV/AIDS telah menjadi bencana di hampir setiap negaradi dunia dan akhirnya mendorong negara-negara untuk melakukan kerja samadalam memberikan intervensi berupa bantuan luar negeri untuk menanganiHIV/AIDS. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perhatianbesar pada epidemi HIV/AIDS dan memiliki komitmen untuk membantu negaranegaraberkembang di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Indonesia, dalammencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Melalui kerja sama Australia denganIndonesia, maka terbentuk The Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH).Namun bantuan tersebut belum dapat menurunkan jumlah infeksi HIV diProvinsi Papua. Tesis ini bertujuan untuk melihat kerja sama bantuan luar negeriyang digunakan untuk menangani kasus HIV dengan fokus pada kegagalanbantuan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmenggunakan teori permasalahan negara pemberi donor, permasalahan negarapenerima donor, disfungsi sistem pelayanan kesehatan negara penerima donor,dan pilihan strategi negara donor.

---

ABSTRACTThe issue regarding the epidemic of HIV/AIDS has happened to be a catastrophealmost in every single nation around the world, where it conclusively droveseveral countries to conduct cooperation in order to grant intervention in the formof foreign aid to cope HIV/AIDS. Australia is one of the countries which havehuge concerns towards HIV/AIDS’s epidemic and commitment to lend a handthe developing countries in Asia-Pacific, specifically Indonesia, in averting anddealing with HIV/AIDS. Through cooperation between Australia and Indonesia,The Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) was founded. Nonetheless,the aid has not lessened the amount of HIV infection in Papua Province. Theobjective of this thesis is to examine the conducted foreign aid cooperation tocope the HIV case by focusing on the failure of foreign aid. This study applied aqualitative method by using the theory of donors’ knowledge problem, recipients’knowledge problem, the dysfunction of recipient country’s health care services,and the strategy selection of donor country., The issue regarding the epidemic of HIV/AIDS has happened to be a catastrophealmost in every single nation around the world, where it conclusively droveseveral countries to conduct cooperation in order to grant intervention in the formof foreign aid to cope HIV/AIDS. Australia is one of the countries which havehuge concerns towards HIV/AIDS’s epidemic and commitment to lend a handthe developing countries in Asia-Pacific, specifically Indonesia, in averting anddealing with HIV/AIDS. Through cooperation between Australia and Indonesia,The Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) was founded. Nonetheless,the aid has not lessened the amount of HIV infection in Papua Province. Theobjective of this thesis is to examine the conducted foreign aid cooperation tocope the HIV case by focusing on the failure of foreign aid. This study applied aqualitative method by using the theory of donors’ knowledge problem, recipients’knowledge problem, the dysfunction of recipient country’s health care services,and the strategy selection of donor country.]"

"Meta studi ini menelusuri praktik bantuan luar negeri Tiongkok di negara-negara berkembang yang mencakup wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin & Karibia, dan Eropa Timur dan Tengah yang merupakan wilayah alokasi bantuan luar negeri Tiongkok menurut Buku Putih Tiongkok yang diterbitkan pada tahun 2011, 2014, dan 2021. Tulisan ini terbagi dalam tiga tema utama yaitu motif, karakteristik dan dinamika bantuan serta respons donor tradisional. Hasil penelusuran menemukan bahwa motif bantuan Tiongkok terutama diarahkan untuk mencapai kepentingan ekonomi yang mencakup perolehan sumber daya alam dan perluasan pasar Tiongkok, yang terjadi sejak 1980-an ketika Tiongkok melakukan internasionalisasi yang dicirikan dengan kebijakan yang lebih pragmatis. Dalam hal karakteristik bantuan, pragmatisme bantuan Tiongkok mencapai puncaknya setelah dikeluarkannya strategi going global pada akhir 1990-an, dengan bentuk bantuan yang beragam dan mulai menggabungkan antara bantuan dan investasi. Dalam hal dinamika serta respons donor tradisional, di wilayah Afrika kehadiran Tiongkok dianggap menantang donor tradisional, sementara di wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin Karibia, Pasifik, dan Eropa Timur kehadiran bantuan Tiongkok masih menjadi perdebatan terkait anggapan tersebut. Adapun celah literatur tentang bantuan Tiongkok yang penulis temukan yaitu pembahasan terkonsentrasi ke wilayah Afrika dan minimnya pembahasan yang mengkritisi model bantuan Selatan-Selatan Tiongkok. Selain itu,  pembahasan bantuan luar negeri Tiongkok masih berfokus pada perspektif liberal dan minimnya studi yang membahas bantuan Tiongkok menggunakan perspektif lain terutama strukturalisme dan post-positivisme.

---

This meta-study explores China's foreign aid practices in developing countries covering the regions of Asia, Africa, Latin America & the Caribbean, and Eastern and Central Europe which are China's foreign aid allocation areas according to the China White Paper published in 2011, 2014 , and 2021. This meta-study is divided into three main themes, namely the motives, characteristics and dynamics of traditional donor assistance and responses. The search results found that the motive for Chinese aid was mainly directed at achieving economic interests which included acquiring natural resources and expanding China's market, which had occurred since the 1980s when China carried out internationalization characterized by more pragmatic policies. In terms of the characteristics of aid, China's aid pragmatism reached its peak after the issuance of the going global strategy in the late 1990s, with various forms of aid starting to combine aid and investment. In terms of the dynamics and response of traditional donors, in the African region the presence of China is considered to challenge traditional donors, while in the regions of Southeast Asia, Latin America, the Caribbean, the Pacific, and Eastern Europe, the presence of Chinese aid is still a matter of debate regarding this assumption. The literature gap on Chinese aid that the author found is that the discussion is concentrated on the African region and the lack of discussion that criticizes China's South-South aid model. In addition, the discussion of Chinese foreign aid still focuses on a liberal perspective and the lack of studies discussing Chinese aid using other perspectives, especially structuralism and post-positivism."

"ABSTRAKWangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that theweaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure ofthe fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trustof the donors and also the decrease of government credibility over donors.Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function aswell as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3)Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness.Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Governmentof Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donorsinstitutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta'scommitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be wellmanaged.However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignmentand gaps between them. In addition, the existing M&E policy whichshould refer to the development planning policy remain miss-align as well. On theother hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear inthe existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced theperformance and quality of a resulted M&E.Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thusthe evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&Epolicy as it suggested by this research.

---

ABSTRAKWangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitaspengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadapkomitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan darilembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitaspemerintah di mata lembaga donor.Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luarnegeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadapketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil;dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkanhasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upayaPemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral danmultilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebutmembawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru.Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesiaditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanyaketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akankebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desainkebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnyakinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan.Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagiefektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP(Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan PendanaanPembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskankebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini."