Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendirian organisasi sayap perempuan oleh partai politik pada era reformasi di Indonesia. Organisasi sayap perempuan partai politik di Indonesia banyak berdiri seiring dengan peningkatan kesadaran akan keterwakilan perempuan dalam politik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai peran sayap perempuan partai politik dalam rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional. dengan mengambil studi kasus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Penelitian mengenai peran KPPG dibatasi pada dua era kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla (2004-2009) dan Aburizal Bakrie (2009-2014).Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik dari Alan Ware, gender dan partai politik Joni Lovenduski, dan proses rekrutmen partai politik Pippa Norris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait dengan penelitian serta wawancara mendalam dengan narasumber.Temuan di lapangan menunjukkan meskipun partai politik merespon isu perempuan dalam politik dengan mendirikan sayap perempuan partai politik, namun kesempatan yang diberikan oleh partai politik untuk rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional masih sangat kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran sayap perempuan partai politik dalam meningkatkan jumlah pengurus dan calon legislatif perempuan terbagi antara faktor eksternal dan internal. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal Partai Golkar dan faktor internal KPPG. Beberapa faktor tersebut antara lain perundang-undangan yang mendukung afirmasi, tipe organisasi partai politik, aturan partai, struktur rekrutmen, tipe kepemimpinan ketua umum, dan lain-lain. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa proses rekrutmen partai politik sangat berpengaruh dalam penempatan posisi strategis di partai politik. Namun posisi strategis dalam partai politik maupun penentuan nomor urut caleg sulit diraih dan sangat sedikit bagi kader perempuan.

---

This research is motivated by the increasing number of women's wing in Indonesia political parties. Women's wing in Indonesia grown along with increased awareness of women's representation in politics. Therefore, this study conducted to seek answers about the role of women's wings of political parties in the recruitment of elite and legislative member candidate by taking a case study Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). This research limited on the role of leadership in the two eras, Golkar chairman Jusuf Kalla (2004-2009) and Aburizal Bakrie (2009-2014).As a theoretical foundation, this study uses the theory of polititical party from Alan Ware, Gender and Political Party from Joni Lovenduski and the recruitment process in political parties from Pippa Norris. This study used qualitative methods, while data analysis techniques using explanatory methods. Technique data collecting collect the data and documents related to the research, also through in-depth interview with nine speakers which is seven women and two men from DPP Golkar elites in the two eras.Evidence shows though political parties respond to the issue of women in politics by establishing women's wing, but the opportunity presented by political parties for elites and legislative member candidate recruitment at the national level is still very rare. The factors that affect the role of the women candidates and officials divided into external and internal factors include affirmation policy, tipe of political organization, male dominated elites, and much more. Theoritical implication indicate that the recruitment process is highly influential in gaining a strategic position in a political parties. But a strategic position in a political party or sequence number in legislative election tend to be difficult to achieve for women cadres."

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."

"Skripsi ini membahas peran sayap perempuan partai politik dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR, dengan studi kasus peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garnita Malahayati pada Pemilu tahun 2019. Untuk membahas keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati, penulis menggunakan teori rekrutmen Pippa Norris (2016) yang mencakup tiga tahap, yaitu certification, nomination dan election (tahap penyusunan Daftar Calon Sementara menjadi Daftar Calon Tetap). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pada proses certification KPPG dan Garnita Malahayati memiliki perbedaan legalitas dalam menjalankan proses rekrutmen caleg perempuan. Perbedaan ini sangat memengaruhi keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati pada proses berikutnya yaitu nomination dan election. KPPG memiliki peran lebih besar dalam proses pencalonan caleg perempuan karena adanya kebijakan one gate policy. Sementara tidak adanya kebijakan yang khusus diberlakukan untuk perempuan dalam internal partai NasDem, membuat Garnita Malahayati tidak memiliki peran besar dalam proses pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

---

This thesis discusses the role of the Golkar Party Women's Unity (KPPG) and Garnita Malahayati in the nomination of women as members of the Republic of Indonesia DPR in the 2019 elections. Using the recruitment theory of Pippa Norris (2016) this paper will discuss the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in 3 processes: certification, nomination and election (the stage of preparing DCS to become DCT). This study used a qualitative approach which was carried out using in-depth interviews. The findings from this study indicate that the process certification KPPG and Garnita have different legalities in carrying out the recruitment process for female candidates. This difference greatly influenced the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in the next process, namely nomination and election. KPPG has a bigger role in the process of nominating female candidates because of the one gate policy. There is no specific policy specifically applied to women within the internal party, making Garnita Malahayati not have a big role in the process of nominating women."

"Tugas karya akhir ini meneliti strategi pemenangan dan hambatan calon anggota legislatif perempuan DPR-RI Ina Elizabeth Kobak pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep strategi dari Henneberg dan Chen (2008) dan analisisnya dilengkapi dengan konsep patriarkisme dan teori kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode sampling purposive dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan, yakni pengaruh kepala suku, door to door, dan pendekatan publik. Pengambilan keputusan yang berpusat pada kepala suku dalam musyawarah masyarakat adat Papua menjadi kunci kemenangan calon anggota legislatif perempuan. Hambatan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan berasal dari hambatan adat, teknis, dan politis.

---

This final paper examines the winning strategies and obstacles for women legislative candidates for DPR-RI Ina Elizabeth Kobak in the 2019 Election in Papua Province. This study uses a strategic conceptual framework from Henneberg and Chen (2008) and the analysis is complemented by the concept of patriarchism and theory of power. This study used a qualitative method with purposive sampling method for collecting data. The findings show that there are three main strategies in winning the candidates for women legislative members, namely the influence of tribal leaders, door to door, and public approaches. Decision-making that focuses on tribal leaders in the deliberations of indigenous Papuans is the key for winning women legislative candidates. The obstacles experienced by women legislative candidates come from customs, technical and political obstacles."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Teori Peran sosial menjelaskan bahwa setiap perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari stereotype budaya tentang gender. Perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan gendernya, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan tugas yang diberikan pada mereka oleh masyarakat. Perbedaan tugas ini mencolok di pekerjaan yang didominasi oleh perempuan, seperti pekerja kesehatan, guru playgroup dan guru Taman Kanak-Kanak, apabila disandingkan dengan pekerjaan yang didominasi laki-laki, seperti pekerja bangunan, montir atau tukang listrik. Dewasa ini, perbedaan tersebut juga dapat ditemui di komisi-komisi legislatif Indonesia. Komisi yang terkait dengan subjek kesehatan, kegiatan sosial, atau komisi-komisi dengan nuansa soft politics, tampak memiliki keterlibatan perempuan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komisi-komisi yang terkait dengan urusan militer, dalam negeri, atau komisi-komisi lain dengan nuansa hard politics. Sehingga, riset mengenai perbedaan proposi gender antar komisi perlu untuk dilakukan untuk melihat dampak peran sosial kepada pembagian tugas di DPR RI. Menggunakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi literatur, riset ini menemukan bahwa peran sosial tidak mempengaruhi institusi legislatif secara system, tetapi lebih berakar pada pengaruh budaya yang membuat perempuan sulit untuk ikut terlibat dalam institusi legislatif. Walaupun masalah ini terus coba untuk diselesaikan oleh pemerintah, perempuan masih mengalami berbagai halangan untuk bergabung dalam institusi legislatif, karena mereka harus memiliki kemauan, kemampuan finansial, dan izin dari keluarga. Halangan-halangan ini tidak terjadi pada laki-laki karena peran laki-laki dalam keluarga masih diharapkan untuk menjadi pencari uang, memimpin, dan tergabung dalam pemerintahan. Sedangkan, perempuan masih diharapkan untuk mengambil peran sosial sebagai pengurus keluarga. Sehingga, peran sosial masih mempengaruhi perempuan untuk tergabung dalam institusi legislatif yang akhirnya membuat jumlah perempuan secara supply lebih sedikit dan tugas komisi yang mereka pilih juga masih dipengaruhi oleh peran sosial sebagai perempuan dalam keluarga.

---

Social role suggests that almost all behavioral differences between male and females are the result from cultural stereotypes about gender. For women is expected to behave differently, task assigned to them in working space is also different. This differentiation in task assigned is stark in women dominated jobs, such as healthcare assistant, preschool and kindergarten teacher, compared to men dominated jobs, such as construction worker, mechanics and electrician. It has recently observed that the extension of gender- dominated jobfield might have extension to legislatif commission in Indonesia. Commission that deals with health issue, social work, and anything related to soft politics are high in women’s involevement, but not in commission that related to military, internal affairs, or anything that relates to hard politics. Thus, a study regarding the disproportional gender ratio between certain commission is required to examine the impact of social role to the job division among women in Indonesian legislatif. Using data gathered from interview and literature review, this research concludes that the social role does not affect the legislatif institutions by system, but it rather stems from cultural perspectives that stem from lack supply of women-gendered legislatif member. Although this problem is constantly being addressed by the government, women are still under various hindrace from joining the legislatif as they are limited by willingness, financial capability and approval from the family. These hindrances are virtually nonexistent to male, as they are expected to lead and get involved in the government as breadwinner, while women are still expected to take caretaking role of the family. Therefore, although the women are not systematically oppressed, the social role is still affecting their involvement in the legislatif process as they are naturally few in number by supply and has internal willingness to take task that is close to their social role as a woman in the family."

"Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009.Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi.Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy.

Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election.

Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number.

To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party."