Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka.

---

This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.

 

"

"Secara geografi, Selat Malaka merupakan perairan strategis sebagai jalur perdagangan dunia melalui jalur laut. Selain mendatangkan peluang, Selat Malaka juga menimbulkan ancaman. Salah satu ancaman tersebut adalah penyelundupan berbagai barang yang melintasi batas negara Indonesia dan Malaysia. Penyelundupan tersebut merugikan kedua negara. Sejak tahun 1994, kedua negara telah melakukan kerja sama dalam bentuk patroli terkoordinasi (PATKOR KASTIMA) untuk menangani penyelundupan barang di Selat Malaka. Patroli tersebut memerlukan dukungan intelijen kepabeanan dari kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap nara sumber yang kompeten di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa unit intelijen di DJBC dan JKDM telah melaksanakan konsep intelijen taktis, operasional dan strategis. Output kegiatan intelijen kepabeanan yang dilaksanakan oleh DJBC dan JKDM digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan strategis kedua negara dan juga untuk mendukung kerja sama intelijen di tingkat regional dan global

---

Geographically, the Malacca Strait is a strategic waterway as a world trade route by sea. In addition to bringing opportunities, the Malacca Strait also poses a threat. One of these threats is the smuggling of various goods across the borders of Indonesia and Malaysia. The smuggling is detrimental to both countries. Since 1994, the two countries have cooperated in the form of a coordinated patrol (PATKOR KASTIMA) to deal with the smuggling of goods in the Malacca Strait. The patrols require customs intelligence support from both countries. This study uses a qualitative method. Data was collected by means of literature studies and interviews with competent resource persons at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). The results of the research analysis show that the intelligence units at DGCE and RMCD have implemented the concept of tactical, operational and strategic intelligence. The output of customs intelligence activities carried out by DGCE and RMCD is used as consideration for strategic decisions of the two countries and also to support intelligence cooperation at regional and global levels."

"ABSTRAK Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACTName Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"

"Tesis ini membahas strategi dan upaya penanganan keamanan maritim di area tumpang tindih antara Malaysia dengan Indonesia khususnya di perairan Selat Malaka. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku selama ini, proses penegakan hukum antar negara tetangga yang memiliki wilayah tumpang tindih dan belum ditetapkan batasnya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip proporsional dan didasari pada ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama dalam pengamanan area tumpang tindih khususnya di perairan Selat Malaka ialah TNI AL, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri dan Ditjen Bea Cukai. Kendati demikian, tata kelola keamanan maritim masih belum jelas sehingga menyebabkan adanya kesimpangsiuran dalam kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Untuk mengatasi hal itu maka diperlukan suatu regulasi yang komprehensif didukung dengan satu gugus tugas khusus yang berperan mengkoordinasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengamanan area tumpang tindih di perairan Selat Malaka.

---

This study discusses strategies and efforts to handle maritime security in the undelimited water area between Malaysia and Indonesia, especially in the waters of the Malacca Strait. Based on the provisions of international law that have been in force so far, the process of law enforcement between neighboring countries that have overlapping areas and the boundaries have not been determined, need to pay attention to proportional principles and are based on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law No. -Law Number 5 of 1983 concerning Exclusive Economic Zones, Law Number 6 of 1996 concerning Waters. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that the main actors in securing overlapping areas, especially in the waters of the Malacca Strait, were the Navy, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri and Customs. However, maritime security governance is still unclear, causing confusion in the authority of law enforcement in maritime border areas. To overcome this, a comprehensive regulation is needed supported by a special task force whose role is to coordinate the actors involved in securing overlapping areas in the waters of the Malacca Strait.

"

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk olehIndonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelahterjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubahancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakanpenelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral statesdalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasansehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatasbahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakandan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggappenting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanyaperistiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungandengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya padaberbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masalalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamananmaritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dandinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country."

"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional melalui laut, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini juga berupaya menemukan strategipenanganan masalah-masalah tersebut melalui optimalisasi kegiatan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh enam instansi, yaitu TNIAL, Polair, KKP, KPLP, Bea dan Cukai, dan Bakamla. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif Data primer diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara mendalam dengan para penentu kebijakan di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam instansi yang diteliti masih melaksanakan kegiatannya secara sendiri-sendiri. T ugas dan fungsi Bakamla sebagai implementasi konsep single multi tasks sampai saat ini belum optimal."

"Perbatasan negara juga merupakan boundary dan frontier, yang memiliki nilaistrategis bagi kedaulatan negara. Pengelolaan perbatasan negara harus didukungoleh ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi ancaman, tantangan,hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Salah satu bentukdukungan nyata berupa patroli pengamanan perbatasan negara secara intensif. Olehkarena itu, dibutuhkan perencanaan yang efektif dalam meminimalisir hambatandan gangguan di lapangan. Sistem Informasi Geografis memberikan solusi fungsianalisis medan secara otomatis. Analisis medan mampu menilai tingkat risikopatroli pengamanan berdasarkan kriteria geografi militer (ancaman musuh, cuacaekstrem, medan terjal, lost sinyal komunikasi, akses jalan yang sulit, vegetasi yangrapat, sungai yang dalam) Penelitian ini menggunakan model Applied Researchyang bersifat kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Penilaian awal terhadapperbandingan 3 pendekatan intelijen (GeoInt, Humint, dan Osint) bersifat kualitatifdengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pengumpulan data melaluikuesioner terhadap 33 prajurit TNI AD dengan kriteria tertentu. Adapun,implementasi Geospatial Intelligence untuk memperkirakan rute patroli bersifatkualitatif dengan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). Sumber databerasal dari geodatabase milik BIG (Demnas, Data vektor sungai), DITTOPAD(Peta Topografi 1:50.000), Kementan (Data vektor jenis tanah) dan ESA (CitraSatelit Sentinel-2A). Hasil penelitian menunjukkan tingkat risiko tertinggimerupakan ancaman musuh dengan persentase 44,1 % dan terendah karena adanyahambatan vegetasi yang rapat dengan persentase 7,2 %. Penelitian ini jugamenghasilkan Peta Rekomendasi Rute Patroli yang memiliki tingkat risiko yangrendah berdasarkan klasifikasi standar NATO (Go, Slow Go, dan No Go).Penelitian ini memberikan kontribusi nyata untuk mendukung Ketahanan Nasionalyang tangguh, terutama dalam hal perencanaan patroli pengamanan perbatasannegara Republik Indonesia-Malaysia.

---

National borders are also boundaries and frontiers, which have strategic value for

the country's sovereignty. A robust national resilience must support national

borders' management to face threats, challenges, obstacles, and disturbances to

achieve national goals. One form of tangible support is in the form of intensive

patrols to secure state borders. Therefore, effective planning is needed to minimize

obstacles and disturbances in the field. Geographical Information System provides

solutions for automatic terrain analysis functions. Field analysis can assess the

level of risk of security patrols based on military geographic criteria (enemy

threats, extreme weather, steep terrain, lost communication signals, difficult road

access, dense vegetation, deep rivers). This study uses an Applied Research model

that is qualitative and quantitative (mixed method). The initial assessment of the

comparison of 3 intelligence approaches (GeoInt, Humint, and Osint) is qualitative

with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Data collection through

questionnaires to 33 TNI AD soldiers with specific criteria. Meanwhile, Geospatial

Intelligence's implementation to estimate patrol routes is qualitative using the

Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. Sources of data come from the

geodatabase belonging to BIG (Demnas, River vector data), DITTOPAD

(Topographic Map 1: 50,000), Ministry of Agriculture (Land type vector data), and

ESA (Sentinel-2A Satellite Imagery). The results showed that the highest level of

risk was an enemy threat with a percentage of 44.1%, and the lowest was due to

dense vegetation barriers with a percentage of 7.2%. This research also produced

a Patrol Route Recommendation Map, which has a low-risk level based on the

standard NATO classification (Go, Slow Go, and No Go). This research makes a

real contribution to support a formidable National Resilience, especially in

planning the Republic of Indonesia-Malaysia's border patrols"

"Selat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."

"ABSTRAKSelat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia.Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."