Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Skripsi ini membahas kepentingan taktikal Amerika Serikat yang menyebabkan penambahan kekuatan darat pada operasi militer di Perang Sipil Irak pada periode 2014 hingga 2019. Kepentingan ini berbeda dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi-operasi militer di Irak sebelumnya. Penelitian ini menganalisis menggunakan teori counterinsurgency warfare oleh David Galula dan merupakan penelitian kualitatif dengan metode process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan taktikal Amerika Serikat di Irak untuk mengalahkan kelompok insurgensi ISIS dipengaruhi fase dalam kontrainsurgensi. Kepentingan ini menyebabkan Amerika Serikat menambah kekuatan daratnya.

 

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the tactical interests of the United States which led to the addition of ground forces to military operations in the Iraqi Civil War from the period of 2014 to 2019. This interest differ from the previous military operations of the United States in Iraq. This research is using the theory of counterinsurgency warfare by David Galula and done in a process tracing method. The results of this study indicate that the tactical interests of the United States in Iraq to defeat the ISIS insurgency group are influenced by phases in counterinsurgency. This interest caused the United States to increase its ground forces.

"

"Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam perekonomian dan juga menahan agresi Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Internasional. Hasil dari temuan penelitian ini adalah India-United States Civil Nuclear Agreement memiliki keuntungan yang didapat Amerika dan India dan perjanjian ini dinilai sebagai jalan Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional negaranya, perjanjian tersebut juga membuat hubungan kedua negara tersebut semakin erat dari sebelumnya.

---

This research explain Bilateral agreement between the United States and India as well as the US national interest in nuclear development in India, the agreement is called India-United States Civil Nuclear Agreement. The India-United States Civil Nuclear Agreement is an agreement focusing on the development of nuclear technology for civilians and also the military agreed by India-US in 18^th July  2005. This research argues that America makes India a partner in cooperation because it has a certain motive to rival China in economy and also withstand China aggression. This research uses qualitative method with data obtained from literature study. The theory used to analyze is the National Interest Theory and Theory of International Cooperation. The result of this research is that India-United States Civil Nuclear Agreement has the advantage of America and India and this agreement is considered as the United States road to realize the national interests of the country, the agreement also makes the relationship between the two countries more closely than ever."

"Skripsi ini membahas mengenai kepentingan nasional yang ingin didapatkan Amerika Serikat dalam Intervensi Militer NATO ke Libya pada tahun 2011. Dalam intervensi tersebut, semula Amerika memegang pimpinan akan tetapi kemudian mengalihkannya kepada NATO. Meskipun kepemimpinan tersebut beralih kepada NATO, Amerika tetap mempunyai peranan yang penting dalam intervensi yang terjadi. Dengan mengikutsertakan negara-negara lain melalui upaya multilateralisme, Amerika bisa mencapai kepentingannya sambil mengurangi beban yang dia tanggung.

---

This research discusses about the national interest whom US want get in NATO military intervention in Libya 2011. In intervention, in the first US lead operation but later transfer his command to NATO. Although the leadership position change to NATO, US still have the important role in intervention. With allowing other countries through multilateralism effort, US can achieve his interest while decrease the burden sharing."

"Perang Korea 1950-1953 menyebabkan kekacauan di Korea Selatan baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Selain masyarakat Korea Selatan pada umumnya, anak-anak merupakan korban yang paling menderita akibat perang. Tidak sedikit anak-anak yang terlantar di jalanan dengan keadaan yang memprihatinkan. Mereka kelaparan dan kedinginan, serta luka di tubuhnya. Bahkan, di antara mereka tidak sedikit yang akhirnya meregang nyawa. Dalam kondisi seperti itu, militer Amerika Serikat memberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat Korea Selatan, tidak terkecuali khusus bagi anak-anak yang menjadi korban perang. Kontribusi tersebut didukung oleh PBB, para misionaris Amerika, chaplain atau tentara pastor, berbagai macam organisasi Kristen di Amerika, serta pemerintah Korea Selatan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini akan membahas peran kaum militer Amerika Serikat terhadap anak-anak Korea Selatan dalam Perang Korea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan dokumen digital sebagai sumber data primer. Hasil dari penelitian ini adalah bantuan militer Amerika Serikat terhadap anak-anak Korea Selatan dalam masa Perang Korea bersifat kemanusiaan dan difokuskan pada penyembuhan trauma fisik dan psikis yang diwujudkan dengan upaya evakuasi, pengelolaan bantuan untuk panti asuhan, serta dukungan moral.

---

The 1950-1953 Korean War caused chaos in South Korea in terms of political, economic and social aspects. Apart from South Korean society in general, children were the victims who suffered the most from the war. Thousands of children were displaced on the streets with a state of concern. They were starving and cold with wounds on their bodies. In fact, lots of them ended up dying. In such conditions, the US Armed Forces provided various kinds of assistances to the people of South Korea, especially to the children who were also the victims of the war. The contribution was supported by United Nations, American missionaries, chaplains, various Christian organizations in America, and South Korean government. In this connection, this research will discuss the role of the United States Armed Forces towards South Korean children in the Korean War. The method used in this study is the historical method with digital documents as the primary data source. The results of this study explain that the aid rendered by the United States Armed Forces towards South Korean children, victims of the Korean War, was a humanitarian aid that was focused on the childrens physical and psychological trauma healing. They rescued and cared for the children, contributed to help the orphanages, and showered the children with moral supports."

"Penggunaan domain luar angkasa sebagai domain atau medan perang dicoba seiring dengan adanya teknologi yang mampu menempatkan manusia di luar atmosfer bumi. Sistem teknologi ini juga memungkinkan kemajuan peradaban manusia dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keuangan, komunikasi, transportasi, dan pertahanan. Adanya teknologi ini mendorong penyesuaian sistempertahanan untuk mengembangkan konsep, strategi, dan organisasi untuk membentuk kemampuan tempur luar angkasa sesuai dengan kepentingan nasional. Amerika Serikat sedang merencanakan penyesuaian kelembagaan dengan mengambil kekuatan tempur combat luar angkasa independen, yaitu Angkatan Luar Angkasa, untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi kerentanan yang berasal dari domain luar angkasa. Rencana ini dimanifestasikan dalam laporan Komisi untuk Menilai Keamanan Nasional Amerika Serikat Penataan Ruang dan Organisasi pada tahun 2001. Namun, tindak lanjut berupaKebijakan Space Force tidak dapat ditemukan hingga 2018 setelah terjadi dua kali pergantian presiden. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan keterlambatan tersebut Kebijakan Space Force dalam sistem pertahanan AS. Penjelasan keterlambatan ini this akan dijelaskan dengan menggunakan konsep Revolution in Military Affairs (RMA). Ruang angkasa Gaya dianggap sebagai salah satu unsur penyusun RMA yang kehadirannya dipengaruhi oleh unsur penyusun lainnya, yaitu strategi perang luar angkasa dan teknologi senjata. Tidak adanya unsur penyusun lain dan hambatan dalam struktur Pertahanan AS menyebabkan kebijakan Space Force tidak terwujud di Amerika Persatuan.

---

The use of the outer space domain as a domain or battlefield was tried along with the technology that was able to place humans outside the earth's atmosphere. This technological system also enables the advancement of human civilization in various fields, including trade, finance, communication, transportation, and defense. The existence of this technology encourages system adjustments defense to develop concepts, strategies and organizations to form space combat capabilities in accordance with national interests. The United States is planning institutional adjustments by taking on a combat force independent outer space, i.e. the Space Force, to take advantage of opportunities and deal with vulnerabilities emanating from the outer space domain. This plan was manifested in the report of the Commission to Assess the National Security of the United States Spatial Planning and Organization in 2001. However, follow-up took the form of Space Force policy could not be discovered until 2018 after two presidential changes. This study will try to explain the delay in the Space Force Policy in the US defense system. The explanation for this delay will be explained using the Revolution in Military Affairs (RMA) concept. Space Gaya is considered as one of the constituent elements of RMA whose presence is influenced by other constituent elements, namely space war strategy and weapons technology. The absence of other constituent elements and obstacles in the structure of US Defense caused the Space Force policy to not materialize in the United States."

"Tesis ini akan membahas gerakan sosial ( 社会運動/shakai undō) yang dilakukan masyarakat Okinawa terkait keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Okinawa. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan masyarakat Okinawa yang sudah dilakukan sejak pangkalan militer A.S. dibangun di sana tersebut memiliki tuntutan yang senantiasa bergeser. Namun tuntutan utamanya adalah memindahkan seluruh pangkalan militer A.S. ke luar Okinawa. Tuntutan ini menjadi sesuatu yang rumit karena keberadaan pangkalan militer A.S. memberi keuntungan sekaligus menimbulkan kerugian, sehingga selalu memicu pro dan kontra. Analisis lebih banyak dilakukan setelah tahun 2006, yaitu setelah pemerintah Jepang dan A.S. menyepakati pemindahan pangkalan militer yang dianggap paling berbahaya bagi penduduk sekitar di kota Ginowan.

---

This thesis will discuss social movements ( 社会運動/shakai undō) by Okinawans related to the existence of the United States Military Bases in Okinawa. This research will use qualitative descriptive method, with quantitative data to support it. Okinawans? movement that has been carried out since the U.S. bases were constructed for the first time there has ever-shifting demands. However, the main demand has been ruling out the whole U.S. bases outside of Okinawa. This demand has been complex because the bases give advantages and disadvantages at the same time, always triggering pros and cons. The analysis in this thesis is mostly carried out after 2006, in other words at the time when Japan and the U.S. governments agreed to move part of a base which is considered dangerous for residents around Ginowan city."

"ABSTRAKKajian ini menganalisis kerja sama militer aliansi Amerika Serikat-Filipina yang mengalami penurunan pada tahun 2016-2019 di tengah semakin meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Dengan menggunakan freedom of action theory dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukan bahwa komponen-komponen dalam teori menjadi pertimbangan langkah bagi Amerika Serikat dalam menjalankan aliansinya dengan Filipina. Komponen-komponen tersebut adalah kebiasan perjanjian, terancamnya kepentingan vital dan analisis kerugian, portofolio aliansi, dan pencegahan terhadap agresor. Analisis kajian ini menunjukan bahwa Amerika Serikat sebagai negara kuat memiliki kebebasan tindakan untuk menurukan komitmen kerja sama militernya dengan Filipina, meskipun pengaruh Tiongkok semakin meningkat di Asia Tenggara. Dengan demikian, Amerika Serikat tidak selalu terjerat untuk meningkatkan kerja sama militernya dalam beraliansi, apalagi jika komponen pertimbangan menunjukan Amerika Serikat lebih baik untuk menurunkan kerja sama militernya.

---

ABSTRACTThis study analyzes military cooperation of the United States-Philippines as alliance that declined in 2016-2019 amid the increasing influence of China in Southeast Asia. By using freedom of action theory and causal-process tracing research methods, this study shows that the components of the theory become steps of consideration for the United States in carrying out its alliance with the Philippines. These components are vague agreement, threatening of vital interests and cost analysis, alliance's portofolio, and deterring aggressors. The analysis of this study shows that the United States as a powerful country has the freedom of action to reduce its military cooperation commitments with the Philippines, despite China's increasing influence in Southeast Asia. Thus, the United States is not always ensnared to increase its military cooperation in alliances, especially if the consideration component shows that the United States is better to reduce its military cooperation."

"Foreign-Imposed Regime Change (FIRC) atau intervensi perubahan rezim merupakan salah satu instrumen kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) dalam mengejar kepentingannya. Dalam Perang Sipil Suriah, AS menjadi salah satu negara pengintervensi dan dengan tujuan untuk mengganti pemerintahan Suriah. AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup di Suriah. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup alih-alih terbuka di Suriah?” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah Logika Strategi Perubahan Rezim oleh Lindsey O’Rourke (2018) yang terdiri dari pertimbangan taktis dan keuntungan strategis intervensi. Peneliti berargumen bahwa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup karena pertimbangan taktis AS di Suriah dan rekam jejak di negara-negara target sebelumnya dan pertimbangan keuntungan strategis akan hasil yang didapat di Suriah serta posisi negara-negara rival membuat AS enggan menggunakan operasi terbuka dan memilih operasi tertutup.

---

Foreign-Imposed Regime Change is one of the United States’ (US) security policy instruments to pursue their national security interests. During the Syrian Civil War, the US intervenes with a purpose of overthrowing the incumbent Syrian government. The US uses a covert regime change for that purpose. This research is aiming at answering the question of “why does the US use a covert regime change instead of an overt regime change in Syria?” This research relies on qualitative approach to answer the research question and uses primary and secondary data collected from official documents and open-source information. This research employs the concept of the strategic logic of regime change developed by Lindsey O’Rourke (2018; 2019) to analyze the case. This research focuses on the tactical considerations and strategic benefits of an intervention and argues that US uses covert regime change operation because of the heavy cost of their previous overt regime change polices in Afghanistan, Iraq, and Libya as well as the fear of rival states’ intervention, especially from Russia, in Syria that might endanger their current geopolical standing."

"Pelaksanaan Operation Iraqi Freedom di Irak tahun 2003 disebut-sebut sebagai momentum tercapainya suatu revolution in military affairs oleh militer Amerika Serikat. Penjatuhkan rezim Saddam Hussein dari kepemimpinannya di Irak berhasil dilakukan dengan tempo yang singkat dan korban jiwa serta biaya yang minim. Tujuh tahun sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mempublikasikan dokumen Joint Vision 2010, yang berisi konsep-konsep operasional yang dirancang Amerika Serikat untuk dapat mencapai suatu bentuk dominasi menyeluruh dalam setiap pertempuran yang melibatkan militer Amerika Serikat. Konsep-konsep tersebut terbukti berhasil diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan Operation Iraqi Freedom. Penelitian ini kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab berhasilnya implementasi konsep-konsep tersebut dengan menggunakan metode penelitian kuantitaif-eksplanatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, keberhasilan implementasi konsep-konsep operasional tersebut disebabkan oleh faktor kapabilitas speed, precision, situational awareness dan jointness yang dimiliki oleh militer Amerika Serikat dalam pelaksanaan Operation Iraqi Freedom.

---

In 2003, United States conduct a military operation in Iraq to topple the Saddam Hussein's Ba'athist regime and replace it with a stable democracy government. The major combat operations in the so-called "Operation Iraqi Freedom" which occurred from March 20, 2003 to April 9, 2003, is described to represent the achievement of a revolution in military affairs by the United States military. Seven years prior to the operation, the United States Department of Defense published "Joint Vision 2010", a conceptual template for how United States' Armed Forces will channel the capabilites to achieve a revolution in military affairs. The operational concepts which included in the document proofed to be implemented successfully seven years later in Operation Iraqi Freedom. This research try to analyze the major contributing factors to the implementations of Joint Vision 2010 in Operation Iraqi Freedom, which come to the conclusion that the implementation has been achieved succesfully because of four capabilites that United States' Armed Force possessed: speed, precision, situational awareness and jointness."

"Demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Republik Korea adalah ideologi asing yang diadopsi rakyat Korea Selatan menjadi dasar sistem pemerintahan negara yang telah melalui pertumpahan darah. Peristiwa menegakkan demokrasi yang dikenal dengan Demokrasi Gwangju 1980 berhasil membuat perubahan besar dalam ranah pemerintahan di Korea Selatan. Pada masa tersebut, kebijakan presiden Republik Korea Chun Doo-hwan, yang berasal dari kelompok militer, banyak mengundang protes dari kalangan masyarakat. Banyak warga sipil terutama mahasiswa-mahasiswi yang memprotes kebijakannya dan melakukan Gerakan Demokratisasi di beberapa wilayah Gwangju dan Jeonnam. Gerakan pro demokrasi yang terjadi menyebabkan pasukan militer di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan melakukan persekusi terhadap warga sipil. Amerika Serikat yang merupakan sekutu juga ikut berperan dalam menangani kejadian di Gwangju. Berhubungan dengan persekusi oleh pemerintahan Chun Doo-hwan, muncul satu pertanyaan penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu apa peran Amerika di balik persekusi militer di masa pemerintahan Chun Doo-hwan? Melalui metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Amerika Serikat terhadap perlawanan militer Chun Doo-hwan dalam Demonstrasi Gwangju 1980. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Amerika Serikat dalam perlawanan militer Chun Doo-hwan yaitu menyetujui dan mendukung pemerintah Korea Selatan untuk mengerahkan pasukan gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat untuk mengakhiri kekacauan dalam Demonstrasi Gwangju 1980.

---

Democracy is a foreign ideology adopted by the South Korean people as the basis form of the South Korean’s government system which has been through bloodshed. The event to uphold democracy, known as the 1980 Kwangju Democracy Movement, succeeded in making major changes in the realm of governance in South Korea. At the time, the policies made by the president of the Republic of Korea Chun Doo-hwan, who came from the military group, garnered many protests from the public. Many civilians, especially students, protested against his policies and carried out the Democratization Movement in some areas of Kwangju and Jeonnam. The pro-democracy movement that occurred caused the military forces under Chun Doo-hwan's government to persecute civilians. The United States, which is an ally, played a role in resolving the situation that occurred in Kwangju. Due to the persecution by Chun Doo-hwan's regime, one important research question arises, namely, what was America's role behind the military persecution in Chun Doo-hwan's reign? Through descriptive-analysis method, this study aims to explain what the United States' role in Chun Doo-hwan's military resistance in the 1980 Kwangju Demonstration is. The conclusion of this study is the United States' role in Chun Doo-hwan's military resistance was to approve and support the South Korean government to deploy joint ROK-US troops to end the chaos of the 1980 Kwangju Demonstrations."