Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas aspek politik dalam studi pembangunan, khususnya dalam isu hak atas perumahan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Pembangunan di DKI Jakarta kerap berdampak kontradikstif dengan pemenuhan hak atas perumahan masyarakat. Hal ini ditandai oleh banyaknya penggusuran yang terjadi dari masa ke masa. Dalam menghadapi masalah penggusuran, masyarakat memiliki usaha-usaha yang dilakukan agar timbul kesempatan dan pengakuan bagi kepentingan mereka atas perumahan. Dengan metode penelitian kualitatif, penulis menganalisis perbandingan usaha masyarakat miskin bersama sejumlah organisasi di wilayah Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Melalui teori Ruang Politik untuk Pengentasan Kemiskinan (Political Space) oleh Neil Webster dan Lars Engberg-Pedersen, penulis menemukan bahwa pengalaman di Bukit Duri dan Kampung Akuarium memanfaatkan tiga dimensi untuk membangun ruang politik, yaitu: saluran institusional, praktik sosial dan politik, serta diskursus politik. Dimensi saluran institusional yang dimanfaatkan berupa proses Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017. Kemudian, dengan strategi yang berbeda, mereka memanfaatkan praktik sosial dan politik berupa advokasi atas tindakan penggusuran yang dialami serta membuat kontrak politik dengan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat proses Pilkada. Terakhir, mereka juga membangun diskursus politik untuk menentang diskursus pembangunan yang ada seperti rusun bukan solusi bagi penggusuran (rusun dibandingkan dengan kampung); rumah masyarakat yang digusur bukan ilegal; dan keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta

---

.This undergraduate thesis discusses the political aspect of development studies, especially in the issue of the right to housing for the poor in DKI Jakarta. Development in DKI Jakarta often contradicts the fulfillment of the right to housing. This is indicated by the number of evictions that occur from time to time. In facing the problem of eviction, the community has efforts that are done so that opportunities and recognition arise for their interests in housing. With qualitative research method, this thesis analyzes the comparison between the poor with organizations in Bukit Duri and Kampung Aquarium. Through the theory of Political Space for the Eradication of Poverty (Political Space) by Neil Webster and Lars Engberg-Pedersen, this thesis finds experience in Bukit Duri and Kampung Akuarium using three dimensions to develop political space, namely: institutional channel, social and political practice, and political discourse. The institutional channel dimension consists of the 2012 and 2017 DKI Jakarta Regional Election process. Then, with a different strategy, they use social and political practices including advocacy and make political contracts with the Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta during the election process. Finally, they also make political discourse to improve development discourse which provides low-cost housing for solutions to evictions (low-cost compared to the village); evicted community houses are not illegal; and DKI Jakarta Government's alignments."

"Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy processconducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor."

"Sensus penduduk 2020 menunjukkan 25,87% penduduk Indonesia merupakan generasi milenial dengan usia produktif dan dalam fase membangun keluarga atau disebut keluarga muda. Kemunculan keluarga muda meningkatkan kebutuhan hunian, namun tidak diikuti oleh peningkatan penyediaanya, sehingga menimbulkan backlog. Salah satu solusi dan pilihan bagi generasi milenial adalah rumah subsidi. Rumah disubsidi oleh pemerintah sehingga terjangkau bagi keluarga muda dengan kondisi finansial yang belum stabil. Unit rumah disebut sebagai rumah inti dan berisi ruang yang dianggap esensial, yaitu kamar tidur, kamar mandi, dan ruang terbuka serbaguna. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk adaptasi keluarga muda dalam memfungsikan ruang pada kondisi tersebut. Pengamatan dilakukan dengan melihat pengembangan yang dilakukan terhadap rumah inti serta motivasi di baliknya. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, bentuk adaptasi bervariasi dan unik pada tiap keluarga. Motivasi pengembangan didominasi oleh kebutuhan terhadap ruang dengan fungsi tertentu. Untuk ke depannya, saya berharap bahasan dalam skripsi ini dapat dikembangkan mengingat periode huni dan waktu pengamatan yang singkat.

---

Indonesia’s 2020 census shows that 25,87% of the population consists of the millennials in their productive working age and is also in the family forming phase. Their emergence raises the demand for housing and causes backlogs by the lack of provision of affordable housing. One of the options and solutions to this problem is the subsidized housing, a program to aid the low-income class to access the housing market and help financially unstable young families. The base house contains the most basic room, a bedroom, a bathroom, and a multifunctional room. This study aims to observe the form of adaptation performed by the family to utilize the essential rooms in their base house. The observation was performed by looking at the developments and the motivations behind them. It concluded that the process and the form of adaptations are unique and differ from one family to another. It also shows the similarity of the needs of specific room functions as the most dominant development motivation. In the future, I hope this study developed considering the briefness of the inhabiting period and the lack of observation period."

"Relokasi masyarakat kampung dari pemukiman yang beragam dan tidak terstruktur ke rusunawa yang seragam dan terstruktur mengaruskan upaya penyesuaian penyusunan ruang domestik karena adanya perubahan konteks. Proses penyesuaian ini muncul melalui transformasi ruang yang terjadi dalam hunian berdasarkan perubahan kebutuhan domestik penghuni yang akan mempengaruhi adaptabilitas dan fleksibilitas ruang.Skripsi ini melihat bagaimana proses transformasi ruang domestik dalam konteks rumah kampung dan unit rusunawa yang dilakukan oleh masyarakat kampung yang direlokasi ke rusunawa serta memahami konsep adaptabilitas dan fleksibilitas pada kedua konteks tersebut. Meskipun transformasi ruang pada kampung terjadi lebih bebas dibandingkan di rusunawa, ditemukan bahwa transformasi ruang dilakukan hanya untuk mencapai adaptabilitas ruang, sedangkan fleksibilitas tidak menjadi pertimbangan utama.

---

Resettlement of people from kampung, a diverse and unstructural settlement, to public housing, a uniform and structural settlement, demand adjustment in organizing domestic space to fit the new context. It leads to transformation of space according domestic needs that will affect adaptability and flexibity.

This undergraduate thesis observes transformation of domestic space in kampung and vertical housing that have been done by kampung people and investigate adaptability and flexibility in both contexts. Even though spatial transformation could be done freely at kampung compared to public housing, it is founded that in both context, spatial transformation has been done only to achieve adaptability, whereas the flexibility has not been considered."

"Sebagai ibukota dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Kepemilikan tempat tinggal di Jakarta terendah se-Indonesia. Selain itu, harga tempat tinggal di Jakarta relatif tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas bagaimana keterjangkauan tempat tinggal di Jakarta untuk dimiliki selama ini. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal menjadi penting karena tempat tinggal merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas privat. Kepemilikan tempat tinggal memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sewa, yaitu berfokus pada keamanan kepemilikan serta pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Kota Jakarta sendiri sudah menjadi daya tarik bagi pendatang sejak zaman Hindia Belanda. Tren tersebut berlanjut hingga tahun 1990-an di mana perpindahan penduduk Jakarta lebih banyak keluar daripada datang. Karena skripsi ini berfokus pada kepemilikan tempat tinggal, metode yang akan dipakai adalah perbandingan antara harga tempat tinggal dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menggunakan UMP DKI Jakarta karena UMP ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perbandingan kenaikan harga tempat tinggal dengan pendapatan juga akan dilakukan untuk mengetahui perbandingan keterjangkauan kepemilikan tempat tinggal di Jakarta. Berdasarkan analisis, tempat tinggal di Jakarta masih jauh dari terjangkau. Kenaikan UMP DKI Jakarta belum berhasil mencapai kepemilikan tempat tinggal yang terjangkau.

---

As the capital and the largest city, Jakarta faces problems in fulfilling housing ownership needs. Jakarta’s housing ownership rate is the lowest in Indonesia. Besides that, housing costs in Jakarta are relatively high. So, this thesis is written to discuss housing ownership affordability trends in Jakarta. Housing ownership needs fulfillment is important because living place is a place where some activities occur, especially private activities. Housing ownership has different goals compared to rent, to secure housing needs and to fulfill long term needs. Jakarta has become attractive to newcomers since Dutch East Indies era. The trend continued until 1990s, where more people left Jakarta than came to the city. Because this thesis focuses at housing ownership, the method that will be used is ratio between housing prices and income. The income will refer to Jakarta’s minimum wage because Jakarta’s minimum wage is based on decent living rate. Then, the income growth and housing price growth will be compared to find out how is Jakarta’s housing ownership affordability changed during years. According to this thesis, Jakarta’s housing is still far from affordable to be owned. Jakarta’s minimum wage growth hasn’t reached affordable housing ownership."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."

"Hak atas keberadaan dan keberlanjutan perumahan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar, disamping hak atas pangan dan sandang. Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di perkotaan semakin meningkat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan tingginya tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Berbagai kebijakan dan program yang berhubungan dengan penanganan masalah perumahan telah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun hasil pencapaiannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Kebutuhan akan perumahan sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang hidup di perkotaan.Pemanfaatan dan penggunaan lahan secara tidak sah untuk membangun pemukiman oleh masyarakat miskin perkotaan, sering menimbulkan permasalahan dikota-kota besar. Keberadaan perumahan atas peran serta masyarakat miskin perkotaan memang sulit untuk diharapkan, mengingat kemampuan ekonomi mereka yang sangat terbatas.Keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan di Tepi Kali Code Yogyakarta, yang dibangun, dibina dan dipelihara keberlanjutannya sebuah fenomena yang cukup menarik untuk penulis teliti sebagai bahan penyusunan tesis ini.Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategi dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, untuk itu perlu dibina dan dikembangkan demi keberlanjutan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pola dan program pembinaan dan pengembangan yang ditetapkan dalam rangka keberlanjutan keberadaan perumahan masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini disebut dengan TRIBINA yang mengangkut aspek manusia, usaha dan lingkungan.Untuk memperoleh deskripsi tentang kegiatan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yang terdiri dari penduduk setempat, Aparat Pemerintah Daerah (Kelurahan, Bapeda, Tata Kota, dan Bangunan), LSM, Swasta, Tokoh Agama, Sukarelawan, dan Masyarakat disekitar permukiman. Kegiatan tersebut telah penulis lakukan dengan wawancara, observasi, maupun studi dokurentasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberlanjutan keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program TRIBINA dan faktor-faktor yang mendorong lainnya seperti penduduk, lembaga swadaya masyarakat, swasta, sukarelawan, media masa, tokoh agama dan pemerintahan daerah.

---

A Sustainability Of Housing Establishment For The Poor Community City (Case Study Of Settlement For The Poor Community City At Tepi Kali Code Yogyakarta)The right of supply and sustainability housing is very basic human rights beside right to food and clothing as well. The necessity of housing especially for the poor communities at city increases along with economic crisis and the higher of migration level at the city. The Government has made some policy and programs related to handling this problem. However, the results have not been maximized yet as is expected. The poor communities who lives at the city are really need the housing especially below the economic level.

The benefit and utilizing of the land against the law to build the settlement by these communities, become an issue at the big cities. In regard to their economic condition it is difficult to ask them to join in supplying the house.

The settlement housing to the poor communities city at Tepi Kali Code Yogyakarta, which has built, established and maintained is an interested phenomena for the writer to search and compiled it in his thesis. The settlement for housing is basically needed for human and a part of strategy in build nation character, thus we need to build and develop the life style for continuation to increase their life. TRIBINA is the pattern and program that have been stated for train and develop in sustainability of establishment housing for poor communities at Tepi Kali Code Yogyakarta which included human aspect effort and environment.

To get description for this activity, the researches have the quality of descriptive and use qualitative approach. In this research we get qualitative data from some source of this communities, local government, (village chief, Organization Research Area, Planning City and Building), the Local Society Institution, private, religion figure, volunteer, and people around the place. The writer has interviewed, observed and made documentation study for all activities.

Based on this research the conclusion has founded that sustainability of housing establishment for this communities at Tepi Kali Code Yogyakarta is a part of the success program from TRIBINA supporting by the other factors such as community, the local society institution, private, volunteers, news paper, religion figure, and local government."

"The Handbook of Space Law addresses the legal and regulatory aspects of activities in outer space and major space applications from a comprehensive and structured perspective. It fundamentally addresses the dichotomy between the state-oriented character of international space law and the increasing commercialization and privatization of space activities. The book focuses on international space law in the broadest sense of the word, not only including the UN-based space treaties and international customary (space) law, but also the many specialized regimes such as those applicable to the international satellite organizations, the International Space Station, the international trade and the security-sensitive aspects of space technology exports, the financing of space ventures and environmental concerns. The novelty of this holistic approach to space law notably includes the profound and ever-increasing commercialization of space activities and the attendant involvement of the private sector in such activities. This authoritative book thus presents a unique standard work of reference for anyone interested in studying or researching the legal and regulatory aspects of space activities and their major applications in depth. Offering the most comprehensive and holistic analysis on legal and regulatory aspects of space activities and major space applications to date this Handbook will be of particular interest to students in space law higher education, public international law, researchers (including JSD and PhD students) of space law and practitioners in the major sectors of space activities."