Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetiap negara bersaing meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, melalui pemanfaatan sumber daya maritim dan perdagangan lewat laut, yang berdampak pada sengketa wilayah dan konflik, sehingga perlu meningkatkan kekuatan laut, termasuk kapal selam. Permasalahannya tidak banyak publikasi yang menjelaskan formulasi penyusunan postur kekuatan kapal selam, disamping juga negara Indonesia belum memiliki kapal selam untuk perairan dengan kedalaman kurang dari 200 m dan model pengambilan keputusan untuk pembangunan postur kekuatan kapal selam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun formulasi pembangunan postur kekuatan kapal selam, mendesain kapal selam littoral untuk perairan barat Indonesia dan strategi pembangunan kekuatan kapal selam. Metode penelitian untuk formulasi dan strategi pembangunan kapal selam melalui survei kepada purposive random sampling dengan kriteria perwira angkatan laut dan karyawan galangan yang terlibat pembangunan kapal selam klas 209 serta metode trial error untuk desain kapal selam. Data sekunder adalah data kekuatan kapal selam negara blok barat-blok timur selama perang dingin dan postur kekuatan kapal selam negara Asia Pasifik. Dari penelitian dihasilkan formulasi pembangunan postur kekuatan kapal selam negara pantai/kepulauan, desain kapal selam littoral panjang 30 m, kecepatan menyelam maksimum 20 knot dan dapat dioperasikan 10 hari. Strategi meningkatkan postur kekuatan kapal selam diperlukan peran Kementerian pertahanan untuk mendorong pembangunan fasilitas dan SDM industri utama kapal selam.

---

ABSTRACTEach country competes to increase prosperity and prosperity, through the use of maritime resources and trade by sea, which has an impact on regional disputes and conflicts, so it is necessary to increase sea power, including submarines. The problem is not many publications that explain the formulation of submarine force structure, Indonesia does not have a littoral submarine which operates in waters depth less than 200 m and submarine force structure development strategy is needed. The purpose of this research is to formulate submarine force structure development, design a littoral submarine for western Indonesian waters and submarine strength development strategy. Research methods for formulation and submarine development strategies through surveys of purposive random sampling with the criteria of naval officers and shipyard employees involved in class 209 submarine construction and trial error methods for submarine design. Secondary data are data on the submarine power of the west-east block country during the cold war and the Asia Pacific nation's submarine force structure. From the research the formulation of the submarine force structure was built, the design of the littoral submarine is 30 m long, 20 knots maximum diving speed and 10 days operation. Improving submarine structure required the role of the Ministry of defense to encourage the development of facilities and human resources of the submarine main industry."

"Pada tanggal 17 September 2021, Australia, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian AUKUS yang meletigimasi kepemilikan dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Hal ini berimplikasi langsung pada Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai jalur perdagangan. Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah politik di tingkat regional maupun di forum multilateral. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh Indonesia untuk meregulasi navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir mengingat instrumen hukum laut internasional belum mengakomodasi hal tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan teori Critical Legal Studies dan Konsep Politik Hukum, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu meregulasi ketentuan navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir di tingkat nasional.

---

On 17th of September 2021, Australia, the United Kingdom and the United States signed the AUKUS agreement which legitimises Australia's ownership and development of nuclear powered submarines. This has direct implications for Indonesia, which has a strategic position as a trade route. In response to this, Indonesia has carried out several political steps at the regional level as well as in multilateral forums This research is intended to analyse legal steps that can be taken by Indonesia to regulate the navigation and safety of nuclear-powered submarines considering that international maritime law instruments do not accommodate the concern. Through a normative legal approach, using the theory of Critical Legal Studies and the Concept of Legal Politics, this research finds that Indonesia needs to regulate provisions for the navigation and safety of nuclear-powered submarines at the national level."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran Bakorkamla sebagai koordinator instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut khususnya praktek illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional.Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi yang berwenang pada perkara illegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagai koordinator yang tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut, khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated Information System) agar seluruh perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia, dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

---

ABSTRACT

The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board is tasked to coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding, surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to December 31th, 2014.

The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and what effort that Bakamla will have to do to handle the violation at the sea especially on illegal fishing practices in order to support national resilience.

This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews.

The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamla role in efforts to supervise the practice of illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the sea, also the role as coordinator can?t optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from other relevant agencies wich should be coordinate as a team. Bakamla future efforts to overcome the problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which is to coordinate all the involved institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central Command and Control (Puskodal) from all the stakeholders into BIIS (Bakamla Integrated Information System). So all the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters, in order to support national resilience."

"Teknologi akustik bawah air merupakan gelombang suara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda di air yang rata-rata digunakan untuk kepentingan data rahasia untuk tujuan tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang dianggap mengamankan keadaan air laut di sekitarnya. Gelombang suara akan mengenai obyek sebagai sasaran untuk diketahui posisi/letak di perairan dalam atau dangkal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas teknologi akustik terhadap potensi pelanggaran kapal selam asing yang memasuki wilayah NKRI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dilaksanakan di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Sampel penelitian adalah personel Pushidrosal sebanyak 76 orang yang memiliki kualifikasi Surveyor Hidrografi. Hipotesis penelitian adalah Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan efektivitas teknologi akustik terhadap potensi pelanggaran kapal selam asing. Pengumpulan data untuk variabel menggunakan metode kuesioner (angket) dengan skala Likert. Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian persyaratan analisis menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas dengan menggunakan tool software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Efektivitas terhadap variabel potensi pelanggaran kapal selam dapat dijawab dengan melihat hasil dari t hitung > ttabel (1.763 > 1,666). Sehingga dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara efektivitas terhadap potensi pelanggaran kapal selam sebesar 26,7%. Besarnya pengaruh tersebut meskipun kecil namun menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kriteria atau ukuran efektivitas mampu mempengaruhi potensi pelanggaran kapal selam dalam waktu tertentu."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Pressure hull merupakan struktur yang menahan tekanan dari luar ketika beroperasi dikedalaman air, struktur ini yang selalu menerima beban statis dan beban dinamis. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaruh dari parameter karakteristik geomteri pressure hull terhadap kekuatan dari struktur tersebut. Pembebanan menggunakan tekananan saat kedalaman 300 meter. Simulasi dilakukanan dengan metode finite element analysis menggunakan perangkat lunak ANSYS. Hasil menunjukkan bahwa karakteristik geometri mempuyai efek terhadap kekuatan struktur.

---

Pressure hull is a structure that withstands the external pressure while operating in depth water, this structure is always recieve static and dynamic load. This study focuses to analyze the influence of paramters geometry pressure hull on the strength of the structure. Loading uses pressure at a depth of 300 meters. The simulation is done by finite element analysis method using ANSYS software. The results show the characteristics of the geometry have effect to structural strength."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ancaman kejahatan transnasional sebagai dampak dari sistem perdangan bebas. Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman kejahatan transnasional crime yang tinggi karena karakter wilayahnya yang merupakan kepulauan, area strategis dekat dengan perbatasan, banyak pelabuhan tidak resmi, serta berada dalam perairan internasional. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa karakteristik kejahatan transnasional, factor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime khususnya pada tindak pidana narkotika dan perdagangan orang.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, serta konsep transnasional crime. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskreptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan transnasional tindak pidana narkotika di Kepulauan Riau yakni terorganisis secara hirarki, transaksi di atas speed boat, terencana, memiliki aturan main dan melayani masyarakat pesisir. Untuk tindak pidana perdagangan orang yakni menggunakan cara penipuan dan pemaksaan, eksploitasi dengan sistem penjeratan utang serta menggunakan intimidasi. Faktor pendukung penghambat pencegahan kejahatan yakni kapabilitas personel, dukungan anggaran BBM, minimnya armada, pergelaran kekuatan, factor geografis, ego sektoral, kompleksnya modus operandi kejahatan, serta kesadaran masyarakat. Factor pendukung meliputi program presisi kapolri, tergelarnya pasukan, dukungan peralatan, kerjasama internasional, visi Indonesia jadi poros maritime dunia, serta adanya institusi, lembaga dan komunitas maritime. Strategi yang diimplementasikan oleh Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime yakni menitik beratkan pada upaya preventif melalui patroli. Untuk upaya pre-emtif hanya dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan tidak maksimal pada upaya pemolisian komunitas. Untuk upaya represif melalui penegakan hukum juga masih kurang maksimal dimana hanya terealisasi 34 persen dari target.

---

This research is motivated by the high threat of transnational crime as a result of the free trade system. The Riau Archipelago is one of the provinces in Indonesia with a high threat of transnational crime because of the character of its territory which is an archipelago, a strategic area close to borders, many unofficial ports, and is in international waters. Based on these problems, this study aims to analyze the characteristics of transnational crime, supporting and inhibiting factors as well as strategies carried out by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task force in carrying out prevention of transnational crime, especially in narcotics and human trafficking.

The analytical tools in this study are crime prevention theory, management theory, and the concept of transnational crime. This type of research is descriptive qualitative research.

The results of this study indicate that the characteristics of transnational crime of narcotics crime in the Riau Archipelago are hierarchically organized, transactions on speed boats, planned, have rules of the game and serve coastal communities. For the crime of trafficking in persons, namely using fraud and coercion, exploitation with a debt bondage system and using intimidation. Supporting factors inhibiting crime prevention include personnel capability, fuel budget support, lack of fleet, demonstration of power, geographical factors, sectoral ego, complex crime modus operandi, and public awareness. Supporting factors include the precision program of the chief of police, the deployment of troops, equipment support, international cooperation, Indonesia's vision to become the world's maritime axis, as well as the existence of maritime institutions and communities. The strategy implemented by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task in carrying out the prevention of transnational crime is to focus on preventive efforts through patrols. For pre-emptive efforts, coaching and counseling are only carried out with not being optimal in community policing efforts. For repressive efforts through law enforcement, it is also still not optimal, where only 34 percent of the target has been realized."