Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini mengevaluasi proses pengajuan banding yang dilakukan oleh KAP ABC Indonesia atas banding PT XYZ Indonesia atas PPN masa Januari s.d. Juni 2016. Permasalahan banding yang diajukan menyangkut PPN masukan dalam negeri dengan konfirmasi `Tidak Ada` dan PPN Jasa Luar Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, KAP ABC Indonesia sudah melakukan pengajuan banding sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan banding berdasarkan peraturan perpajakan terkait dengan banding. KAP ABC Indonesia juga telah melakukan rekapitulasi terkait detail sengketa banding dengan baik, yang akan memperkuat kedudukan wajib pajak PT XYZ dalam kasus banding yang diajukan.

---

This report evaluates the appeal process carried out by KAP ABC Indonesia against PT XYZ Indonesia`s appeal of the VAT for January to.d. June 2016. The appeal issue raised concerns domestic input VAT with confirmation of `None` and Overseas Services VAT. Based on the results of evaluations conducted, KAP ABC Indonesia has submitted an appeal in accordance with the terms and conditions of appeal submission based on taxation regulations related to the appeal. KAP ABC Indonesia has also recapitulated the Appeal dispute details properly, which will strengthen the position of PT XYZ taxpayers in the appeal case."

"Laporan ini membahas mengenai evaluasi atas proses perhitungan PPN masa Januari 2022 PT TGR yang dilakukan oleh KAP WRX. Ruang lingkup laporan ini terdiri dari pembuatan worksheet dan rekapitulasi SPT masa oleh KAP WRX yang bertujuan untuk membantu PT TGR dalam menunaikan kewajiban untuk melaporkan dan mengisi SPT PPN dengan benar, lengkap, dan jelas. Evaluasi dilakukan berdasarkan perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh KAP WRX dengan Undang-Undang serta Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, proses perhitungan PPN masa Januari 2022 PT TGR yang dilakukan oleh KAP WRX telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

---

This report discusses the evaluation of PT TGR's January 2022 VAT calculation process conducted by KAP WRX. The scope of this report consists of making worksheets and SPT recapitulation by KAP WRX which aims to assist PT TGR in fulfilling its obligations to report and fill out the VAT SPT correctly, completely, and clearly. The evaluation is based on a comparison between the practices carried out by KAP WRX and the applicable Tax Laws and Regulations. Based on the evaluation that has been carried out, the evaluation of PT TGR's January 2022 VAT calculation process which is conducted by KAP WRX has complied with and fulfilled the requirements stipulated in the applicable Tax Laws and Regulations."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur rekonsiliasi jumlah PPN tercatat oleh divisi akuntansi dan divisi pajak KAP XY untuk laporan keuangan PT. ABC. Pemeriksaan jumlah pajak tercatat dilakukan untuk periode 1 Januari – 31 Juni 2019. Selanjutnya, akan dibahas lebih detail mengenai tugas-tugas yang diberikan selama kegiatan magang, diantarnya yaitu membuat dan mengisi working paper, pencatatan jurnal transaksi, rekonsiliasi jumlah pajak tercatat, dan diskusi dengan divisi pajak. Berdasarkan tugas yang diberikan selama magang, dijelaskan bahwa tugas-tugas yang diberikan telah dapat mendukung pencapaian tujuan dari kegiatan rekonsiliasi jumlah pajak tercatat untuk laporan keuangan PT. ABC.

---

This internship report aims to evaluate reconciliation procedure of the number recorded VAT by accounting and tax division of KAP XY for financial reporting of PT. ABC. The examination of the number recorded taxes is implemented for period January 1 – June 31, 2019. Furthermore, it will be discuss in more detail about the assignments given during internship, includes make and fill working paper, recording of journal transaction, reconciliation of the number recorded taxes and discuss with tax division. Based on the assignments given durin internship, it was explained that the assignments capable to achieve the aims from activity of reconciliation of the number recorded taxes for financial reporting of PT. ABC."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV dengan teori manajemen perpajakan dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV telah sesuai dengan proses yang dianjurkan pada peraturan terkait, tetapi belum memenuhi proses manajemen perpajakan yang baik berdasarkan teori karena tidak dilakukan secara periodik. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi PPN keluaran menunjukkan bahwa sudah terdapat kontrol yang cukup baik di PT PLV karena semua pajak atas pendapatan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan sebagian besar temuan telah dikoreksi sebelum dilakukan rekonsiliasi. Pada laporan magang ini juga dibahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di PT PLV.

---

This internship report aims to evaluate the output VAT reconciliation process at PT PLV. The evaluation is conducted by comparing the output VAT reconciliation process at PT PLV with tax management theories and relevant regulation. Based on the evaluation results, the output VAT reconciliation process at PT PLV complies with the procedures recommended by the relevant regulation but does not meet good tax management practices according to theory because it is not conducted periodically. However, the output VAT reconciliation results indicate that there is adequate control at PT PLV because all income taxes have been reported in the VAT Periodic Tax Return, and most findings have been corrected before the reconciliation was performed. This internship report also discusses the author's self-reflection on the internship experience at PT PLV."

"Penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kontribusi relatif tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan meluncurkan produk e-Filing (Electronic Filling System). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan e-Filing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 9 Tahun 2018) yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Implikasi pemanfaatan Information Technologi (IT) secara daring ini diyakini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, sehingga kepatuhan pajak meningkat Para ahli berpendapat bahwa faktor Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018) memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Untuk turut melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif atas diberlakukannya suatu Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Perpajakan berdampak pada peningkatan kepatuhan, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN dan peningkatan jumlah penerimaan PPN yang signifikan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

---

State revenues derived from taxes have a relatively high contribution to the State Budget (APBN). However, tax revenue in the first quarter of 2015 did not match the government’s expectations due to taxpayer non-compliance. Since 2005 the Directorate General of Taxation has carried out tax administration reforms by launching the e-Filing (Electronic Filling System).The Government endeavoured to optimize the use of e-Filing by issuing a Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018 which requires taxpayers to report Tax Return PPh 21/26 and Value Added Tax (VAT) via e-Filing. It is believed that the use of online Information Technology would ease the reporting of Tax Return by the taxpayers, thus, improving tax compliance. Many researchers argue that that tax regulation has the biggest contribution to the Tax Culture in promoting Tax Compliance. To complement the results of previous researches, the author considers that it is critical to conduct quantitative research using a comparative method for the implementation of a tax regulation (Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018). The result of this research demonstrates that the implementation of Tax Regulation results in the improvement of compliance, as indicated by an increase in the number of reports of Vat Periodic Tax Return (SPT Masa) and significant increase in the VAT revenue at Tax Service Office (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan."

"ABSTRAKPerusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadiTandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakanbarang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut PeraturanPemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN.Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunansawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan.Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalampengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaanperkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaanperkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannyamengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistemYurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.

---

ABSTRACTPalm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruitbrunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized asstrategic object which is freed from VAT charges according to GovernmentRegulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be thecause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition ofcrediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, taxcourt process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered byother Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similarcompany show that the verdicts are leading to same directions although Indonesiais not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing thedispute is the different interpretation of the Government Regulations."

"Laporan ini bertujuan untuk mengungkapkan prosedur audit terhadap akun penjualan dan PPN Keluaran pada PT A. Pembahasan diawali dengan pemahaman siklus penjualan yang terdapat di PT A. Setelah melakukan test of controls, substantive test of transactions, analytical procedures dan test of detail balances terhadap akun Penjualan dan PPN Keluaran pada PT A, dapat disimpulkan bahwa akun Penjualan dan PPN Keluaran pada PT A telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

This report describes the audit procedures of sales and VAT-Out account on PT A. The discussion starts with understanding the cycle of sales in PT A. After doing test of controls, substantive test of transactions, analytical procedures, and test of details balances to sales and VAT-Out account, the audit result shows that sales and VAT-Out of PT A has been fairly stated and free from material misstatement."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh.

---

This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization.

The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance."