Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan India untuk mengundurkan diri dari rangkaian perundingan (atau negosiasi) perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi salah satu kebijakan yang mengejutkan dalam perkembangan perdagangan internasional. Selain menghambat pelbagai agenda regionalisme antara India dengan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, keputusan tersebut juga dapat dianggap bertentangan dengan upaya-upaya India untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya menuju kawasan timur terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara (terutama dengan tersusunnya pelbagai free trade agreement FTA yang dilaksanakan oleh India). Tulisan ini mencoba untuk mencari penyebab mundurnya India dari meja perundingan pembahasan RCEP, dengan menunjukkan bahwa tekanan domestik memberi dorongan bagi India untuk menarik diri dari negosiasi RCEP dibandingkan melalui faktor eksternal (baik melalui tekanan aktor negara lain maupun dari institusi internasional).Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep yang disusun oleh Thomas Risse Kappen mengenai penggolongan aktor-aktor domestik penentu pada kebijakan luar negeri suatu negara melalui sistem politik (dan birokrasi) serta kelompok masyarakat dalam memahami aktor-aktor domestik yang memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri India. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain kepentingan ekonomi India yang dianggap tidak menguntungkan jika bergabung dalam RCEP, tekanan kuat serta demonstrasi terutama dari aktor aktor kelompok nasionalis Hindu (terutama melalui Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS) sebagai induk pendukung utama dari partai pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri Narendra Modi (Partai Bharatiya Janata BJP) menjadi pendorong dalam negeri utama untuk memahami akar mundurnya India dari perundingan RCEP."

"Tesis ini berusaha melihat pengaruh opini publik terhadap dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Tesis ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana pro-kontra RCEP di dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia menyepakati RCEP walaupun terdapat protes dari Kelompok Masyarakat Sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan metode pengumpulan dokumen berupa yang melaui desk study dan juga wawancara. menyepakati RCEP. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa opini publik yang terbentuk di masyarakat justru didominasi positif. Walaupun demikian opini publik bukan satu-satunya yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi sistem masyarakat sipil yang lemah. Hal ini didukung dengan sistem politik yang terpusat dan juga jejaring yang kuat antar elit politik dan juga bisnis dalam konteks pembuatan kebijakan bergabungnya Indonesia di dalam RCEP.

---

This thesis aims to see the influence of Indonesian public opinion in Indonesian foreign policy making. This thesis attempts to answer the question how various domestic opinions about RCEP affect Indonesia position to involve in RCEP. This research based on qualitative method by collecting documents by doing desk study and interviews. The results of this study finds that public opinion towards RCEP is dominantly positive. This caused by weak civil society system. This is supported by a centralized political system and also strong relationship between domestic business and political elites in the context of policy making for Indonesia's agreeing the RCEP."

"Para pemimpin Negara-negara ASEAN dan 6 negara mitra FTA ASEAN (Australia, Cina, India, Japan, Korea dan Selandia Baru) meluncurkan negosisasi Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) pada Akhir November 2012 dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, bermutu tinggi, dan saling menguntungkan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing dan prediksi dampak keikutsertaan Indonesia dalam RCEP. Dengan menggunakan analisis Revelead Comparative Advantage (RCA), penelitian ini fokus menganalisis daya saing produk ekspor di antara anggota RCEP termasuk Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan daya saing produk Indonesia masih termasuk lemah dibandingkan dengan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP lainnya. Di sisi makro, hasil simulasi menggunakan aplikasi Global Trade Analysis Project (GTAP)  dengan agregasi 17 negara/ regional dan 43 produk menunjukkan  bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan RCEP, diperkirakan akan meningkatkan kinerja perdagangan, GDP dan kesejahtaraan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP termasuk Indonesia.

---

The leaders of ASEAN countries and the six partner countries of the ASEAN FTA (Australia, China, India, Japan, Republic of Korea and New Zealand) launched the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations in November 2012 with the aim of reaching a modern, comprehensive, high-quality, beneficial among ASEAN Member States and ASEAN FTA partners. This study aims to analyze the competitiveness and impact prediction of Indonesia's participation in the RCEP. Using Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis, this study focused on analyzing of competitiveness of the export products among RCEP members including Indonesia. The results of this study show that the competitiveness of Indonesian products is still weak compared to most other RCEP member countries. Therefore, the Government of Indonesia should enhance the competitiveness of products in order to compete and take advantage of its participation in the RCEP. Furthermore, impact prediction analysis uses Global Trade Analysis Project (GTAP) application, with 17 countries/regional and 43 products aggregations. The simulation results show that with the enforcement of the RCEP agreement, it is predicted to increase trade performance, GDP and the welfare of most Member States including Indonesia."

"Dengan adanya tujuan untuk menegaskan kembali komitmen untuk membentuk rezim perdagangan internasional yang liberal, fasilitatif, kompetitif serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, negara-negara anggota ASEAN bersama dengan Selandia Baru, Australia, China, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tanggal 15 November 2019 secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-36 yang diselenggarakan di Vietnam. Bersama dengan negara Filipina yang telah resmi bergabung menjadi anggota dan meratifikasi perjanjian RCEP pada tanggal 21 Februari 2023 lalu, perjanjian yang memuat pengaturan mengenai pengurangan pajak tarif kepabeanan ini diharapkan dapat merealisasikan intensi utamanya dalam mengurangi hambatan kegiatan transaksi perdagangan internasional. Keberhasilan eksistensi dari RCEP sangatlah berpangkal pada rincian substansi perjanjian yang ekstensif maupun fasilitatif dan aturan penyelesaian sengketa yang akan ditemui. Sedangkan berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas multilateral pada umumnya, RCEP tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tujuan investasi (host country). Sebagai perjanjian yang mencakup seperempat dari Foreign Direct Investment (FDI) dunia, pengaturan mengenai investasi asing menjadi penting dan perlu diperhatikan.

---

With the sole purpose as to reaffirm their commitment to form a liberal, facilitative, and competitive international trade regime that can furthermore contribute in the interest of global economic growth and development, ASEAN member countries along with New Zealand, Australia, China, Japan and South Korea through its delegates signed the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement on November 1th 2019 virtually at the 36th ASEAN Summit hosted by Vietnam. Together with the Philippines which has officially joined as a member and ratified the RCEP agreement that covers provisions concerning the reduction of customs tax rates on February 21st 2023, RCEP is expected to achieve its main objective in reducing barriers to international trade. The default of the existence of RCEP is very much based on the details of the substance of the provisions in terms to provide an extensive and facilitative substance of the agreement, as well as the dispute resolution mechanism that will be encountered in the future. Whereas, in contrast to multilateral free trade agreements in general, RCEP does not include a dispute resolution mechanism between investors and host country. As an agreement that covers a quarter of the world’s Foreign Direct Investment (FDI), regulations regarding foreign investment are essential and need to be paid attention to."

"Fasilitasi perdagangan merupakan faktor penting bagi negara-negara di dunia dalam efisiensi perdagangan. Penelitian ini menganalisis dampak fasilitasi perdagangan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekspor terhadap industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP. Sektor industri pengolahan Indonesia merupakan sektor penyumbang terbesar ekspor Indonesia dan kawasan RCEP merupakan negara tujuan utamanya. Namun, trend pertumbuhan ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP dari tahun 2012 sampai 2019 cenderung menurun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode 2012 – 2019 dengan pendekatan gravity model data panel. Variabel fasilitasi perdagangan yang menjadi interest variable yaitu kualitas infrastruktur transportasi, penyerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), hambatan prosedur bea cukai, (BOCP) dan kualitas lingkungan bisnis negara RCEP. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel fasilitasi perdagangan yang sangat memengaruhi nilai ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP adalah persentase penyerapan teknologi dan komunikasi (ICT) negara RCEP dan kualitas lingkungan bisnis negara RCEP. Negara RCEP yang memiliki persentase penyerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) terbesar yaitu Korea Selatan dan Selandia baru memiliki lingkungan bisnis yang terbaik. Selain itu, variabel ekonomi yang memengaruhi nilai ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP adalah jarak ekonomi Indonesia dengan negara RCEP dan jumlah populasi negara RCEP.

---

Trade facilitation is an important factor for countries in the world in trade efficiency. This study aims to analyze the impact of trade facilitation to export performance on the export value of Indonesia’s food industry to the RCEP countries. Indonesia's manufacturing sector is the largest contributor to Indonesia's exports and the RCEP countries is the main destination. However, the export growth trend of Indonesia's food industry to the RCEP countries from 2012 to 2019 tends to decrease. The data used in this study is secondary data for the period of 2012 – 2019 with a gravity model panel data approach. Trade facilitation variables that become interest variables are the quality of transportation infrastructure, the absorption of information and communication technology (ICT), the burden of customs procedure (BOCP) and the quality of business environment of RCEP countries. The result of the model shows that the trade facilitation variables significantly affecting the export value of Indonesia’s food industry are the percentage of technology and communication absorption (ICT) of the RCEP countries and the quality business environment of the RCEP countries. The RCEP countries that has the largest percentage of information and communication technology (ICT) absorption is South Korea, while New Zealand has the best business environment. Besides that, the economic variables that affect the export value of Indonesia's food industry to the RCEP countries are the economic distance between Indonesia and RCEP countries and the total population of the RCEP countries"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan India memilih Korea Selatansebagai negara pertama di Asia Timur dalam Comprehensive EconomicPartnership Agreement (CEPA). Dalam pemaparannya, akan dibandingkanhubungan politik dan ekonomi antara India dengan tiga negara di Asia Timur,yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahuiposisi penting Korea Selatan di mata India dari dua negara yang lain. Selanjutnya,akan dianalisis dua faktor internal, yaitu kebijakan Look East dan kebutuhan Indiaakan energi nuklir, serta satu faktor eksternal, yaitu dominasi China di kawasanASEAN dan sekitarnya, yang mendorong India meresmikan CEPA dengan KoreaSelatan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain India’s objective in choosing South Korea as the firstcountry in East Asia on Comprehensive Economic Partnership Agreement(CEPA). On the presentation, the political and economic relations between Indiaand three East Asia countries, namely China, Japan, and South Korea, will becompared. The purpose is to find out South Korea’s important position fromIndia’s point of view if compared to the other two countries. Then, there will beanalysis of two internal factors, namely Look East Policy and India’s needs fornuclear energy, as well as one external factor, namely China domination inASEAN region and beyond, which encourage India to sign CEPA with SouthKorea."

"Skripsi ini menganalisis kepentingan ASEAN dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Analisis ini penting untuk dilakukan melihat masih terdapat pertanyaan besar akan keuntungan RCEP bagi negara anggota ASEAN. Selain itu, RCEP juga didirikan ketika integrasi ekonomi internal ASEAN dalam ASEAN Economic Community (AEC) masih belum selesai yang mempersulit ASEAN untuk mengkonsolidasikan suara dalam negosiasi RCEP. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, dan wawancara dengan konsep competitive regionalism oleh Solis dan Katada sebagai alat analisis. Konsep ini melihat bahwa difusi FTA terjadi karena faktor eksternal kompetisi ekonomi, politik-keamanan, dan legal. Dalam pembahasannya penelitian ini akan dibagi menjadi dua periode utama yaitu inisiasi RCEP 2011-2017 dan AS keluar dari TPP 2017-2019. Berdasarkan data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat dinamika kepentingan ASEAN dalam RCEP pada dua periode ini. Pada periode awal, kepentingan ASEAN paling dominan pada sektor politik keamanan dan juga legal. ASEAN berusaha mempertahankan perannya yang sentral di kawasan melawan tekanan dari AS di TPP melalui pendirian RCEP. Selain itu, RCEP merupakan wadah bagi ASEAN untuk mewujudkan standar perdagangan yang ramah bagi negara berkembang. Pada periode kedua, kepentingan ASEAN dalam menyelesaikan negosiasi RCEP menonjol pada semua dimensi kompetisi ekonomi, legal, dan politik keamanan. Terutama karena gelombang proteksionisme dagang AS dan juga perang dagang AS Cina mengancam akses pasar dan juga investasi asing bagi negara berkembang. Di sisi lain, ASEAN memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menekankan sentralitasnya dan membentuk standar perdagangan baru di kawasan.

---

This thesis analyses the interests of ASEAN in Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This analysis is very important to be conducted because there are many doubts about the advantages of RCEP for ASEAN member states. Moreover, RCEP was also founded when ASEAN economic integration through ASEAN Economic Community (AEC) is incomplete which makes it more difficult for ASEAN to consolidate their position in RCEP negotiations. This research is using qualitative methodology by gathering data, analysing documents, and conducting deep interview. This research is using competitive regionalism concept by Solis and Katada. This concept argues that FTA diffusion happens because of economic, political-security, and legal competition between countries or trade blocs. There will be two main periods in this research which are RCEP initiation period 2011-2017 and US withdrawal from TPP period 2017-2019. Based on the data gathered in this research, there is a shift in ASEANs interest in RCEP between the two period. In the initiation period, ASEANs interest is most dominant in political security and legal sector. ASEAN is holding on their centrality position by founding RCEP to counter the pressure from US participation in the TPP. RCEP is also a platform for ASEAN to realize a friendlier trade regime for developing nations. In the second period, ASEANs interest in finishing RCEP negotiations is present in all economic, legal, and political security dimension. Especially with the US protectionism wave and the US China trade war threatens market access and foreign investment for developing countries. On the other hand, ASEAN has a bigger chance in iterating their centrality and new trade standards in the region."

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian unsur ketentuan WTO+ dan/atau WTO-X pada RTA menurut Article XXIV GATT dan Artilce V GATS serta unsur ketentuan WTO+ dan WTO-X pada teks perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership) sebagai RTA dengan konsep komprehensif antara Indonesia dan Australia yang berlaku secara efektif sejak 2020 lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa ketentuan WTO+ sesuai dengan Article XXIV GATT, yang mensyaratkan preferensi tarif dan Article V GATS, yang membolehkan negara anggota WTO untuk membentuk kesepakatan perdagangan yang lebih liberal dibandingkan dengan apa yang sudah disepakati pada forum WTO dengan syarat mencakup ruang lingkup dan penghapusan diskriminasi. Mengenai unsur WTO-X, dalam pembentukan RTA tidak diwajibkan ada, namun pencantumkan ketentuan ini disilahkan kepada negara-negara yang hendak membentuk RTA. Dalam perjanjian IA-CEPA, unsur ketentuan WTO+ terletak pada preferensi tarif 0%, penyediaan pelatihan jasa, serta ketentuan investasi. Adapun unsur ketentuan WTO-X ditemukan pada ketentuan perdagagan elektronik (e-commerce), persaingan usaha dan kerja sama ekonomi. Melalui penelitian ini, WTO dan/atau Indonesia sebagai subjek hukum internasional, diharapkan mampu menginisasi pedoman pembentukan WTO+ dan WTO-X pada pembentukan RTA di kemudian hari.

---

This thesis discusses the suitability of the provisions of WTO+ and/or WTO-X in RTAs according to Article XXIV GATT and Article V GATS, and the provisions of WTO+ and WTO-X in IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership) text agreement as an RTA with the concept of comprehensive agreement between Indonesia and Australia which has been effective since 2020. The research method used in this thesis is a normative juridical approach. The results of the study express that the provisions of WTO+ are in accordance with Article XXIV GATT, which requires tariff preferences and Article V GATS, which allows WTO member countries to form trade agreements that are more liberal than what has been agreed in the WTO forum, in condition: they cover service’s scope and elimination of discrimination. Regarding the elements of WTO-X, is not required in the formation of an RTA but it is welcome to include this provision for countries wishing to form an RTA. In the IA-CEPA agreement, the elements of the WTO+ provisions lie in the 0% tariff preference, service training, and investment provisions. The elements of the provisions of WTO-X are found in the provisions of electronic commerce, competition law and economic cooperation. Through this thesis, the WTO and/or Indonesia as subjects of international law are expected to be able to initiate the guidelines for the formation of WTO+ and WTO-X in the formation of the RTA in the future."

"Pada tahun 2005, India dan Indonesia tertarik untuk membangun kerjasama ekonomi dengan menginisiasi Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA). Namun, 15 tahun berlalu, Indonesia dan India belum sama sekali menandatangani kesepakatan ekonomi II-CECA. Penelitian itu mencoba untuk menjawab penyebab belum adanya kesepakatan II-CECA. Dengan menggunakan studi literatur melalu pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan Society Centred Approach (Moravscik, 1998) dan faktor domestik yang mempengeruhi kebijakan luar negeri (Hiscox, 2017). Penelitian ini menemukan fakta bahwa kondisi politik domestik India berpengaruh terhadap mandegnya perjanjian II-CECA. Kondisi tersebut berupa adanya 1) pergantian kepemimpinan dari INC ke BJP, 2) perbedaan persepsi politik antara kedua partai, dan kelompok kepentingan berpengaruh seperti kaum Nasionalis Hindu. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ormas nasionalis Hindu di India memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan Modi, terutama di bidang kebijakan ekonomi luar negeri karena memiliki akses langsung ke kekuasaan lewat partai politik BJP.

---

In 2005, India and Indonesia initiated talks about Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA) to strengthen the economic relations between the two countries. However, 15 years on, Indonesia and India have yet to sign the II-CECA economic agreement. This study examines this stagnation by looking at the domestic sources of foreign economic policy. With literature study and qualitative method, this research shall analyze the phenomenon using society centred approach (Moravscik, 1998) and domestic factor that influences economic foreign policy (Hiscox, 2017). This thesis argues that India's domestic factors contributed significantly to the stagnation of the II-CECA agreement. These factors are: (1) National leadership change from INC to BJP; (2) different political preferences among BJP and INC politians, and (3) the influence of powerful interest group such as the Hindu Nationalists. This research also proves that Hindu nationalist movement in India has a strong influence in the Modi’s government, through BJP, including in foreign economic policy."

"Tesis ini membahas mengenai Implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Pada Ekspor Perdagangan Rumput Laut Dan Ganggang Di Indonesia, kemudian penelitian ini juga bersifat yuridis normatif. Selanjutnya, penulisan ini juga didapati bahwa hasilnya ialah Ekspor Perdagangan Rumput Laut dan Ganggang di Indonesia setelah Indonesia meratifikasi RCEP dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement “RCEP” (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) meningkat karena manfaat dari RCEP itu sendiri ialah dengan memberikan suatu keuntungan yang nyata bagi negara-negara RCEP melalui peningkatan akses pasar, fasilitasi perdagangan yang lebih koheren dan menggagas adanya peraturan-peraturan yang saling menguntungkan yang selanjutnya dapat diharapkan untuk mampu memberikan suatu kepastian dan keseragaman dari aturan perdagangan serta dapat meningkatkan ekspor barang terutama dalam rumput laut dan juga ganggang yang memiliki berbagai manfaat untuk bahan pangan, kosmetik, obat-obatan dan rumput laut dan ganggang juga merupakan komoditi yang unggul di dalam perdagangan dunia terutama ekspor dari indonesia terhadap negara-negara ASEAN dan mitra RCEP, peluang bagi Indonesia dalam memanfaatkan RCEP ini ialah dengan memudahkan bagi suatu negara anggotanya untuk mendapatkan suatu bahan baku industri yang lebih efesien serta dalam hal ini liberalisasi perdagangan barang dalam lingkup ASEAN juga akan menjamin adanya kelancaran suatu arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non tarif sudah tidak ada. Dalam hal ini akses pasar pada RCEP mengenai ekspor perdagangan Rumput laut dan ganggang ialah RCEP dapat bertambah peluang dan kesempatan pada akses pasar produk-produk Indonesia, maka akan bertambah peluang dan kesempatan akses pasar produk-produk Indonesia salah satu negara di Asia yaitu Tiongkok merupakan negara paling banyak menerima ekspor Rumput laut dan ganggang dari Indonesia.

---

This thesis discusses the Implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the Export Trade of Seaweed and Algae in Indonesia, then this research is also normative juridical in nature. Furthermore, this writing also found that the result was that the Export Trade of Seaweed and Algae in Indonesia after Indonesia ratified the RCEP in Law Number 24 of 2022 Concerning Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement "RCEP" (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) increased due to the benefits of RCEP itself is to provide a real advantage for RCEP countries through increasing market access, facilitating trade that is more coherent and initiating mutually beneficial regulations which can then be expected to be able to provide certainty and uniformity of trade rules and can increase exports of goods, especially in seaweed and algae which have various benefits for food, cosmetics, medicines and seaweed and algae are also superior commodities in world trade, especially exports from Indonesia to ASEAN countries and RCEP partners, the opportunity for Indonesia to take advantage of this RCEP is to make it easier for a member country to obtain a more efficient industrial raw material and in this case the liberalization of trade in goods within the scope of ASEAN will also ensure a smooth flow of goods for the supply of raw materials and finished materials in the region ASEAN because tariff and non- tariff barriers no longer exist. In this case, market access to RCEP regarding the export trade of seaweed and algae is that RCEP can increase opportunities and opportunities for market access for Indonesian products, so there will be increased opportunities and opportunities for market access for Indonesian products, one of the countries in Asia, namely China is a country Indonesia receives the most exports of seaweed and algae."