Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas mengenai pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik yang terjadi di Rusia dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Teori contentious politics yang dipadu dengan model sumbu motivasi dan perilaku menjadi alat analisis penelitian ini yang mencoba mengkaji bagaimana perseteruanpolitik yang terjadi di Rusia pada tahun 2017 hingga 2019 membentuk pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik. Melalui pendekatan Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) yang berada dalam teori contentious politics, penelitian ini mengkaji secara mendalam masing-masing kekuatan negara dan oposisi nonsistemik yang diidentifikasi memiliki pengaruh dengan berlangsungnya perseteruan politik yang terjadi dan penggunaan model sumbu motivasi dan perilaku untuk mengidentifikasi pola relasi negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik tersebut.

---

This paper discusses about the pattern of relations between state and nonsystemic opposition through the contentious politics that occurred in Russia in the period 2017 to 2019. This study uses qualitative methods. With the help of the broadened contentious politics theory that include motivational and behavioral axes, this research examines how the political dispute that occurred in Russia in 2017 to 2019 made patterns of relations between countries and non-systemic opposition.

Through the approach of Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) which is in accordance with the contentious politics theory, this study examines thoroughly each power that state and non-systemic opposition had that predispose the occurrence of the dispute and the inclusion of behavioral and motivasional axes gives allows the researcher to examine and identify the relationship pattern between state and nonsystemic opposition."

"Tugas akhir ini membahas mengenai pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik yang terjadi di Rusia dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Teori contentious politics yang dipadu dengan model sumbu motivasi dan perilaku menjadi alat analisis penelitian ini yang mencoba mengkaji bagaimana perseteruan politik yang terjadi di Rusia pada tahun 2017 hingga 2019 membentuk pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik. Melalui pendekatan Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) yang berada dalam teori contentious politics, penelitian ini mengkaji secara mendalam masing-masing kekuatan negara dan oposisi non-sistemik yang diidentifikasi memiliki pengaruh dengan berlangsungnya perseteruan politik yang terjadi dan penggunaan model sumbu motivasi dan perilaku untuk mengidentifikasi pola relasi negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik tersebut.

---

This paper discusses about the pattern of relations between state and non-systemic opposition through the contentious politics that occurred in Russia in the period 2017 to 2019. This study uses qualitative methods. With the help of the broadened contentious politics theory that include motivational and behavioral axes, this research examines how the political dispute that occurred in Russia in 2017 to 2019 made patterns of relations between countries and non-systemic opposition. Through the approach of Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) which is in accordance with the contentious politics theory, this study examines thoroughly each power that state and non-systemic opposition had that predispose the occurrence of the dispute and the inclusion of behavioral and motivasional axes gives allows the researcher to examine and identify the relationship pattern between state and non-systemic opposition."

"Skripsi ini membahas tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Negara dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara Negara dan Modal dengan melihat pada dua indikator yaitu pada Kebijakan dan Konflik Agraria. Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen observasi wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini adalah relasi kekuasaan Negara dan Modal dalam politik agraria di Indonesia di masa reformasi masih kuat walaupun melalui strategi yang seolah olah berpihak pada rakyat, seperti kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari. Bentuk relasi kekuasaan yang terjadi adalah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan), bahwa kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu bentuk perampasan dengan strategi baru yaitu melakukan legalisasi aset.

---

This undergraduate thesis describes about power relation which built between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era. More specifically, this research describes the type of power relation between State and Capital with focus in two indicator that is the policy and agrarian conflict. The method used in this research is qualitative with observation, in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research found that power relation between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era is still strong although through the strategi as if it stands for the peasant, like the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari. The type of the power relation is accumulation by dispossession which means that the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari is one of the dispossession, with the new strategi that is the legalization of asset."

"Tesis ini menganalisis fenomena oposisi parlemen Indonesia yang dilakukan oleh PartaiGerindra (2014-2019) sebagai partai yang berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi oposisi. Bagaimana pelaksanaannya, dan strategi seperti apa yang dijalankan Gerindra untuk memengaruhi pembuatan keputusan di parlemen? Untuk menjawabnya, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data lewat kajian literatur, penelusuran data, dan wawancara mendalam. Perspektif teori yangmelatarbelakangi penelitian ini adalah argumentasi Katrin Steinack (2011) tentangstrategi oposisi yang menyatakan bahwa perilaku partai oposisi di dalam parlemen merupakan akumulasi dampak struktural institusional, sosio-demografi, serta aspek kepartaian; serta asumsi Tuswoyo (2016) tentang konsep pelembagaan oposisi sebagai proses dan tata kerja yang berkembang secara bertahap sampai pada nilai baku dan melembaga yang disepakati bersama (konsensus) oleh aktor-aktor yang berkepentingan terhadap pelembagaan tersebut.Studi ini menemukan bahwa: (1) sebagai partai oposisi, Gerindra cenderung menggunakan strategi konten dengan menggunakan area pembuatan kebijakan publik sebagai medium interaksi kekuatan politik seperti di tingkat komisi atau satuan kerja lainnya. (2) Selain aspek internal, kerja sama di antara parpol oposisi memberikan pengaruh besar terhadap usaha oposisi untuk memengaruhi keputusan parlemen. (3) Namun, jumlah legislator juga merupakan faktor penting saat keputusan parlemen diambil lewat pemungutan suara (voting). Implikasi teori menunjukkan bahwa: (1) karakteristik relasi eksekutif-legislatif Indonesia menunjukkan bahwa medium Paripurna cenderung menampilkan kontestasi politikantarparpol di parlemen, alih-alih pertentangan eksekutif-legislatif. (2) Kontestasi politikyang terjadi dalam fungsi anggaran di parlemen menunjukkan adanya strategi oposisionalyang dilakukan oleh partai oposisi, artinya tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi saja. (3) Strategi oposisi bisa dilakukan sekaligus karena terjadi persilangan (split over) dari dua kategori strategi oposisi. (4) Sikap abstain terhadap hasil keputusan parlemenmerupakan bagian dari strategi oposisi akibat hilangnya peluang untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

---

This thesis analyzes parliament opposition in Indonesia by Gerindra Party 2014-2019 as a party whose consistently outside the government and functioning as an opposition

party. How is it implemented, and what kind of strategy Gerindra did to influence parliamentary decision making process To answer this, the study uses qualitative methods by collecting data through literature review, data tracking, and indepth interviews. The theoretical perspective in this research is Katrin Steinack's 2011 argument about the opposition strategy which states that the behavior of opposition party in parliament is the accumulation of the impact of the structural and institutional factors, socio-demographic, and and partys informal rules of engagement; and Tuswoyo assumption 2016 about the concept of institutionalization of parliamentary opposition as a process and working procedure that develops gradually up to the standard and institutionalized values (consensus) found by the actors who interested to. This study found that: 1 as opposition party, Gerindra focuses on content-oriented

strategies using the area of public policy making as a medium of political interplay such

as at the commission level or other work units. 2 In addition to internal aspects, the cooperation between opposition political parties has a major influence on the oppositions efforts to influence parliamentary decisions. 3 However, the number of legislators is also an important factor when voting mechanism implemented. Theoretical implications show that: 1 The characteristics of Indonesias executivelegislative relation shows that the Plenary tends to display political contestation between political parties in parliament, rather than executive-legislative confrontation. 2 The

political contestation that occurs in the budgeting parliamentary process shows there are

oppositional strategies by opposition party, it means not only limited to the parliaments

legislative function. 3 both opposition strategies used at once because there is a split over between the two categories. 4 Abstention from the results of parliamentary decision process is a part of the opposition strategy due to losing opportunities to influence decision making process."

"Tesis ini mencermati peran diaspora dalam politik internasional dan fokus terhadap pengetahuan substantif tentang Diaspora Indonesia, serta keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia. Dewasa ini, Diaspora membuat suatu gebrakan dalam hubungan internasional. Perannya dalam memperkuat dan mempertahankan suatu negara kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk menciptakan kesejahteraan negara. Menurut Delano dan Gamlen, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami relasi negara dengan diasporanya yaitu dengan melihat potensi dan perkembangan diaspora, merangkul transnasionalisme, dan pengelolaan diaspora secara global. Pada kasus Diaspora Indonesia, ketiga hal tersebut mempengaruhi perkembangan diaspora Indonesia serta kebijakan publik dan kebijakan luar negeri yang dibuat cenderung mengarah kepada kepentingan negara. Pemerintah Indonesia berupaya mengkonstruksikan Diaspora Indonesia sebagai potensi besar untuk kemajuan Indonesia dengan tujuan memajukan Indonesia. Komunitas Epistemik, Pelajar, Pengusaha, dan berbagai golongan membantu terciptanya tujuan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan substantif terhadap diaspora yang baik dan justru menciptakan permasalahan lain dalam tubuh Diaspora Indonesia sendiri.

---

This thesis examines the role of Diaspora in International Politics and focuses on substantive knowledge of the Indonesian Diaspora, as well as the engagement of Indonesian government. Nowadays, Diaspora makes a breakthrough within International Relations. Its role to empower and strengthen the state is being used by every element about prosperity. According to Delano and Gamlen, there are several things that have to be concerned in understanding the relations between state and its diaspora, looking at its development and potential, embracing transnationalism, and governing global diaspora. In Indonesian Diaspora case, the three aspects influence the development of the Indonesian Diaspora and public and foreign policy that have been made tends to be focused on gaining the national interest. Indonesian government tries to construct Indonesian Diaspora as potential source to better Indonesia. Epistemic community, students, entrepreneurs, and several groups help the government to reach that purpose. However, the lack of substantive knowledge of the Indonesian Diaspora creates other problems for the Indonesian Diaspora itself."

"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

---

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.

This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federaldengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support OurLaw Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut,terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapatmenengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untukmenjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsepjudicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi MahkamahAgung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitianini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintahnegara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, sertakeputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause KonstitusiAmerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the power relation between federalgovernment and the government of Arizona State related to dispute of “SupportOur Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The SupremeCourt of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by TheSupreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitativestudy. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of“judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happenedbetween federal government and the government of Arizona state was caused bydifferent opinion of state and federal government. Beside that, this study alsofound that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” ofthe United States’s Constitution."

"Banteng Muda Indonesia sebagai organisasi sayap partai merupakan wadah bagi pemuda untuk menyalurkan aspirasinya. Penelitian mengambil Banteng Muda Indonesia cabang kota Bekasi sebagai objek khususnya anggota BMI Bekasi. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat pengaruh dari attitudinal mechanism dan network mechanism terhadap karir politik anggota BMI Bekasi menjadi anggota PDIP. Pertimbangan penelitian juga berdasarkan terdapat anggota yang tidak ingin melanjutkan karir politik nya untuk menjadi anggota partai yaitu PDIP.Peneliti menggunakan konsep attitudinal mechanism dan network mechanism untuk mengukur kemungkinan seseorang untuk melanjutkan karir politiknya menjadi anggota partai. Dampak dari attitudinal mechanism dan network mechanism adalah pilihan seseorang dalam melanjutkan karir politiknya karena partisipasi politik membuat seseorang memilih partai yang selaras dengan nilai attitudinal mechanism dan network mechanism yang telah dimiliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan sekunder yang diambil dari literaturliteratur terkait. Peneliti menemukan bahwa untuk menjadi anggota PDIP harus memiliki kedekatan dengan partai atau power. Jika tidak memiliki hal tersebutmaka diharuskan untuk memiliki jenjang politik jika ingin tergabung menjadi anggota partai. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai partisipasi politik yang dimiliki anggota BMI Bekasi berdampak besar terhadap pilihan anggota BMI menjadi anggota PDIP.

---

Banteng Muda Indonesia as a party wing organization is a place for youth to channel their aspirations. The study took the Banteng Muda Indonesia Bekasi branch of the city as an object, especially members of the Bekasi IMW. In this case, the researcher wants to see the influence of the attitudinal mechanism and network mechanism on the political career of BMI Bekasi members becoming PDIP members. Research considerations are also based on the fact that there are members who do not want to continue their political career to become party members, namely PDIP. Researchers use the concept of attitudinal mechanism and network mechanism to measure the likelihood of a person to continue his political career as a party member. The impact of attitudinal mechanism and network mechanism is one`s choice in continuing his political career because political participation makes someone choose a party that is in line with the value of the attitudinal mechanism and network mechanism that they have. The method used in this research is qualitative method. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data taken from related literatures. Researchers found that to become a member of PDIP must have a closeness with the party or power. If you do not have this, you are required to have a political ladder if you want to be a party member. This study also found that the value of political participation possessed by Bekasi BMI members had a major impact on the choice of BMI member to become PDIP member."

"Solidarnost' adalah gerakan oposisi di Rusia yang muncul pada tahun 2008 dan hingga kini masih ada. Gerakan ini menjadi payung oposisi liberal-demokrat terhadap pemerintahan Putin-Medvedev. Data primer penelitian berupa laporan independen, siaran pers, dan survei tentang gerakan ini pada tahun 2008-2017. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, skripsi ini berusaha menjelaskan keberadaan gerakan Solidarnost' dengan menggunakan teori dan tipe oposisi Robert A. Dahl dan H. Gordon Skilling. Berdasarkan hal itu, gerakan Solidarnost' berperan sebagai oposisi faksional dalam demokrasi Rusia. Dengan afiliasi partai politik, Solidarnost' melancarkan aksi massa dan wacana anti-Putin dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan dibidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan energi, serta perang dan HAM.

---

Solidarnost rsquo is an opposition movement in Russia that appeared in 2008 and still exists. This movement became the umbrella of the liberal democratic opposition to the Putin Medvedev government. The primary data were independent reports, press releases, and surveys of the movement in 2008 mdash 2017. Through qualitative method and literature study, this thesis aims to explain the existence of Solidarnost rsquo movement by using theory and opposition type of Robert A. Dahl and H. Gordon Skilling. Based on this, the Solidarnost rsquo movement serves as a factional opposition in Russian democracy. With political party affiliation, Solidarnost rsquo launches mass action and anti Putin discourse by criticizing policies in the field of politics and government, economy and energy, and war and human rights. "

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."