Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim telah mendorong lahirnya beragam program pengurangan emisi karbon. Sebagai bagian dari negara Annex 1 Protokol Kyoto, Jerman telah berkembang menjadi salah satu donor utama bagi upaya perlindungan hutan global. Tulisan ini berupaya menganalisis motif yang melandasi keputusan alokasi bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ oleh Jerman kepada Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia sebagai bagian dari program negara tersebut dalam mengurangi emisi karbon global. Mengadaptasi tiga kerangka alokasi bantuan luar negeri: kebutuhan, kepatutan, dan kepentingan pribadi donor, peneliti berupaya mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan keputusan alokasi bantuan Jerman kepada ketiga negara resipien. Temuan yang ada menunjukkan bahwa terdapat perpaduan antara motif pembangunan dan kepentingan pribadi dalam keputusan alokasi bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ Jerman. Kehadiran kedua motif tersebut berkaitan dengan karakteristik bantuan perlindungan hutan berbasis REDD+ Jerman yang cenderung diberikan dalam bentuk hibah, memberikan keleluasaan bagi negara resipien dalam menggunakan dana bantuan, memadukan bantuan keuangan dengan bantuan teknis, dan membuka kesempatan partisipasi masyarakat hutan dalam proses pembuatan keputusan terkait upaya perlindungan hutan. Bagi Jerman, kegiatan pemberian bantuan tersebut mampu berdampak positif bagi penguatan hubungan perdagangan teknologi lingkungannya dengan negara resipien, penguatan reputasi dan soft-power dalam isu iklim, mencapai enlightened self-interest, dan memenuhi tanggung jawab moral sebagai bagian dari negara Annex 1 Protokol Kyoto.

---

The increasing global concern regarding climate change has influenced the development of various carbon emission reduction programs. As a part of Kyoto Protocol’s Annex 1 countries, Germany has grown as one of the top donors in the field of global forest protection. This thesis analyzes motives behind the allocation of German’s REDD+ based forest protection aid to Brazil, Democratic Republic of the Congo, and Indonesia as a part of the country’s programs to cut carbon emission globally. Adapting the aid allocation framework: need, merit, and donor self-interest, the researcher identifies several factors related to German’s decision in allocating it’s aid to those three recipient countries. The findings indicate that there’s a mixture between developmental motive and donor-self interest behind German’s REDD+ based forest protection aid. The existance of those two motives related to the characteristics of German’s REDD+ based forest protection aid which tend to be given in the form of grant, giving wider autonomy in using the aid to its recipient countries, offering technical assistance as well as financial support, and opening opportunity for forest people to participate in the decision making process related to forest protection. Especially for German, its act of giving aid could give positive impacts for strengthening its environmental technology trade with its aid recipient countries, improving reputation and soft-power in the climate issue, achieving enlightened self-interest, and fulfilling moral responsibility as a part of Kyoto Protocol’s Annex 1 countries."

"ABSTRAKSalah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasidan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dandegradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation andForest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besartelah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-programtersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adatperlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saatini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adatdari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasandan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yangmemberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalamREDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACTOne cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forestdegradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation,emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have beenactive in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have animpact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected.Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective toprovide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementationof REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy ofregulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ whichprovides protection to the public according to the indicators in the fulfillment ofREDD+ Social Safeguard."

"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum perawat di masa pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pada masa pandemi Covid-19 terbit pula peraturan khusus yang terkait dengan perawat, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bentuk perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan terpenuhinya seluruh hak perawat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengupayakan perlindungan bagi perawat agar terhindar dari penularan Covid-19 dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bagi perawat, antara lain dengan penyediaan alat pelindung diri, memberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh perawat, serta melaksanakan vaksinasi kepada perawat.

---

This thesis examines the regulation of rights, obligations, and legal responsibilities of nurses during the Covid-19 pandemic and legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with Chairman of Persatuan Perawat Nasional Indonesia. The conclusions of this study are: the regulation regarding the rights, obligations and responsibilities of nurses in general is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02/148/2010 concerning Licensing and Implementation of Nurse Practices. Special regulations on Covid-19 related to nurses were also issued, including the Minister of Health Regulation No. 48 of 2020 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of the Covid-19 Pandemic, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 concerning the Determination of Covid-19 Due to Work as a Specific Occupational Disease, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic is the fulfillment of all nurses' rights which have been regulated in various laws and regulations. This research suggests the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to seek protection for nurses to avoid Covid- 19 transmission by providing facilities for nurses, including by providing Personal Protective Equipment, providing supplements to increase nurses' immune system, and vaccinating nurses."

"[Sistem pembangkitan merupakan sumber utama penghasil energi listrik ,baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan publik lainnya. Dari pembangkit listrik didistribusikan ke sistem interkoneksi se-Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Namun dalam kenyataannya, sistem pembangkitan sering mengalami gangguan, salah satunya yaitu gangguan ketidakseimbangan beban dan gangguan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan adanya sistem proteksi yang memenuhi persyaratan dan semuanya bergantung pada ketepatan penyetelan peralatan proteksinya. Peralatan proteksi untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan beban dan gangguan sistem itu sendiri yaitu rele urutan fasa negatif dan rele gangguan stator-ground. Penyetelan yang baik untuk rele urutan fasa negatif yaitu ketahanan generator untuk menahan arus urutan negatif secara kontinyu adalah 8% dan nilai K adalah 10,serta setting arus untuk definite time sebesar 0,827 kA dan setting arus untuk inverse time sebesar 0,946 kA. Rele 27TN memproteksi generator dari 0-30%. Pada generator ini, keluaran dari rele berupa alarm. Proteksi yang kedua adalah rele tegangan lebih netral 59N, rele ini memberikan proteksi 90% sehingga secara perhitungan bahwa kombinasi kerja dari rele 27TN dan 59N akan memberikan proteksi 100% pada stator. Penyetelan rele 59X sebagai proteksi backup adalah 28.95% yaitu 55 V dengan waktu tunda 6 detik ditujukan untuk berkoordinasi dengan rele 59N. Rele urutan fasa negatif dan rele gangguan stator ground mempunyai persentasi kesalahan yang sangat kecil, yaitu berkisar antara 0 -1.67%.

---

, Generation system is the main source of electrical energy producer, both for industry and other public needs. From distributed power generation systems to interconnect Java-Bali through extra high voltage overhead line 500 kV. But in fact, the generation system is often disturbance, one of which is a load imbalance disorders and disorders of the system itself. Therefore, to prevent such disturbance is necessary to meet the requirements of the protection system and everything depends on the precision of protection equipment settings. Protection equipment to prevent the occurrence of load imbalance and disturbance of the system itself that is negative phase sequence relay and stator ground fault relay. The good setting to relay negative phase sequence generator that resistance to withstand the continuous negative sequence current is 8% and the value of K is 10, and the current setting for the definite time of 0.827 kA and the current setting for inverse time amounted to 0,946 kA. 27TN relay protects the generator from 0-30%. At this generator, the output of an alarm relay form. The second protection is more neutral voltage relay 59N, these relays provide protection of 90% so that the calculations that combined the work of rele 27TN and 59N will provide 100% protection on the stator. Setting relay 59x as backup protection is 28.95%, ie 55 V with 6 seconds delay time is intended to coordinate with the relay 59N. Rele rele sequence and negative phase stator ground disturbance has the percentage of error is very small, ranging between 0 -1.67%.

]"

"Jual beli dengan objek tanah sebagai salah satu mekanisme peralihan hak atas tanah semestinya dilakukan sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut peraturan pelaksananya, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya banyak muncul sengketa dalam jual beli tanah yang dipicu oleh adanya perbuatan melawan hukum, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440 K/Pdt/2023. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa serta menganalisis pelindungan hukum bagi mereka melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa adalah bahwa pemilik asal berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan pembeli beriktikad baik berhak untuk menguasai hak atas tanah yang disengketakan. Adapun pelindungan hukum bagi pemilik asal dan pembeli beriktikad baik dapat diberikan melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dengan menegaskan bahwa pemilik asal berhak atas ganti rugi dari penjual yang tidak berhak (Tergugat I-IX) sementara pembeli beriktikad baik (Tergugat X) memang pantas untuk memperoleh hak atas tanah karena diterapkannya iktikad baik dalam jual beli sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

---

The sale and purchase of land as one of the mechanisms for the transfer of land rights should be carried out following Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and its implementing regulations, in this case, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in reality, many disputes arise in the sale and purchase of land triggered by unlawful acts, as found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1440 K /Pdt/2023. Therefore, this study aims to analyze the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes and to analyze legal protection for them through the considerations of the Panel of Judges in their decisions. This legal research is in the form of doctrinal by collecting secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes is that the original owner has the right to obtain appropriate compensation and the buyer in good faith has the right to control the rights to the disputed land. Legal protection for the original owner and the good faith buyer can be provided through the consideration of the Panel of Judges in its decision by affirming that the original owner is entitled to compensation from the unlawful seller (Defendant I-IX) while the good faith buyer (Defendant X) is indeed entitled to obtain land rights because of the application of good faith in the sale and purchase as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 7 of 2012, Circular Letter of the Supreme Court Number 5 of 2014, and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016."

"Terkait dengan permasalahan aktual dalam perlindungan hutan, kajian ini mengungkap tiga masalah yaitu pelaksanaan moratorium penebangan hutan, perubahan tata ruang merubah fungsi hutan, dan implementasi REDD"

"Dalam rangka menyelaraskan perlindungan data untuk warga negara Eropa, Uni Eropa mengesahkan peraturan perlindungan data bernama General Data Protection Regulation (GDPR). Penerapan GDPR ini dibantu oleh otoritas perlindungan data yang independen di masing-masing negara. Pada dasarnya, otoritas perlindungan data di seluruh Eropa memiliki tugas dan wewenang yang sama. Namun, banyak negara di Uni Eropa mengalami kesulitan dan bahkan gagal dalam mengimplementasikan GDPR yang kompleks dan terperinci. Akibatnya, penegakan perlindungan data oleh otoritas perlindungan data menjadi bervariasi di seluruh Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penegakan perlindungan data oleh otoritas perlindungan data Irlandia dan Jerman pada implementasi GDPR selama periode tahun 2018-2022. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep gaya penegakan atau enforcement style yang melihat politik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penegakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan penegakan perlindungan data disebabkan oleh perbedaan lingkungan politik kedua negara dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing otoritas perlindungan data.

---

In order to harmonize data protection for European citizens, the European Union requires its member states to implement all articles of the General Data Protection Regulation (GDPR) into their national laws. The implementation of the GDPR is assisted by independent data protection authorities in each country. Basically, data protection authorities across Europe have the same mandate and powers. However, many countries in the European Union have experienced difficulties and even failed in implementing the complex and complicated GDPR. As a result, enforcement of data protection by data protection authorities varies across Europe. This study aims to analyze differences in data protection enforcement by Irish and German data protection authorities in the implementation of GDPR from 2018-2022. This research is analyzed using the concept of enforcement style which sees politics as one of the factors that influence enforcement outcomes. The method used in this research is qualitative by conducting a literature study. The results of this study indicate that differences in enforcement of data protection are caused by differences in the political environment of the two countries and the capacity of each data protection authority."

"Pada bulan September tahun 2022, Indonesia akhirnya menyambut UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan dalam UU PDP Indonesia mengenalkan kita pada subjek- subjek yang terlibat dalam perlindungan data pribadi, langkah-langkah untuk mendapatkan persetujuan, cara mengontrol dan memproses data pribadi, pemrosesan otomatis, transferabilitas, sanksi, dan pihak berwenang yang terlibat. Salah satu aspek yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah pemrofilan. Pemrofilan sendiri merupakan suatu metode untuk mempelajari suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh seorang individu. Pemrofilan telah banyak digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pemasaran yang lebih personal dengan konsumennya. Penting untuk mempelajari sifat pribadi sifat konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam terhadap konsumen yang dituju. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia menyediakan kerangka hukum untuk profil konsumen setelah berlakunya UU PDP karena perusahaan sangat mengandalkan data pribadi untuk tujuan pemasaran mereka. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, Uni Eropa (EU) akan dipelajari secara komparatif karena mereka telah memberlakukan GDPR yang populer secara global. Dengan studi banding ini, makalah ini juga bertujuan untuk mempelajari bagaimana Indonesia dan EU membentuk kerangka hukum perlindungan data pribadi mereka khususnya terkait dengan profil konsumen untuk melindungi privasi data pribadi konsumen.

---

In September 2022, Indonesia finally welcomed the long-awaited Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The provisions within the Indonesian PDP Law introduce us to the subjects involved in personal data protection, the steps to acquire consent, how to control and process personal data, automated-processing, transferability, sanctions, and the authorities involved. One of the mentioned aspects in this law is profiling. Profiling itself is a method of studying a certain trait that an individual has. Profiling has been widely used by companies in order to achieve a more personal marketing with their consumers. It is essential to study personal traits of a consumer in order to gain a deeper perspective towards the designated consumer. This thesis aims to analyze how Indonesia provides a legal framework for consumer profiling subsequent to the enactment of the PDP Law as companies are strongly relying upon personal data for their marketing purpose. To gather a broader perspective, the European Union (EU) will be studied comparatively as they have enacted the globally popular GDPR. With this comparative study, this paper also aims to study how Indonesian and the EU set up their personal data protection legal framework particularly in regards with consumer profiling in order to protect the privacy of personal data of the consumer."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia, serta norma pengaturan yang ideal terhadap penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menemukan Pengaturan yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen oleh pengembang dalam transaksi pembelian properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia. Idealnya terdapat pengaturan secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab terhadap dana konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan sampai dengan diterimanya barang atau jasa oleh konsumen sesuai yang disepakati dengan pelaku usaha, serta adanya perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 143 dan 160 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini masih bersifat limitatif. Diperlukan pula penerapan pencairan kredit secara bertahap berdasarkan penilaian perkembangan proyek oleh bank kepada pengembang guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pencairan kredit oleh pengembang yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan proyek.

---

This research analyzes the legal protection for consumers from misappropriation of consumer’s fund in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system, as well the ideal regulatory norms for protecting consumer’s funds in property purchase transactions in order to give legal protection for consumers in Indonesia. This research uses normative research methods with a descriptive-analytical typology of research. The results of this research found that the current regulations have not been able to provide maximum protection for consumers from the practice of misappropriation of consumer funds by property developers in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system in Indonesia. Ideally, there is a regulation within the Indonesian Consumer Protection law that emphasizes that business actors are responsible of consumer funds in purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system until the consumer receives goods and services accordingly, as well as an expansion of the meaning of the provisions of Articles 143 and 160 of the Housing and Settlement Areas Law. It is also necessary to apply credit disbursement from bank to developers in stages based on the bank’s assessment of the project’s progress in order to minimize misappropriation of credit disbursement funds by developers which can cause problems in the project development."

"Lembaga kepailitan merupakan realisasi ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum. Oleh karena itu dalam hal Debitur pailit , maka kedudukan Kreditur menjadi permasalahan yang utama yaitu dalam memperoleh pembayaran atas piutang yang telah diberikan kepada debitur. Keberadaan lembaga kurator sebagai pihak yang diharapkan mampu memberikan perlindungan atas kepentingan krediktur. Demikian pula Actio Paulina memberikan peluang lebih besar bagi Kreditur untuk mendapatkan pembayaran. Namun demikian Actio Pauliana dalam kepailitan tidak begitu mudah dalam pelaksanaannya."