Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

SARS-CoV-2–disebut juga sebagai coronavirus–telah menyebar ke seluruh dunia dalam kurun waktu beberapa bulan sejak ditemukan pada Desember 2019 lalu, membentuk sebuah isu keamanan dengan mengganggu perekonomian banyak negara serta menyebabkan sebuah krisis kesehatan yang sangat luas. Tesis ini hendak membuat perbandingan antara respons oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengikuti kerangka keamanan antara bulan Januari hingga Mei 2020. Melalui sekuritisasi, respons dibuat mengikuti bagaimana virus tersebut dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman terhadap ekonomi, politik, dan/atau kesehatan, ditambah dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memusnahkan ancaman tersebut. Saat pandemi tengah berlangsung, penulis melaporkan penemuan awal yang menunjukkan bahwa pemerintah federal A.S., dengan arahan Presiden Donald Trump, melihat coronavirus sebagai sebuah ancaman terhadap prospek elektoral yang menentukan kemenangannya dalam pemilu di bulan November kelak. Sementara itu, pemerintah Indonesia merumuskan respons yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui taktik pengerjaan informasi massal untuk mencegah kepanikan skala besar. Di kedua kasus tersebut, kebijakan yang diambil untuk memperkuat sektor keesehatan kemudian dicabut seiring dengan tekanan untuk memulai kembali roda perekonomian negara.

---

SARS-CoV-2–commonly known as the coronavirus disease–has spread globally within months since its discovery in December 2019, becoming a security issue by disrupting the economy of many countries as well as instigating a widespread public health crisis. In managing the ensuing crisis, governments have securitized the issue to better secure needed resources with the goal of ending the outbreaks within each country. This thesis draws comparisons between initial responses made by the governments of Indonesia and the U.S. in the framework of security between January and May 2020. Through securitization, initial responses are made following how the virus is construed as a threat towards either economic, political, or public health concerns, in addition to the steps taken to render the threat eliminated. As the pandemic continues on, the author presents preliminary findings that suggest U.S. President Donald Trump views the pandemic as a threat towards his electoral prospects, particularly his bid for re-election in November this year, in which he directs the U.S.’ initial responses according to reported approval ratings. In comparison, the Indonesian government formulated initial responses that aimed to secure the stable-yet-fragile Indonesian economy through mass information tactics meant to suppress public concerns towards the virus. In both cases, measures meant to strengthen public health were later gradually lifted in response to their prolonged application aggravating the aforementioned security concerns.

"

"Pandemi COVID-19 menciptakan stresor fisik, mental, dan sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh respons terhadap stres dan religious coping terhadap kepuasan perkawinan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental. Partisipan penelitian ini berjumlah 356 orang Indonesia yang sudah menikah dengan rentang usia 20-65 tahun (M=31,04, SD=8,67). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur Adult Self-Report RSQ (Responses to Stress Questionnaire) COVID-19, The Brief RCOPE, dan ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale yang disebarkan secara daring. Data diolah menggunakan perhitungan regresi berganda menggunakan program IBM SPSS Statistic Version 25. Hasil penelitian menujukkan primary control engagement coping dan positive religious coping berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan perkawinan. sementara involuntary engagement dan negative religious coping berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kepuasan perkawinan. Diketahui juga bahwa jumlah partisipan yang memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang tergolong tinggi dan rendah hampir sama banyaknya.

---

The COVID-19 pandemic create physically, mentally, and socially stressors that change many aspects of people’s life, including their marriage. This study examined the influence of responses to stress and religious coping on marital satisfaction during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This research uses quantitative non-experimental method. Participants of this study were 356 married Indonesians age 20-65 years (M=31,04, SD=8,67). The Adult Self-Report RSQ (Responses to Stress Questionnaire) COVID-19 measurement tools, The Brief RCOPE, and The ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale were distributed online. Data were analyzed by multiple regression using IBM SPSS Statistic Version 25. The results showed that primary control engagement coping and positive religious coping had a positive and significant influence on marital satisfaction, while involuntary engagement and negative religious coping had a negative and significant influence on marital satisfaction. In addition, the numbers of participants who had high and low marital satisfaction were almost similar."

"Lepasnya Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berawal dari disposisi surat PM Howard yang dialamatkan kepada Presiden Habibie, yang dalam suratnya, Howard menyarankan agar Indonesia memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Timor Timur. Surat tersebut jelas membuat posisi Indonesia merasa dilecehkan dan kemudian balas mengecam Australia karena dinilai terlalu jauh mencampuri masalah dalam negeri Indonesia.Namun surat itu pula, yang pada akhirnya membuat pemerintahan Habibie memberikan dua opsi bagi rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, atau menolak otonomi luas dan melepaskan diri dari Indonesia. Situasi krisis multidimensi di Indonesia, adalah faktor yang memperlemah kinerja diplomasi Indonesia saat itu. Terlebih lagi, Indonesia harus menerima kenyataan pahit, bahwa Timor Timur akhirnya memilih lepas dan merdeka dari Indonesia. Hal ini membuat para pejuang integrasi yang setia kepada Indonesia menjadi kecewa dan marah, hingga terjadi huru hara dan pembumihangusan di Timor Timur, disinyalir telah terjadi pelanggaran HAM besar besaran di propinsi tersebut.Dibawah tekanan dunia internasional dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia, membuat Presiden Habibie tidak punya pilihan lain, kecuali menerima kehadiran INTERFET untuk mengendalikan situasi keamanan yang bergejolak di Timor Timur pasca jajak pendapat. Komposisi Australia yang memiliki jumlah pasukan lebih besar dalam INTERFET menyebabkan Indonesia merasa dipermalukan. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara Jakarta dan Canberra pada tingkat yang terburuk dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara.Seiring waktu berlalu, dan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia, ketegangan hubungan Jakarta-Canberra akibat keterlibatan Australia yang terlampau jauh di Timor Timur telah mengalami berbagai tahap perbaikan yang cukup berarti bagi pemulihan hubungan bilateral kedua negara.Faktor-faktor seperti mendesaknya penyelesaian masalah dalam negeri di bidang ekonomi dan mengatasi gerakan separatisme pasca jajak pendapat di Timor Timur, adanya dorongan untuk memperkuat solidaritas Asia Pasifik, upaya memperbaiki citra Indonesia di luar negeri dalam bidang HAM, melemahnya peran ASEAN, serta mitos terhadap posisi Indonesia vis-à-vis dengan Australia dapat menjadi alat bedah dalam menganalisis bagaimana politik Iuar negeri Abdurrahman Wahid dijalankan selama setahun pemerintahannya.Penulis menggunakan pemikiran Holsti dalam menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.Penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk membandingkan data-data yang tersedia dengan pemikiran-pemikiran yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Penulis membatasi pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada kurun waktu tahun 1999-2001."

"Semakin meluasnya wabah virus Covid-19 yang berdampak secara signifikan di dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia; menuntut keseriusan dan aksi nyata dari pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi dan menangani pandemic Covid-19.Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah upaya pemerintah dalam melawan virus Covid-19 di Indonesia yang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2020. Teknis pelaksanaan PSBB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Selain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi aturan terkait penanganan Covid-19, agar penanganan wabah ini efisien dan efektif maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, dimana salah satunya adalah dengan membangun Kesatrian Tangguh Jaya sebagai bagian terintegrasi pada pelaksanaan program Kampung Tangguh Jaya di kampung Binaan Batalyon B Satbrimobda Metro Jaya.Kesatrian Tangguh Jaya adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di kesatrian dan warga sekitar kesatrian yang dipilih sebagai kampung binaan. Kesatrian Tangguh Jaya berangkat dari program Kampung Tangguh Jaya yang pada mulanya adalah konsep yang ditawarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai aksi nyata untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Batalyon B Pelopor Satbrimobda Metro Jaya yang biasanya idektik dengan kekhasan sebagai satuan bantuan teknis kini dilibatkan dalam bantuan kemanusiaan dengan pendekatan humanis pada masyarakat.Konsep Kesatrian Tangguh Jaya menitikberatkan pada adanya peran serta aktif elemen masyarakat baik personal atau kelompok dan juga pendampingan dari stakeholder secara intens dan terfokus, mengikutsertakan warga sekitar kesatrian yang telah memahami protokol kesehatan Covid-19 sehingga implementasi Kesatrian Tangguh Jaya dapat berhasil dilaksanakan.

---

The increasingly widespread Covid-19 outbreak has brought significant impacts on every aspect of Indonesians. Indeed, it requires serious attention and real action both from the government and the entire community. The government has launched PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in order to fight the outbreak in the country and its technical implementation is regulated by the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning PSBB to Accelerate the Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In addition to actively inform and educate public as well as socialize all regulations regarding the mitigation of Covid-19, the government also asks for joint efforts between the government and public. One of those efforts is to build the Kesatrian Tangguh Jaya as an integrated part with Kampung Tangguh Jaya which has been applied in RW 09 Rusun Jatinegara Kaum, East Jakarta. Kesatrian Tangguh Jaya is a collaborative pilot project between stakeholders and community in an appointed area due to its high level in the spread of Covid-19. The concept of Kesatrian Tanggtdt Jaya is derived from Kampung Tangguh Jaya, a program initiated by Indonesian National Police to help people facing Covid-19. The main stakeholder here is Battalion B Pelopor which has been always identified as a technical assistance unit. But during the Covid-19 pandemic, it has to carry out a humanist community approach. The concept of Kesatrian Tangguh Jaya emphasizes on the needs of active participation from all levels of community members, either personaly or individually. Moreover, the stakeholder provides assistance intensively and involves community members who are familiar with the Covid-19 health protocol. They stakeholders work together with all regional officials from all levels in Jatinegara area in order to succeed this program."

"Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM."

"Pada awal tahun 2020 terjadi penyebaran virus Corona di seluruh dunia, hingga ditetapkan oleh WHO sebagai Pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat yang berdampak pada berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara respons terhadap stres yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan traits kepribadian dengan kepuasan perkawinan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Partisipan penelitian adalah 426 orang Indonesia usia 20-65 yang telah menikah. Data dikumpulkan secara online dengan alat ukur ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale, RSQ (Responses to Stress) COVID-19, dan IPIP-BFM 25. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara respons terhadap stres dalam bentuk primary control engagement coping dan secondary control engagement coping dengan kepuasan perkawinan, korelasi negatif yang signifikan antara respons terhadap stres berbentuk primary control disengagement coping, secondary control disengagement coping, involuntary engagement, dan involuntary disengagement dengan kepuasan perkawinan. Selain itu, diketahui pula adanya korelasi positif yang signifikan antara trait kepribadian emotional stability dan kepuasan perkawinan, serta trait kepribadian emotional stability, agreeableness, intellect, dan conscientiousness dengan beberapa aspek dari respons terhadap stres.

---

In early 2020, COVID-19 spread throughout the world, until it was set by WHO as a COVID-19 pandemic. This pandemic causes some changes in people’s lives which has an impact on various problems. This study aims to look at the relationship between the responses to stress caused by the COVID-19 pandemic and personality traits with marital satisfaction during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The study participants were 426 Indonesian married people aged 20-65 years old. Data was collected online using the ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale, RSQ (Responses to Stress) COVID-19, and IPIP-BFM 25 measurement tools. The results showed a significant positive correlation between responses to stress in the form of primary control engagement coping and secondary control engagement coping with marital satisfaction, a significant negative correlation between responses to stress in the form of primary control disengagement coping, secondary control disengagement coping, involuntary engagement, and involuntary disengagement with marital satisfaction. In addition, it is also known that there is a significant positive correlation between emotional stability and marital satisfaction, as well as emotional stability, agreeableness, intellect, and conscientiousness personality traits with several aspects of the responses to stress.

"

"Studi ini meneliti tentang efketivitas dari NPI berupa kebijakan pembatasan pergerakan untuk menurunkan jumlah kass baru harian COVID-19 di Indonesia. Menggunakan RDiT, kami menemukan bahwa sekalipun PSBB II efektif untuk menurunkan pergerakan penduduk dan jumlah kasus baru harian di DKI Jakarta, tapi di Pulau Jawa secara keseluruhan kami tidka menemukan adanya kausalitas antara kebijakan dan jumlah kasus baru harian. Kemudian PPKM Level 1-4 tidak efektif dalam menurunkan kasus baru harian di Pulau Jawa-Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali bahkan setelah tiga bulan kebijakan diberlakukan karena keberadaan gelombang peningkatan kasus akibat Idul Fitri dan Varian Delta. Sekalipun paket kebijakan tersebut tidak memenuhi ekspektasi, menggunakan model fixed-effect, kami menemukan bahwa kebijakan yang lebih ketat untuk penutupan sekolah, tempat kerja dan kontrol perjalanan internasional dapat menurunkan jumlah kasus baru harian COVID-19. Karenanya kami menyarankan penggunaan kebijakan tersebut.

---

This paper studies the effectiveness of NPI in the form of movement restriction policy to reduce the new daily case of COVID-19 in Indonesia. Using RDiT, we found that despite PSBB II effectively reducing the movement and new daily case of COVID-19 in DKI Jakarta, but in Java islands, we did not find the causality between the policy and new daily case. For PPKM Level 1-4 it did not effectively reduce the daily case both in Java and Bali and other islands even after three months of its implementation due to the incoming wave of Eid-Al Fitri and Delta Variant. Despite those policy package cannot live up to the expectation, using the fixed-effect model, we found more stringent policy on school closure, working place closure and international travel control can reduce daily new case of COVID-19. Therefore, we encourage the use of those policy.

"