Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"Sebagai partai nasional dengan ideologi hindu garis keras dan lemah pada wilayah di luar India Utara, diperlukan strategi khusus bagi partai Bharatiya Janata Party (BJP) untuk meningkatkan eksistensinya pada negara bagian yang bukan basis tradisionalnya. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya BJP mampu meningkatkan perolehan suaranya secara signifikan di negara bagian Benggala Barat menjadi 18 kursi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh BJP pada Pemilu tahun 2019 di negara bagian Benggala Barat menggunakan model political marketing yang dikemukakan oleh Bruce I. Newman. Melalui tiga elemen kunci dari model tersebut, yaitu voter segmentation, candidate positioning dan strategy formulation and implementation, penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BJP dan timnya memiliki pengaruh penting pada perluasan basis kekuasannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih Hindu masyarakat Benggala Barat sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya dan isu yang berkembang di wilayah Benggala Barat, di mana menghasilkan bahwa segmen masyarakat yang dominan dan sejalan dengan ideologi BJP adalah masyarakat Hindu Bengal yang sedang mengalami peningkatan masalah komunal. Selanjutnya BJP memposisikan dirinya dengan membentk citra sebagai pelindung umat hindu dan satu-satunya alternatif bagi masyarakat. Kemudian untuk semakin menempatkan BJP di benak pemilih, BJP membentuk platform kampanye yaitu menekankan pada isu identitas agama, dan menjangkau pemilih dengan jaringan akar rumputnya dan media sosialnya.

---

As a national party with a hardline and weak Hindu ideology in areas outside North India, a special strategy is needed for the Bharatiya Janata Party (BJP) to increase its existence in states that are not its traditional base. In 2019, for the first time the BJP was able to significantly increase its vote share in the state of West Bengal to 18 seats. Through a qualitative approach, this study discusses the strategy used by the BJP in the 2019 elections in the state of West Bengal using the political marketing model proposed by Bruce I. Newman. Through the three key elements of the model, namely voter segmentation, candidate positioning and strategy formulation and implementation, this study explains how the strategy undertaken by BJP and its team has an important influence on the expansion of its power base. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategy used by the BJP in gaining the votes of the Hindu voters of the West Bengal community so that it affects the final election results. This study concludes that in achieving its victory the BJP first tried to understand the insights of its voters and the issues developing in the West Bengal region, which resulted in that the dominant segment of society and in line with the BJP's ideology was the Bengal Hindu community which was experiencing increasing communal problems. Furthermore, BJP positioned itself by forming an image as the protector of Hindus and the only alternative for the community. Then to further place the BJP in the minds of voters, the BJP formed a campaign platform that emphasizes on the issue of religious identity, and reaches out to voters with its grassroots network and social media."

"ABSTRAKPenggunaan Twitter sebagai ruang komunikasi politik pada pemasaran politik menyebabkan terjadinya pergeseran balance of power antara partai politik dan publik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran politik dalam perspektif strukturasi adaptif di media sosial Twitter terjadi. Penelitian dilakukan dengan mengambil Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia tahun 2019 sebagai contoh kasus. Contoh kasus Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia diambil berdasarkan pertimbangan perbedaan strategi kampanye dari partai politik yang sama-sama baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah strukturasi adaptif sebagai variabel independen dan strategi pemasaran politik partai sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan sekunder yang diambil secara langsung dari media sosial partai politik terkait. Dampak dari pergeseran kekuatan tersebut adalah perubahan strategi pemasaran dari partai politik yang berubah karena melihat feedback dari aktivitas pengguna di Twitter. Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia memiliki strategi yang sangat kontras dalam memasarkan partai politiknya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang pengguna Twitter.Kata kunci: Pergeseran keseimbangan, Twitter, ruang komunikasi politik, pemasaran politik, media sosial

---

ABSTRACT

The use of Twitter as a political communication space in political marketing causes a shift in the balance of power between political parties and the public. This study explains how political party marketing strategies changed in the adaptive structuring perspective on Twitter social media. The research was conducted by taking the Partai Solidaritas Indonesia and Partai Persatuan Indonesia in 2019 as a case study. The case study was taken based on the difference between PSI and Perindo political campaign strategies, as we know that they are new political parties with different view on Twitter user. The method used in this study is a qualitative research method. The variables examined in this study are adaptive structuring as an independent variable and party political marketing strategy as the dependent variable. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data taken directly from social media related political parties. The impact of this shift in power is an adjustment in the marketing strategies of political parties that change caused by Twitter users feedback. The Indonesian Solidarity Party and the Indonesian Unity Party have a strong contrast strategy in their political marketing.

"

"PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat. Melalui Pemilihan Umum yang hingga saat ini diyakini merupakan upaya pergantian kepemimpinan negara yang bermartabat baik secara langsung maupun melalui wakil rakyat (DPR) berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang banyak diperdebatkan, antara lain adalah penyelenggaraan Pemilu, Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu, Sistem Pemilu, dan Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung sukses apabila Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara Pemilu maupun mengelola penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun kualitas penyelenggara Pemilu."

"Penelitian ini mengkaji evolusi strategi pemasaran politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari 2014 hingga pemilu 2024. Awalnya dikenal dengan narasi progresif dan fokus pada generasi muda, PSI, dipimpin oleh tokoh seperti Grace Natalie dan Tsamara Amany, mengalami perubahan strategi signifikan menjelang pemilu 2024. Langkah ini menandakan upaya PSI untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, serta memanfaatkan popularitas Joko Widodo dan gagasan 'Jokowisme' sebagai narasi utama. Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran politik PSI dalam pemilu 2024, mengeksplorasi alasan perubahan pendekatan, serta dampaknya terhadap citra dan dukungan elektoral PSI. Untuk mencari data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori Pass Political Marketing dan Model Pemasaran Populisme. Mengasosiasikan diri dengan figur populer seperti Jokowi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. Penelitian juga mengkaji dampak perubahan strategi ini terhadap dinamika internal partai dan kebijakan internal PSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan strategi yang mengadopsi figur Jokowi dan keluarganya mampu meningkatkan dukungan elektoral, meskipun gagal untuk mencapai ambang batas parlemen pusat. Penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menunjukkan bagaimana kedekatan dengan tokoh populer dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan, terutama di kalangan pemilih muda dan urban. Namun, strategi ini harus diimbangi dengan upaya substansial dan berkelanjutan serta fokus pada kerja ideologis dan nilai-nilai anti-korupsi, anti-intoleransi, dan inklusivitas. Keberhasilan PSI di masa depan akan bergantung pada kemampuan mereka untuk menyeimbangkan antara strategi pemasaran berbasis figur dan dedikasi pada prinsip- prinsip ideologis yang kuat.

---

This research examines the evolution of the political marketing strategy of the Indonesian Solidarity Party (PSI) from 2014 to the 2024 elections. Initially known for its progressive narrative and focus on the younger generation, PSI, led by figures such as Grace Natalie and Tsamara Amany, is experiencing a significant change in strategy ahead of the 2024 elections. This move marks PSI's attempt to associate itself with President Joko Widodo and his family, as well as exploit Joko Widodo's popularity and the idea of ​​'Jokowism' as the main narrative. This research analyzes PSI's political marketing strategy in the 2024 election, exploring the reasons for the change in approach, as well as its impact on PSI's image and electoral support. To search for data, this research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques. Apart from that, this research also uses the Pass Political Marketing theory and the Populism Marketing Model. Associating oneself with a popular figure like Jokowi is considered a strategic step to increase competitiveness. The research also examines the impact of this change in strategy on the party's internal dynamics and PSI's internal policies. The research results show that the change in strategy that adopted the figure of Jokowi and his family was able to increase electoral support, even though it failed to reach the threshold for the central parliament. The appointment of Kaesang Pangarep as General Chair shows how closeness to popular figures can be used to attract support, especially among young and urban voters. However, this strategy must be balanced with substantial and sustainable efforts and a focus on ideological work and anti-corruption, anti-intolerance and inclusiveness values. PSI's future success will depend on its ability to strike a balance between a figure-based marketing strategy and dedication to strong ideological principles."

"Penelitian ini membahas mengenai brand partai politik berdasarkan isu yang diwacanakan, dimulai dari identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Studi ini berfokus isu anti poligami yang diusung oleh PSI dalam membentuk citra brand PSI. Penelitian ini menggunakan teori brand milik Aaker (1996) yang menyebutkan bahwa brand memiliki 3 (tiga) lapisan, yakni identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis isi dan wawancara. Subjek penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni subjek penelitian dengan analisis isi adalah berita di detik.com, dan informan non pemilih dan pemilih PSI. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan atau pergeseran dari identitas brand yang dibuat oleh PSI, posisi brand di media (detik.com), hingga pada citra brand di khalayak perempuan. Identitas brand PSI memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda yang masing-masing memiliki terdapat kebijakan janji PSI. Tetapi, ketika masuk ke media, ada pergeseran identitas brand PSI. Posisi brand PSI cenderung sebagai partai anti poligami dan keterwakilan perempuan. Isu-isu seputar kepemudaan dan perempuan lainnya tergerus oleh isu anti poligami dan hal inilah yang diaktifkan oleh PSI di media. Setelah adanya pergeseran dari identitas brand ke posisi brand PSI, citra brand PSI juga mengalami pergeseran. Menurut hasil penelitian, isu anti poligami hanya dijadikan awareness saja, agar masyarakat mengetahui bahwa PSI itu ada dan eksis. Terdapat benang merah antara non pemilih dan pemilih, yakni PSI mengusung isu anti poligami agar eksis di masyarakat, terlebih dengan PSI yang merupakan partai baru sehingga perlu untuk mengeksiskan partainya dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama.

---

This study discusses political party brands based on the issues discussed, starting with brand identity, brand position, and brand image. This study focuses on anti-polygamy issues promoted by PSI in shaping the PSI brand image. This study uses Aakers (1996) brand theory which states that a brand has 3 (three) layers, namely brand identity, brand position, and brand image. This research uses a mixed method approach or mixed method. Data collection techniques used were content analysis and interviews. The subject of this study was divided into 2 (two), namely research subjects with content analysis are news on detik.com, and non-voter informants and PSI voters. The results showed a difference or shift from the brand identity created by PSI, the position of the brand in the media (detik.com), to the brand image in the female audience. PSI brand identity focuses on empowering women and youth, each of whom has a PSI policy promise. However, when it entered the media, there was a shift in the PSI brand identity. The position of the PSI brand tends to be an anti-polygamy party and womens representation. Issues around youth and other women were eroded by the issue of anti-polygamy and this was what was activated by PSI in the media. After a shift from brand identity to PSI brand position, PSI brand image also experienced a shift. According to the results of the study, the issue of anti-polygamy is only used as awareness, so that the public knows that the PSI exists and exists. There is a common thread between non-voters and voters, namely PSI carries the issue of anti-polygamy to exist in the community, especially with PSI which is a new party so it is necessary to expose the party compared to old parties."