Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunitas adat kerap termarjinalisasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini berimplikasi pada pengabaian hak-hak komunitas adat terhadap hutan adatnya dalam praktik pembangunan dengan pandangan modernisasi yang diturunkan oleh pemerintah. Secara khusus penelitian ini berbicara tentang hak Kasepuhan Cisitu untuk melakukan kegiatan penambangan emas skala kecil (PESK) di Blok Cikidang yang berada di dalam hutan adatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan asumsi-asumsi teoritis dari teori standpoint yang melihat bahwa semua pengetahuan terletak dalam suatu lokasi sosial dan terdapat lokasi sosial yang lebih baik untuk dijadikan titik awal produksi pengetahuan. Pengetahuan tersebut dipahami berdasarkan pengalaman serta pemaknaan individu yang menempati lokasi sosial tersebut. Alhasil, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman komunitas adat Kasepuhan Cisitu dalam kegiatan PESK dalam kaitannya dengan praktik pembangunan yang ada. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dan paradigma kritis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat upaya pemerintah untuk memaksakan pandangan tentang kepemilikan hutan yang dikontestasikan oleh komunitas adat Cisitu melalui upaya menempuh jalur hukum untuk mendapat pengakuan dan izin tambang dari pemerintah, keputusan untuk tetap melakukan kegiatan PESK terlepas dari pelarangan yang ada, serta tidak menjadikan pandangan tersebut sebagai kacamata utama dalam memaknai kegiatannya.

---

Indigenous communities are often marginalized in state life. This condition neglects the rights of indigenous communities to their customary forests in development practices that have modernization view passed down by the government. Specifically, this research talks about Kasepuhan Cisitus right to carry out small-scale gold mining activities in the Cikidang Block, which is located in their customary forest area. This research uses theoretical assumptions approach from standpoint theory that sees that all knowledge is socially located and that there is a better social location to be the starting point of knowledge production. This knowledge is explored based on the experiences and meanings of individuals who occupy this social location. Hence, this research will examine the experiences of Kasepuhan Cisitus small scale gold mining activities concerning existing development practices. This research uses a phenomenological research strategy and a critical paradigm. This study found that there was an attempt by the government to impose a view on forest ownership. However, that was contested by the Cisitu indigenous community through efforts to take legal action to obtain recognition and mining license from the government, by the decision to continue conducting small scale gold mining activities regardless of the prohibition, and by not making that view as the primary lens in interpreting it.

"

"Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah buku bacaan untuk para anak-anak yang baru belajar membaca. Buku Pim en Mien (1925) karya Jan Ligthart dan Hindericus Scheepstra adalah salah satu buku yang digunakan sebagai bahan bacaan pada masa Hindia Belanda. Dalam buku tersebut terdapat ilustrasi-ilustrasi masyarakat pribumi yang digambar oleh Cornelis Jetses, seorang ilustrator terkenal di kalangan buku anak-anak pada masa Hindia Belanda. Penelitian ini membahas sosok pribumi dalam ilustrasi-ilustrasi karya Jetses dalam buku Pim en Mien (1925) dengan fokus pada peran dan posisi sosok pribumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dengan pendekatan poskolonial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tujuh dikotomi oposisi biner yang terdapat pada ilustrasi-ilustrasi tersebut. Selain itu, peran pribumi yang digambarkan oleh Jetses adalah sebagai pembantu yang bekerja untuk keluarga Eropa. Sosok pribumi juga hanya dijadikan figuran dalam ilustrasi karya Cornelis Jetses dalam buku Pim en Mien (1925). Penelitian ini menyimpulkan meskipun buku belajar membaca ini untuk anak-anak namun melalui ilustrasi dan narasinya tidak lepas dari ideologi dan praktik kolonial. Selain itu, anak-anak juga diperkenalkan dengan sosok-sosok pribumi yang merupakan bagian dari rumah tangga bangsa Eropa (Belanda) di Hindia Belanda.

---

An illustration is one of the essential elements in a reading book for children just learning to read. The book Pim en Mien (1925) by Jan Ligthart and Hindericus Scheepstra is one of the books used as reading material during the Dutch East Indies. The book contains illustrations of indigenous people drawn by Cornelis Jetses, a famous illustrator among children's books during the Dutch East Indies. This research discusses the figure of the native in the illustrations by Jetses in the book Pim en Mien (1925), focusing on the role and position of the native figure. This research is qualitative research using historical methods with a postcolonial approach. The result of this research is that there are seven binary opposition dichotomies contained in the illustrations. In addition, the role of natives depicted by Jetses is as servants who work for European families. The indigenous figure is also only used as an extra in the illustrations by Cornelis Jetses in the book Pim en Mien (1925). This research concludes that although this learning-to-read book is for children, through its illustrations and narrative, it cannot be separated from colonial ideologies and practices. In addition, children are also introduced to indigenous figures who are part of European (Dutch) households in the Dutch East Indies."

"Free, prior and informed consent FPIC merupakan salah satu prinsip yang muncul dari deklarasi dan konvensi internasional. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam beberapa konvensi dan deklarasi tersebut. Akan tetapi dalam regulasi nasional belum terdapat pengakuan yang secara eksplisit menyerap elemen-elemen FPIC secara utuh. Di sisi lain terdapat konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Samin dengan pemrakarsa yang diakibatkan oleh berbagai macam permasalahan.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait FPIC dalam regulasi di Indonesia, pentingnya penerapan FPIC, dan analisis FPIC dalam pembangunan pabrik semen di masyarakat Samin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama dan wawancara sebagai data pendukung.Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, FPIC pada dasarnya sudah mulai diakui dalam regulasi di tingkat pusat. Meskipun demikian pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan implisit. Dalam regulasi di tingkat daerah beberapa elemen FPIC juga sudah mulai diserap dan diakui secara eksplisit. Hal ini ditandai dengan penyusunan pedoman umum pelaksanaan FPIC dalam bentuk Peraturan Gubernur. Kedua, FPIC merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental dalam mementukan kesuksesan sebuah investasi di masyarakat adat atau lokal. Selain itu FPIC dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak baik pemrakarsa, masyarakat maupun pemerintah. Ketiga, FPIC dalam pembangunan pabrik semen belum dimaknai secara baik. Hal ini ditandai dengan proses penyampaian informasi yang hanya melibatkan masyarakat yang pro terhadap proyek dan pemrakarsa cenderung memaparkan dampak positif dari pembangunan. Selain itu saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat tidak dijadikan sebagai salah satu faktor untuk menetukan kebijakan atau keputusan terkait pendirian pabrik semen.

---

Free, prior and informed consent FPIC is one of the principles emerging from international declarations and conventions. Indonesia is a country which is active in several conventions and declarations. However, in national regulations there is no recognition that explicitly absorbs the elements of FPIC as a whole. On the other hand, there is a prolonged conflict between the Samin community and the project proponent caused by various problems.This research aims to analyze FPIC on regulation in Indonesia, the importance of FPIC implementation, and FPIC analysis in the construction of cement factory in Samin community. This research uses normative juridical method by using library material as main source and interview as supporting data.The results of this study are The first FPIC has basically been recognized in the regulation at the central level. However, the recognition is still partial and implicit. In regulation at the regional level, some elements of FPIC have also begun to be absorbed and acknowledged explicitly. This is marked by the making of general guidelines for the implementation of FPIC in the form of a Governor 39 s Regulation. The second, FPIC is a very important and fundamental in determining the success of an investment in indigenous or local communities. In addition FPIC can provide benefits for every party, both the the project proponent, the community and the government. The third, FPIC in the construction of a cement factory has not been well understood. This is characterized by a process of delivering information that involves only pro project communities and the project proponent tends to expose the positive impact of development. In addition, suggestions, opinions and responses from the communty are not used as one of the factors to determine the policy or decision related to the establishment of a cement factory."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang muncul dari pelaksanaan program. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Landasan yang digunakan mengacu pada konsep Pengembangan Komunitas dan menaruh perhatian pada pentingnya peran pelaku perubahan. Temuan lapangan menunjukkan Depsos melakukan diskresi dengan menunjuk orsos KKKS (sebelumnya bernama FKKS) Batam sebagai pelaksana. Program ini merupakan wujud dari kewajiban negara dengan berlatar belakang pada letak strategis Kota Batam yang merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia yang berdampak pada stabilitas keamanaan negara serta semakin termarjinalisasinya komunitas suku laut dalam pembangunan sosial yang ada di Batam, dengan out put penempatan pemukiman suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. Kesimpulan menunjukkan pentingnya pemerintah memperhatikan keberlanjutan program dengan tetap mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari pelaksanaan program khususnya PKAT.

---

This research focuses on implementation, strength, weakness and impact program activities to the seanomade community at Bertam Island. This study used qualitative methodology to describe in detail the implementation of programs and behavioral changes in society which became the target of the program. Explanation of the program refers to the development community that has been implemented. Based on the findings of this research: DEPSOS pointed ORSOS which known by KKKS (previously called FKKS) to implemented. The strategic location of Batam city which is the Indonesian border into the background of the implementation of this program. This program is a form of state obligations with a background in strategic location of Batam, which is the border state of Indonesia to give effect to the stability and state security and the marginalization of seanomade of social development in Batam. The results of this study addressed the importance of government attention to the sustainability of the program while considering the impact resulting from the implementation of programs, especially programs PKAT."

"Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah.

---

Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Community-based tourism (CBT) as an approach in the development of tourism can be viewed as an alternative to the development of tourism which have so far has been widely acknowledged. As a relatively new approach to tourism development, it's interesting the to study and analyze its application in a research aimed to identifying values of local wisdom of Kampung naga, and then review it using the qualitive approaches, with data collection through observation, interviews and literature review. The especially the value of togetherness, simplicity, independent, and specific pattern on spacial and agriculture, are able to encourage implementation of CBT principles in Kampung Naga."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."

"Penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan self-determination yang awalnya dipahami sebagai hak untuk merdeka dan memisahkan diri melalui Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, menjadi hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks HAM bagi indigenous peoples. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif, penelitian ini mengeksplorasi perdebatan pada proses penyusunan teks deklarasi indigenous rights di PBB yang dimulai pada tahun 1984-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun pemaknaan pada akhirnya diterima secara resmi sebagai self-determination yang dibatasi, masih terdapat unsur-unsur ldquo;kolonialisme berlanjut rdquo; advanced colonialism yang masih berlanjut yang menyebabkan masih sulitnya negara menerima pemaknaan self-determination yang bersifat internal. Selain itu, dipaparkan pula mengenai kondisi pengakuan masyarakat adat di Indonesia sebagai refleksi atas permasalahan terhadap pemaknaan self-determination.

---

This study elaborates the meaning of self determination which was originally conceived as the right to independence and secession by Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, becomes the rights to self determination in the context of rights for indigenous peoples. By using qualitative interpretive approach, this study explores the debate on the process of preparing the text of the UN Declaration on Indigenous Rights from 1984 2007. The result shows that,even though the meaning is accepted formally in form of restricted self determination, there are elements of advanced colonialism that led to the difficulty for states to accept the context of internal meaning of self determination. This study also presents the condition on recognition of ldquo masyarakat adat rdquo in Indonesia as a reflection on the problems on the meaning of self determination."