Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income.

Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years.

This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia.

The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night.

SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power."

"AbstractIn 2014, the Indonesian government has targets to obtain 80% of electrification ratio and 98.9% of rural electrification ratio. Extending the grid and off-grid connection has been done to obtain the targets. This paper aims to compare two main programs on rural electrification namely Super Extra Energy Saving (Super Ekstra Hemat Energi, SEHEN) that is belong to PLN (state owned company in electricity) and the Solar Home System (SHS) that is financed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Indonesia has started the rural electrification program in the late 1950s, but how to provide electricity in a sustainable ways both organizationally and institutionally still become a big challenge. The experiences from East Nusa Tenggara provinces showed that both SEHEN and SHS can instantly improve electrification ratio, but government needs to synchronize the technical, administrative, and financial aspect from the two programs. Without any improvements in designing the program, we argue that the existing program is not sustainable.Keywords: Electrification Ratio; Rural Electrification; SustainabilityAbstrakTahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80% dan rasio elektifikasi perdesaan sebesar 98.9%. Perpanjangan jaringan grid dan off-grid telah dilakukan sepagai upaya pencapaian target. Tulisan ini bertujuan membandingkan dua program elktifikasi perdesaan yang utama, yaitu Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimiliki PLN (Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan) dan Solar Home System (SHS) yang didanai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia telah memulai program elektrifikasi perdesaan sejak akhir 1950an,namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan cara elektrifikasi yang berkesinambungan secara organisasional maupun institusional. Pengalaman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa SEHEN maupun SHS dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan, namun pemerintah masih harus menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan keuangan dari kedua program. Tanpa pembenahan dari sisi rancangan, kami berpendapat bahwa program yang telah ada tidak ada bertahan."

"Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia.

---

This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan skema Feed in Tariff PLTM yang dapat dijadikan acuan dalam jual beli listrik dari swasta kepada PLN. Nilai Feed in Tariff PLTM saat ini dirasa masih terlalu tinggi sehingga belum dapat dijadikan acuan dalam perjanjian jual beli listrik antara PLN dan swasta atau Independent Power Producer IPP. Penelitian berfokus pada perhitungan nilai Feed in Tariff PLTM dengan skema tetap dan menurun.Dasar dari perhitungan nilai Feed in Tariff ini adalah Levelized Cost of Energy LCOE atau biaya untuk memproduksi listrik setiap kWhnya. Hasil perhitungan nilai Feed in Tariff PLTM yang didapatkan dengan skema tetap maupun menurun menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan nilai Feed in Tariff PLTM yang diberikan oleh pemerintah. Apabila skema Feed in Tariff PLTM baru ini akan dilaksanakan maka dibutuhkan pula peran subsidi dari pemerintah.

---

The purpose of this research to obtain the ideal scheme Feed in Tariff for mini hydro power plant that can be used as a reference for setting Feed in Tariff between private sector that build mini hydro power plant to PLN. The current Feed in Tariff is considered too high by PLN. Therefore, it cannot be used as a fair reference to create an agreement among PLN and private sector. The research focus on the calculation of the Feed in Tariff value using constant and decreasing scheme. Levelised Cost of Energy LCOE or the cost to produce electricity per kWh will be used as the baseline in the calculation. A lower Feed in Tariff value that the current value from the government is found using this calculation scheme. If the new Feed in Tariff will be implemented that it will require subsidies from the government."

"

Saat ini, pemerintah terutama di Negara berkembang memiliki perhatian pada pengembangan lembaga keuangan mikro, yang diharapkan dapat mencapai keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga keuangan mikro dianjurkan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan secara keuangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor penentu keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Studi penelitian menggunakan data dari MIX Market untuk menganalisa lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun. Metode yang digunakan ialah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel tidak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro perlu menetapkan tingkat suku bunga yang cukup, menyalurkan pinjaman per nasabah pada tingkat tertentu, serta meningkatkan profitabilitas lembaga untuk mencapai keberlanjutan secara keuangan. Variabel dummy seperti peringkat dari lembaga juga berpengaruh dalam meningkatkan keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro.

 

---

Nowadays governments pay a great attention to develop Microfinance Institutions (MFIs) with the belief that they able to achieve financial inclusion and poverty alleviation. To achieve those goals, MFIs should become steady profitable and financially sustainable, therefore, the objective of this study is to identify determinant factors which drive financial sustainability of MFIs in Indonesia. Data on Indonesian MFIs was collected from Microfinance Information Exchange database to analyze MFIs during twelve fiscal years. The method used in this study is quantitative analysis with unbalanced panel data regression. The main results suggest that MFIs should apply sufficient interest rate, provide loan per client at a certain level, and increase profit in order to reach financial sustainability. The dummy variables, consist of MFI rating also significantly increase MFIs financial sustainability.

 

"

"Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Membuka Askes Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan Muhammad Rizal Fikri-Tesis-Program Pascasarjana FHUI-Ringkas-2017 Abstrak Tesis ini membahas Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses keuangan pada masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengaruh yang besar terhadap keuangan masyarakat pedesaan. Pengaruh tersebut tidak beriringan dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator. Terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan Lembaga Keuangan Mikro memperoleh izin sebelum tanggal 8 Januari 2016, namun sampai saat ini masih banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan usaha tanpa izin. Oleh sebab itu semangat Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses pada masyarakat pedesaan masih terbentur dalam hal perizinan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Kata Kunci: Perizinan, Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan.

---

THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN OPENING ACCESS TO FINANCE IN RURAL COMMUNITIES This thesis discusses the role of Microfinance Institutions in opening up financial access to rural communities. Microfinance Institutions have a great influence on the finances of rural communities. The influence is not in tandem with the number of Microfinance Institutions that have received permission from the Financial Services Authority as regulator. There is an arrangement in Law Number 1 Year 2013 on Microfinance Institutions requiring Microfinance Institutions to obtain permission by dateJanuary 8, 2016, but until now there are still many Micro Finance Institutions that have not obtained permission from the Financial Services Authority. In the Act of Microfinance Institutions there are arrangements regarding criminal sanctions for Microfinance Institutions conducting unlicensed business. Therefore, the spirit of Micro Finance Institutions in opening access to rural communities is still constrained in terms of business licensing as a Microfinance Institution. Key Words Licensing, Microfinance Institutions, Financial Services Authority."

"Feminisasi kemiskinan memperlihatkan lebih besarnya jumlah perempuan penyandang kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. Sayangnya, fenomena ini masih terjadi di Indonesia dilihat dari ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan negara tetangganya, Filipina telah berada di peringkat 10 besar dunia dalam hal kesetaraan gender tahun 2018. Indonesia dan Filipina sama-sama telah mengadopsi model kuangan dan usaha mikro untuk memberdayakan perempuan dan meminimalisir feminisasi kemiskinan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor sosial dan budaya yang memunculkan feminisasi kemiskinan di Indonesia dan Filipina, serta membandingkan program keuangan dan usaha mikro di Indonesia dan Filipina dalam pengaruhnya menanggulangi feminisasi kemiskinan. Urgensi dari penelitian ini adalah terungkapnya persamaan dan perbedaan feminisasi kemiskinan serta keuangan mikro di Indonesia dan Filipina agar dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga keuangan mikro Indonesia untuk kesejahteraan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, laporan terkait dengan rentang waktu publikasi tidak terbatas. Penelitian membandingkan faktor sosial budaya berdasarkan penyebab feminisasi kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Secara kultural Indonesia dan Filipina memiliki budaya tradisional yang merugikan perempuan. Namun, kedua negara ini telah menuju pada pembangunan yang setara gender, terlebih Filipina dalam kebijakannya yang bersifat Gender Mainstreaming. Hasil komparasi selanjutnya adalah perbandingan program keuangan mikro, yaitu PNM Mekaar dari Indonesia berusia 6 tahun dan Proyek Dungganon dari Filipina yang berusia lebih dari 30 tahun menggunakan aspek-aspek dari buku Microfinance handbook: An institutional and financial perspective oleh Joanna Ledgerwood, yaitu tujuan program, penargetan program, intermediasi sosial, serta analisis dampak. Hasil menunjukkan bahwa kedua program sama-sama memiliki tujuan pembangunan khas serta sama-sama bersifat penargetan tidak langsung. Intermediasi sosial PNM Mekaar berupa sistem tanggung renteng sementara Proyek Dungganon berupa sistem kelompok dengan metode 2-2-1. Demikian pula dengan dampak yang berbeda dari masing-masing program namun telah sejalan dengan tujuan pembangunan yang mereka punya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa baik PNM Mekaar dan Proyek Dungganon memberi dampak positif terhadap perekonomian nasabahnya meskipun dengan proses peminjaman dan intermediasi sosial yang berbeda dan memiliki ciri khas unik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan dan usaha mikro untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, menjadi sumbangsih bagi mata kuliah Dimensi Sosial dan Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial serta mata kuliah Masalah Kemiskinan.

---

Feminization of poverty is an observation that the number of women living in poverty is greater than that of men. Unfortunately, this phenomenon still occurs in Indonesia, which can be seen from the prevalent gender inequality and poverty inequality between women and men. However, unlike its neighbors, the Philippines has been ranked in the top 10 in the world in terms of gender equality. Indonesia and the Philippines have both adopted financial and micro-enterprise models to empower women and minimize the feminization of poverty. This study aims to describe the social and cultural factors that influence the feminization of poverty in Indonesia and the Philippines. Furthermore, the author aims to analyze and compare the financial and micro-enterprise programs in Indonesia and the Philippines and their influence in overcoming the feminization of poverty in these two countries. The urgency of this research is to reveal the similarities and differences in the feminization of poverty and microfinance in Indonesia and the Philippines so that it can be a lesson for Indonesian microfinance institutions for the welfare of women in Indonesia. The research method used is a literature review, where the author reviews various literatures such as journals, books, reports on related issues, with an unlimited publication time span.. This is done so that the authors can reach various data on a wider scale from abroad, specifically from the Philippines. Research reveals that socio-cultural factors that lead to the feminization of poverty are based on cultural and structural poverty. Culturally, Indonesia and the Philippines have traditional cultures that marginalize women's potential. However, these two countries have been heading towards gender-equal development, especially the Philippines in its Gender Mainstreaming policy. The result of the next comparison is a comparison of microfinance programs, namely PNM Mekaar from Indonesia who is 6 years old and Project Dungganon from the Philippines which is more than 30 years old. The comparison was carried out using aspects from the Microfinance handbook: An institutional and financial perspective by Joanna Ledgerwood, which are: program objectives, program targeting, social intermediation, and impact analysis. Both programs share specific development goals and are both implementing indirect targeting. PNM Mekaar's social intermediation is in the form of a joint responsibility system, while the Dungganon Project is a group system using the 2-2-1 method. Likewise, the different impacts of each program but have been in line with their development goals. So the conclusion of this study can be seen that both PNM Mekaar and the Dungganon Project have a positive impact on the economy of their customers, even though the lending and social intermediation processes are different and have unique characteristics. This research is expected to provide input to financial institutions and micro-enterprises for women's empowerment in Indonesia. In addition, it is a contribution to the Social and Economic Dimensions for Social Welfare courses and the Poverty Problems course."

"Keuangan mikro merupakan alat yang efektif untuk melawan kemiskinan. Adanya riba dalam sistem keuangan mikro konvensional mendorong tumbuhnya institusi keuangan mikro Islam dengan misi sosial maupun komersial. Institusi keuangan mikro Islam dengan misi sosial dapat memanfaatkan dana sosial Islam berupa zakat dan shodaqoh. Analisa praktek oleh 5 Lembaga Amil Zakat di Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi terjadi karena adanya kepercayaan atas operasi LAZ sehingga mampu melakukan penghimpunan zakat yang lebih banyak dan penghimpunan infaq dari program event ataupun CSR. LAZ mampu menjadi alternatif untuk menyediakan keuangan mikro bagi segmen masyarakat miskin terbawah guna pengentasan kemiskinan.

---

Microfinance is an effective tool to fight poverty. The existence of usury in conventional microfinance system boosting the growth of Islamic microfinance institutions with social and commercial missions. Islamic microfinance institution with a social mission may utilize Islamic charity in the form of zakah and shodaqoh. Analysis of the practice by 5 Zakah Institutions in Indonesia shows that its sustainability is due to the reliability of the LAZ operations so it may collect more zakah and infaq of special events or CSR program. LAZ capable of being an alternative to providing microfinance to the poorest of the poor segments in order to alleviate poverty."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan terjadinya Pergeseran-Misi (Mission Drift) pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini juga ingin membuktikan adanya pengaruh faktor – faktor lain seperti karakteristik peminjam, karakteristik bisnis, faktor eksternal, dan kompetisi terhadap Pergeseran-Misi tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk pendalaman terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Lainnya dan juga tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi, BMT di sisi permintaan dan tidak terjadinya Pergeseran Misi di Kelompok Koperasi dan PT di sisi penawaran. Dengan menggunakan mix method dengan sequential mixed design, ditemukan bahwa adanya hal-hal sebagai berikut: 1) adanya pergeseran misi pada LKM di Indonesia pada tahun 2015 untuk kelompok lainnya selain koperasi dan BMT. 2) Dari sisi penawaran terlihat bahwa tidak terjadi pergeseran misi setelah di awasi oleh OJK baik untuk koperasi maupun PT. 3) Karakter peminjam, karakter bisnis, faktor eksternal dan kompetisi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pergeseran-misi. 4) Bahwa Koperasi dan BMT tetap memegang teguh misi utama mereka untuk mensejahterakan anggotanya.

---

The main focus of this research is to prove the existence of Mission Drift at Micro Finance Institution (LKM) in Indonesia in 2015. This study also wants to prove the influence of other factors such as borrower characteristics, business characteristics, external factors, and competition against the Mission Drift. Furthermore, this study also aims to deepen the understanding of Mission Drift in Other Groups and also the non occurance of Mission Drift in Cooperative and BMT group on the demand side and no Mission Drift in Cooperatives and PT group on the supply side. By using mix method with sequential mixed design, it is found that the following things: 1) the existence of mission drift in MFI in Indonesia in 2015 for other groups besides cooperatives and BMT. 2) From the supply side, it is seen that there is no mission drift after being supervised by OJK for both cooperatives and PT. 3) The borrower characteristic, business characteristic, external factors and competition together positively influence the mission drift. 4) That Cooperatives and BMTs continue to uphold their primary mission to the welfare of its members."