Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemilu konvensional memiliki banyak kekurangan, beberapa di antaranya adalah perhitungan real count yang lama, biaya pencetakan kertas surat suara dan biaya distribusinya baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya yang besar, kemungkinan terjadinya kekurangan kertas suara saat pemilu berlangsung, kemungkinan terjadinya kecurangan terjadi karena satu orang memberikan suara lebih dari satu kali, dan lain-lain. Melihat hal tersebut, penggunaan teknologi e-voting dalam proses pemilihan umum (pemilu) diyakini dapat membuat penyelenggaraan pemilu menjadi efektif dan efisien. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan skema verifikasi dan validasi e-voting yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pemilu konvensional tersebut dan tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu di Indonesia, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Sistem e-voting dilengkapi dengan e-recap yang juga berfungsi untuk verifikasi suara sehingga seluruh masyarakat dapat melihat, memeriksa, dan mengontrol hasil dari sistem e-voting ini. Skema e-voting dan e-recap ini berbasis penerapan Message Authentication Codes (MAC) dan Public Key Infrastructure (PKI) dengan tujuan pada hasil rekapitulasi, tidak tercantum siapa pemilih dan suara yang diberikan sehingga tetap memenuhi asas rahasia dalam pemilu, namun seluruh suara dapat terkumpul dan terverifikasi kebenarannya. Pemilih sendiri bisa melakukan verifikasi terhadap suara yang telah diberikan agar tidak ada modifikasi suara saat masuk ke sistem e-recap sehingga pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik. Penelitian ini melakukan pembuktian skema dengan menerapkan algoritma HMAC yang dikonstruksi dengan fungsi hash SHA3. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian apakah terdapat collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hasil pembuktian menyatakan bahwa dengan 10 juta sampel yang digunakan, tidak ditemukan collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini tidak akan menimbulkan collision sehingga masing-masing pemilih akan mendapatkan vote code yang unik. Dengan begitu, diharapkan dengan skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini, pemilu secara konvensional dapat diganti dengan sistem e-voting, namun tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain itu, pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik.

---

ABSTRACTConventional elections have many shortcomings, some of them are the calculation of a real count that takes a long time, the big costs of printing ballot papers and distribution costs both from the center to the regions and vice versa, the possibility of ballot paper shortages during the election, the possibility of fraud occurs because one person votes more than once, et cetera. Seeing this, the use of e-voting technology in the general election process is believed to be able to make the election effective and efficient. This research aims to develop an e-voting verification and validation scheme that can solve these problems that might occur in conventional elections and still fulfill the election principles of Indonesia, namely Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. The e-voting system is equipped with an e-recap system which has a function for ballot verification so that all of the people can see, examine, and control the results of this e-voting system. This e-voting and e-recap scheme is based on the application of Message Authentication Codes (MAC) and Public Key Infrastructure (PKI) with the aim is in the recapitulation results, there is not listed who the voters are and the votes given so that they still fulfill the confidential principles in elections, but all votes can be collected and verified. The voters themselves can verify the vote that has been given, so that there is no vote modification when entering the e-recap system. Thus, the election can be transparent, accountable, and can be examined by the public. This research proves the scheme by applying the HMAC algorithm which is constructed with the SHA3 hash function. This is done as a proof whether there is a collision in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. The results show that with 10 million samples used, no collision was found in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. This shows that the verification and validation scheme in e-voting and e-recap will not cause collisions so that each voter will get a unique vote code. Thus, it is expected that with this verification and validation scheme on e-voting and e-recap, conventional elections can be replaced with an e-voting system, but still fulfill the election principles of Indonesia, such as Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. In addition, the election can still be transparent, accountable, and can be examined by the public."

"This research was aimed gaining intormation wether the aspects of communication have pocitive influence towards productivity and performance of the lectures....."

"Tesis ini membahas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris atas akta autentik yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tesis ini mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait kebatalan akta autentik yang dinyatakan oleh pengadilan akibat munculnya Undang-undang baru. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang sudah dibuat masih tersimpan dalam protokol Notaris dan Notaris masih terikat kewajiban untuk mengeluarkan salinan serta memindahkan protokol Notaris dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut rawan bagi akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat dimana didalamnya terdapat ketentuan baru yang mengatur adanya suatu larangan yang menjadikan kerjasama tersebut tidak sah serta tindak lanjut yang harus dilakukan notaris bilamana pengadilan menyatakan akta autentik yang dibuatnya batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah sejak ada peraturan yang melarang kerjasama antara pemegang IUP dengan perusahaan afiliasi maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan ketentuan yang baru, apabila tidak maka akta batal demi hukum. Selanjutnya tindak lanjut notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.

---

This thesis discusses the follow-up actions that must be taken by the notary on the authentic deeds he made which were declared null and void by the court. This thesis takes a case study from the Decision of the Supreme Court Number 1751 K / Pdt / 2018 related to the nullification of authentic deeds stated by the court due to the emergence of a new Law. The agreement in the form of an authentic act has a binding and perfect nature. Even if the nature is inherent, but if the making of the act is incompatible with the newly enacted law then the act is null and void. The deed that has been made is still stored in the Notary protocol and the Notary is still bound by the obligation to issue a copy and move the Notary protocol under certain conditions, the condition is vulnerable to the notary deed. Based on that background, the problem statement is related to the legal consequences of the deed which has been created where there is a new provision governing a prohibition that makes the cooperation unlawful and follow-up to be done by a notary when the court declares the original deed made null law. The research method used in this writing is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of the study are that since there are regulations that prohibit cooperation between IUP holders and affiliated companies, in this case the contents of the agreement must adjust to the new provisions, otherwise the deed is null and void. Furthermore the follow-up of the notary in this case varies, but the role of the notary is still needed to register with the aim of protecting the interests of the parties, third parties, and notaries. Regulations should be made so that there is legal certainty for the notary to address cases like this."

"Tanda tangan digital kini seringkali digunakan untuk melakukan verifikasi dokumen. Penyelenggaraan tanda tangan digital berkaitan erat dengan pasangan kunci, dimana private key dirahasiakan dan public key dapat disebarluaskan. Private key umumnya dikelola pada key custodian, yang bertanggung jawab atas penaganan encryption key yang dimiliki pengguna. Dalam menggunakan pasangan kunci untuk penandatanganan digital, terdapat 6 tujuan yang harus dipenuhi dalam penerapannya, yaitu authentication, integrity, confidentiality, non-repudiation, availability, dan access controls. Untuk memenuhi mekanisme otorisasi, dibutuhkan verifikasi identitas dari pemilik pasangan kunci, yang diterapkan menggunakan Three Factor Authentication (3FA). Dalam penelitian ini akan dirancang prototipe penerapan key custodian berbasis server dengan mekanisme otorisasi menggunakan modul biometrik pada perangkat mobile Android untuk memenuhi aspek ”something you are” dengan tujuan untuk memverifikasi identitas pemilik pasangan kunci. Penerapan key custodian pada server diimplementasikan menggunakan framework Django dengan memanfaatkan library PyCryptodome, dan berkomunikasi dengan perangkat mobile menggunakan JSON. Hasil dari implementasi ini masih memiliki celah keamanan, khususnya dalam aspek confidentiality dan integrity karena masih bergantung pada mekanisme pemanfaatan modul biometrik pada platform Android.

---

Digital signatures are now often used to verify documents. The implementation of digital signatures is closely related to key pairs, where the private key is kept secret and the public key can be published. The private key is managed using a key custodian, which is responsible for handling users’ encryption keys. In the usage of key pairs for digital signatures, there are 6 objectives that must be met in its implementation, namely authentication, integrity, confidentiality, non-repudiation, availability, and access control. To fulfill the authentication aspect, identity verification of the owner of the key pair is required, which can be implemented using Three Factor Authentication (3FA). In this research, a prototype of server-based key custodian will be designed with an authorization mechanism using the biometric module on an Android device to fulfill the aspect of ”something you are” with the aim of verifying the identity of the key pair owner. The server-based key custodian is implemented using Django framework with the PyCryptodome library. The server communicates with mobile devices using JSON. The results of this implementation still have issues regarding security, especially for the aspects of confidentiality and integrity due to the limitations of biometric modules on the Android platform."

"Dalam pengembangan sistem waktu nyata tahap analisis merupakan tahap yang cukup penting. Di tahap ini dilakukan analisis atas kebutuhan sistem dan kinerjanya. Setelah melewati tahap ini baru dapat disimpulkan layak tidaknya suatu sistem untuk dikembangkan baik dilihat dari segi teknis maupun biaya. Tahap analisis sering kali memakan waktu yang lama dengan sendirinya juga akan memakan biaya yang besar. Tesis ini berusaha menelaah teknik analisis dengan mempergunakan simulasi terhadap sistem yang telah diketahui spesifikasinya. Dengan cara simulasi ini diharapkan akan memperceat waktu pengembangan. Perangkat yang dipergunakan untuk simulasi dalam tesis ini adalah RaRaS yaitu suatu perangkat simulasi untuk pengembangan sistem waktu nyata yang mempergunakan metodologi pengembangan perangkat lunak Ward Mellor."

"

Indonesia memiliki potensi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (zis) yang besar. Namun, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kepercayaan kepada pengelola zis menjadi penyebab rutinitas membayar zis belum terbangun di masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembayaran zis adalah memberikan pesan pengingat untuk membayar zis. Penelitian ini menganalisis pengaruh message framing, media richness, dan message evidence pada pesan pengingat terhadap pembayaran zis. Lingkup penelitian ini meliputi pembayaran zis pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola zis tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan factorial design 2 (message framing : religious value vs social value) x 2 (media richness : text vs text + image) x 2 (message evidence : high evidence vs low evidence). Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Pengolahan data dilakukan pada 200 data responden dengan menggunakan metode analysis of variance. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian pesan religious value memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap intensi untuk loyal dibandingkan pesan social value.  Pesan dengan text + image lebih meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi dibandingkan pesan dengan text. Selain itu, pesan high evidence meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi dibandingkan pesan low evidence. Lebih lanjut, pengaruh pesan dengan text + image dan high evidence memberikan pengaruh lebih besar pada kepercayaan terhadap organisasi. Pemberian pesan religious value, text + image, dan high evidence memiliki pengaruh lebih tinggi dari pesan social value terhadap intensi untuk loyal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap organisasi dapat meningkatkan intensi untuk loyal secara signifikan dan sebagai mediasi keseluruhan pengaruh media richness terhadap intensi untuk loyal. BAZNAS dapat menerapkan hasil penelitian ini sebagai upaya meningkatkan loyalitas pembayaran zis.

---

Indonesia has the big potential to obtain Zakat, Infaq and Alms (zis). However, this potential cannot be maximized properly. Lack of public awareness and trust in the management of zis is the reason for the routine of paying zis, which has not yet been developed in the community. One effort to increase zis payment is to provide a reminder message to pay zis. This study analyzes the effect of message framing, media richness, and message evidence on reminder messages on zis payments. The scope of this research includes the payment of zis at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as an official institution authorized to manage zis at the national level. This study uses an experimental method with factorial design 2 (message framing: religious value vs. social value) x 2 (media richness: text vs. text + image) x 2 (message evidence: high evidence vs. low evidence). The study was conducted by distributing questionnaires online. Data processing was performed on 200 data respondents using the analysis of variance method. This study reveals that giving religious values has a higher influence on intention to loyal than social value messages. Text + image messages increase trust to organization more than text messages. In addition, high evidence messages increase trust to organization compared to low evidence messages. Furthermore, the effect of messages with text + image and high evidence gives a greater influence on trust to organization. The delivery of religious value, text + image, and high evidence messages has a higher influence than the message of social value on the intention to loyal. The results showed that trust to organization could significantly increase intention to loyal and mediate the overall effect of media richness on intention to loyal. BAZNAS can apply the results of this study as an effort to increase zis payment loyalty.

"

"Adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat mempermudah transaksi pembayaran dan meningkatkan efisiensi UMKM. Namun, QRIS belum sepenuhnya diadopsi oleh UMKM di Indonesia, tercermin dari tingkat adopsi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan framework Technology, Organization, Environment (TOE) untuk menganalisis pengaruh faktor TOE terhadap adopsi QRIS dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire untuk memperoleh data dari 299 UMKM di Indonesia. Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan Smart PLS3.0 digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa adopsi QRIS ditentukan oleh faktor organisasi dan lingkungan, sedangkan faktor teknologi tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa adopsi QRIS berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan Penyedia Layanan Pembayaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan adopsi QRIS.

---

Adoption of QR Code Indonesian Standard (QRIS) technology can simplify payment transactions and improves MSMEs' efficiency. However, QRIS has not been fully adopted by MSMEs in Indonesia, reflected by a relatively low adoption rate. Therefore, this study uses the Technology, Organization, Environment (TOE) framework to analyse the influence of TOE factors on QRIS adoption and the impact on the MSMEs performance. This study used questionnaires gathered from 299 MSMEs in Indonesia and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the hypotheses. The findings show that the adoption of QRIS is determined by organisational and environmental factors, while technological factors have no significant effect. Furthermore, this study proves that QRIS adoption has a significant impact on the MSMEs performance. Based on the findings, this study suggests the importance of collaboration between regulators and Payment Service Providers to provide education and assistance to MSMEs to increase the adoption Fof QRIS."