Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta adalah kota yang mempunyai curah hujan yang cukup besar yaitu 377 mm/hari. Hujan deras mengakibatkan ruas ruas jalan di DKI Jakarta tergenang dan dapat memicu terjadinya banjir. Selain karena hujan deras, banjir juga dapat diakibatkan oleh genangan air yang tidak terserap ke dalam tanah sehingga menyebabkan terendamnya daratan dengan air. Untuk mengatasi masalah tersebut, Republik Rakyat Tiongkok sudah mengaplikasikan konstruksi beton berongga untuk pedestrian dan jalan-jalan bervolume rendah. Akan tetapi, hal serupa belum diterapkan secara menyeluruh di DKI Jakarta dan belum ada penelitian yang mengkaji tentang penggunaan beton berongga. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi eksisting penerapan konstruksi beton berongga pada jalan bervolume rendah dan pedestrian di DKI Jakarta dan mengetahui tingkat pemahaman stakeholders terkait teknologi beton berongga. Setelah dilakukan pengumpulan data, didapatkan hasil bahwa beton berongga sudah pernah diterapkan pada 14 titik area pedestrian di DKI Jakarta, dan tingkat pemahaman stakeholder terkait teknologi berongga berada pada kategori cukup paham."

"Pada musim hujan tiba, masalah yang sering terjadi di DKI Jakarta adalah banjir yang menggenangi jalan lingkungan, area parkir, ataupun rumah warga. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah penelitian di China menunjukan bahwa penerapan bata beton berongga pada area parkir dan jalan lingkungan dapat mengatasinya. Akan tetapi, di DKI Jakarta belum diterapkan secara menyeluruh dan belum ada penelitian yang mengkaji hal ini. Maka dari itu, pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting penerapan bata beton berongga di DKI Jakarta, serta mengetahui tingkat pemahaman dan tanggapan para stakeholder terkait teknologi bata beton berongga. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan wawancara dan kuesioner, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Setelah melakukan pengambilan dan analisis data, dihasilkan bahwa bata beton berongga belum pernah diterapkan di area parkir dan jalan lingkungan di DKI Jakarta. Kemudian, tingkat pemahaman para stakeholder terkait teknologi bata beton berongga termasuk pada kategori cukup paham, dan menunjukan bahwa tingkat pemahaman para stakeholder bukan merupakan kendala dalam penerapan bata beton berongga.

---

When the rain season comes, the problem that occurs in Jakarta is flood that welled up the residential street, parking area, or even settlement. To solve the problems, research in china shows that applying permeable paver concrete for the parking area and residential street could prevent it. However, the governor of Jakarta haven’t apply and dot he study at overall yet. Therefore, this research is mean’t to know the existing condition the application of permeable paver concrete at DKI Jakarta and to know the level of understanding and response from the stakeholders related to permeable paver concrete technology. The method that used for survey are using interview, questionnaire, and analytic that include descriptive analytic, statistical analytic, and interference analytic. After collecting and analyzing the data, it came to the conclusion that permeable paver concrete have not been utilized for parking areas and residential street in the Jakarta area. It is also concluded that the related stakeholders have understood the technology of permeable paver concrete, and indicate that level of understanding statkeholders is not an obstacle to implementation permeable paver concrete.

"

"Aktifitas penggunaan jalan di Jakarta nyaris selalu penuh-padat, maka elemen waktu menjadi suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan jalan. Untuk itu perlu dilakukan penanganan jalan dengan cepat, tepat, dan mantap tanpa mengganggu mobilitas arus lalu-lintas dalam waktu yang lama terutama di daerah simpang dan jalan yang volume arus lalu-lintasnya selalu padat. Oleh karena itu, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara jalan melakukan kegiatan penanganan jalan baik berupa perbaikan kerusakan jalan maupun peningkatan jalan yang berada di lokasi strategis dengan menggunakan material beton cepat keras (rapid-setting concrete) sehingga lalu-lintas dapat kembali normal dalam waktu hitungan jam dan berdampak minimal terhadap mobilitas masyarakat maupun kelangsungan kegiatan perekonomian. Di sisi lain dengan durasi waktu pekerjaan yang relatif singkat dan situasi kondisi pekerjaan di waktu malam sampai dengan dini hari, dan dengan lingkungan lalu lintas yang relatif masih cukup ramai, tentunya menjadi tantangan bagi para pihak yang terlibat langsung untuk selalu memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada pelaksanaan kegiatan penanganan jalan tersebut.

---

Traffic activities in Jakarta were almost always crowded, so the time element becomes a challenge in the implementation of road improvement activities. For this reason, it is necessary to handle road improvement quickly, precisely, and steadily without disturbing the mobility of traffic flows for a long time, especially in intersection areas and roads where the volume of traffic flow is always dense. Therefore, the Department of Public Roads, Jakarta Provincial Government as the public road operator carries out road handling activities in the form of repairing damaged roads and improving roads in strategic locations using rapid-setting concrete so that traffic can return to normal within a short period of time in hours and has a minimal impact on community mobility and the continuity of economic activity. On the other hand, with the relatively short duration of work and the situation of working conditions at midnight until the early morning, and also within a relatively busy traffic environment, it is certainly a challenge for the parties directly involved to always ensure that the Health, Safety & Environment (HSE) aspects are fulfilled in the implementation of this road handling activities."

"Electronic Road Pricing (ERP) merupakan skema jalan berbayar melalui road pricing sebagai mekanisme pengenaan retribusi akibat kemacetan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan agar kelancaran lalu lintas dapat dicapai sehingga masalah ekonomi dan sosial masyarakat akibat kemacetan dapat diatasi. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui besarnya nilai WTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dan besarnya nilai WTP pengguna jalan serta mengetahui besarnya nilai tarif yang optimal dalam pemberlakuan ERP di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil estimasi pada model regresi linier berganda diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai ERP dilihat dari Willingness To Pay (WTP) pengguna jalan adalah alokasi biaya transportasi, waktu tempuh, kecepatan kendaraan, durasi terkena kemacetan dan penggunaan joki, pendapatan per bulan, jenis pekerjaan dan keharusan menggunakan kendaraan. Nilai rata-rata WTP (EWTP) sebesar Rp 16.000. Nilai tersebut dapat dijadikan acuan dalam penetapan tarif ERP. Tarif Optimal dari pengurangan waktu 5 menit adalah Rp 13.500, waktu 10 menit adalah Rp 16.000, waktu 15 menit adalah Rp 22.700.

---

Electronic Road Pricing (ERP) is a scheme of pay road through road pricing as a mechanism for the imposition of levies due to congestion. This policy aims to address in order to smooth the traffic congestion can be achieved so that the economic and social problems due to congestion can be overcome. Purpose of this study was to determine the value of WTP, identifying the factors that influence the willingness to pay and the value of WTP road users as well as knowing the value of the optimal rates in the implementation of ERP in Jakarta. Based on estimates on multiple linear regression model known that the factors that influence the value of ERP views of willingness to pay (WTP) of road users is the allocation of transportation costs, travel time, vehicle speed, duration exposed to congestion and the use of jockeys, revenue per month, type of work and must use the vehicle. The average value of WTP (EWTP) Rp 16,000. This value can be used as a reference in setting the ERP rates. Optimal rates of reduction within 5 minutes is Rp 13.500, 10 minutes is Rp 16,000, while 15 minutes is Rp 22,700."

"Saat ini upaya pembangkitan listrik sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui dan tidak ramah lingkungan. Padahal potensi sumber energi terbarukan (renewable energy) yang tersedia sangat melimpah namun hingga kini belum tergarap secara optimal. Salah satu sumber energi terbarukan (renewable energy) tersebut adalah sampah. Dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan oleh sebab itu dipilih lokasi DKI Jakarta. Untuk dianalisis potensi sampah seoptimal mungkin menjadi energi, yang dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan proses konversi termokimia untuk sampah yang memiliki persentase material organik (non biodegradable/ tidak mudah terurai) yang tinggi serta kadar air yang rendah. Dan proses konversi biokimia untuk sampah yang memiliki persentase material organik (biodegradable/ mudah terurai) yang tinggi dan kadar air tinggi. Suatu metodologi diperlukan untuk melakukan penelitian baik kajian secara teknis maupun kelayakan keekonomian konsep tersebut dapat menghasilkan suatu model management tools, untuk menentukan kelayakan keekonomiannya sekaligus untuk melakukan pengujian sensitivitas setiap parameter yang berkaitan, termasuk menganalisis penerimaan tipping fee serta hasil analisis strategi lingkungan harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang menyatakan pembangkit perencanaan PLTSa layak digunakan untuk membangkitkan listrik dan mereduksi sampah.

---

Currently the electricity generation mainly still use fossil fuels that can not be renewed and not environmentally friendly. The potential for renewable energy sources provided abundant but until now has not been explored optimally. One of the sources of renewable energy is waste. Due to the growth of population is very high in proportion to the volume of waste generated therefore been the location in DKI Jakarta. An analysis of potential waste into energy as possible as optimal , which can be done by calculating the thermochemical conversion of waste that has percentage of organic material (non biodegradable) high with low water levels. And biochemical conversion processes for waste that have a percentage of organic material (biodegradable) high with high water content. The methodology is needed to research studies in technical and feasibility of the economics concept can produce a model management tools, to determine study of its economical as well to test the sensitivity of each parameter related, including analyzing the revenue of tipping fee as well as analysis report of strategy environment assessment must be in accordance with the regulations issued by Indonesia government, which state the planned of PLTSa can be feasible to used generate electricity and reduce waste."

"Konsep Low Impact Development (LID) menjadi alternatif dalam pengelolaan limpasan hujan. Salah satu aplikasi LID adalah permeable pavement yaitu perkerasan jalan yang porous (tembus air) yang dapat menyerapkan air ke tanah. Contoh aplikasi permeable pavement ini adalah pervious concrete. Namun perkerasan jalan yang porous akan membuat tanah dasar menjadi basah dan jenuh air sehingga menyebabkan tanah dasar kehilangan kekuatannya. Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan instalasi pengukuran terhadap kapasitas infiltrasi dari lapisan perkerasan jalan dengan lapisan permukaan pervious concrete yang direncanakan untuk jalan lingkungan. Daya dukung tanah dasar yang diperlihatkan dengan nilai CBR juga akan diuji sehingga bisa dibandingkan nilai CBR sebelum dan setelah infiltrasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan FTUI dengan menggunakan lapisan perkerasan atas pervious concrete serta pendekatan untuk jalan lentur, dibuat sebuah model fisik untuk dilakukan pengukuran infiltrasi dari model ini. Penelitian ini menghasilkan standar pembuatan model untuk pengukuran infiltrasi dan daya dukung tanah dasar pada struktur perkerasan jalan permeable.

---

The concept of Low Impact Development (LID) to an alternative in the management of runoff. One of the LIDs are permeable pavement applications is a porous pavement that can trough water into the soil. Example of permeable pavement applications is pervious concrete. However, the porous pavement will create the foundation soil becomes wet and saturated with water, causing loss of subgrade strength. In this research, the development will be carried out measurements installations against infiltration capacity of a pavement layer with a layer of pervious concrete surface that planned for low-class street. Subgrade bearing capacity of which is shown by the CBR value will also be tested so that the CBR values could be compared before and after infiltration. This research was held in FTUI with the use of pervious concrete pavement layer using a flexible approach to the road, created a physical model for the infiltration measurements were taken from this model. This research was produced using a standard measuring tool of infiltration and soil bearing capacity on the basis of permeable pavement systems."

"Terak nikel dan abu terbang adalah hasil sampingan produksi dari pengolahan feronikel dan batubara. Penggunaan kembali dan daur ulang material tersebut dalam skala besar untuk proyek yang berhubungan dengan geoteknik, seperti pada fondasi perkerasan jalan, akan menjadikan lebih ekonomis dan mendukung kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini, campuran terak nikel dan abu terbang tipe F diteliti untuk dijadikan alternatif material perkerasan jalan. Penggunaan abu terbang tipe F digunakan sebagai material pengisi dan stabilisasi. Pengujian laboratorium direncanakan untuk komposisi campuran 0%, 5%, 8%, 11%, 14%, 17%, dan 20% FA dengan 5% tanah yang memiliki indeks plastisitas kurang dari 5% dalam kriteria desain berupa pengujian pemadatan (modified proctor), uji CBR, potensi pengembangan (swelling), permeabilitas dan uji DCP. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komposisi 11% abu terbang dipilih sebagai campuran optimum (CBR unsoaked 47.97%) dengan hasil kecenderungan nilai DCP yang diperoleh. Nilai karakteristik tersebut hanya memenuhi nilai CBR minimum timbunan pilihan yaitu 10%. Pengaruh abu terbang yang bersifat pozzolan dapat meningkatkan nilai kepadatan (2.35 gr/cm3 hingga 2.395 gr/cm3), menurunkan porositas (0.184 hingga 0.171) dan permeabilitas (dari 7.5 x 10-5 m/s hingga 3.9 x 10-5 m/s), menurunkan nilai pengembangan (0.38% hingga 0.28%), menambah daya rekat antar partikel agregat, dan menjadikan campuran lebih keras (nilai CBR 35.21% hingga 47.97%) dan kaku.

---

Nickel slag and fly ash are by-products of ferronickel and coal processing. Reusing and recycling these materials on a large scale for geotechnical-related projects, such as road pavement foundations, will make it more economical and support environmental sustainability. In this study, a mixture of nickel slag and fly ash type F was investigated to be used as an alternative road pavement material. The use of fly ash F-type is used as a filler and stabilization material. Laboratory testing is planned for the composition of the mixture of 0%, 5%, 8%, 11%, 14%, 17%, and 20% FA with 5% soil having a plasticity index of less than 5% in the design criteria in the form of compaction testing (modified proctor), CBR test, swelling potential, permeability, and DCP test. The study results showed that the composition of 11% fly ash was chosen as the optimum mixture (CBR unsoaked 47.97%) with the tendency of the obtained DCP values. The characteristic value only meets the minimum CBR value for the selected embankment, which is 10%. The effect of pozzolanic fly ash can increase the density value (2.35 gr/cm3 to 2.395 gr/cm3), decrease porosity (0.184 to 0.171) and permeability (from 7.5 x 10-5 m/s to 3.9 x 10-5 m/s ), reduce the swelling value (0.38% to 0.28%), increase the adhesion between the aggregate particles, and make the mixture harder (CBR value 35.21% to 47.97%) and stiffer"

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan jalur pedestrian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan jalur pedestrian dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mekanisme koordinasi hierarkis. Koordinasi horizontal dilakukan pada seluruh seksi dan bidang di Dinas Pertamanan dan Pemakaman sedangkan koordinasi vertikal dilakukan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengelolaan jalur pedestrian.

---

This research discusses how the coordination is done by DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department on the management of pedestrian way. The study was conducted using a qualitative approach through field studies and literature studies. The results showed that the implementation of coordination was conducted in planning, implementation, and supervision using Coordination by Hierarchy-Type Mechanisms. Horizontal coordination is done at the entire section of DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department while the vertical coordination was conducted between DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department and Assistant for Development and Environment. External coordination is done with the relevant parties relating to the management of the pedestrian path."

"Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif.

---

Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penerapan dan penegakan kebijakan di propinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Beberapa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut adalah program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, Pembukaan Gerai Samsat di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, petugas Polri dan warga masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, seperti: (1) Program Kartu Jakarta Pintar dan Program Jakarta Smart City dikaitkan dengan teori perubahan sosial, merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta mengenai nilai-nilai sosial, norma dan berbagai pola dalam kehidupan manusia; (2) Pembukaan Gerai Samsat di Setiap Kecamatan di Seluruh Wilayah DKI Jakarta dikaitkan dengan teori Koordinasi, merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik; dan (3) Relokasi Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur serta Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat dikaitkan dengan teori kepemimpinan, bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, sedangkan dikaitkan dengan teori dimensi budaya, kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari teori Low Context, yakni perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam prakteknya dapat berhasil berkat adanya peran dari aparat kepolisian dalam penerapan program tersebut.

---

This Tesis is discuss the leadership analysis Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama in the application and enforcement of policies in the province of DKI Jakarta 2012-2017 period. Some policies Governor Basuki Purnama Tjahaja among others Program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, opening outlets Samsat in every sub-district in Jakarta, relocation of residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Control Localization Kalijodo, West Jakarta. This research was conducted with methods of field observations are supported by the method of interview and gather related documents. Interviews were conducted to Jakarta Education Department officials, police officers and citizens. This research was conducted by descriptive qualitative.

The results showed that the various policies that have been issued by Basuki Tjahaja Purnama, such as: (1) Program Jakarta Pintar and Program Jakarta Smart City associated with the theory of social change, is a change that occurred in the community in the city of Jakarta on social values, norms and various patterns in human life; (2) The opening of outlets SAMSAT in each sub-district in the entire Territory of Jakarta is associated with the theory of coordination, is a form of inter-agency cooperation in running the organization so that it can run well; and (3) Relocation of Residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Controlling and Closing Localization Kalijodo, West Jakarta is associated with leadership theory, is that these activities can only be done by someone in leading, guiding, influencing or controlling their thoughts, feelings, or behavior of others, whereas is associated the theory of cultural dimensions these activities is the elaboration of the theory of Low Context, is words or a statement that does not contain jokes and directly explain the meaning or the true meaning. Various policies have been issued by the Governor Basuki Tjahaja Purnama, in practice can be managed to the role thansk of the police in the implementation of the program."