Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeningkatnya kebutuhan akan telekomunikasi dan persaingan bisnis yang sengit membuat penyedia menara telekomunikasi berusaha untuk terus meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Meningkatkan layanan telekomunikasi, di mana dengan menyediakan menara telekomunikasi atau base transceiver station, adalah sesuatu yang harus selalu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, meningkatkan infrastruktur jaringan adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi perubahan zaman. Tentu saja, dalam konteks peningkatan infrastruktur jaringan, biaya investasi adalah salah satu dari beberapa faktor penting. Setiap perusahaan telekomunikasi harus terus berinovasi, sehingga infrastruktur jaringan dapat ditingkatkan dengan biaya investasi yang lebih rendah. Studi ini mengusulkan model berbagi infrastruktur pada perangkat suplai daya untuk mengurangi pengeluaran modal untuk investasi awal pada Operator Jaringan Seluler. Diharapkan model yang diusulkan dapat bermanfaat sebagai skema bisnis baru untuk penyedia menara dan operator untuk pengembangan bisnis di bidang infrastruktur telekomunikasi, khususnya dalam memberikan keuntungan bagi operator dan penyedia menara di Indonesia.

---

ABSTRACTThe increasing need for telecommunications and fierce business competition makes telecommunication tower providers try to continue to improve their competitive advantage. Improving telecommunications services, in which by providing telecommunications towers or base transceiver stations, is something that must always be improved in order to meet the communication needs in Indonesia. Hence, improving network infrastructure is something that must be done to meet the changing times. Of course, in the context of improving network infrastructure, investment costs are one of few significant factor. Each telecommunications company must continue to innovate, so that network infrastructure can be improved with lower investment costs. In this study, we propose infrastructure sharing model of its power supply in order to reduce capital expenditure for Mobile Network Operator (MNO) initial investment. It is expected that the proposed model can be useful as a new business scheme for tower providers and operators for business development in the field of telecommunications infrastructure, particularly in accelerating the growth of BTS devices in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan di sektor telekomunikasi. Pada pelaksanaannya di tingkat daerah, ternyata menimbulkan dampak negatif dalam bentuk meningkatnya biaya transaksi yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti retribusi, lamanya waktu pengurusan perizinan, dan ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat. Meskipun terdapat juga dampak positif dari pembangunan menara telekomunikasi, dan dari diperolehnya pendapatan dari bisnis sewa menara, namun bagi operator telekomunikasi, meningkatnya biaya transaksi setiap tahun menjadi kekuatiran yang cukup besar. Secara spesifik dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan biaya transaksi dan saran perbaikannya.

---

This thesis is discussing the impact of implementation of a policy/regulation issued by Central Government in 2008-2009, on the Guidelines of Construction and Shared Used of Telecommunication Tower To The Telecommunication Operator's Efficiency in Expanding The Telecommunication Network. The policy/regulation objective is to have a saving in the investment, avoid double investment by operators and to increase the role of domestic company, as well as to increase the competition in the telecommunication sector. In the implementation in regional areas, it creates negative impact in the form of increasing transaction cost due to several factors, such as retribution, the longer time to process permits, and the unharmonized regional regulation with regulation issued by central government. Even thought there is positive impact due to the efficiency of providing tower dan due to additional source of income from tower rental business, the fact that the trend of increasing transaction cost become a big concern to the telecommunication operatoras. Also being discussed are factors which contribute to the increament in the transaction cost, and the recommendation to improve the situation."

"Sistem kelistrikan ALZ terdiri dari 10 sistem tenaga listrik yang memiliki peranan penting dalam menyuplai pasokan listrik. Kondisi saat ini menunjukkan total permintaan beban puncak malam pada Agustus tahun 2022 mencapai 79.253 MW dengan pasokan daya yang didominasi oleh penggunaan unit pembangkit termal. Pengunaan unit pembangkit termal memicu persoalan biaya pengoperasian yang relatif tinggi dikarenakan harga bahan bakar yang kian meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengoptimalan operasi sistem dengan cara pengalokasian daya aktif yang dibangkitkan oleh masing-masing unit pembangkit agar mendapatkan biaya pembangkitan yang minimum serta mendapatkan rugi-rugi yang optimal dengan tetap memenuhi keseimbangan beban. Pada penelitian ini, dilakukan optimasi pada skema pertahanan islanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoptimalan aliran daya sistem ALZ saat skema pertahanan Islanding tahap 1 dapat mereduksi biaya bahan bakar sebesar sebesar Rp74,274,228.14/jam atau sebesar 37,58% dari pola operasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). Serta, skema pertahanan islanding tahap 2 dapat mereduksi biaya bahan bakar sebesar Rp.67,200,225.75/jam atau sebesar 45.15% dari pola operasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).

---

The ALZ electricity system consists of 10 power systems that are essential in supplying electricity. Current conditions show that the total demand for peak night loads in August 2022 reached 79,253 MW, with power supply dominated by the use of thermal generation units. The use of thermal generating units raises the issue of relatively high operating costs due to increasing fuel prices. Therefore, it is necessary to optimize system operation by allocating the active power generated by each generating unit to obtain minimum generation costs and obtain optimal losses while still reaching the load balance. In this study, optimization was carried out on the islanding defense scheme. The results showed that optimizing the power flow of the ALZ system when the islanding defense scheme stage 1 can reduce fuel costs by Rp74,274,228.14/hour or by 37,58%, and the islanding defense scheme stage 2 can reduce fuel costs by Rp.67,200,225.75/hour or 45.15% of the pattern of operations carried out by PT PLN (Persero)."

"

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, pembangkit listrik PLN di Pulau Jawa mengalami defisit pasokan gas mencapai 731 bbtud atau 4,86 mtpa pada tahun 2027. Pasokan gas saat ini dipenuhi dengan mendatangkan LNG dari Terminal LNG Bontang dan Tangguh sehingga fasilitas terminal regasifikasi merupakan komponen utama dalam rangkaian logistik LNG untuk memenuhi pasokan gas ke pembangkit. Pemilihan tipe regasifikasi onshore ataupun offshore merupakan hal penting sebagai dasar untuk mendapatkan biaya regasifikasi terendah pada throughput yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian, studi komparatif terhadap kedua tipe regasifikasi tersebut dilakukan dan didapatkan bahwa, pada rentang throughput 0,11 – 1,46 mtpa, tipe regasifikasi offshore lebih menguntungkan karena menghasilkan biaya regasifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe regasifikasi onshore sedangkan tipe regasifikasi onshore lebih menguntungkan saat rentang throughput 1,46 – 5,03 mtpa dibandingkan dengan tipe regasifikasi offshore. Biaya regasifikasi terendah untuk tipe regasifikasi onshore adalah 0,50 usd/mmbtu (5,03 mtpa) dan 1,92 usd/mmbtu (0,11 mtpa). Sedangkan untuk tipe regasifikasi offshore adalah 0,54 usd/mmbtu (5,04 mtpa) dan 1,60 (0,11 mtpa).

 

Kata kunci: Terminal Regasifikasi LNG, throughput, onshore, offshore, biaya regasifikasi.

 

---

Based on 2018-2027 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), gas-based power plants in Java will experience natural gas shortage of 731 BBTUD, equivalent to 4.86 MTPA in 2027. Nowadays, natural gas supplies for gas power plants in Java are fulfilled from Bontang LNG and Tangguh LNG plants and it requires regasification terminal as the main infrastructure in LNG supply chain. Regasification type selection becomes critical in order to obtain lowest regasification cost at certain throughput. By considering the technical and economic aspects, comparative analysis on both regasification types shows that on the throughput 0.11 - 1.46 MTPA, offshore LNG regasification terminal gives lowest regasification cost compare to onshore LNG regasification while on throughput 1.46 - 5.03 MTPA it shows the opposite. The lowest regasification cost for the onshore is 0.50 USD/mmbtu for 5.03 MTPA and 1.92 USD/mmbtu for 0.11 MTPA. For the offshore, it cost 0.56 USD/mmbtu for 5.03 MTPA and 1.60 USD/mmbtu for 0.11 MTPA.

"

"Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen stratejik untuk memetakan faktor eksternal dan daya tarik industri jalan tol sebelum nantinya dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang ada untuk kemudian hasilnya dikategorikan berdasarkan kesamaan arti untuk nantinya memudahkan semua pihak dalam memprediksi risiko dominan apa yang akan dihadapi. Tiga proyek jalan tol yang dibangun oleh PT Jasa Marga, perusahaan operator jalan tol terbesar di Indonesia, menjadi sampel dalam penelitian ini. Proyek jalan tol tersebut memiliki keunikan yaitu fase pembangunan dan diperoleh dengan cara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa risiko dominan yang dihadapi pada tahap inisiatif proyek, persiapan, pengadaan, konstruksi dan operasi berturut - turut adalah risiko proyek, risiko performa, risiko proyek, risiko proyek dan risiko politis. Sedangkan solusi yang ditawarkan dapat dikategorikan menjadi dua yakni komunikasi yang baik terhadap stakeholders dan manajemen pengawasan yang kontinu terhadap jalannya sebuah perencanaan.

---

This research use strategic management approach to map external factors and toll road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their development phase and the operation permit that get in different ways. This research show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender, construction and operation sequentially project, performance, project, project and political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such as good stakeholders communication and continuous supervisory management against the project development process."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan dari PT ABC yang menjadi satu-satunya perusahaan publik penyewa menara telekomunikasi yang mengakui menaranya sebagai aset tetap di antara perusahaan sejenis lainnya yang mengakui menara telekomunikasi sebagai properti investasi. Dan melihat bagaimana penerapan akuntansi menara telekomunikasi sebagai properti investasi di PT JKL.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti menara telekomunikasi pada industri penyewaan menara. Apakah memungkinkan diakui sebagai aset tetap. Dan bagaimana perlakuan akuntansi menara telekomunikasi sebagai properti investasi.

---

The study was conducted to investigate the reasons of ABC CO. whose the only public company that recognizes the telecommunications tower tenant towers as fixed assets of other similar companies that recognize the telecommunications tower as an investment property. And see how the application of accounting telecommunication towers as an investment property in JKL CO. This study aims to examine the telecommunications tower on tower leasing industry. Is it possible recognized as fixed assets. And how the accounting treatment of a telecommunications tower as an investment property."

"Industri Telekomunikasi terus berkembang, ditandai dengan masih terus dilakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. DC Power Supply yang mencakup Rectifier dan Battery dibutuhkan untuk memberikan catuan DC bagi perangkat Telekomunikasi. PT. Tricipta adalah pemasok DC Power Supply bagi operator dan vendor telekomunikasi.Penjualan PT. Tricipta pada tahun 2009, yang menurun 17% dibanding tahun 2008 merupakan tantangan bagi PT. Tricipta untuk mencari strategi bersaing dalam bisnis DC Power Supply agar mampu bertahan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dari hasil analisa kompetitif DC Power Supply Tricipta dengan menggunakan model Porter 5 Forces didapatkan bahwa DC Power Supply Tricipta memiliki potensi kompetitif yang MEDIUM.Dari hasil analisa SWOT didapatkan DC Power Supply Tricipta berada di kuadran 1 sehingga strategi yang sesuai adalah bertumbuh dan agresif. Sedangkan berdasarkan analisa Internal Eksternal DC Power Supply Tricipta berada di sel 5 yaitu strategi pertumbuhan yang horizontal.Berdasarkan metode QSPM strategi bersaing yang paling menarik bagi DC Power Supply Tricipta adalah Pengembangan Produk dengan menambah fitur perangkat berupa nilai tambah, mencari mitra baru untuk battery dari China, menjual Renewable Energy dan masuk dalam bisnis Sewa Daya, membangun Research and Development Center, merekrut karyawan baru untuk Renewable Energy serta memberikan pelatihan pada karyawan internal untuk produk-produk baru.

---

Telecommunication Industry keep growing up, it is proven with contruction of telecommunication insfrasturcture still continue. DC Power Supply that consist of Rectifer and Battery needed to supply DC power for Telecommunication equipment. PT. Tricipta is Distributor of DC Power Supply for Telecommunication provider and vendor.Sales of PT. Tricipta during year 2009, decrease 17% compare to year 2008 and this is became challenge for PT. Tricipta to find out competitive strategic in DC Power Supply business to keep survive and gain company revenue.From the Competitive Analysis result for DC Power Supply Tricipta using Porter 5 Forces method, obtained that DC Power Supply Tricipta has MEDIUM competitive competency. From SWOT analysis, it is obtained that DC Power Supply Tricipta is placed at quadrant 1, then it should be supported with growth oriented and agressive strategy. Meanwhile base on Internal Eksternal analysis DC Power Supply Tricipta locate at cell 5 that should be supported with horizontal growth strategy.Base on QSPM method the most attractive competitive strategy is Product Development with adding feature as value added, find new partner for China battery, provide Renewable Energy product, enter Rental Power business, built Research and Development Center, recruiting new employee for Reneweable Energy and train current employee for new Product."

"Putting out system merupakan skema kerja pada sektor informal yang sebagian besar proses produksinya berada di rumah dan tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya secara langsung tanpa adanya supervisi dari pemberi kerja. Skema kerja dengan putting out system banyak dialami oleh pekerja rumahan. Melalui sistem ini pemberi kerja dapat mengefisienkan biaya produksi dengan memberikan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan, jumlah jam kerja serta tidak adanya jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan oleh pekerja rumahan. Kerja rumahan secara mayoritas dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan. Mereka harus menyelesaikan target pekerjaan dengan waktu kerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Akibatnya, Hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi dan terabaikan. Pengabaian hak yang dirasakan oleh pekerja rumahan menandakan tidak adanya perlindungan dari pemerintah atau negara bagi para pekerja sektor informal. Perbedaan kondisi yang cukup mencolok antara pekerja formal dan informal adalah ada tidaknya daya tawar (bargaining power) pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kerja rumahan dengan skema putting out system yang terjadi pada perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki; mendeskripsikan proses daya tawar (bargaining power) yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki dalam menuntut pemenuhan hak ekonomi dan sosial; serta mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kepemilikan daya tawar perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daya tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat lemah bahkan tidak ada. Bahkan mereka tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait upah yang mereka terima. Padahal daya tawar (bargaining power) menjadi aspek penting bagi perempuan pekerja rumahan dalam mencapai hidup yang sejahtera. Selain itu, daya tawar juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan untuk menuntut pemenuhan atas Hak ekonomi dan sosial mereka. Baiknya dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat pula memperhatikan aspek kesejahteraan bagi perempuan pekerja rumahan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi tentang pekerja rumahan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk giat mengkampanyekan anti-sweatshop sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan upah bagi perempuan

---

The putting out system is a work scheme in the informal sector where most of the production process is located at home and in a place that the workers choose directly without any supervision from the employer. Work schemes with a putting out system are experienced by many homeworkers. Through this system, employers can streamline production costs by providing low wages that are not proportional to the workload, the number of hours worked and there is no employment guarantee that the homeworkers get. Homework is predominantly carried out by women homeworkers. They must complete work targets with a work time of more than twelve hours a day. As a result, their economic, social and cultural rights as workers are not fulfilled and are neglected. The denial of rights felt by homeworkers indicates the absence of protection from the government or the state for informal sector workers. The difference in conditions that is quite striking between formal and informal workers in the presence or absence of the bargaining power of workers. This study aims to describe the homework process with a putting out system scheme that occurs in women homeworkers who glue footwear; describe the bargaining power process exercised by women homeworkers who glue footwear in demanding fulfilment of economic and social rights; identifying and explaining the supporting and inhibiting factors that affect the bargaining power ownership of women homeworkers who glue footwear. The research was conducted using a qualitative approach. The results of the study concluded that the bargaining power possessed by women homeworkers is very weak or even non-existent. They do not even have space or opportunity to negotiate the wages they receive. Whereas bargaining power is an important aspect for women homeworkers in achieving a prosperous life. Apart from that, bargaining power is also one of the efforts that women homeworkers can make to demand the fulfilment of their economic, social and cultural rights. It is better if, in the formulation of policies carried out by the government, it can also pay attention to the welfare aspects of women homeworkers as a consideration in drafting regulations on homeworkers. Also, this study recommends the government to actively campaign for anti-sweatshops as an effort to improve working conditions and wages for women"

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."