Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyediaan layanan transportasi dan penyediaan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia berusaha untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan kereta api. Kereta api memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan kecepatan, keamanan, dan kapasitas besar untuk mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, negara-negara berkembang seperti Indonesia saat ini menghadapi masalah terkait dengan kontrak Operasi dan Pemeliharaan (OM) karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menjadi operator tunggal penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian. Penelitian ini mencoba menganalisis skema pembiayaan dan skema kelembagaan berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terhadap komponen Life Cycle Cost dengan menghitung biaya pembangunan, biaya operasional dan pemerliharaan, serta pendapatan. Dari seluruh pembiayaan yang ada, didapatkan IRR optimal sebesar 14.05% yang menunjukan bahwa proyek layak secara finansial. Mengacu dengan IRR tersebut, maka pihak swasta didapatkan sharing biaya pembangunan sebesar 42.78%, operasi dan pemeliharaan sebesar 66.67%, dan pendapatan sebesar%. Sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

---

ABSTRACT

Provision of transportation services and infrastructure provision are key to economic growth and sustainable development. Indonesia is trying to improve the nation's competitiveness by increasing the quality and availability of trains. Trains play an important role in everyday life, offering speed, safety, and a large capacity to deliver people from one place to another. However, developing countries such as Indonesia are currently facing problems related to Operation and Maintenance (OM) contracts because PT Kereta Api Indonesia (Persero) is still the sole operator of railroad infrastructure and facilities. This study tries to analyze the financing schemes and institutional schemes based on the Cooperation scheme between the Government and Business Entity (PPP) on the Life Cycle Cost component by calculating development costs, operational and maintenance costs, and revenues. From all available financing, an optimal IRR of 14.05% was obtained, which shows that the project is financially feasible. Referring to the IRR, the private sector was found to have shared development costs of 42.78%, operations and maintenance of 66.67%, and revenues of 71.99%. While the rest is the government's responsibility."

"Kebutuhan moda transportasi umum kereta api di Indonesia mengalami kemunduran. Salah satu penyebab kemunduran adalah kualitas dari moda transportasi tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk memberi solusi untuk sebuah penyelesaian masalah dari salah satu faktor penyebab kemunduran kualitas dari kereta api tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan analisa komponen-komponen dari TAC (Track Access Charge) dan kemudian dilakukan benchmarking kepada negara-negara Eropa yang telah menggunakan sistem TAC tersebut. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil analisa benchmarking. Hasil perhitungan menunjukan bahwa besaran TAC (track Access Charge) lebih besar dibandingkan besaran IMO (Infrastructure Maintenance and Operation). Walaupun demikian, pemerintah masih bisa menurunkan besaran TAC dengan memberikan subsidi kepada operator kereta api.

---

The needs of public transportation mode of railways in Indonesia suffered a setback. One of the causes of the decline is the qualities of the transportation. This research was conducted to provide a solution for solving the problems of one of the factors causing the decline of the quality of the railway. In this research, researcher conducted analysis of the components of the TAC (Track Access Charge) and then carried out benchmarking to the European countries which have been using the TAC system. The calculation is done based on the results of the benchmarking analysis. The results show that value of TAC is bigger than the value of IMO (Infrastructure Maintenance and Operation). However, Government could still decrease the value of TAC by giving subsidies to train operator."

"Skripsi ini membahas tentang analisa perhitungan Track Acces Charge (TAC) pada perkeretaapian Indonesia atas penggunaan infrastruktur kereta api. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode Marginal Cost Plus Markup (MC+). Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan benchmarking terhadap komponen-komponen penyusun TAC di berbagai negara Eropa. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah simulasi untuk menentukan besaran TAC berbasis Infrastructure Maintenance and Operations (IMO) yang bisa digunakan untuk memperkirakan besaran TAC yang seharusnya dibayarkan oleh Operator serta dukungan dan komitmen dari Pemerintah terkait subsidi yang diberikan untuk perkembangan transportasi kereta api di Indonesia.

---

This final report discuss about analysis of Track Access Charge (TAC) calculation on Indonesian railways for the use of railway infrastructure. The approach used in this study is Marginal Cost Plus Markup (MC+). The methodology of this study is benchmarking the components that compose TAC in Europe countries. The research done for this thesis will generate a simulation to design the TAC that is Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) based which can be used to determine the amount of TAC that should be paid by the Operator. The simulation can also be used to determine the goverment’s support and commitment as subsidy on railway development in Indonesia."

"Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) merupakan perpres no 96 tahun 2014 yang dibuat untuk memeratakan koneksi internet di seluruh Indonesia. Target yang diinginkan adalah 100% populasi urban dan 52% populasi rural bisa merasakan internet dengan kecepatan rata-rata 1 Mbps. Dari target dan latar belakang tersebut daerah perbatasan menjadi lokasi prioritas. Lokasi perbatasan menjadi prioritas karena merupakan gambaran Indonesia di mata negara tetangga. Target meratanya koneksi internet di seluruh Indonesia dibatasi oleh waktu dan tentunya efisiensi biaya.Pada penelitian ini dikaji mengenai analisis keekonomian untuk teknologi apa saja yang mampu menunjang percepatan program RPI ini sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien dan tidak merugi. Meskipun demikian, daerah LOKPRI merupakan daerah yang selalu dikatakan sebagai daerah tidak layak investasi, dengan demikian harus ada subsidi dari pemerintah agar tujuan dari RPI ini bisa terealisasi.Analisis implementasi model teknologi ini menunjukkan bahwa semua teknologi yang ditawarkan, yaitu BTS, VSAT, dan PLC bisa diimplementasikan di tiga daerah LOKPRI perbatasan (Paloh, Entikong, dan Badau) hanya saja tidak layak secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus memberikan subsidi agar target RPI ini terlaksana. Subsidi diberikan pada komponen biaya yang digunakan bersama-sama yaitu biaya sewa transmisi

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) is the Presidential Regulation No.96 of 2014 that made to equalize the internet connection throughtout Indonesia. Target IBP are 100% urban population and 52% rural population can feel internet with average speed 1 Mbps. From this target and background the border area become priority area.It is become priority because border area is picture of the country itself. IBP are limited with time and of course implementation cost.

In this study assessed about economy analysis for every technology that will implemented, so the cost that expense is more efficient. Nontheless, economic analysis for priority location are always not feasible to be implemented. If it is not feasible, the government must subsidise in order that IBP can be realized.

This technology implementation model shows that all technology given (BTS, VSAT, PLC) can be implemented in border priority area especially in three areas, Paloh, Entikong and Badau. Although it is not feasible, so government must subsidise so that IBP target can be reached. The subsidy is given for transmission cost."

"Di Indonesia, masih ada kesenjangan dalam akses telekomunikasi, dengan sebagian besar daerah rural mengalami "tidak ada sinyal". Sebaliknya, daerah urban menikmati teknologi modern dan bermanfaat bagi masyarakat. Framework yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses telekomunikasi antara kelompok "kaya" dan "miskin" di daerah urban dan rural. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah framework yang dapat menjadi acuan pemberian akses universal yang dapat menembus batasan isolasi geografis dan sosial dalam konteks ke-Indonesia-an. Disertasi ini mengembangkan suatu framework grid telekomunikasi khas Indonesia berbentuk poligon kecamatan yang dibentuk dari jaringan telekomunikasi dan sosial ekonomi. Setiap grid dibangun melalui formulasi dari 55 indikator empiris berdasarkan penilaian kualitatif yang kemudian diolah secara kuantitatif melalui pemodelan multi-stage statistical approach dengan pendekatan 5 opsi skenario. Selanjutnya, model menghasilkan 4 kategori grid per-unit wilayah administratif tingkat kecamatan, yaitu grid #1: kecamatan “binaan”, grid #2: kecamatan “berkembang”, grid #3: kecamatan “maju”, dan grid #4: kecamatan “mandiri”. Framework grid yang dikembangkan diuji melalui Proof of Concept pada kasus Provinsi DKI Jakarta dan random sampling 1% populasi Indonesia. Hasilnya menunjukkan range: akurasi antara 72,7% sampai dengan 95,5% dan tingkat kesalahan (error rate) 84% sampai dengan 95%. Framework ini dapat menjawab bagaimana penetrasi teknologi telekomunikasi terkini yaitu 5G dapat dimulai dari wilayah yang tergolong grid #4: kecamatan “mandiri” dan dengan analisis separasi geografis dapat hidup berdampingan dengan layanan satelit pada pita 3.5 GHz. Framework grid poligon ini dapat menjadi salah satu opsi mengurangi disparitas akses telekomunikasi yang dapat menaikkan potensi ekonomi digital Indonesia.

---

In Indonesia, there is still a disparity in telecommunications access, with most rural areas experiencing “no signal” or “blank spots.” In contrast, urban areas enjoy modern and societally-beneficial technologies. A comprehensive framework is needed to address the disparity in telecommunications access between “rich” and “poor” groups in urban and rural/remote areas, respectively. Therefore, a framework is needed that can be a reference for providing universal access that can break the boundaries of geographical and social isolation in the context of Indonesia. This dissertation develops a typical Indonesian telecommunications grid framework in the form of a subdistrict polygon formed from telecommunications and socio-economic networks. Each grid is constructed through the formulation of 55 empirical indicators based on qualitative assessment which is then quantitatively processed through multi-stage statistical approach modeling with a 5-option scenario approach. Furthermore, the model produces 4 grid categories per unit of district administrative regions, namely grid #1: "fostered" districts, grid #2: "developing" districts, grid #3: "advanced" districts, and grid #4: "independent advanced" districts. The grid framework developed was tested through Proof of Concept in the case of DKI Jakarta Province and random sampling of 1% of the Indonesian population. The results show a range: accuracy between 72.7% to 95.5% and error rate of 84% to 95%. This framework can answer how the penetration of the latest telecommunications technology, namely 5G, can be started from areas classified as grid #4: "independent advanced" districts and with geographical separation analysis can coexist with satellite services in the 3.5 GHz band."

"Tesis ini membahas mengenai kelembagaan Penjaga Laut (Coast Guard) di Indonesia agar lebih tepat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut yang multi fungsi dalam menangani berbagai pelanggaran, gangguan, perlindungan sumber daya alam, dan penyelamatan pengguna jasa laut. Serta mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penagakan hukum dan keamanan di laut tersebut kepada beberapa instansi terkait sehingga mampu dilaksanakan oleh lembaga Penjaga Laut (Coast Guard) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivism. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dengan satu lembaga yang memiliki beberapa fungsi penegakan hukum dan keamanan di laut akan lebih tepat dalam menekan kejahatan dan pelanggaran hukum dan keamanan di laut, yang diikuti dengan sinergi kebijakan dengan melakukan revisi atau bahkan amandemen peraturan perundangan yang menaungi beberapa instansi menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru.

---

This thesis discusses the institutional Coast Guard in Indonesia to be more precise in carrying out law enforcement and security operations at sea in the multi-purpose to address the violations, harassment, protection of natural resources, and marine rescue service users. As well as the synergy of various laws authorizing penagakan law and security at sea to several relevant agencies so that they can be implemented by the Coast Guard Indonesia. This study used qualitative research methods konstruktivism paradigm. The results of this study suggest that a single agency that has multiple functions of law enforcement and security at sea would be more appropriate in reducing crime and lawlessness and security at sea, followed by a synergy with the revised policy or regulatory amendments that houses several agencies to a new legislation."

"ABSTRAKPerkembangan industri retail di Indenesia saat ini sangat pesat. Dengan melihat perkembangan tersebut ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh operator maupun vendor hardware. Internet of Thing adalah konsep memanfaatkan objek yang ada dilingkungan sekitar untuk melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat dengan menggunakan koneksi internet. Kunci utama dari IoT adalah sensor dimana perkembangan teknologi saat ini ukuran sensor semakin kecil dan daya tahan terhadap lingkungan maupun pemakaian energi yang semakin kecil. IoT sendiri memiliki 4 layer yaitu Application, Service Support, Network dan Device dimana masing-masing memiliki peluang tersendiriPada tesis ini sebuah model implementasi IoT dikembangkan dengan menggunakan salah satu pendekatan System Engineering yaitu V-Model. Dengan melakukan perhitungan kelayakan ekonomi dari model implementasi IoT tersebut dengan membuat tiga skenario untuk 3G, 4G dan menggunakan fixed line. Hasil yang diperoleh adalah Fixed line dengan nilai NPV : Rp 26.004.323.111 dan IRR : 14%, 3G dengan nilai NPV : Rp 35.514.751.788 dan IRR : 17%, dan 4G dengan nilai NPV : Rp 35.960.553.132 dan IRR : 17% sehingga layak untuk diimplementasikan karena NPV bernilai positif dan IRR > MARR yaitu 6.75 %. Kemudian berdasarkan justifikasi biaya CAPEX disimpulkan bahwa layer IoT application memiliki peluang paling baik untuk dikembangkan oleh pada developer aplikasi lokal di Indonesia. Sementara itu nilai tambah dari implementasi smart retail adalah mengurangi beban kerja karyawan, pengurangan kemungkinan barang hilang dan mempersingkat proses stock opname

---

ABSTRACTThe Development of retail industry in Indonesia is growing very fast. This development create the chance to telecom operator or hardware vendor to utilize such business opportunity. Internet of Thing is concept that utilize any object around us to do something smart by using internet connection. The main key of IoT is sensor, in which such technology development is becoming smaller, stand with any environment and using less energy. IoT consist of four i.e. layer, application, service support, network and device which has own opportunitiesThis thesis proposed the implementation model of IoT on retail industry in Indonesia. We develop model by using system engineering approach V-model. By doing a calculation of economic feasibility using three scenarios (3G, 4G and fixed line). There are results that : fixed line scenario value of NPV is Rp. 26.004.323.111 and IRR 14 %, 3G scenario results value of NPV is Rp 35.514.751.788 and IRR 17 %, and 4G scenario results NPV value at Rp. 35.960.553.132 and IRR 17 %. This result proves that model implemenatation of IoT is feasible. Based on CAPEX factor, it is conclude that layer Application has more opportunity for local developer in Indonesia. Meanwhile added value from implementation smart retail may reduce human working load, decreasing lost of goods and shortening stock opname process."

"ABSTRAKKendaraan roda empat dapat mengalami perilaku understeer atau oversteer ketika berbelok. Perilaku tersebut menunjukkan ketidakstabilan pada kendaraan yang dapat terjadi ketika kendaraan di laju dengan kecepatan tinggi diatas permukaan jalan dengan koefisien gesek yang rendah. Ketidakstabilan ini dapat menjadi potensi bahaya ketika berkendara.Desain pengendali prediktif bertingkat dengan model gerak kendaraan double track, diajukan dalam skripsi ini untuk mengatasi perilaku understeer dan oversteer. Perancangan pengendali dimulai dari mendapatkan data masukkan dan keluaran pergerakkan kendaraan. Kemudian dengan metode least square bertingkat, didapatkan matrik matrik model identifikasi bertingkat. Model identifikasi tingkat pertama digunakan untuk mendapatkan nilai eror estimasi keluaran, sedangkan model identifikasi tingkat kedua digunakan sebagai model pengendali prediktif bertingkat.Pada akhir penelitian, desain pengendali prediktif bertingkat diuji melalui simulasi untuk melihat kemampuan pengendali yang telah dirancang.

---

ABSTRACTOversteer and understeer could be experienced by each of four wheel vehicle. The behaviours show the instability of the vehicle, and might be happened because of high velocity of the vehicle and low friction coefficient of the road. The instability could be one of the potential risks in driving the vehicle.The design of multistage predictive control with double track vehicle model is proposed in this research to handle understeer and oversteer behaviours. The design started from collecting the related input and output. Then the multistage least square method is used to find the matrix used in multistage identification model. The first stage of identification model is used to get prediction error that happened while estimating the output. The second level of identification model is used as multistage predictive control model.In the end of research, the multistage predictive control is tested through simulation to check the performance of the controller."

"Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang semakin marak ditemukan terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perkembangan pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa dan terpidana tindak pidana kekerasan seksual merupakan respons terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Pemberatan sanksi pidana serta penetapan sanksi tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi merupakan langkah yang dinilai pemerintah Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi fenomena tindak pidana kekerasan seksual. Makna keadilan bagi korban yang seringkali diartikan pembalasan semata sedangkan sistem pemidanaan Indonesia berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi menimbulkan dilema dalam penentuan sanksi bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini akan mengkaji perkembangan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana dan tindakan, serta penerapan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) dalam tindak pidana kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah menganut double track system dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana dan tindakan ditempatkan pada kedudukan yang setara dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi pada empat putusan pengadilan tindak pidana kekerasan seksual yang dianalisis dalam skripsi ini menunjukan bahwa double track system belum diterapkan secara optimal oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan yang terbatas, miskonsepsi hakim, dan kepasifan aparat penegak hukum merupakan hambatan terhadap penerapan sistem pemidanaan dua jalur dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

---

Sexual violence is a criminal act that is increasingly common found in Indonesian society. The development of crime and punishment of defendants and convicts of sexual violence crime is a response to this crime event. Aggravating criminal sanctions and treatment sanctions establishment in the form of chemical castration, installing electronic detection devices, and rehabilitation are steps that the Indonesian government considers to be a solution to overcome the phenomenon of sexual violence crime. The meaning of justice for victims, which is often interpreted as mere retribution, whereas the Indonesian criminal system is oriented towards rehabilitation and reintegration, creates a dilemma in determining sanctions for defendants of sexual violence crime. This research will examine the development of types of sexual violence crime, criminal sanctions and treatments, as well as the implementation of double track system in sexual violence crime in Indonesian laws. The doctrinal research method is the method used in this research using secondary data from various legal materials including statutory regulations, court decisions, books, journals and other sources. The secondary data in this research was analyzed qualitatively. The results of this research found that the Indonesian legal system has adopted a double track system in cases of sexual violence crime. Criminal sanctions and treatments are placed on an equal position in order to achieve the goal of punishing perpetrators of sexual violence. However, based on a study of four sexual violence crime court decisions analyzed in this thesis, it shows that the double track system has not been implemented optimally by the Indonesian criminal justice system. Limited regulations, judges' misconceptions, and the passivity of law enforcement are obstacles to the implementation of double track system in cases of sexual violence crime in Indonesia."