Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 191551 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Theodora Rachel
Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia Sebagai Eksipien pada Sediaan Inhalasi = Opportunities and Challenges in Utilization of Natural Resources in Indonesia as Excipients for Inhalation Dosage Form
"

Rute pulmonal merupakan rute penghantaran zat aktif yang menjanjikan untuk pengobatan lokal dan sistemik, karena memungkinkan untuk mengadministrasikan obat dengan dosis minimum dan konsentrasi tinggi langsung pada situs terapi, non-invasif, dan tidak melalui metabolisme lintas pertama. Pemilihan eksipien yang tepat dapat menghasilkan sediaan inhalasi dengan karakteristik yang sesuai untuk penghantaran zat aktif sesuai dengan tujuan penggunaannya. Bahan alam Indonesia yang berasal dari laut (seperti kitosan, alginat, gelatin ikan) dan bahan nabati (modifikasi pati, gum alam dan xyloglucan) telah dikembangkan sebagai eksipien pada sejumlah sediaan farmasi. Namun bahan alam tersebut belum banyak dimanfaatkan sebagai eksipien sediaan inhalasi. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik bahan alam Indonesia yang prospektif untuk dikembangkan sebagai eksipien untuk sediaan inhalasi, serta menganalisa tantangan dalam proses pengembangannya. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pencarian artikel penelitian di sciencedirect, PubMed dan google scholar dengan kata kunci natural, excipient dan inhalation. Bahan alam Indonesia yang berasal dari laut (seperti kitosan, alginat, gelatin ikan) dan bahan nabati (modifikasi pati, gum alam dan xyloglucan) menunjukkan karakteristik yang prospektif untuk penghantaran zat aktif ke paru-paru. Pengembangan bahan alam untuk sediaan inhalasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sifat fungsional eksipien yang sesuai untuk tujuan pengobatan yang diinginkan dan proses produksi yang efisien, serta kompatibilitas dan keamanan eksipien tersebut terhadap sel dan jaringan paru-paru.

Pulmonary route is a prospective delivery route for active substances for local and systemic therapy due to its possibility to administer drugs with minimum doses and high concentrations directly at the therapeutic site, non-invasive method, and avoid the first-pass metabolism. Selecting suitable excipients can produce inhalation dosage forms with appropriate characteristic to deliver API according to their intended use. Natural excipients from Indonesia which are derived from the sea (such as chitosan, alginate, fish gelatin) and from plants (modified starch, natural gum and xyloglucan) have been developed as excipients in several pharmaceutical dosage forms. However, this natural material has not been widely used as excipient in inhalation dosage form. Therefore, this article aimed to identify characteristics of natural resources which are prospective to be developed as excipients for inhalation dosage form, as well as analyze the challenges in its development. The literature review has been performed to explore research articles in sciencedirect, PubMed and google scholar with key words of natural, excipient dan inhalation. Natural excipients from Indonesia which are derived from the sea (such as chitosan, alginate, fish gelatin) and from plants (modified starch, natural gum and xyloglucan) exhibit prospective characteristics for delivering API to the lungs. Furthermore, several considerations should be performed in developing these natural materials for inhalation dosages form, including the functional properties of the excipient required for targeted therapy and efficient production processes, as well as the compatibility and safety of the excipient toward cells and lung tissue.

"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arimbi Purinada Miandari
Tantangan dalam Pengembangan Sediaan Inhalasi Antituberkulosis = Challenges in the Development of Antituberculosis Inhalation Dosage Form
"ABSTRAK
Tuberkulosis (TB), suatu penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi yang tinggi di Indonesia. Namun demikian, terapi oral antituberkulosis dalam jangka panjang dapat menimbulkan sejumlah efek samping dan berpotensi kepada ketidakpatuhan pasien. Pada kasus ini terapi inhalasi dinilai sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan tuberkulosis yang prospektif. Faktanya, tidak ada satupun sediaan inhalasi untuk antituberkulosis di Indonesia hingga saat ini. Sehingga tujuan penulisan ini adalah mengeksplorasi perkembangan dan mengidentifikasi tantangan dalam penelitian sediaan inhalasi antituberkulosis, serta prospek produksi sediaan inhalasi di Indonesia. Metode literature review dilakukan dengan pencarian dengan kata kunci antituberculosis inhalation pada google scholar, ScienceDirect, PubMed, situs clinical trial FDA dan situs BPOM. Penelitian terbaru sudah terfokus pada sediaan dry powder inhalation (DPI), letak perbedaan terlihat dari cara produksi dan zat pembawa obat. Ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sediaan inhalasi, diantaranya, mekanisme pertahanan dari paru-paru, informasi pengembangan obat yang belum terkumpul secara komprehensif, proses produksi yang berbeda, biaya produksi yang jauh lebih mahal, dan sulit menemukan model biologis untuk pengujian yang tepat. Namun, terdapat banyak bentuk rekayasa partikel dan kombinasi formulasi untuk pengembangan sistem pengiriman inhalasi. Sediaan dalam bentuk DPI dengan metode spray drying yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia.
ABSTRACT
Tuberculosis (TB), a respiratory infection caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, is one of the diseases with a high prevalence in Indonesia. However, long-term antituberculosis oral therapy could cause several side effects and had a potential for disobedience patients. In this case, the inhalation therapy is considered one of the strategies to increase prospective tuberculosis treatment effectiveness. In fact, there is no inhalation device for antituberculosis in Indonesia until now. Therefore, this paper aims to explore developments and identify challenges in research on antituberculosis inhalation dosage forms and the prospects for inhalation dosage forms production in Indonesia. The literature review method was performed by searching for the keyword antituberculosis inhalation on google scholar, ScienceDirect, PubMed, FDA clinical trial sites, and BPOM sites. Recent research has focused on dry powder inhalation (DPI), where differences were seen in how they were produced and the drug carrier. Several challenges were found in the deal with the development of inhalation preparations, including defense mechanisms of the lungs, drug development information that had not been collected comprehensively, different production processes, much more expensive manufacturing costs, and difficult to find biological models for proper testing. However, there were many techniques of particle engineering and a combination of formulations for the development of inhalation delivery systems. Preparations in form of DPI with spray drying method that may be applied in Indonesia."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raissa Richka Jonah
Peluang dan Tantangan Benda Virtual sebagai Objek Jaminan (Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat) = Opportunities and Challenges of Virtual Property as Collateral (Comparisan between Indonesia and United States)
"ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keberlakuan hukum jaminan atas benda virtual yang dewasa ini telah diberikan status hukum sebagai objek dari hukum benda pada umumnya. Sebagai objek dari hukum benda, maka seharusnya benda virtual juga dapat digunakan sebagai objek dari perjanjian penjaminan utang. Penelitian ini berusaha memahami apakah benda virtual dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia, memahami pengaturan virtual property di Amerika Serikat berdasarkan kasus digunakannya nama domain dan storefront dalam dunia virtual sebagai objek jaminan oleh perusahaan penjual peralatan musim dingin bernama eSnowshoes, mengetahui lembaga jaminan apakah yang tepat untuk dibebankan pada benda virtual dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana kreditur dapat melakukan eksekusi atas benda virtual yang menjadi jaminan apabila debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda virtual memiliki peluang untuk menjadi objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia tetapi terdapat tantangan seperti metode valuasi yang belum jelas dan status kepemilikan benda virtual yang tidak melindungi hak pengguna dunia virtual atas benda virtual yang diciptakannya. Sementara pengaturan mengenai benda virtual di Amerika Serikat belum jelas karena inkonsistensi putusan pengadilan. Kemudian lembaga yang paling tepat untuk dibebankan atas benda virtual di Indonesia adalah fidusia karena benda virtual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Dengan demikian, proses eksekusinya juga dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the application of Guarantee Law on virtual property which has been a legal status as an object of Property Law in general. As an object of the Property Law, virtual property should be used as object of a loan guarantee agreement. This study seeks to understand whether virtual property can be used as collateral in Indonesian legal system, to understand virtual property arrangements in the United States based on the case of domain name and storefront in virtual world used as collateral by winter equipment sales company called eSnowshoes, to find out which security rights in Indonesian legal system to be imposed on virtual property, as well as how creditors can execute virtual property that is used as collateral if the debtor is in the event of default. The method used in this study is juridical-normative with statute approach, comparative approach, and case approach. The results showed that there is an opportunity for virtual property to be used as collateral in Indonesian legal system but there are challenges such as unclear valuation methods and the ownership status of virtual property that do not protect the rights of virtual world users over the virtual property they have created. Meanwhile, the regulation of virtual property in the United States is unclear because of inconsistencies in court decisions. The most appropriate security right to be imposed on virtual property in Indonesia is fiduciary because virtual property can be categorized as intangible movable property. Thus, the execution process can also be carried out as regulated in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Iqbal Nurrasyid
Analisis Peluang dan Tantangan Penerapan Kebijakan Carbon Border Tax di Indonesia = Analysis of Opportunities and Challenges of Carbon Border Tax Policy Implementation in Indonesia
"Pada Juli 2021, Komisi Uni Eropa (EU) mengeluarkan proposal CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke wilayah EU. CBAM yang biasa disebut sebagai Carbon Border Tax (CBT) akan mulai diterapkan oleh EU pada Oktober 2023 sebagai kebijakan pelengkap dari mekanisme Emission Trading System di wilayah EU. CBT bertujuan untuk memperkuat upaya EU dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong negara lain untuk mengurangi emisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia apabila kedepannya akan menerapkan Kebijakan CBT sebagai kebijakan pelengkap setelah Indonesia berhasil menerapkan Kebijakan Harga Karbon secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 peluang dan 3 tantangan yang akan diterima oleh Indonesia apabila akan menerapkan Kebijakan CBT berdasarkan dinamika perkembangan dan kesiapan yang sudah ada baik dari sisi pemerintah, swasta (industri), maupun masyarakat. Adanya peraturan terkait Kebijakan Harga Karbon; Dibentuknya Standar Industri Hijau; Langkah untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri; serta Indonesia memiliki 285 juta jiwa pada Tahun 2030 akan menjadi peluang apabila akan menerapkan kebijakan CBT. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu belum adanya kepentingan nasional Indonesia dan komitmen di ASEAN; Tarif yang masih rendah dan tidak seriusnya Kebijakan Harga Karbon di Indonesia; serta Kondisi industri dalam negeri yang belum siap. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat berfokus dalam mempersiapkan kondisi dalam negeri ke arah yang lebih rendah karbon sebelum berencana untuk menerapkan Kebijakan CBT.
In July 2021, the European Union (EU) Commission issued a CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) proposal that would unilaterally impose surcharges on five categories of carbon-intensive goods imported into the EU. The CBAM, commonly referred to as the Carbon Border Tax (CBT), will be implemented by the EU in October 2023 as a complementary policy to the Emission Trading System mechanism in the EU. The CBT aims to strengthen the EU's efforts to reduce carbon emissions while encouraging other countries to reduce their emissions. This research aims to find out Indonesia's opportunities and challenges if in the future it will implement the CBT Policy as a complementary policy after Indonesia has successfully implemented the Carbon Pricing Policy effectively. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. This research succeeded in identifying 4 opportunities and 3 challenges that will be accepted by Indonesia if it will implement the CBT Policy based on the dynamics of development and existing readiness both in terms of government, private (industry), and society. The existence of regulations related to Carbon Pricing Policy; The establishment of Green Industry Standards; Steps to control imports and protect domestic industries; and Indonesia having 285 million people in 2030 will be an opportunity when implementing CBT policies. Meanwhile, the challenges that must be faced are the absence of Indonesia's national interest and commitment in ASEAN; Low tariffs and the lack of seriousness of the Carbon Pricing Policy in Indonesia; and The condition of the domestic industry that is not ready yet. This study provides recommendations for the government to focus on preparing domestic conditions to become lower carbon before planning to implement the CBT Policy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ilham Fauzan Akbar
Wisata Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Daya Saing Pariwisata = Halal Tourism in Indonesia: Opportunities and Challenges in Increasing Tourism Competitiveness
"Wisata halal menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal terkemuka di dunia. Artikel ini akan membahas tantangan, peluang, dan peran pemerintah dan industri dalam wisata halal. Masalah penelitian ini berisi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam wisata halal serta peran pemerintah dan industri pariwisata dalam mendukung perkembangan wisata halal. Metode ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik dari Hogwood dan Gunn, teori difusi inovasi dari Rogers, dan teori pola perilaku dari Ajzen. Temuan penelitian menunjukkan peluang dalam wisata halal di Indonesia meliputi tingginya potensi pasar wisatawan Muslim global, dukungan pemerintah melalui regulasi, serta berkembangnya inovasi digital untuk mempermudah akses informasi terkait fasilitas ramah Muslim. Hambatan dalam wisata halal di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman konsep wisata halal, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai, serta prosedur sertifikasi halal yang dianggap rumit. Pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi dalam mengembangkan wisata halal di Indonesia melalui regulasi, infrastruktur, layanan berbasis syariah untuk mendorong daya saing wisata halal dan pertumbuhan ekonomi berbasis Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mengembangkan strategi wisata halal yang berkelanjutan.
Halal tourism is one of the fastest growing sectors in various countries, including Indonesia. With a majority Muslim population, Indonesia has great potential to become the world's leading halal tourism destination. This article will discuss the challenges, opportunities, and roles of government and industry in halal tourism. This research problem contains the challenges and opportunities faced in halal tourism as well as the role of the government and the tourism industry in supporting the development of halal tourism. This method uses descriptive qualitative methods. The theory used is the theory of public policy from Hogwood and Gunn, the theory of diffusion of innovation from Rogers, and the theory of behavior patterns from Ajzen. The research findings show that opportunities in halal tourism in Indonesia include the high potential of the global Muslim tourist market, government support through regulations, and the development of digital innovation to facilitate access to information related to Muslim-friendly facilities. Barriers to halal tourism in Indonesia include a lack of understanding of the concept of halal tourism, limited infrastructure and appropriate facilities, and halal certification 8 procedures that are considered complicated. The government and private sector collaborate in developing halal tourism in Indonesia through regulations, infrastructure, sharia-based services to encourage halal tourism competitiveness and Islamic-based economic growth. The results of this study are expected to provide insights for the community, government and private sector in developing a sustainable halal tourism strategy."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Riza Ferzia
Peluang Dan Tantangan Dalam Penerapan Kebijakan Sistem Faktur Pajak Elektronik (Electronic Tax Invoice System) Di Indonesia = Opportunities And Challenges in The Application of Electronic Tax Invoice Policy in Indonesia
"Penelitian ini menganalisis mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan sistem faktur pajak elektronik (e-tax invoice system) di Indonesia. Faktur pajak elektronik adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektroniik yang ketentuan pembuatannya diatur  oleh peraturan Direktorat Jenderal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah sistem faktur pajak sebelumnya yang menggunakan dokumen berupa kertas menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan tentang faktur pajak. Melalui analisis SWOT didapatkan isu-isu strategis yang dapat dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk melancarkan jalannya kebijakan ini untuk jangka menengah dan jangka panjang.
This study analyzes opportunities and challenges in the application of electronic tax invoice policy in Indonesia.Electronic tax invoice is proof of witholding tax on the supply of Taxable Goods or Taxable Services made by Taxable in the form of electronic documents which is governed by the provisions of manufacture regulation Directorate General. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research that description background the policy is previous tax invoice system using a paper document that caused some problems on the tax invoice. SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) will acquire strategic issues that can be faced by the Directorate General of Taxation to facilitate the policies for the medium and long term."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qurrotul'aini Zahrotullail
Peluang dan Tantangan Kebijakan Pajak Karbon dengan Skema Cap and Tax di Indonesia = Opportunities and Challenges of Carbon Tax Policy with Cap and Tax Scheme in Indonesia
"Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia berencana menerapkan pajak karbon dengan skema pembatasan dan pajak (cap and tax). Skema ini dikatakan unik karena berbeda dari negara lain, yang mana implementasinya akan diselaraskan dengan mekanisme perdagangan karbon. Sementara, Indonesia sendiri perdagangan karbonnya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak cukup efektif untuk mendorong perilaku mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peluang dan tantangan dari kebijakan pajak karbon dengan skema cap and tax di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Matriks Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) yang ditinjau dengan asas perpajakan kemudahan administrasi (certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity) serta beberapa variabel pengimplementasian carbon pricingyang dikemukakan oleh Wood (2018), yaitu salience, revenue, serta impacts on competitiveness and emissions leakage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dari skema cap and tax, antara lain peluang penerimaan, kepastian hukum, regulasinya yang sangat dinanti oleh kelompok kepentingan, dan peluang wajib pajak dalam memperoleh pengurangan pajak. Kemudian, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait kesederhanaan, bagaimana membangun ruang publik, penetapan tarif yang terlalu rendah, serta bagaimana menghindari potensi dispute akibat lemahnya sistem measurement, reporting, and verification (MRV). Dengan demikian, disarankan agar Pemerintah segera memberikan kepastian dengan menerbitkan aturan pelaksana pajak karbon, menetapkan tarif yang sesuai dan memperluas cakupan emisi, melibatkan pelaku usaha dalam proses kebijakan, serta memperkuat sistem MRV.
Through Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, Indonesia plans to implement a carbon tax with a cap and tax scheme. This scheme is unique because it differs from other countries, where the implementation will be harmonized with the carbon trading mechanism. Meanwhile, Indonesia itself is still in the planning stage of carbon trading. This raises concerns because it is considered ineffective to encourage behavior to reduce greenhouse gas emissions. This study analyzed the opportunities and challenges of carbon tax policy with cap and tax schemes in Indonesia. The research approach used is qualitative, with data collection techniques through field studies (in-depth interviews) and literature studies. The analysis was conducted using the Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) Matrix Analysis which was reviewed with the taxation principles of administrative convenience (certainty, efficiency, convenience of payment, and simplicity) and carbon pricing implementation variables proposed by Wood (2018), namely salience, revenue, impacts on competitiveness and emissions leakage. This study’s results indicate several opportunities from the cap and tax scheme, including revenue opportunities, legal certainty, regulations that interest groups highly anticipate, and opportunities for taxpayers to obtain tax reductions. Then, several challenges must be faced, namely, simplicity, building public space, setting tariffs that are too low, and avoiding potential disputes due to weak measurement, reporting, and verification (MRV) systems. Thus, it is recommended that the Government immediately provide certainty by issuing carbon tax implementing regulations, setting appropriate rates and expanding the scope of emissions, involving businesses in the policy process, and strengthening the MRV system."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tasya Nuchla Mustofa
Analisis Peluang dan Tantangan Kebijakan Penentuan Kembali Threshold Pengusaha Kena Pajak di Indonesia = Analysis of Opportunities and Challenges in Redefining the Value Added Tax Threshold in Indonesia
"Salah satu kunci bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta salah satu yang paling sensitif adalah ambang batas (threshold) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di mana setiap pengusaha yang omzetnya berada di atas threshold tersebut wajib untuk mendaftarkan usahanya untuk kepentingan PPN. Terlepas dari kepentingannya, penelitian mengenai threshold yang ideal hanya mendapat sedikit perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak yang masuk sebagai salah satu urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang Pajak atas Barang dan Jasa serta peluang dan tantangannya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan threshold selama ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kewajaran usaha kecil dan mengikuti laju inflasi. Dengan menggunakan rumus Ebrill, Keen, Bodin, dan Summers, angka threshold PKP yang sesuai untuk keadaan saat ini adalah sebesar 1,28 miliar rupiah. Peluang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah peningkatan penerimaan PPN sebesar 8,8%, peningkatan penerimaan PPh hingga 14,19 triliun rupiah, dan penurunan kesempatan UMKM untuk melakukan bunching. Tantangan dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah biaya kepatuhan bagi UMKM, biaya administrasi bagi DJP, penentuan angka yang tepat, penentuan sistem implementasi yang tepat, taktik sosialisasi yang tepat, dan juga strategi pengawasan dari DJP. Atas hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan lebih banyak asosiasi UMKM dan pengusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan sumber daya UMKM serta mendapatkan lebih banyak masukan terkait kebijakan yang paling sesuai untuk UMKM dan bagi institusi perbankan untuk memasukkan Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) dan SPT PPN sebagai syarat pengajuan kredit usaha.
One of the key features of Value Added Tax—and often one of the most sensitive—is the threshold of Value-Added Tax (VAT) in which every entrepreneurs whose turnover is above the threshold are obliged to register their business for VAT purposes. Despite its importance, analitycal research on the ideal threshold has received little to none attention. This study aims to discuss the background of the plan to lower the VAT threshold in which enters as one of the urgencies for the preparation of the Draft Law on Taxes on Goods and Services as well as the opportunities and challenges for the Directorate General of Taxes (DGT) and also Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies as the data collection techniques. The results of this study indicate that the increasement in threshold level so far has been carried out to adjust to the fairness level of small businesses and to follow the inflation rate. With using Ebrill, Keen, Bodin, and Summers formula, the appropriate VAT threshold figure for the current situation is 1.28 billion rupiah. Opportunities from the plan to lower the VAT threshold are an increasement in VAT revenues of 8.8%, increasment in Income tax revenue by 14.19 trillion rupiahs, and decreasing chance for MSMEs to do bunching. The challenges of this plan to lower the VAT threshold are compliance costs for MSMEs, administrative costs for DGT, determining the right number, determining the right implementation system, the right socialization tactics, and also monitoring strategies by DGT. Based on the results of this research, the researcher provides recommendations for the government to cooperate with more MSMEs associations and entrepreneurs to gain an understanding of the conditions and resources of MSMEs and obtain more input regarding the most appropriate policies for MSMEs and for banking institution to include Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) and VAT reports as a requirement to apply for business credits.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Bintang Palaon Putra
Analisis Peluang dan Tantangan Penerapan Kebijakan Windfall Profit Tax Atas Industri Batu Bara di Indonesia = Analysis of Opportunities and Challenges in Implementing the Windfall Profit Tax Policy for the Coal Industry in Indonesia
"Konflik di Eropa Timur pada 2022 menyebabkan harga komoditas energi melambung tinggi karena kebijakan embargo dan larangan ekspor. Lonjakan harga komoditas energi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk menambah penerimaan negara serta redistribusi pendapatan melalui windfall profit tax. Industri batu bara sebagai industri pertambangan utama di Indonesia juga menikmati windfall profit dari melonjaknya harga batu bara sehingga pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menerapkan kebijakan windfall profit tax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif kebijakan windfall profit tax berdasarkan analisis komparasi dengan negara Inggris, India, Uganda, dan Uni Eropa serta mengetahui peluang dan tantangan penerapan kebijakan windfall profit tax berdasarkan konsep equity, revenue productivity, dan neutrality – equality. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif penerapan windfall profit tax di Indonesia di mana kedua alternatif tersebut menggunakan metode income-based dengan perbedaan pada objek, tarif, durasi penerapan, serta earmarked revenue. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan dalam metode income-based, terdapat tiga peluang yang terdiri dari adanya potensi penerimaan negara, skema income-based yang mirip dengan skema PPh Badan, serta penerimaan PNBP yang masih terbilang kecil dan perbedaan konsep antara pajak dengan PNBP, serta delapan tantangan berupa metode income-based terdiri dari penentuan kriteria dan ambang batas windfall profit, penentuan durasi penerapan dan evaluasi berkala, administrative cost dan enforcement costs, dan adanya PNBP Minerba dan potensi mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Sementara itu, peluang dan tantangan dari metode excise yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah adanya potensi penerimaan negara yang dapat menjadi alternatif cost recovery, skema excise yang mirip dengan skema PNBP, serta penerimaan PNBP yang masih terbilang kecil dan perbedaan konsep antara pajak dengan PNBP. Kemudian, enam tantangan tersebut terdiri dari penentuan durasi penerapan dan evaluasi berkala, administrative cost dan enforcement costs yang meningkat, dan adanya PNBP Minerba serta potensi mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar lebih tanggap dalam menangkap momentum, melibatkan sektor industri dalam membuat kebijakan, mengoptimalkan potensi earmarked revenue, serta menggunakan metode income-based jika menerapkan windfall profit tax.
The conflict in Eastern Europe during 2022 is anticipated to result in a surge in energy commodity prices due to embargo policies and export restrictions. Various nations have capitalized on this price escalation to bolster state revenues and redistribute income through windfall profit taxes. Indonesia’s coal industry, as a pivotal mining sector, has also reaped windfall profits from the steep rise in coal prices. Consequently, the Indonesian government should leverage this momentum to enact a windfall profit tax policy. This research is aims to explore alternative windfall profit tax policies by conducting a comparative analysis with the United Kingdom, India, Uganda, and the European Union and to identify the opportunities and challenges associated with implementing windfall profit tax policies, drawing upon the concepts of equity, revenue productivity, and neutrality-equality. Employing a post-positivist approach, the study collects data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The research findings reveal two distinct approaches for implementing windfall profit tax in Indonesia. Both alternatives employ an income-based method, differing in terms of the taxable object, tax rates, implementation duration, and earmarked revenue. Furthermore, within the income-based method, three opportunities emerge: the potential for state revenue, a scheme akin to Corporate Income Tax, and relatively modest non-tax state revenue (PNBP) compared to the conceptual differences between tax and non-tax revenue and relatively small PNBP receipts. However, eight challenges accompany the income-based method, including defining criteria and thresholds for windfall profit, determining implementation duration and periodic evaluation, administrative costs, enforcement costs, and the presence of PNBP Minerba, which could impact investment and business decisions. Meanwhile, the opportunities and challenges associated with the excise method, as indicated in this research, include the potential for state revenue as an alternative cost recovery, a scheme resembling PNBP, and relatively modest PNBP compared to the conceptual differences between tax and non-tax revenue and relatively small PNBP receipts. Six challenges arise from the excise method, including determining implementation duration and periodic evaluation, increasing administrative and enforcement costs, and addressing the impact on investment decisions due to PNBP Minerba. In conclusion, this research recommends that the government be more responsive in seizing momentum, involve industrial sectors in policy-making, optimize earmarked revenue potential, and consider using the income-based method when implementing windfall profit tax policies."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adryan Adisaputra Tando
Peluang dan tantangan pengendalian pencemaran udara pada pembangkit listrik melalui sistem perdagangan izin pembuangan emisi: tinjuan pelaksanaan di Amerika Serikat = Opportunities and challenges of air pollution control in power plants in Indonesia by using tradable emission permit system: review of implementation in the United States
"Pengendalian polusi udara adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada dasarnya, upaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan pada perintah-dan-kontrol atau instrumen berbasis pasar. Pendekatan pertama dikritik karena dianggap efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan insentif bagi pencemar, sedangkan pendekatan kedua dianggap sebaliknya. Salah satu bentuk instrumen berbasis pasar adalah sistem izin polusi yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dengan mengamanatkan Peraturan Menteri untuk mengatur hal-hal secara lebih rinci. Sayangnya, masih banyak peraturan yang berpotensi menghambat implementasi sistem perdagangan izin emisi dimulai dengan standar kualitas ambien yang tidak sesuai dengan tingkat kesehatan, penilaian lemah, dan kesalahpahaman denda administrasi.
Oleh karena itu, tesis ini mencoba memberikan solusi untuk masalah ini dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan melakukan perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat dalam Amandemen Undang-Undang Udara Bersih 1990 (CAAA) dengan nama Program Hujan Asam. Hasil Program Acid Rain dapat dikatakan berhasil karena mereka menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini dan dipandu oleh Program Hujan Asam di Amerika, diharapkan sistem perdagangan izin emisi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik.
Air pollution control is a form of protection of human rights, especially to get a good and healthy environment. Basically, these efforts are divided into two categories, namely based on order-and-control or market-based instruments. The first approach is criticized because it is considered efficient in terms of cost and does not provide incentives for pollutants, while the second approach is considered the opposite. One form of market-based instruments is a pollution permit system that can be traded. In Indonesia, this has been regulated by Government Regulation No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments by mandating Ministerial Regulation to regulate matters in more detail. Unfortunately, there are still many regulations that have the potential to hamper the implementation of the emission permit trading system starting with ambient quality standards that are not in accordance with the soundness level, weak assessment, and misunderstanding of administrative fines.
Therefore, this thesis tries to provide a solution to this problem by conducting normative juridical research and making comparisons with practice in the United States in the Amendments to the Clean Air Act 1990 (CAAA) under the name of the Acid Rain Program. The results of the Acid Rain Program can be said to be successful because they create better air quality and require lower costs. Based on this and guided by the Acid Rain Program in America, it is hoped that the emissions permit trading system in Indonesia will run well and get the best results."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>