Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah belumlah memenuhi semua kriteria ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa: 1) Seiring dengan berkembangnya kegiatan praktik ekonomi syariah, maka bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) syariah yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dalam praktiknya kegiatan ekonomi syariah saat ini masih menggunakan cara-cara tranplantasi hukum dalam perikatan (akad) syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. 2). Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi syariah di Indonesia, sehingga Pemerintah maupun DPR perlu mengagendakan dan memberikan prioritas terhadap pembuatan undang-undang tersebut yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Indonesia Program Prioritas 2015 – 2019 yaitu pengarahan pembangunan hukum dibidang hukum perdata, khususnya bidang hukum kontrak dan hukum ekonomi.

---

The development of sharia economic law legislation in Indonesia is now progressing very rapidly, the development is also one of the manifestations with the hassuance of Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (law of Islamic engagement) in Indonesia with the inclusion of sharia economy into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia law law legislation is also evidenced by the presence of various legal products "prosyariah", such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problematic of the current sharia economic operation is whether the implementation of business activities in banking, insurance, capital markets, bonds and other sharia economic practices has been in accordance with the agreement (akad) in Islamic fiqh or simply merely renaming the term in the economic system conventional into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of legislative facilities that support the fluency of daily activities of sharia economic institutions have not met all the criteria of sharia economy. This research is conducted by normative juridical research method, that is research which is focused to study the application or rules or norms in positive law, and to analyze legal norms, especially certain laws or written law. The results of the interim research can be concluded that: 1) Along with the development of sharia economic practice activities, the more transactions or contracts (akad) sharia is done by many parties, and in practice sharia economic activity is currently still using the ways of transplantation law in the engagement (akad) of sharia, resulting in doubt, uncertainty and injustice. Therefore, to fulfill the wishes of the parties who hold transactions (akad) sharia is very necessary laws that regulate the transactions of sharia in Indonesia. 2). The absence of special laws governing sharia transactions in Indonesia, so that the Government and the House of Representatives need to prioritize and give priority to the drafting of the law in accordance with the National Legal Development Plan (PPHN) Indonesia Priority Program 2015 - 2019 namely the direction of legal development in the field of law civil, especially the field of contract law and economic law."

"Pada tahun 1996 Indonesia telah mengesahkan Liability Convention yaituKonvensi PBB yang mengatur mengenai tanggung jawab yang diemban olehnegara atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan dan aktivitaskeantariksaannya. Arti dari pengesahan ini adalah bahwa negara Indonesia secarasukarela mengikatkan diri pada hukum perjanjian internasional tersebut sehinggamenimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia. Kewajiban yangdimaksud adalah bahwa negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secarainternasional terhadap seluruh kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh badanbadanpemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya, sampaidengan apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain,baik individu maupun badan hukum. Dan Indonesia berhak menuntut ganti rugiterhadap negara yang menyebabkan kerugian bagi wilayah Indonesia yangdisebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh negara tersebut.Saat ini Indonesia telah aktif berperan serta dalam kegiatan keantariksaandan hampir seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan oleh badan usaha miliknegara maupun swasta. Dengan demikian, melalui penelitian ini dijelaskan bahwanegara tidak cukup hanya meratifikasi akan tetapi harus melakukan transformasiLiability Convention tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuanmenciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yangmengikat para pelaku kegiatan keantariksaan, baik subyek hukum Indonesiamaupun pihak yang menyelenggarakan kegiatan keantariksaan dalam wilayahyurisdiksi Indonesia.Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif, penulis mencobamendapatkan suatu informasi dari para sarjana hukum Indonesia maupun asingserta dari peraturan perundang-undangan antariksa negara lain, dalam hal iniFederasi Rusia dan Brasil. Hasil penelitian ini adalah bahwa, walaupun dianggaplambat, namun belum terlambat bagi pembuat kebijakan keantariksaan diIndonesia untuk menciptakan aturan yang mampu memberi kepastian hukumuntuk waktu ke depan mengenai kegiatan keantariksaan di Indonesia, baik bagisubyek hukum maupun para penegak hukum di Indonesia.

---

ABSTRACTIn 1996, Indonesia ratified the Liability Convention, a United NationsConvention which governs state’s liabilities for loss or damage caused by itsspace activities. With this ratification Indonesia is voluntarily committing itself onthis international treaty which giving rise to its rights and obligations inherent inIndonesia. Indonesia shall be internationally responsible both to all of its spaceactivities under its jurisdiction whether carried on by governmental agencies ornon-governmental entities, and to its space activities which causes any loss ordamage to other countries’ individuals or legal entities. Indonesia also has theright to sue for damages against other countries which by their space activitiescausing any loss or damage to Indonesian territory.Currently Indonesia actively involves in space activities. However, mostof those activities are conducted by state owned companies or private sectors.Therefore, this research will explain that it is not enough for Indonesia simply toratify the Convention, but also has to transform the Liability Convention intoIndonesian laws aiming to create regulations which contain legal norms that bindspace activity players, national legal subjects as well as foreign players whichorganize any space activities in the Indonesian Jurisdiction.By using normative research methodology, the researcher aims to getinformation from Indonesian and foreign experts as well as other states’ spacelaws, in this case Russian Federation and Brazil. The research concluded that,although considered slow, but it is not yet too late for space policy makers tocreate laws which provide legal certainty on space activities for both legalsubjects and laws enforcements in Indonesia for the time ahead."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982.

---

The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982."

"Perkawinan adalah ikatan yang kokoh bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam berjalannya perkawinan dapat terjadinya  hal-hal yang mengakhiri ikatan perkawinan, seperti Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam penelitian ini terjadi atas dasar penipuan atau salah sangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak mengajukan, jangka waktu, dan akibat dari pembatalan perkawinan di Filipina dan Indonesia dan membandingan hukum pembatalan perkawinan kedua negara tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk memutus ikatan perkawinan dengan cara mengajukan pembatalan dan perkawinan tersebut dianggap batal sejak perkawinan tersebut berlangsung atau tidak pernah ada. Alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah salah sangka atas identitas dan terjadi perkawinan di bawah ancaman. Dalam pembatalan perkawinan pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah suami, istri, dan keluarga garis lurus, serta petugas yang memiliki kewenangan.

---

Marriage is a strong bond that aims to build and create a happy and eternal family. However, in the course of the marriage, things can happen that end the marriage bond, such as an annulment of marriage. The annulment of marriages in this study occurred   on the basis of fraud or misjudgement. This study aims to find out the reasons for annulment of marriages, the parties entitled to apply, the time period, and the consequences of annulment of marriages in the Philippines and Indonesia and to compare the laws of annulment of marriages of the two countries. Based on the results of the research and discussion, the annulment of a marriage is one way to break the marriage bond by submitting an annulment and the marriage is considered null and void since the marriage took place or never existed. The reasons that can be the basis for submitting an annulment of the marriage are mistaken assumptions about identity and the marriage taking place under threat. In an annulment of a marriage, the parties that can apply for an annulment are the husband, wife, and straight-line family, as well as officers who have authority. "

"Credit Default Swaps (CDS) sparked the interests of government and financial institutions around the globe due to its role within the 2008 financial crisis in the United States of America. A CDS is used by an investor to earn profits from selling protection or to hedge against the likeability of a counterparty to default (credit event). CDS is often traded within the OTC market, however since financial crisis of 2008, CDS are categorized as a high risk financial instrument and types of CDS required to be traded, executed, and cleared through designated entities. Though played a role within the financial crisis of 2008, CDSs are still often used for investment tools for investors, as the regulatory framework of the derivative has been improved drastically since the overhaul of the American financial system by Title VII of the Dodd Frank Act of 2010. Within Indonesia’s legal framework CDSs are acknowledged however lacks comprehensive investor legal protection such as in the United States of America. Therefore, the Author finds it interesting to comprehend CDS in Indonesia and then comparing it to the legal framework in the United States of America. The main focus of this undergraduate thesis is discussing the investor legal the investor legal protections provided in Indonesia and the United States of America; and to further elaborate how the both governments enact laws to overcome risks within the CDS transactions. This research uses the micro-comparison method that results in a juridical-normative research. The purpose of this research is to provide insight to improve the legal framework of CDSs in Indonesia. This research concludes that there are little to none investor protection provided in Indonesia regarding CDS, moreover Indonesia may adapt the regulations the government of the United States of America utilized to overcome the 2008 financial crisis.

---

Credit Default Swaps (CDS) menarik perhatian pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia karena perannya dalam krisis keuangan tahun 2008 di Amerika Serikat. CDS digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan proteksi atau untuk melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan gagal bayar dari pihak lawan (credit event). CDS sering diperdagangkan di pasar OTC, namun sejak krisis keuangan 2008, CDS dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang berisiko tinggi dan jenis CDS harus diperdagangkan, dieksekusi, dan dikliringkan melalui entitas tertentu. Meskipun berperan dalam krisis keuangan tahun 2008, CDS masih sering digunakan sebagai alat investasi bagi investor, karena peraturan derivatif telah diperbaiki secara drastis sejak perombakan sistem keuangan Amerika Serikat melalui Title VII Dodd Frank Act tahun 2010. Dalam hukum Indonesia, CDS diakui namun tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk memahami CDS di Indonesia dan kemudian membandingkannya dengan kerangka hukum di Amerika Serikat. Fokus utama dari skripsi ini adalah membahas perlindungan hukum bagi investor yang diberikan di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana kedua negara tersebut memberlakukan hukum untuk mengatasi risiko dalam transaksi CDS. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang bersifat yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan untuk memperbaiki hukum CDS di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang diberikan di Indonesia terkait CDS masih sangat minim, sehingga Indonesia dapat m"

"Berkembangnya peer to peer lending di Indonesia menimbulkan isu perlindungan konsumen. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulator dapat mengacu pada peraturan pinjam meminjam bank umum untuk mengeluarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk melindungi peminjam dan pemberi pinjaman dalam industri peer to peer lending di Indonesia. Tulisan ini mengidentifikasi perbedaan hukum dan peraturan dalam kredit perbankan dengan peer to peer lending serta bagaimana peer to peer lending seharusnya dapat diatur jika mengacu pada hukum dan peraturan kredit perbankan. Pendekatan penelitian ini merupakan yuridisial-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan sekunder serta wawancara dengan Ivan Tambunan, CEO Akseleran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan konsumen peer to peer lending di Indonesia fokus pada mitigasi risiko informasi teknologi dan belum mengeluarkan peraturan yang menetapkan perlindungan konsumen terhadap kredit termasuk aktivitas debt collector, kredit macet, dan mitigasi risiko kredit. Setelah mengidentifikasi perbedaan antara bank umum dan peer to peer lending, hukum dan peraturan bank umum dapat dijadikan acuan untuk industri peer to peer lending dengan batasan-batasan. Setelah melakukan perbandingan, hukum dan peraturan kredit bank yang dapat menjadi referensi untuk perlindungan hukum peer to peer lending adalah terkait dengan (i) prinsip kehati-hatian; (ii) mitigasi kredit; (iii) kebijakan kredit; dan (iv) kualitas aset yang diatur dalam pinjaman pada bank umum untuk diterapkan dalam industri peer to peer lending. Menyadari masalah ini, OJK dapat mempertimbangkan untuk merevisi atau menyusun undang-undang hukum dan peraturan untuk melindungi konsumen dalam peer to peer lending khususnya dalam aspek kredit.

---

Amid the rise of peer to peer lending in Indonesia, consumer protection issues in the industry has been prevalent. This undergraduate thesis aims to analyze how regulators may refer to conventional credit regulations in issuing regulations to protect borrowers and lenders in Indonesia peer to peer lending industry. It discuss on how consumer protection regulation in peer to peer lending differ with lending in conventional bank in Indonesia and how peer to peer lending should be regulated in protecting consumers by referring to conventional bank credit regulations. This is a juridicial-normative research approach by using secondary sources including an interview with the CEO of Akseleran, Ivan Tambunan. The research shows that Indonesian peer to peer lending regulation on consumer protection focuses on information system risk mitigation and have not issued regulations specifying consumer protection on credit including debt-collecting activities, credit default, and credit risk mitigation. In conclusion, after identifying the differences of peer to peer lending and conventional credit laws and regulations regarding to consumer protection, the laws and regulations that can be applicable for peer to peer lending industry are (i) prudential principle (ii) risk mitigation (iii) credit policy; and (iv) assets quality regulated under conventional loan to be applied in the peer to peer lending industry. Recognizing this issue, OJK shall work hand in hand with AFPBI as Indonesia Peer to Peer Lending Self- Regulatory Body to revise or promulgate laws and regulations to protect peer to peer lending consumer’s interest specialized in the credit aspects."

"Skripsi ini membahas pola kalimat, keefektifan kalimat, dan perkembangan bahasa hukum dalam UU Tahun 1980, UU Tahun 1990, UU Tahun 2000, dan UU Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia dalam empat undang-undang, khususnya dari segi pola kalimat dan keefektifan kalimat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan perkembangan bahasa hukum dalam keempat undang-undang tersebut dari segi pola kalimat dan keefektifan kalimat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya adalah kalimat dalam keempat undang-undang yang diteliti belum sepenuhnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Namun, undang-undang tersebut mengalami perkembangan dari segi pola kalimat dan keefektifan kalimat.

---

This thesis explains pattern, effectiveness, and development of the sentences on legal language in the laws on 1980, laws on 1990, laws on 2000, and laws on 2010. The aim of this research is to describe the usage of bahasa Indonesia in four different laws, particularly in the pattern and the effectiveness of the sentences. Moreover, this research will also explain the development of legal language in the four laws above in terms of pattern and effectiveness of sentences. The nature of this thesis is descriptive qualitative research. The results of this research are the sentence on the four researched laws above does not fulfill the principle of bahasa Indonesia. However, the laws above has developed in term of pattern and effectiveness of sentences."

"Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisa konflik hukum yang ditemukan dalam Undang-undang Pasar Modal dengan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia mengenai kewenangan atas tindak pidana dalam ranah pasar modal, terutama mengenai proses penyidikannya. Makalah ini mempertanyakan undangundang manakah yang dikedepankan apabila adanya konflik hukum, institusi manakah yang sebetulnya memiliki kewenangan atas pasar modal, dan apakah hukum yang ada mampu memecahkan tindak pidana dalam pasar modal secara efektif. Prinsip hukum seperti lex specialis dan lex posterior ditelaah, juga dilakukannya eksplorasi hukum yang berkaitan. Contoh kasus pidana mengenai PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Sekuritas dan PT Millennium Danatama Sekuritas dimasukkan untuk melihat keampuhan hukum yang berlaku dalam praktek. Selain daripada itu, studi komparatif dengan hukum pasar modal di Korea Selatan juga dilakukan untuk melihat perbaikan apakah yang dapat kita rancang untuk memperbaiki hukum di Indonesia.Makalah ini menyimpulkan bahwa kedua hukum tersebut mempunyai spesialisasi mereka masing-masing di bidang yang hampir sama, maka Undangundang Pasar Modal harus diutamakan dalam menangani perkara dalam ranah pasar modal itu sendiri, sedangkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan harus diutamakan untuk mengatur badan yang berwenang atas pasar modal. Institusi yang mempunyai kewenangan atas perkara atau tindak pidana dalam pasar modal mencakup Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Indonesia. Indonesia juga masih memiliki keterbatasan dalam ketepatan spesifikasi dan kurangnya penjabaran secara hukum, serta kurangnya spesialisasi dan jumlah tenaga kerja yang menangani dalam otoritas atas pasar modal, sehingga hukum dan otoritas tersebut tidak efektif.

---

This paper is written to analyze the conflicting regulations found within Indonesia's Law on Capital Market and its Law on the Financial Services Authority on the authority over capital market crimes, especially with regards to the investigative process. It asks which of the two laws should be prioritized when conflicting regulations occur, which institutions actually have power over the capital market, as well as whether the laws currently enacted are effective in addressing the crimes. Legal principles such as lex specialis and lex posterior are used, as well as a thorough exploration of all laws. A case study on PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Sekuritas and PT Millennium Danatama Sekuritas is included to see the effectiveness and real life application of the laws in question. Furthermore, a comparative study with South Korea?s capital market laws is conducted to conclude on what amendments can be made in order to improve Indonesia?s laws.

This paper concludes that both laws are specialized in similar matters yet are somewhat different, thus the Law on Capital Market is to be prioritized when dealing with direct capital market issues, while the Law on the Financial Services Authority is prioritized for the authority over capital market. The institutions that currently have direct power over the capital market and the crimes within it are the Financial Services Authority as well as the Police Investigators, yet the latter has very limited powers and are found to be inactive in real life. Lastly, it is found that Indonesia still has many issues pertaining to the lack of thoroughness and specification when it comes to its capital market laws, as well as a lack on specialization and manpower in its capital market authority, thus these laws and authorities are ineffective in solving crimes."